JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Fokus dan ruang lingkup Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia meliputi artikel-artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum Indonesia dalam rangka membangun keilmuan di bidang hukum baik teori maupun praktek. Artikel Ilmiah terkait Hukum Ekonomi dan Bisnis, Pembaharuan Hukum Pidana, Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara dalam rangka pengembangan, pembaharuan, dan pembangunan hukum Indonesia yang lebih baik diutamakan untuk diterbitkan dalam jurnal ini.
Articles
199 Documents
<![CDATA[Proyek Strategis Nasional Bernama Food Estate: Ancaman Otonomi Petani dan Keragaman Sumber Pangan Lokal di Desa Umbu Mamijuk, Sumba Tengah ]]>
<![CDATA[Sari, Almonika Cindy Fatika]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 3, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i3.352-375
<![CDATA[Kesejahteraan jasmani manusia bergantung pada apakah manusia memiliki pangan yang memadai untuk bebas dari kelaparan dan mendapatkan asupan gizi dan tenaga yang diperlukan bagi kelangsungan hidup yang bermartabat. Oleh karenanya, ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan dan kecukupan pangan bagi bangsa, tetapi juga soal keterjangkauan dan keberlanjutan pangan itu sendiri. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional di tengah krisis pangan global, Presiden Joko Widodo meluncurkan Proyek Strategis Nasional bernama program Food Estate di beberapa lokasi, salah satunya Sumba Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa regulasi pengembangan food estate dan implementasinya di Sumba Tengah, serta bagaimana dampak kehadiran proyek tersebut. Penelitian hukum empiris ini dilakukan di Desa Umbu Mamijuk dengan menggunakan pendekatan sosio-legal guna mendapatkan pemahaman atas faktor-faktor non-hukum yang memengaruhi bekerjanya hukum itu sendiri. Penelitian ini menunjukkan bahwa proyek food estate berbasis korporasi petani dan skema public-private partnership dapat mengancam otonomi para petani. Proyek tersebut menempatkan korporasi agribisnis sebagai pemegang kemudi yang dapat memengaruhi arah kebijakan sesuai dengan nalar dan kepentingan sektor privat (pasar). Kemudian, mekanisasi pertanian yang padat modal dalam proyek food estate memperkuat ketergantungan petani pada pasar. Selain itu, pilihan komoditas pangan yang ditanam cenderung mengikuti permintaan pasar dan monokultur dapat mengancam keanekaragaman pangan lokal.]]>
<![CDATA[Mengkaji Kedudukan Hakim Ad Hoc dalam Menjalankan Kekuasaan Yudikatif di Indonesia ]]>
<![CDATA[Winarto, Yohanes]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 3, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i3.456-478
<![CDATA[Kekuasaan negara termasuk kekuasaan yang menjalankan fungsi yudikatif jelas dijalankan oleh seorang hakim karir, hal ini ditegaskan pula dengan ketiadaan pengakuan terhadap hakim Ad Hoc yang merupakan State auxiliary organ. Kedudukan hakim ad hoc di Indonesia masih belum jelas, apakah menjadi bagian dari pejabat negara yang menjalankan fungsi yudikatif atau tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait kedudukan hakim ad hoc di dalam peradilan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal ini. Berdasarkan pembahasan artikel ini terlihat jelas bahwa hakim ad hoc secara pengaturan perundang-undangan tidak dapat dianggap sebagai penyelenggara kekuasaan yudikatif. Ketiadaan kewenangan hakim tipikor ad hoc sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif juga terlihat jelas dengan adanya Pasal 58 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang secara tegas menyebutkan bahwa hakim impermanent atau ad hoc bukan merupakan pejabat penyelenggara kekuasaan negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim ad interim atau ad hoc tidak dapat dikategorikan sebagai hakim yang sejajar dengan hakim karir atau sebagai pejabat pelaksana kekuasaan negara, khusunya kekuasaan negara terkait dengan kekuasaan yudikatif di lingkungan peradilan.]]>
<![CDATA[Integrasi Inovasi Keuangan dan Kebijakan Lingkungan dalam Bursa Karbon: Tinjauan Hukum dan Praktik Terbaik di Indonesia ]]>
<![CDATA[Valentika, F.F]]>;
<![CDATA[Turisno, Bambang Eko]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 3, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i3.%p
<![CDATA[Perdagangan karbon telah menjadi alat penting dalam upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memitigasi perubahan iklim. Penelitian ini mengkaji integrasi inovasi keuangan dan kebijakan lingkungan dalam bursa karbon dari perspektif hukum. Tujuan utama penelitian ini adalah mengidentifikasi kerangka hukum yang mendukung inovasi keuangan dalam bursa karbon di Indonesia, menganalisis praktik terbaik, serta mengevaluasi tantangan dan peluang dalam regulasi bursa karbon. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan analisis terhadap dokumen regulasi dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi teknologi fintech berperan signifikan dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi perdagangan karbon. Praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk memperkuat bursa karbon di Indonesia adalah Green Bonds dan Climate Bonds Initiative (CBI) keduanya dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek hijau dan iklim. Tantangan utama meliputi masalah keuangan dan regulasi, namun pasar green bond di Asia Tenggara memiliki potensi pertumbuhan yang besar karena kebutuhan akan investasi ramah lingkungan dan berkelanjutan yang semakin meningkat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi yang holistik dan dukungan kebijakan yang kuat adalah kunci untuk memaksimalkan manfaat bursa karbon bagi lingkungan dan masyarakat.]]>
<![CDATA[Impelementasi dan Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Pemulia Tanaman di Indonesia ]]>
<![CDATA[Purwanto, Gunawan Hadi]]>;
<![CDATA[Mangar, Irma]]>;
<![CDATA[Alamanda, Asri Elies]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 3, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i3.376-393
<![CDATA[Perlindungan varietas tanaman merupakan cabang Hak Kekayaan Intelektual (KI) yang menjadi objek perlindungan hukum di Indonesia. Kurangnya pengetahuan dari para pemulia tanaman, menjadikan varietas baru hasil pemuliaan tanaman tidak didaftarkan pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian Kementerian Pertanian, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini membahas implementasi dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak pemulia tanaman di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak pemulia tanaman tidak bisa diperoleh tanpa adanya pendaftaran hak varietas tanaman oleh pemulia tanaman, sehingga dengan adanya pendaftaran hak varietas tanaman, negara akan memberikan sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum pemulia tanaman dalam memanfaatkan hak ekonomi sebesar-besarnya. Pemulia tanaman dapat mempertahankan hak terhadap siapapun tanpa izin menggunakan varietas tanaman barunya. Bentuk perlindungan hukum yang diperoleh pemulia tanaman yaitu perlindungan hukum preventif, yang bersifat sebagai pencegahan agar tidak terjadi nya sengketa dan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya perlindungan hukum represif, dengan memberikan sanksi pidana apabila terjadinya pelanggaran hak pemegang PVT oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.]]>
<![CDATA[Tanggungjawab Negara Dalam Pengawasan Terhadap Operator Penerbangan Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Hanafi, Irma Halimah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 3, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i3.498-520
<![CDATA[Pencapaian tingkat keselamatan penerbangan dapat berhasil dengan berfungsinya seluruh komponen sistem pada industri penerbangan salah satunya pada operator maskapai atau airlines. Tujuan penulisan ini ialah menganalisis tanggungjawab negara dalam penyelenggaraan penerbangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan, serta pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu negara bertanggungjawab dalam pengawasan terhadap operator penerbangan di Indonesia terkait kelaikan terbang, baik terkait operator, pesawat, pabrik pesawat, perawatan pesawat udara, ijin penerbangan selain itu evaluasi penilaian secara menyeluruh terhadap semua operator penerbangan yang beroperasi di Indonesia agar mengutamakan keselamatan dan keamanan penerbangan. Pengawasan harus diberikan kepada operator-operator penerbangan agar tidak kolaps, agar supaya operator sebagai pelaku bisnis penerbangan, dapat melakukan berbagai upaya pembenahan sistem manajemen pelayanan kepada konsumen dengan lebih baik.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Hukum Pembayaran Digital melalui Penggunaan Teknologi Quick Response Code Indonesian Standar di Masyarakat ]]>
<![CDATA[Muninggar, Roro Ajeng]]>;
<![CDATA[Rahardiansah, Trubus]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 3, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i3.394-417
<![CDATA[Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai metode pembayaran digital semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Implementasinya tidak hanya melibatkan aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan hukum yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengkaji perkembangan QRIS di Indonesia dan mengeksplorasi hubungan antara pemberdayaan hukum dengan implementasi penggunaan QRIS dalam mendukung ekosistem pembayaran digital. Metode analisis kualitatif serta penggunaan data primer dan sekunder yang relevan digunakan dalam penelitian ini. Tinjauan atas literatur termasuk juga faktor sosial yang mempengaruhi adopsi QRIS, termasuk perilaku konsumen, tingkat literasi digital, dan keamanan data dengan dikaitkan pada regulasi hukum dalam membentuk ekosistem pembayaran digital yang aman dan tepercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan QRIS di Indonesia telah meningkatkan inklusi keuangan, namun masih terdapat kendala. Pemberdayaan hukum yang lebih optimal diperlukan guna memperkuat regulasi dan penegakan hukum sehingga tercipta kepastian hukum dalam ekosistem pembayaran digital. Penulis merekomendasikan penguatan regulasi yang lebih konsisten serta kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat infrastruktur pembayaran digital, dan memperluas adopsi QRIS secara berkelanjutan melalui edukasi kepada konsumen dan kampanye kesadaran akan pentingnya keamanan data.]]>
<![CDATA[Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions as Communal Intellectual Property: Are They Protected Under the WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources, and Associated Traditional Knowledge 2024? ]]>
<![CDATA[Samsithawrati, Putu Aras]]>;
<![CDATA[Dharmawan, Ni Ketut Supasti]]>;
<![CDATA[Putra, Made Aditya Pramana]]>;
<![CDATA[Sawitri, Dewa Ayu Dian]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 7, Nomor 1, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v7i1.1-26
<![CDATA[Indonesia has a culture and natural wealth that has the potential to be protected by Communal Intellectual Property (CIP). Indonesian national law has shown seriousness in the legal protection of CIP by issuing various CIP laws and regulations. However, the protection of CIP at the international level has only appeared with the issuance of the WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge GRATK/DC/7 2024 (WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024) 2024. This paper examines the protection of Traditional Knowledge (TK) and Traditional Cultural Expressions (TCE) as CIP in Indonesia and internationally through the WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024. The normative legal research method is used with a statutory, conceptual, comparative and analytical approach. The results show that PP 56/2022 and Permenkumham 13/2017 provide sufficient protection for CIP works including TK and TCE, especially in the form of defensive protection (inventory and recording of CIP). WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024 emphasizes genetic resources (GR) protection and TK related to GR and not TCE. However, TCE protection internationally is seen in the amendment to the Berne Convention, Article 15.4 through "anonymous works". WIPO Treaty GRATK/DC/7 2024 is an advancement in international recognition of the protection of CIP, especially TK related to GR. Internationally, this document is a legal umbrella to protect Indonesian CIP including TK that is used commercially considering that communities from regions in Indonesia are very rich in TK that they have inherited across generations.]]>
<![CDATA[Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap LGBTQIA2S+ Dalam Perspektif Pancasila dan Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Andre, Gusti Muhammad]]>;
<![CDATA[Arief, Barda Nawawi]]>;
<![CDATA[Sularto, R.B.]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 3, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i3.418-430
<![CDATA[Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer or Questioning, Intersex, Asexual or Agender, Two-Spirit atau disingkat LGBTQIA2S+ belum dirumuskan secara detail dalam KUHP Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana terhadap LGBTQIA2S+ sebagai tindak pidana dalam perspektif Pancasila dan Hak Asasi Manusia dalamKUHP Nasional yang akan datang (ius constituendum). Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa dalam KUHP Nasional belum secara detail mengatur tentangkejahatan LGBTQIA2S+. Sehingga perlu adanya kebijakan formulasi hukum pidana secara khusus (lex specialist) yang memformulasikan secara detail kejahatan LGBTQIA2S+di Indonesia. Formulasi LGBTQIA2S+ tersebut perlu mencakup delik pencabulan, delik perzinaan dan delik kesusilaan di muka umum guna mewujudkan tujuan hukum pidana yaitu kesejahteraan masyarakat (social welfare) dan perlindungan masyarakat (social welfare).]]>
<![CDATA[Urgensi Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sebagai Upaya Pelindungan Hukum terhadap Transfer Data Pribadi Lintas Negara ]]>
<![CDATA[Ayiliani, Fanisa Mayda]]>;
<![CDATA[Farida, Elfia]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 3, Tahun 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v6i3.%p
<![CDATA[Pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi sangat dibutuhkan dalam penerapan Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) karena peran krusial yang dipegang adalah fungsi pengawasan dan memfasilitasi penyampaian pengaduan terkait dugaan pelanggaran UU PDP baik dalam negeri maupun luar negeri. Penelitian bertujuan mengkaji urgensi pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi di Indonesia sebagai upaya pelindungan transfer data pribadi lintas negara dan merekomendasikan pembentukan Lembaga Pengawas Data Pribadi berdasarkan konsep Independent Regulatory Agencies (IRAs). Jenis penelitiannya penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data sekunder yang digunakan diperoleh menggunakan metode studi kepustakaan, yang dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Tahun 2024 pengguna internet di Indonesia mencapai 79.50% dengan kalkulasi 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 penduduk. Setidaknya setiap pengguna Internet memiliki satu platform media yang mengumpulkan data pribadi. Kasus kebocoran data pribadi sering kali terjadi di Indonesia dikarenakan pelindungannya yang kurang kuat. Maka dari itu Indonesia perlu segera membentuk lembaga khusus pengawas data pribadi yang independen berdasarkan konsep ideal lembaga negara independen atau Independent Regulatory Agencies (IRAs), dimaksudkan untuk meminimalisasi intervensi kewenangan lembaga lain dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait pelindungan data pribadi mengingat transfer data pribadi lintas negara kian meningkat setiap tahunnya.]]>
<![CDATA[Kebijakan Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ]]>
<![CDATA[Handayani, Triana Dianita]]>
<![CDATA[ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 7, Nomor 1, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/jphi.v7i1.27-42
<![CDATA[Criminal law enforcement is based on the principle of "equality before the law", however in practice criminal law enforcement against sexual violence in higher education environments has its own procedures, which influence the length of the criminal law enforcement process. This research aims to examine criminal law enforcement procedures for sexual violence in higher education environments. The research method used is normative juridical. The results of the research show that the policy for handling and preventing sexual violence in higher education, which is regulated in Minister of Education and Culture Regulation No. 46 of 2023 specifically stipulates that reports of alleged sexual violence in higher education can be submitted to the Violence Prevention and Handling Team (TPPK), Task Force, government regions in accordance with their authority and/or the Ministry. So the existence of these provisions has made it difficult to enforce criminal law against sexual violence in higher education.]]>
