cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizki Yudha Bramantyo
Contact Email
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
Phone
+6281556414792
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Transparansi Hukum
Published by Universitas Kadiri
ISSN : 26139200     EISSN : 26139197     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Transparansi Hukum merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Transparansi Hukum adalah wadah untuk menuangkan dan menyebarluaskan gagasan, ide kreatif baik teoritis maupun praktis dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Berfokus pada lingkup hukum perdata dan pidana.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 356 Documents
 26   27   28   29   30 
PENCEMARAN NAMA BAIK SERTA UPAYA PEMULIHAN HAK DAN MARTABAT TERHADAP KORBAN Mohamad Farhan Harun; Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa; Waode Mustika
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menilai kinerja penegak hukum dalammelindungi hak dan martabat korban. Penelitian ini menerapkan pendekatankualitatif dengan metode penelitian empiris, yang terdiri dari observasi terhadapsubjek dan perolehan data melalui wawancara. Meskipun fokus utama penelitianini adalah mendeskripsikan metodologi, penelitian ini juga mencakup pemeriksaandata yang dikumpulkan oleh peneliti. Perolehan informasi untuk tahap penelitianini melibatkan perolehan data langsung dari objek penelitian yang dipilih. Hasilpenelitian mengungkapkan bahwasanya dalam upaya mengembalikan hak danmartabat korban, pihak yang berwenang bisa menerapkan beberapa upaya sepertimelakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang berperkara, menerapkan restorativejustice. Dengan upaya-upaya tersebut, penegak hukum menganggap sebagai upayadalam mencapai asas keadilan.Kata Kunci: Pemulihan Hak, Pencemaran Nama Baik, Upaya Hukum
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN Muhammad Riki Saputra; Wiwik Afifah
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSetiap orang merasa tidak nyaman dan khawatir dengan maraknya tindak kekerasan seksualterhadap anak di bawah umur. Merasa aman dan tenteram di lingkungan sekitar menjaditantangan tersendiri. Oleh karena itu, hukum harus lebih melindungi anak di bawah umuryang terlibat dalam tindak kekerasan seksual atau yang menyaksikan tindak pidana tersebut.Penegakan hukum dan bantuan psikologis yang lebih ketat diperlukan untuk menjaminbahwa anak-anak mendapatkan dukungan yang sesuai selama menjalani proses hukum.Akses terhadap informasi, rehabilitasi sosial dan medis, serta perlindungan dari perlakuanburuk merupakan hak anak yang harus dijunjung tinggi di semua tingkat peradilan. Semuaini harus sejalan dengan aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem PeradilanPidana Anak (SPPA) No. 11 Tahun 2012. Pendekatan perundang-undangan, pendekatankonteks, dan pendekatan kasus merupakan metodologi hukum yang digunakan dalampenelitian ini.
MASA JABATAN KEPALA DAN WAKIL KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA Nabila Rohmaniar Amri; Slamet Suhartono
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakMenganalisis permasalahan hukum yang berkaitan dengan masa jabatan Kepala sertaWakil Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) yang tidak diatur dengan jelas dalamperaturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKNtidak mencantumkan batasan periodesasi jabatan bagi kedua posisi tersebut, yangmenimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum diIndonesia, termasuk prinsip demokrasi, akuntabilitas, dan transparansipemerintahan. Kajian ini menggunakan metode penelitian normatif denganpendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.
PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI SUBJEK POLIGAMI Nicole Natalie Putri; Rosalinda Elsina Latumahina
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPerkawinan merupakan hubungan dalam suatu ikatan yang terjadi dan sahantara dua individu yaitu seorang laki-laki dan perempuan yang telah bersepakatuntuk membentuk suatu keluarga dan menjalani kehidupan bersama sebagai suamiistri yang bahagia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenaipenyandang disabilitas mental sebagai alasan poligami. Penelitian inimenggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada kajian terhadapperaturan yang relevan terkait dengan penyandang disabilitas mental sebagai subjekpoligami. Ketidakjelasan dalam regulasi memberikan celah bagi potensipenyalahgunaan dalam poligami yang melibatkan perempuan dengan disabilitasmental. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang lebih inklusif danpenegakan hukum yang lebih tegas untuk dapat memastikan bahwa hak parapenyandang disabilitas mental dihormati serta dilindungi
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA 2024 (Studi di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara) Putri Melani Tampubolon; Hisar Siregar
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKAda beberapa kejadian yang dapat menimbulkan konflik selama prosesPemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Perselisihan dapat dibagi menjadi dua jenis,yaitu yang melibatkan sesame peserta dan yang melibatkan peserta denganpenyelenggara. Berdasarkan data dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, terdapatsengketa Di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara akibat keputusan KPU yangdianggap merugikan langsung hak peserta pemilih. Maka terhadap peristiwatersebut penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana peran Bawaslu dalamupaya penyelesaian sengketa serta bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Studilapangan dengan pendekatan kualitatif merupakan metodologi penelitian yangdigunakan. Dalam penyelesaian konflik, baik upaya preventif maupun represifdigunakan. Sementara itu, dalam penerapan sistem penyelesaian sengketa, yangdigunakan adalah Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.Kata Kunci: Peran Bawaslu, Penyelesaian Sengketa, Pilkada
Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Akta Notariil Secara Elektronik Ditinjau Dalam Perspektif Perundang-undangan di Indonesia Rizqi Akbar Kurniawan; Rosalinda Elsina Latumahina
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Penelitian ini menganalisis tanggung jawab hukum notaris dalampenyimpanan akta notariil elektronik dengan fokus pada perlindungan data pribadi.Notaris, sebagai pejabat umum, memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaandan keamanan dokumen yang diamanahkan, termasuk akta yang disimpan dalamformat elektronik. Perspektif hukum di Indonesia, khususnya setelah berlakunyaUndang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP),memberikan tantangan baru terhadap kewajiban ini. Metode penelitian yang digunakanadalah pendekatan yuridis normatif, dengan meninjau ketentuan UU PDP, UU JabatanNotaris (UUJN), dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notariswajib mematuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, seperti transparansi,akuntabilitas, dan keamanan data, sebagaimana diatur dalam UU PDP. P
PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA YANG TIDAK MELAKSANAKAN EMPLOYEE BRANDING MENURUT UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Roro Wilis
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakHubungan industrial dalam pembangunan ekonomi suatu negara antara pekerja danpengusaha memiliki peran strategis. Di Indonesia , hubungan tersebut diatur oleh berbagairegulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan danUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang inimenetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta menjamin perlindungan hukumdalam proses kerja. Penelitian ini mengkaji konsep employee branding, yaitu suatu strategiperusahaan dalam mambangun citra positif sebagai tempat kerja yang menarik bagipekerja. Meskipun employee branding secara eksplisit tidak diatur peraturan dalamperundang-undangan, konsep memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkanloyalitas pekerja, produktivitas, serta daya saing perusahaan.
KETETAPAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM INDUSTRI DOMESTIK Shafa Sabitha Rhania Putri; Dipo Wahjoeono
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKBea masuk anti dumping salah satu instrumen perlindungan hukum yangdigunakan negara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap industridomestik dari praktik diskriminasi harga khususnya dumping, yang dapatmerugikan persaingan industri dalam negeri. Tujuan dari penelitin ini adala untukmenganalisis Ketentuan hukum yang mengatur mengenai ketetapan bea masuk antidumping sebagai perlindungan hukum industri domestik. Penelitian inimengaplikasikan pendekatan yuridis normatif dengan analisis mendalam terhadapperaturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan untuk memahami danmengkaji secara sistematis norma-norma hukum yang ada dalam konteks peraturantersebut.yang terkait dengan ketetapan bea masuk anti dumping di Indonesia. Hasilpenelitian ini menunjukan bahwa ketetapan bea masuk antidumping memilikiperanan yang penting untuk menjaga kestabilan pasar domestik penerapannya perludiimbangi dengan prosedur yang transparan dan adil untuk mencegah praktikdiskriminasi harga yang berlebihan.Kata Kunci: Bea Masuk Antidumping, Perlindungan Hukum, Industri Domestik
PERAN PARTISIPASI MASYARAKAT SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL DALAM PEMBENTUKAN UNDANG UNDANG DI INDONESIA Shinta Dewy; Azkiyatunnisak; Silm Oktapani
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPartisipasi masyarakat dijamin pada pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945menyatakan bahwa "semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum danpemerintahan tanpa kecuali." Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatanpublik bukan hanya hak, tetapi juga berupa kewajiban setiap warga dalammenjalankan serta mendukung proses hukum yang ada. Penelitian ini menggunakanmetode penelitian hukum normatif yang melibatkan pendekatan perundangundangan, filosofis dan konseptual. Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis,disimpulkan bahwasanya partisipasi publik merupakan bagian dari hakkonstitusional yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang. Maka, apabiladalam proses pembentukan undang-undang dilakukan tanpa melibatkan masyarakatatau menjauhkan keterlibatan publik secara aktif, maka hal tersebut dapat dianggapsebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan konstitusi. Partisipasi darimasyarakat adalah suatu hal penting yang merupakan kesempatan untukmasyarakat luas turut ikut serta dalam pembentukan peraturan tersebut sesuaidengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menjamin terciptanya sistemhukum yang inklusif dan representatif.Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Hak Konstitusional, Proses Legislasi
Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 744/Pdt.G/2023/PA.Mlg jo. Nomor 426/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo. Nomor 291 K/Ag/2024: Pemenuhan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Aghnia Rizky Shalsyah Dery; Muh Jufri Ahmad
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPeradilan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang dijamin olehundang-undang, dan hakim diharapkan bertindak independen dan tidakmemihak serta mematuhi prinsip-prinsip keadilan. Keputusan Nomor744/Pdt.G/2023/PA.Mlg jo.Nomor 426/Pdt.G/2023/PTA.Sby jo. Nomor 291K/Ag/2024 menarik perhatian karena rumitnya aspek hukum yang perludiperhatikan oleh hakim pengadilan di semua tingkatan dan mencakupdinamika terkait asas-asas hukum asas keadilan, kepastian hukum, dankemanfaatan yang harus ditaati oleh seluruh pejabat peradilan dalam memutusperkara. Penelitian ini bertujuan memperjelas dasar hukum pertimbangan hakimdalam memutus suatu perkara dan hal tersebut merupakan pendekatan pentingdalam kajian hukum.

Page 28 of 36 | Total Record : 356

 26   27   28   29   30 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol 6, No 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3 Nomor 2 Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM More Issue