cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dwi Aryanti Ramadhani, S.H., M.H
Contact Email
dwiaryanti@upnvj.ac.id
Phone
+6281139902606
Journal Mail Official
esensihukum@upnvj.ac.id
Editorial Address
Jl. Rs Fatmawati, Pd. Labu, Kec. Cinere, Kota Depok, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12345
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Esensi Hukum
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
ISSN : 27162893     EISSN : 27162982     DOI : https://doi.org/10.35586
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Esensi Hukum merupakan sarana publikasi bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang hukum dalam menerbitkan artikel hasil penelitian dan artikel telaah konseptual.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 95 Documents
 5   6   7   8   9 
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT UMUM Sukma, Ryan Chandra; Agustanti, Rosalia Dika
Esensi Hukum Vol 5 No 1 (2023): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v5i1.230

Abstract

Disparitas merupakan adanya perbedaan atau jarak terhadap putusan hakim mengenai kasus yang sama. Dengan kata lain adanya disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian ini dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor serta menganalisis mekanisme yang ideal dalam menyelesaikan disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana tindak kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat umum. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan hukum-undangan dan pendekatan kasus.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian serta dalam meminimalisir terjadinya disparitas ini diperlukan mekanisme yang ideal dengan penerapannya mengatur pemidaan dalam penegakan hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini terdapat faktor-faktor penyebab disparitas putusan hakim seperti faktor dari sistem hukum Indonesia yang menggunakan hukum perdata , faktor dari undang-undang, faktor dalam diri hakim itu sendiri, faktor yang bersumber dari pembuktian dalam perkara, faktor berdasarkan keputusan pertimbangan, dan faktor dari ketiadaan yang memandu pemidanaan.Dengan begitu diperlukan mekanisme ideal dalam penyelesaian disparitas putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian dengan diberlakukannya pedoman pemidanaan dalam KUHP baru, serta perlu adanya penegakan hukum pidana dalam penyelesaian disparitas putusan hakim terhadap pelaku ujaran kebencian sesuai dengan pedoman pemidanaan dalam KUHP baru. Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim, Ujaran Kebencian, Masyarakat Umum
KEWENANGAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKKAN PERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Yani, Ahmad
Esensi Hukum Vol 5 No 1 (2023): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v5i1.231

Abstract

Pajak daerah dan retrubusi daerah merupakan sumber utama dari pendapat asli daerah, tolak ukur salah satu dari keberhasilan otonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari ketercapaian target dari pendapatan asli daerah. Dalam pelaksanaanya belum semua PAD yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang mampu mencapai target. Sehingga dalam mewujudkan target tersebut butuh keterlibatan berbagai pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis empiris, metode yuridis dengan menggabungkan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya terkait dengan pajak dan retribusi daerah. Sedangkan Empiris dalam penelitian ini dengan mengkaji dan menganalisis data pajak daerah selama tiga tahun. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah pertama masih terdapat ketidak sesuaian antara realisai dan target yang ditetapkan di bidang pajak daerah. Tahun 2019 realisasi yang diperoleh tidak mencapai 100%. Sedangkan dalam 3 tahun realisasi penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Bungo semuanya tidak mencapai target. Kedua Kewenangan dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ada pada BPPRD. Naumun BPDRD dapat melibatkan instansi lain. Salah satu instansi instansi lain di daerah yang memiliki kewenangan yaitu Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas penegakkan peraturan daerah.
REKONSTRUKSI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL TERHADAP PENGUSULAN HAKIM KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN NETRALITAS HAKIM KONSTITUSI DI INDONESIA Muhammad Fauzan; Yacub, Tifanny Nur; Gumilar, Egi Rivaldi; Safitri, Nadila; Sitanggang, Matthew Jakaria
Esensi Hukum Vol 5 No 2 (2023): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v5i2.234

Abstract

The Judicial Commission is an institution that was born as a result of demands for reform of the judiciary in Indonesia. The existence of the KY is not only limited to what is contained in the constitutional mandate, but is an external institution that has duties related to judicial oversight. More than that, the KY has a role in carrying out the function of checks and balances so that in the judicial power conditions can be created that are balanced, independent and free. Along his journey, KY experienced twists and turns. For example, the resistance of Supreme Court justices as externally supervised subjects, adjudication efforts at the Constitutional Court which weaken the role of the Judicial Commission as an external institution, and the authority to appoint and appoint Supreme Court judges, has made the Judicial Commission farther and farther away from realizing a clean and noble judiciary within the judiciary. The method used in this study is normative juridical with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The resulting conclusion is that through the reconstruction of the KY's authority, it is hoped that proposals for the appointment of constitutional judges can be based more on clear and transparent criteria and procedures, as well as taking into account the integrity and competence of prospective constitutional judges. In addition, to realize this, it is necessary to amend the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by amending the provisions of Article 24B paragraph (1) and Article 24C paragraph (3). These changes extend to laws, such as the Constitutional Court Law, the Supreme Court Law, and the Judicial Commission Law.
KEKUATAN HUKUM YURISDIKSI MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM KEPUTUSAN INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE PRELIMINARY DECISION IN UKRAINE v RUSSIA 2022 Islami, Diajeng Dhea Annisa Aura; Prawira, M. Rizki Yudha
Esensi Hukum Vol 5 No 2 (2023): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v5i2.235

Abstract

Historically, Ukraine's conflict with Russia dates back to 1991 when the Soviet Union collapsed and its member states seceded. In 2021, Ukraine joined NATO. Russia then felt its national security had been threatened. Russian military operations were then interpreted by Ukraine and several countries in the world as a genocide convention. The International Court of Justice then issued the International Court of Justice Preliminary in Ukraine v Russia (2022). The purpose of the research is to comprehensively and deeply examine the legal force of the jurisdiction of the International Court of Justice based on the International of Justice Preliminary decision in Ukraine v Russia (2022). The research method used is a literature study based on reliable sources as a reference for research, such as accredited scientific research journals, research articles with relevant topics, and international law regulations. The result of the research is that the International Court of Justice Preliminary Decision in Ukraine V Russia (2022) has legal force that must be obeyed by the parties involved in the dispute.
EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT SUKU TOLAKI DALAM KONTEKS MODERNISASI Adenisatrawan, Adenisatrawan
Esensi Hukum Vol 5 No 2 (2023): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v5i2.238

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi hukum pidana adat Suku Tolaki dalam konteks modernisasi. Tujuan utama adalah untuk memahami bagaimana hukum pidana adat Suku Tolaki beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya yang terjadi seiring dengan modernisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen sebagai alat pengumpulan data. Sampel penelitian mencakup anggota Suku Tolaki, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi hukum pidana adat Suku Tolaki masih tetap relevan dalam menjaga ketertiban dan nilai-nilai tradisional di tengah perubahan masyarakat. Namun, modernisasi telah membawa tantangan dalam hal pengakuan hukum pidana adat dan penegakan hukumnya. Konflik antara nilai-nilai tradisional dan hukum nasional seringkali muncul, memerlukan upaya integrasi dan adaptasi. Dalam konteks modernisasi, perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi juga memengaruhi pola kejahatan dan tindakan pidana di komunitas Suku Tolaki. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan holistik yang menghormati tradisi dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa hukum pidana adat Suku Tolaki tetap relevan dan berfungsi dalam dunia yang terus berubah. Saat ini hukum pidana adat Suku Tolaki sering kali berhadapan dengan tantangan kompleks. Konflik antara nilai-nilai tradisional dan norma-norma hukum nasional muncul, menghadirkan dilema hukum yang memengaruhi pengakuan dan implementasi hukum pidana adat.
IMPLEMENTASI UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TERHADAP KEAMANAN INFORMASI IDENTITAS DI INDONESIA Mahameru, Danil Erlangga; Nurhalizah, Aisyah; Badjeber, Haikal; Wildan, Ahmad; Rahmadia, Haikal
Esensi Hukum Vol 5 No 2 (2023): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v5i2.240

Abstract

The growth of information and communication technologies. The main obstacle that arises safeguards personal information and privacy amidst technological sophistication. The biggest challenge is developing an effective regulatory framework to protect individual privacy while facilitating technological innovation. Both the public and private sectors must exhibit significant endeavors to overcome this problem. Examining all laws and regulations pertaining to Personal Data Protection, this study employs a legislative approach, namely through the 1945 Constitution, Personal Data Protection Regulation No. 20 of 2016, Law No. 11 of 2008 Concerning Electronic Information and Transactions, and Law No. 27 of 2022 Asserting the Authority of the Minister of Communication and Information. Implementation of the Personal Data Protection Law is an important step to orderly implement regulations and prevent legal uncertainty. Delays in issuing implementing regulations can create legal uncertainty and obstruct the fulfillment of the Law's goals.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PENYEBARLUASAN VIDEO PRIBADI YANG MENGANDUNG PRONOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER Fahririn; Yuherman; Romandanti, Nika Wela
Esensi Hukum Vol 5 No 2 (2023): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v5i2.250

Abstract

Many videos containing pornographic content are spread on social media, especially Twitter. Accounts containing immoral content are still active today and are still distributing pornographic photos and videos and there is no accountability received by the creators of these accounts, so the victims' videos are still being spread and becoming public consumption. This research uses a qualitative method with a literature study approach which will provide an explanation of the regulations related to the distribution of pornographic content and the sanctions that can be applied to perpetrators. The results of the research show that the principle of lex specialis derogate lex generalis in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions creates criminal liability that can ensnare perpetrators of pornography crimes more specifically.
RESTITUSI DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UTILITARIANISME Ahadi, Nugroho; Mursyid, Ali Masyhar; Wulandari, Cahya
Esensi Hukum Vol 5 No 2 (2023): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v5i2.254

Abstract

Keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjeraan dan pencegahan, sedangkan keadilan restoratif menerapkan restitusi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif Utilitarianisme dalam memandang pengaturan restitusi terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil yang didapat, bahwa Pengaturan restitusi dalam UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan suatu bentuk peralihan dari tujuan pemidanaan dari yang sebelumnya bersifat pembalasan (retributif) menjadi memulihkan ke keadaan semula (restoratif). Hal tersebut dipengaruhi oleh ajaran Bentham terkait the great happiness of the greatest number utamanya dalam kemungkinan adanya restitusi ketika pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual berdamai. Hasil Penelitian menemukan bahwa seringkali ada ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku yang dapat mengakibatkan korban terpaksa berdamai. Sehingga ajaran Bentham terkait the great happiness of the greatest number yang harusnya aturan hukum memberikan rasa kebahagian yang besar pada masyarakat belum terpenuhi dalam UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
IMPLEMENTASI PUBLIC TRUST DOCTRINE DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN DI TINGKAT DAERAH DAN PUSAT: TANTANGAN DAN PELUANG DI INDONESIA Nur Sulistiyaningsih; Fathullah, Abdusyhid Naufal; Apriandhini, Megafury
Esensi Hukum Vol 5 No 2 (2023): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v5i2.275

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi Public Trust Doctrine (PTD) dalam pengambilan kebijakan di tingkat daerah dan pusat di Indonesia dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif. PTD, yang berfungsi sebagai prinsip hukum untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, telah diintegrasikan ke dalam kerangka hukum Indonesia. Meskipun regulasi sudah ada, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan. Studi ini menemukan bahwa pemahaman yang kurang mendalam tentang konsep PTD dan keterbatasan kapasitas teknis di kalangan pengambil kebijakan menghambat implementasi yang efektif. Selain itu, koordinasi yang terfragmentasi antara pemangku kepentingan menghalangi evaluasi dampak yang komprehensif. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi peluang untuk perbaikan, termasuk peningkatan pemahaman, kapasitas teknis, dan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta penguatan mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan implementasi PTD yang efektif dan menyeluruh dalam pengambilan kebijakan di Indonesia, guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan seimbang.
AMBIGUITAS PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Al Fath; Cantiqa, Shevanna Putri; Sitanggang, Matthew Jakaria
Esensi Hukum Vol 5 No 2 (2023): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v5i2.300

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengamanatkan agar terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera, yang mencakup semua aspek kehidupan. Amanat untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia salah satunya diimplementasikan melalui pajak. Pajak dimaksudkan untuk mengumpulkan dana untuk berbagai kegiatan pemerintahan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan dan keamanan, serta untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Indonesia sendiri mengenal tata cara pemungutan pajak salah satunya adalah Self Assesment System. Self assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk dapat menghitung sendiri besaran pajak terutang dan membayarkan sendiri pajak terutang tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada. Self Assesment System merupakan bentuk yang efisien dalam mengumpulkan pajak yang juga diterapkan dalam pemungutan pajak BPHTB. Namun dalam pelaksanaannya, sistem tersebut belum berjalan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini antara lain disebabkan masih banyak pihak fiskal yang ikut campur dalam perhitungan besaran pajak sehingga menyebabkan sistem tidak berjalan seperti yang tertulis di peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu sosialisasi kepada masyarakat dan pejabat terkait, serta diperlukan tindakan yang lebih ketat terhadap praktik penggunaan pihak ketiga dalam pembayaran BPHTB

Page 7 of 10 | Total Record : 95

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): Juni - Jurnal Esensi Hukum Vol 6 No 2 (2024): Desember - Jurnal Esensi Hukum Vol 6 No 1 (2024): Juni - Jurnal Esensi Hukum Vol 5 No 2 (2023): Desember - Jurnal Esensi Hukum Vol 5 No 1 (2023): Juni - Jurnal Esensi Hukum Vol 4 No 2 (2022): Desember - Jurnal Esensi Hukum Vol 4 No 1 (2022): Juni - Jurnal Esensi Hukum Vol 3 No 2 (2021): Desember - Jurnal Esensi Hukum Vol 3 No 1 (2021): Juni - Jurnal Esensi Hukum Vol 2 No 2 (2020): Desember - Jurnal Esensi Hukum Vol 2 No 1 (2020): Juni - Jurnal Esensi Hukum Vol 1 No 1 (2019): Desember - Jurnal Esensi Hukum More Issue