Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 8 No. 2 (2024)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Pembaharuan Hukum Acara Peradilan secara Elektronik melalui Aplikasi E-Court Berdasarkan Aliran Filsafat Utilitarianisme ]]>
<![CDATA[Jarmoko, Muhammad Nurulloh]]>;
<![CDATA[Rato, Dominikus]]>;
<![CDATA[Anggono, Bayu Dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.2982
<![CDATA[Mahkamah Agung memiliki visi dan misi untuk mewujudkan peradilan yang agung berdasarkan cetak biru pembaruan peradilan pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2035 yang salah satu misi untuk mewujudkannya melalui peradilan modern berbasis teknologi informasi terpadu. Hal ini diwujudkan dengan membuat aplikasi persidangan elektronik melalui E-Court. E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk mengajukan perkara secara online, mendapatkan perkiraan biaya perkara, dan melakukan pembayaran dan panggilan yang dilakukan melalui saluran elektronik dan online. Layanan yang termasuk dalam aplikasi E-Court adalah e-Filing (pengajuan gugatan secara online), e-Payment (pembayaran biaya hukum secara online), dan e-Summons (pemanggilan pihak secara online). E-Court merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya untuk memberikan akses kemudahan kepada masyarakat dan para pencari keadilan (justice seeker), selain tentunya menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien.]]>
<![CDATA[PENGARUH AKTIVISME YUDISIAL MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM KEPOLISIAN DALAM PERSPEKTIF REALISME HUKUM ]]>
<![CDATA[Septiansyah, Veris]]>;
<![CDATA[Rato, Dominikus]]>;
<![CDATA[Anggono, Bayu Dwi]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.2984
<![CDATA[Artikel ini meneliti pengaruh aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi terhadap perkembangan hukum kepolisian di Indonesia melalui lensa realisme hukum. Menggunakan metode analisis dokumen, artikel ini mengevaluasi bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah mempengaruhi praktik dan kebijakan hukum kepolisian, menyoroti perbedaan antara hukum teoritis dan praktik hukum sesungguhnya. Dalam konteks realisme hukum, keputusan MK tidak hanya mengubah teks hukum tetapi juga cara hukum itu diterapkan, dipersepsi, dan berevolusi dalam masyarakat. Oleh karenanya, putusan MK juga memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap cara kepolisian menjalankan tugasnya, baik dalam hal prosedur, praktik, maupun interpretasi hukum. Jenis penelitian adalah penelitian normatif, dengan pendekatan conseptual approach dan statute approach. Hal ini menunjukkan bahwa realitas hukum adalah dinamis dan responsif terhadap interpretasi yudisial serta kebutuhan sosial, dan keputusan MK berperan penting dalam membentuk realitas hukum tersebut.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN AKIKAH DI DESA PUNCAK INDAH KABUPATEN LUWU TIMUR: ANALISIS FIKIH DAN REALITAS SOSIAL ]]>
<![CDATA[Erviani, Ria]]>;
<![CDATA[Rahmawati, Rahmawati]]>;
<![CDATA[Nur, Muhammad Tahmid]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3114
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pelaksanaan akikah di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Fokus penelitian meliputi pemahaman implementasi hukum Islam terhadap pelaksanaan akikah di wilayah tersebut serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini adalah field research dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Metode pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, serta dokumentasi dari sumber data primer dan sekunder. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Puncak Indah melaksanakan akikah berdasarkan hukum Islam, meskipun ada juga yang merujuk pada hukum adat. Implementasi hukum Islam dalam pelaksanaan akikah terbilang memenuhi standar global, namun terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan Mazhab Syafi'i, terutama terkait rukun pelaksanaan akikah. Kendala yang diidentifikasi meliputi faktor finansial yang menjadi alasan penundaan pelaksanaan akikah. Penelitian ini mencoba memberikan pemahaman yang lebih holistik terhadap praktik akikah di Desa Puncak Indah, memberikan kontribusi dalam konteks hukum Islam, dan menggambarkan realitas sosial di lapangan.]]>
<![CDATA[KOMPLEKSITAS PRAKTIK MURABAHAH DI PERBANKAN SYARIAH ]]>
<![CDATA[Ardani, Alif Muhammad]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3214
<![CDATA[Jual-beli merupakan bagian dari muamalah yang termasuk perbuatan yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam surah al-Baqarah ayat 275. Agar proses jual-beli terlaksana dengan baik (mabrur), maka harus memenuhi rukun dan syarat sah dari jual-beli. Apabila salah satu dari rukun dan syarat sah tidak terpenuhi, jual-beli tersebut batal dan tidak sah. Murabahah merupakan jenis jual beli dengan menetapkan adanya keuntungan yang disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli). Sedangkan syarat sah dari murabahah yaitu: orang yang menjual (al-bai’), orang yang membeli (al-musytari’), objek yang dibeli (al-mabi’), harga dan keuntungan yang disepakati (al-tsaman), serta shigat (ijab qabul). Konsep murabahah kemudian diaplikasikan ke dalam pelayanan jasa perbankan syariah. Dalam praktiknya konsep murabahah pada perbankan syariah termasuk kegiatan penyaluran dana dalam bentuk modal kerja atau pengadaan barang, sehingga bank menawarkan jasa kepada nasabah dalam bentuk murabahah. Namun praktik yang dijalankan bank syariah harus memperhatikan syarat ketentuan jual-beli dengan menerapkan asas prinsip syariah dalam berkontrak.]]>
<![CDATA[PRAKTIK PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN RUMAH UNTUK ANAK PEREMPUAN BUNGSU: EXPLORASI HUKUM WARIS ISLAM ]]>
<![CDATA[Ramadan]]>;
<![CDATA[Yusmad, Muammar Arafat]]>;
<![CDATA[Assaad, A. Sukmawati]]>;
<![CDATA[Savhika S. , Yulia]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3240
<![CDATA[Penelitian ini mengeksplorasi hukum waris islam untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pandangan kompilasi Hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan rumah kepada anak bungsu. Dengan menggunakan penelitian lapangan (field research) dan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan studi kasus di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo. Data penelitian diperoleh dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Praktik Pembagian Warisan Rumah Untuk Anak Perempuan Bungsu di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo sudah dilakukan sejak dahulu, yaitu dengan memberikan hak waris yang lebih besar dengan ahli waris lainnya. Pemberian hak waris dilakukan secara musyawarah anggota keluarga penerima hak waris serta bagian anak perempuan bungsu secara khusus diberikan berdasarkan asas keadilan, yang dilihat dari sisi kemandirian serta kematangan ekonomi yang sesuai dengan hukum faraid Islam. Pembagian waris tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183 yang berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat, melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN UPAH PEKERJA DI KANTOR NOTARIS KECAMATAN TEMBILAHAN KOTA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ]]>
<![CDATA[Desfi Jahyusi Siregara]]>;
<![CDATA[Yetniwatia]]>;
<![CDATA[Syamsir]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3326
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan upah pekerja dan kendala yang menghambat perlindungan pekerja di Kecamatan Tembilahan kota, dan untuk mengetahui dan menganlisis bentuk hak dan kewajiban yang diberikan Notaris terhadap pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bentuk ditetapkanya upah minimum oleh pemerintah yang wajib dibayarkan oleh Notaris kepada pekerja dan adanya pengawasan pemerintah terhadap upah minimum tersebut. Kendalanya, banyak pekerja tidak tahu atas hak-hak terbatasnya jumlah pengawas, penegakan hukum mengenai perlidungan pekerja ini belum terlaksana di karenakan tidak adanya keterbukaan dari pihak perusahaan dan pekerja untuk melaporkan masalah ketenagakerjaan kapada pemerintah. Para Pekerja mendapatkan perlindungan hukum untuk hak nya sebagai pekerja dalam pengupahan, tertulis dalam PERPPU Cipta kerja No. 2 Tahun 2022 Pasal 88 yang merupakan pembahuruan dari UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana para pemilik usaha di wajibkan membayar Upah Minimum sesuai dengan yang telah pemerintah tetapkan]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PENATAAN DAERAH PEMILIHAN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2024 ]]>
<![CDATA[Sucipto, Dri]]>;
<![CDATA[Sukmana, Oman]]>;
<![CDATA[Wahyudi, Wahyudi]]>;
<![CDATA[Moh. Nur, Nirwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3516
<![CDATA[Penelitian ini dibertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan diwilayah Kabupaten Banggai dan untuk melihat berbagai permasalahan yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banggai dengan menggunakan metode empiris. Data dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, menemukan bahwa Daerah pemilihan (dapil) adalah salah satu faktor penting dalam membangun sistem pemilu dan sering menjadi persoalan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, dapil memainkan peran krusial dalam proses pemilihan umum, karena menjadi fokus strategi politik dan kampanye calon legislatif diterapkan. Alokasi kursi yang tepat dan adil berdasarkan dapil menjadi esensi untuk menciptakan perwakilan yang proporsional dan demokratis di DPR. Oleh sebab itu dalam penyusunan daerah pemilihan (dapil) harus memperhatikan antara lain: prinsip kesetaraan nilai suara, prinsip proporsionalitas, dan prinsip integralitas wilayah adalah fundamental agar semua orang merasa diwakili dengan baik dan prosesnya adil. Namun, dalam praktiknya, seringkali pembentuk undang-undang mengabaikan prinsip-prinsip ini. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam representasi politik, di mana suara individu di satu dapil mungkin memiliki nilai yang berbeda dibandingkan dengan suara di dapil lainnya. Tanpa adanya perbaikan ini, sistem pemilu akan terus menghasilkan representasi yang tidak akurat dan tidak adil, yang pada gilirannya akan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. ]]>
<![CDATA[PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH AKIBAT ADANYA PEMALSUAN DATA DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ]]>
<![CDATA[Yoseph, James Piere Ricard]]>;
<![CDATA[Mustikowati, Endang]]>;
<![CDATA[Labatjo, Ridwan]]>;
<![CDATA[Harianto, Asis]]>;
<![CDATA[Marzuki, Abdul Ukas]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3517
<![CDATA[Penelitian ini adalah untuk menganalisis konsekuensi hukum dari pemalsuan data di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam perjanjian jual beli tanah serta tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Pemalsuan data dalam perjanjian jual beli tanah dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) merupakan tindakan yang melibatkan manipulasi atau penyajian informasi palsu atau tidak akurat dalam transaksi jual beli tanah. Akibatnya para pihak melakukan pembatalan akta jual beli tersebut dan melakukan gugatan perdata. Sedangkan PPAT memiliki peran penting dalam proses transaksi jual beli tanah. Tugas PPAT meliputi memastikan keabsahan dokumen, prosedur hukum, dan kebenaran data terkait tanah yang diperjualbelikan. PPAT bertanggung jawab untuk memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum. Jika terdapat pembatalan perjanjian jual beli tanah akibat adanya pemalsuan data, maka PPAT bertanggungjawab sebagai saksi di Pengadilan Negeri untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan akta yang dibuatnya. PPAT tidak bertanggung jawab atas ketidakbenaran materiil yang dikemukakan oleh para pihak, apabila terdapat pihak yang bersangkutan dalam jual beli tanah mengantarkan data-data palsu seakan-akan asli. PPAT bertanggung jawab atas kelalaian dan kesalahan isi akta yang dibuat di hadapannya. baik secara administratif, perdata, maupun pidana. ]]>
<![CDATA[PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN TERUS MENERUS AKIBAT ISTRI BERBUAT NUSYUZ BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 215/PDT.G/2012/PA.LWK ]]>
<![CDATA[Fality, Firmansyah]]>;
<![CDATA[Daeng Maroa, Mustating]]>;
<![CDATA[Hipan, Nasrun]]>;
<![CDATA[Rays, Moh. Ikhwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3534
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji studi putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk tentang Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus Menerus Akibat Istri Berbuat Nusyuz. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif. pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian dan penerapan hukum antara pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perceraian menurut Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk. Dari hasil penelitian bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk dalam memutus perkara perceraian dalam Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk tanggal 2 Juli 2012 terdiri dari dua bagian yakni Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi. Dalam Konvensi Majelis Hakim mengabulkan Permohonan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus akibat istri berbuat nusyuz, Sedangkan Dalam Rekonvensi Majelis Hakim menolak tuntutan nafkah lampau dan iddah namun mengabulkan tuntutan biaya hadhonah anak serta menetapkan secara ex officio mutáh untuk bekas istri. Dilihat dari aspek penerapan hukumnya maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama luwuk dalam memutus perkara menurut Putusan Nomor 215/Pdt.G/2012/PA.Lwk telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perceraian, pemberian nafkah dan biaya hadhonah anak, namun khusus mengenai pemberian mutáh secara ex officio oleh hakim, tidak diketemukan ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam]]>
<![CDATA[DILEMA KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM VISUALISASI KARAKTER PUBLIC FIGURE DALAM FANFIKSI ]]>
<![CDATA[Dhani, Ayen Sephia]]>;
<![CDATA[Disemadi, Hari Sutra]]>;
<![CDATA[Sudirman, Lu]]>
<![CDATA[ Jurnal Yustisiabel Vol. 8 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32529/yustisiabel.v8i2.3557
<![CDATA[Eksistensi fanfiksi yang memanfaatkan nama dan wajah tokoh terkenal (public figure) sebagai karakternya sering kali melanggar hak cipta dan publisitas, terutama saat fanfiksi tersebut dikomersialkan tanpa izin. Ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi public figure yang terlibat. Keunikan dan daya tarik dari public figure memiliki nilai komersial yang penting, terutama jika nama mereka telah dilindungi oleh hak cipta. Pentingnya hak publisitas bagi identitas public figure perlu dijaga seolah-olah itu adalah hak milik yang tak terpisahkan. Namun, banyak penulis fanfiksi mengabaikan etika dan peraturan yang berlaku, terutama ketika fanfiksi mereka bergerak ke ranah komersial. Penelitian doktrinal atau normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data sekunder berupa UU Hak Cipta. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi public figure dalam fanfiksi dari perspektif keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menegaskan bahwa pengakuan kekayaan intelektual dalam fanfiksi tidak mengubah status hukum dari hak cipta yang dilanggar. Meskipun fanfiksi mungkin mengandung elemen baru, jika menggunakan konten yang dilindungi hak cipta, pelanggaran tetap ada. Agar hak cipta dan publisitas terlindungi, diperlukan tindakan preventif dan represif dari public figure terkait. Ini akan membantu menciptakan kepastian hukum dan melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Dalam kesimpulan, eksistensi fanfiksi perlu mempertimbangkan aspek hukum dan etika yang berlaku, khususnya ketika melibatkan public figure, demi menjaga hak-hak yang melekat pada diri mereka. ]]>
