cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mamay Komariah
Contact Email
mamaykomariahsh@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
justisiafhunigal150@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Published by Universitas Galuh
ISSN : 23550023     EISSN : 25982591     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNIGAL, merupakan jurnal yang berisi tentang artikel penelitian (research article) di bidang ilmu hukum. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) diterbitkan 2 kali dalam setahun pada setiap bulan Maret dan September. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ) sudah tersedia Offline Versi Cetak dengan Nomor ISSN : 2355-0023 (Cetak) dan online dengan nomor ISSN : 2598-2591 (online) , sehingga para penulis dan peneliti bisa lebih mudah mengakses hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (JIGJ).
Arjuna Subject : -
Articles 241 Documents
 21   22   23   24   25 
PROBLEM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERDA KOTA BANJAR YANG BELUM DITINDAKLANJUTI OLEH PERATURAN PELAKSANA Firman Nugraha; Taopik Iskandar; Muhammad Amin Effendy
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i2.24948

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena backlog 43 Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjar periode 2004–2025 yang belum memiliki Peraturan Walikota (Perwali) sebagai aturan pelaksana. Berbeda dari studi doktrinal murni, penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal (socio-legal research) dengan mengombinasikan analisis inventarisasi norma, wawancara mendalam bersama Bapemperda DPRD Kota Banjar, serta triangulasi data normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Backlog regulasi di Kota Banjar terkonsentrasi pada lima sektor strategis, di mana pendelegasian norma tersumbat akibat administrative omission dan regulatory failure pada aspek kapasitas kelembagaan serta koordinasi antarperangkat daerah; (2) Pemaparan teori dasar Stufenbau tidak lagi memadai untuk menjelaskan kebuntuan ini; analisis membutuhkan pisau bedah regulatory failure dan omissio inconstitutionalis; (3) Solusi administratif konvensional bersifat lemah dan generik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi norma konkret, meliputi: norma sanksi administratif imperatif bagi pejabat daerah penanggung jawab, klausul keterberlakuan otomatis (automatic default mechanism) dalam draf Perda, penentuan masa kadaluarsa norma (sunset clause), serta prosedur pembentukan Perda berbasis one-package regulation.
STRATEGI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: STUDI KASUS DI POLRES MUSI BANYUASIN Agusti Randa; Saipuddin Zahri; Helwan Kasra
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i2.26105

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu kejahatan terhadap harkat dan martabat manusia yang perkembangannya kian kompleks seiring pemanfaatan media digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penegakan hukum oleh penyidik Polres Musi Banyuasin dalam menangani tindak pidana TPPO berbasis bukti digital, dengan pembedahan kritis menggunakan Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus empiris di Polres Musi Banyuasin. Data diperoleh melalui studi dokumen perkara, wawancara penyidik Satreskrim Unit PPA, serta penelusuran regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan kasus TPPO yang melibatkan eksploitasi anak di Musi Banyuasin (studi kasus tersangka HAP) menghadapi tantangan teknis pada pembuktian digital forensic via aplikasi pesan instan WhatsApp, validasi data transaksi elektronik, serta perlindungan psikologis korban anak. Dilihat dari perspektif teori hukum, kendala utama penegakan hukum TPPO di Polres Musi Banyuasin terletak pada keterbatasan sarana laboratorium siber/forensik digital di tingkat Polres (faktor sarana/struktur) serta budaya hukum masyarakat yang masih bersikap pasif terhadap praktik eksploitasi terselubung. Diperlukan penguatan kapasitas penyidik siber PPA, modernisasi fasilitas forensik digital, serta sinergi kelembagaan lintas sektor guna mewujudkan penegakan hukum yang bereadilan dan berperspektif perlindungan korban.
ANALISIS HUKUM PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK PEMUKIMAN DITINJAU DARI PERMENDAGRI NOMOR 1 TAHUN 2016 (STUDI DESA KRAJAN WERU SUKOHARJO) Arief Nugraha Prasetyo; Fitika Andraini
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i2.23406

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan asas-asas pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 dan mengkaji akibat hukum dari pemanfaatan TKD untuk permukiman di Desa Krajan, Weru, Sukoharjo. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara dengan pemerintah desa serta masyarakat dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan TKD untuk fasilitas umum telah sesuai dengan asas kepentingan umum, fungsional, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, pemanfaatan tanah pekarangan untuk permukiman belum memenuhi asas kepastian hukum, efisiensi, dan kepastian nilai ekonomi. Kondisi tersebut berimplikasi pada lemahnya tertib administrasi, berkurangnya pendapatan desa, dan ketidakpastian status hukum.
PENGETAHUAN FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER TENTANG PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI BASIS KESADARAN HUKUM SISWA MADRASAH ALIYAH Amir Mahmud; Endang Purwaningsih; Ananda Nida Setialin
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i2.25132

Abstract

This study is motivated by the increasing use of Artificial Intelligence (AI) among Madrasah Aliyah students, which has not been fully balanced with an adequate understanding of contemporary fiqh muamalah and legal awareness in its utilization. The use of AI in academic activities has the potential to create ethical and legal issues, such as plagiarism, academic dishonesty, and technological dependency if not accompanied by proper moral values and responsibility. This study aims to analyze the level of students’ knowledge of contemporary fiqh muamalah regarding the use of Artificial Intelligence and to formulate a model for improving students’ legal awareness based on contemporary fiqh in the use of AI for literacy activities. The research employed a normative juridical method using statutory, conceptual, and contemporary fiqh muamalah approaches, supported by empirical data collected through questionnaires and limited interviews. The research was conducted at MAN 3 Central Jakarta involving 50 students, interviews with five students, and the school principal. The findings indicate that students’ level of knowledge regarding the use of Artificial Intelligence from the perspective of contemporary fiqh is categorized as moderate to good; however, limitations remain in students’ understanding of digital ethics, academic integrity, and legal responsibility in the use of AI. This study formulates a model for enhancing students’ legal awareness based on contemporary fiqh through the integration of digital literacy, ethical education, habituation of wise and limited AI use, and the strengthening of values such as honesty, trustworthiness, justice, and public benefit within the learning process. The model is expected to foster students who are critical, ethical, and responsible in utilizing Artificial Intelligence within educational environments.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: ANALISIS KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 861/PID.SUS/2024/PN.PLG DI KOTA PALEMBANG Sri Wulan Octaviani; Saipuddin Zahri; Khalisah Hayatuddin
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i2.26102

Abstract

Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pilar utama penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan gender di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam anatomi dan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg, menguji efektivitas implementasi perlindungan korban melalui integrasi data lapangan tripartit (hakim, kepolisian, dan lembaga pendamping), serta membedah penanganan KDRT menggunakan pisau analisis Teori Perlindungan Hukum, Feminist Jurisprudence, dan Viktimologi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Hakim PN Palembang (Hakim Tri Handayani, S.H., M.H.), Penyidik Unit PPA Polrestabes Palembang, serta Konselor UPTD PPA/WCC Kota Palembang, disamping data sekunder berupa berkas Putusan No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg dan regulasi perundang-undangan. Hasil penelitian mengungkapkan tiga temuan utama: Pertama, anatomi Putusan No. 861/Pid.Sus/2024/PN.Plg secara konkret membuktikan Terdakwa (SS) bersalah melakukan penganiayaan fisik (penusukan) terhadap Korban (S) melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) dengan penjatuhan sanksi 2 tahun penjara, di mana ratio decidendi hakim telah mempertimbangkan bukti Visum et Repertum serta kerentanan psikososial korban. Kedua, meskipun regulasi menyediakan layanan Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dan perintah perlindungan, implementasi di lapangan masih terkendala oleh benturan norma versus realita, seperti stigma budaya patriarki, ketergantungan ekonomi korban, ketakutan akan intimidasi, serta keterbatasan anggaran pemulihan dan rumah aman. Ketiga, berdasarkan perspektif Teori Perlindungan Hukum (Philipus M. Hadjon & Satjipto Rahardjo), Feminist Jurisprudence, dan Viktimologi, penegakan hukum KDRT menuntut transformasi dari formalisme kaku menuju keadilan progresif yang responsif gender dan berfokus pada pemulihan hak-hak korban (restitusi dan psikososial). Penelitian ini merekomendasikan penindakan hukum yang proaktif, penguatan sistem rujukan lintas lembaga terpadu, serta kelembagaan restitusi otomatis bagi korban KDRT.
TATA RUANG CERDAS INDONESIA DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL MENGGUNAKAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE Ida Farida; Dewi Mulyanti; Meisha Poetri Perdana; Rima Duana
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i2.23601

Abstract

Pesatnya Revolusi Industri 4.0 dan perkembangan kecerdasan buatan (AI), dunia mengalami transformasi luar biasa, termasuk Indonesia yang memiliki potensi demografis dan geografis besar. Penelitian ini merupakan tinjauan komprehensif dari berbagai sumber termasuk jurnal.ilmiah dan laporan kebijakan. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengekspresikan konsep teknologi pendukung (seperti IoT, big data dan AI), serta dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari penerapan tata ruang cerdas di konteks Indonesia. Dengan memanfaatkan digitalisasi dan AI, Indonesia dapat:1) mengoptimalkan perencanaan dan pengambilan keputusan dalam hal ini data spasial yang komprehensif dan analisis berbasis AI akan memungkinkan identifikasi pola, prediksi tren, dan simulasi skenario pembangunan yang lebih akurat; 2) meningkatkan efisiensi pengelolaan infrastruktu yaitu Sistem cerdas dapat memantau, mengelola, dan mengoptimalkan penggunaan energi, transportasi, air, dan limbah secara real-time, mengurangi pemborosan dan meningkatkan kualitas layanan public; 3) mendorong pembangunan berkelanjutan, dengan tata ruang cerdas akan mendukung integrasi solusi energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, dan pengembangan kawasan hijau, berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim dan konservasi lingkungan; 4) meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bahwa kota-kota dan wilayah yang cerdas akan menawarkan akses yang lebih baik ke layanan publik, keamanan yang lebih tinggi melalui pemantauan cerdas, dan lingkungan yang lebih nyaman serta adaptif; dan 5) menciptakan peluang ekonomi baru, yaitu pengembangan teknologi dan infrastruktur tata ruang cerdas akan memacu inovasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan menarik investasi di sektor teknologi dan pembangunan
REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS TEORI SOCIAL HARM (ZEMIOLOGY) Fahmi Zulkipli Lubis; Wildan Sany Prasetiya; Iwan Setiawan
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i2.25487

Abstract

Paradigma hukum pidana korupsi di Indonesia masih didominasi orientasi pertimbangan kerugian keuangan negara (state-centred approach). Implikasinya, kerugian sosial sistemik yang dialami masyarakat kerap terabaikan dalam pembuktian maupun penjatuhan sanksi pidana. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk merekonstruksi kebijakan hukum pidana korupsi berbasis teori Social Harm (Zemiology) guna mentransformasikan orientasi pemidanaan menuju society-centred approach. Metode penelitian mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, komparatif (dengan yurisdiksi Inggris/UK), dan anotasi putusan (case approach). Hasil penelitian menunjukkan: (1) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah delik formal menjadi delik materiil, praktik peradilan (sebagaimana terlihat dalam Putusan PN Jakarta Pusat No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst kasus Korupsi Bansos COVID-19) tetap terjebak pada penghitungan akuntansi finansial BPK/BPKP dan mengabaikan kerugian sosial riil masyarakat; (2) Operasionalisasi kerugian abstrak (psychological & cultural harm) diatur bukan sebagai unsur delik (guna menjaga asas legalitas lex certa dan lex stricta), melainkan sebagai faktor memberatkan pidana (aggravating circumstances) dan basis restitusional publik; (3) Integrasi KUHP Baru (UU No. 1/2023) memberikan ruang yuridis melalui tujuan pemidanaan (Pasal 53) dan pedoman pemidanaan (Pasal 54), namun membutuhkan pembaharuan konkret pada UU Tipikor; serta (4) Direkomendasikan rekonstruksi norma Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor beserta penyusunan Pedoman Pemidanaan (Sentencing Guidelines) berbasis indikator kualitatif-kuantitatif dampak sosial.
RE-EVALUATING DEVELOPER LIABILITY IN DOUBLE-SALE HOUSING DISPUTES: A DOGMATIC AND CRITICAL ANALYSIS OF PALEMBANG DISTRICT COURT DECISION NO. 225/PDT.G/2024/PN PLG Vermarien Inneke Julyana; Mulyadi Tanzili; Helwan Kasra
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i2.26106

Abstract

Housing sale and purchase disputes arising from property developers' tortious acts—specifically the systemic practice of double sales—pose severe threats to legal certainty and consumer protection in Indonesia. This research critically analyzes Palembang District Court Decision Number 225/Pdt.G/2024/PN Plg, moving beyond trivial element-matching under Article 1365 of the Indonesian Civil Code to examine deep legal dogmatics surrounding competing property rights, protection of good-faith purchasers, and the legal dichotomy between binding sale and purchase agreements (PPJB) and official land deeds (AJB). Employing a doctrinal legal research methodology with statute, case, and conceptual approaches, this study utilizes grammatical, systematic, and teleological interpretation tools to evaluate judicial reasoning. The findings reveal that the developer's act of selling a single townhouse unit to multiple buyers constitutes an unlawful act (onrechtmatige daad) that directly infringes upon the first buyer's subjective possessory rights, rather than a mere contractual default (wanprestasi). The court correctly applied the principle of protecting good-faith buyers (SEMA No. 1/2017) and the doctrine of nemo plus juris. However, judicial reasoning exhibits critical shortcomings in quantifying immaterial damages and defining evidentiary thresholds for systemic developer fraud. To address these systemic gaps, this paper proposes actionable legal reforms, including mandatory digital PPJB registration within the land registry system, statutory implementation of escrow account mechanisms under Law No. 1/2011, and Supreme Court guidelines for standardizing moral damage awards in property torts.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PERBANKAN DI INDONESIA: ANALISIS HARMONISASI HUKUM, PENDEKATAN KOMPARATIF, DAN DOKTRIN KONTEMPORER Rachmatin Artita
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i2.23722

Abstract

Sektor perbankan memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi yang menopang stabilitas perekonomian nasional. Namun, kejahatan di sektor perbankan dewasa ini semakin kompleks dan sering kali tidak lagi dilakukan semata-mata oleh individu, melainkan melibatkan korporasi sebagai entitas bisnis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi regulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perbankan pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016; menguji hambatan empiris penegakan hukum melalui studi kasus konkret dan wawancara narasumber; serta mereorientasi teori pertanggungjawaban pidana dari teori klasik menuju doktrin kontemporer (Corporate Culture Theory, Compliance Defense, dan Deferred Prosecution Agreement/DPA) dengan perbandingan hukum Common Law (Amerika Serikat dan Inggris). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Bareskrim Polri, jaksa Kejaksaan Agung RI, pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan praktisi hukum perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terjadi dualisme dan fragmentasi normatif antara UU Perbankan lama dengan UU P2SK dan PERMA 13/2016 terkait parameter kesalahan korporasi; (2) Penegakan hukum empiris terhadap korporasi perbankan sangat minim akibat kendala pembuktian mens rea serta kekhawatiran timbulnya risiko sistemik (rush money dan destabilisasi keuangan nasional); (3) Penerapan doktrin kontemporer seperti compliance defense dan skema DPA sangat krusial guna menghindari dampak pencabutan izin usaha bank sekaligus menjamin pemulihan kerugian keuangan negara dan nasabah. Penelitian ini merekomendasikan adopsi mekanisme DPA dan penguatan Corporate Culture Theory dalam pembaharuan hukum acara pidana perbankan di Indonesia.
REEVALUATING CORRECTIONAL SECURITY EFFECTIVENESS AMIDST OVERCAPACITY CRISIS: AN EMPIRICAL STUDY AND THEORETICAL ANALYSIS AT CLASS IIB WAY KANAN PRISON Deconstructing 'Effective Security' via Empirical Seizure Metrics, Dynamic Discretion, CPTED Audits, and Multi-Tiered Legislative Reform Yoga Pratama Fitrianto; Mulyadi Tanzili; Ismail Pettanase
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/justisi.v14i2.26107

Abstract

Conventional institutional assessments frequently characterize penal security as 'effective' based on binary outcomes such as the absence of mass escapes or major riots. This article challenges this analytical assumption by investigating Class IIB Way Kanan Prison, a rural Indonesian penology facility housing 638 inmates within an authorized design capacity of 250 (a 255% overcapacity rate), monitored by a total staff of 65 and an active guard shift of only 8 to 9 officers (a 1:75 guard-to-inmate ratio). Addressing core analytical contradictions in prior literature, this study operationalizes security through empirical metrics: contraband confiscation logs (mobile phones, improvised weapons, illegal wiring), physical surveillance blind-spot mapping, and qualitative narratives from field officers and inmates. Grounding the analysis in five criminological and legal frameworks—Bentham's Panopticon failure, François Gény’s Ethical Free Law, Mochtar Kusumaatmadja’s Legal Development Theory, Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), and Rational Choice Theory—the findings demonstrate that facility stability is maintained not through absolute physical deterrence, but through a state of 'vulnerable operational resilience' reliant on informal administrative discretion, dynamic officer negotiation, and inmate self-governance. To bridge the gap between normative mandates under Law No. 22 of 2022 and penal reality, the paper advances actionable recommendations spanning legislative decriminalization of drug users, risk-indexed staffing models, and technological smart CPTED integration.

Page 24 of 25 | Total Record : 241

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 14, No 2 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 14, No 1 (2026): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 12, No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 11, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 2 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 2 (2020): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 2 (2015) More Issue