cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mohamad Ichsana Nur
Contact Email
Ministrate@uinsgd.ac.id
Phone
+6285659907668
Journal Mail Official
Ministrate@uinsgd.ac.id
Editorial Address
Gd. FISIP Lt. 1 UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : -     EISSN : 27148130     DOI : 10.15575/ministrate
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintah Daerah is an open access scholarly peer-reviewed journal written in either Indonesia or English which invariably publishes three times per a year in March, July, and November. Ministrate encourages academicians, researchers, professionals, and practitioners to publish their original ideas, empirical studies, and valid research results so that it is expected to give useful and applicable solutions for public administration challanges in context of national and international issues. Ministrate is open to articles that employ various research methods and theoretical approaches. The journal scope contains many topics associated wit bureaucracy and local government and beyond that, such as: Public policy, Public finance, Local government, Bureaucracy, Civil service, Public service, E-government, Administrative reform, Organizational development, Organizational behaviour, Knowledge management, Human resource development, Leadership, performance management.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 258 Documents
 8   9   10   11   12 
Legal Protection of Children's Survival Rights in the Perspective of the Principles of Justice Utari Dewi Fatimah; Nia Kania Winayanti
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 10
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i1.23744

Abstract

Every child has the right to protection by parents, family, society, and the state, and the right to survival is the responsibility and obligation of parents, government and the state, in maintaining and non-discrimination of children's rights to life. descriptive analytical research, a research that describes and describes, the facts as an object or an event that occurs in connection with the legal protection of children's survival. The research was conducted using a normative juridical method. The right to life is a human right, an absolute right that is inherent in everyone and is included in the category of non-derogable rights, namely rights that cannot be reduced under any circumstances 
Pemikiran Ali Muhammad Ash-Shallabi Tentang Kedudukan dan Perannya di Ranah Publik Gazali Gazali; Muhammad Sabri
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 10
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i1.23510

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemikiran Ali Muhammad Ash-Shallabi  dalam memahami kedudukan wanita dalam domestik, kedudukan wanita di ranah publik dan tipologi dalam memahami dalil-dalil tentang wanita. Adapun metode penelitian dalam artikikel ini deskriptif-analitis yang bearti menggambarkan kontruksi dari pemikiran Muhammad Ash-Shallabi, lalu di analisis secara kritis untuk mencari akar konstruksi pemikirannya, serta bagaimana kelebihan dan kekurangan dengan tokoh yang lainnya. Seterusnya, sumber data yang hendak penulis teliti yaitu” Negara Islam Modern” karangan yang penulis jadikan sebagai data primer, sedangkan data sekunder penulis yakni, karya ilmiah orang lain tentang Ali Muhammad Ash-Shallabi, yang berupa arikel, buku, webseit dan laiinya.Langkah penelitian ini yaitu, menetapkan tokoh, mengiventarisasi data dan menyeleksi, lalu data tersebut di analisis secara kritis dan di tarik sebuah konklusi yang akan menjawab dari rumusan masalah. Adapun hasil temuan sebagai berikut:, Pemahaman Ali Salaby dalam kedudukan wanita dalam ranah domestik yakni, Ali lebih kepada memberikan edukasi kepada kaum perempuan bahwa mereka mempunyai harga diri untuk di hormati, di hargai, di sayangi dan hak membela diri. Akan tetapi Ash-Shallabi dalam ranah publik Ali Muhammad Ash-Sahallabi berpendapat bahwa, perempuan harus lebih berhati-hati dalam pergaulan. Menurutnya, perempuan hanya boleh dalam pergaulan sosial dalam masalah yang penting dan bermanfaat saja, semisal majelis ilmu, kebutuhan mendesak, dan harus menjaga cara bicara dan gaya berjalan. Tipologi pemahaman Ash-Shallabi dalam memahami dalil kedudukan perempuan yakni cendrung semmi modernis (feminis Muslim), komparasi dan konfirmasi dengan tinjuan sejarah dalam al-Qur’an maupun hadis. Selanjutnya, pemikiran semmi moderat Ash-Shallabi di latar belakangi dengan sosialnya yang ahli politik dan beliau juga tokoh dalam kelompok gerakan Salafi di Libiya dan dekat denga Syekh Yusuf al-Qaradawi. Kesimpulan, Kedudukan perempuan dalam rumah tangga di muliakan, diberikan edukasi, dan di berikan hak-hak mereka dalam membela diri. Sedangkan dalam ranah sosial yakni, perempuan harus berhati-hati dalam pergaulan, akan tetapi hak mereka sama dengan laki-laki, baik dalam pendidikan dan sebagainya. Selain itu tipologi Ash-Shallabi cendrung semi modernis. 
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendaharawan Pemerintah dalam Implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Indra Kusuma Januar
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 10
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i1.21018

Abstract

Karya Ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak bendaharawan pemerintah. Faktor yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendaharawan pemerintah yaitu, pengetahuan pajak, kualitas layanan pejabat pajak (fiskus), dan sanksi pajak. Data yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah data primer. Data  diperoleh dari angket yang disebarkan kepada 85 partisipan yaitu bendaharawan pemerintah di wilayah KPP Pratama Tegallega Bandung. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan model purposive sampling. Pengujian data yang digunakan yaitu model regresi linear berganda dengan bantuan aplikasi statistik SPSS Versi 24.0. Dilakukan pengujian hipotesis baik itu secara parsial maupun simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Didapatkan hasil bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bendaharawan pemerintah sedangkan kualitas layanan pejabat pajak (fiskus) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak bendaharawan pemerintah kemudian secara simultan seluruh variabel independen yaitu pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pejabat pajak (fiskus), dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan pajak bendaharawan pemerintah.   Kata Kunci : Pengetahuan pajak, Kualitas pelayanan pejabat pajak (fiskus), sanksi pajak, kepatuhan pajak bendaharawan pemerintah.
Open Government: The Mandate of Reform That is Still Neglected Faria Ruhana; Nuphanudin Nuphanudin; Andi Annisa Nurlia Mamonto; Wesley Liano Hutasoit; Fakhry Amin
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 10
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i1.23882

Abstract

Open government, also known as government transparency, is a reform mandate that needs to be handled as soon as possible. The purpose of open government in public policy is to foster transparency, involvement, and accountability. The idea of open government has been the topic of scholarly discussion for only recently, yet it has already gained significant traction. This normative and analytical paradigm can be articulated through conversations centered on the reform of governance. A new normative, strategic, and operative paradigm has emerged from the mandate of reform, which is based on the principles of openness, participation, and collaboration, it is argued in this paper that around the idea of open government and, more precisely, at least in Indonesia, the idea of an open state, a new paradigm has emerged. This paradigm is centered on the idea of open government. This research makes use of a qualitative methodology alongside a method of literature evaluation. This study will inquire into the rebirth of open government as well as the idea of an open state achieved through open government as a mandate for the ongoing fight for reform
Analysis of Mental Health Policy in the Education Sector: Reviewing Disciplinary Methods in Schools Lumastari Ajeng Wijayanti; Jihan Jihan; Satryo Sasono; Musbatul Mardiyah; Najamuddin Petta Solong
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 10
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i1.23815

Abstract

Mental health and education are essential for a country to develop appropriately. This is because society in the future will depend on the quality of education today. Even the quality of education participants depends on the quality of existing mental health. This research was carried out to look at the mental health policies in Indonesia’s education sector. The method used in this study is a qualitative approach. The data used in this research comes from various research results and previous studies still related to mental health in the education sector. The results of this study then found that mental health in Indonesia, especially in the education sector, can be realized and improved by implementing the UKS program. By implementing well-planned and evaluated programs, the physical and mental health of the community in the education sector can be carried out effectively and efficiently. The optimal implementation of the UKS program includes health education and changes and habits in clean and healthy living behavior, both physically and psychologically healthy. It is crucial to support this with three strengths, namely institutions, cognitive frameworks, and social networks, so they can form healthy mental habits based on the school
Community Participation in the Citarum Harum Program: A Review of Legal Aspects Mohammad Solekhan
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 10
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i1.23844

Abstract

The Citarum river problem has been trying to be resolved for a long time. However, this problem is complicated to address because the community is often not involved, even though the community is one of the main components of environmental conservation. This research then looks at how community participation in the Citarum Harum program is viewed from a legal perspective. This study uses a qualitative approach. The data used in this research is secondary data that comes from different research results and studies, as well as laws that still have relevance to the contents of this research. The results of this study then found that community participation helped implement the Citarum Harum program. As viewed from the legal aspect, community participation is in line with Law No. 32 of 2009 concerning the Protection and Management of the Environment and Presidential Regulation Number 15 of 2018 concerning the Acceleration of Control of Pollution and Damage to the Citarum River Basin.
Digital Activism in Social Movements and Its Influence on the Implementation of State Administration in Indonesia Krismiyati Krismiyati; Irwan Abdu Nugraha; Myristica Imanita; Satryo Sasono; Fakhry Amin
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 10
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i1.23853

Abstract

The existence of digital platforms provides a new space for people to interact. In this case, interaction in the form of activism also takes advantage of the role of technology in carrying out social movements. This social movement can then influence how the implementation of state administration in Indonesia is carried out. This research then examines how digital activism through social movements affects state administration in Indonesia. This type of research is descriptive qualitative research. The data used in this study comes from various research results and previous studies, which still have relevance to the contents of this research. The results of this study then found that the emergence of technology caused many people to become literate in the world of activism. This causes many changes in the dynamics of the Indonesian state, especially in politics. The emergence of digital activism has led to the need for various changes in regulations and administrative regulations in Indonesia.
Strengthening Social Capital in Indonesia: Options for the Quality Democracy & Steps to Mitigate the Latent Problem of Horizontal Conflict Wandi Abbas; Nurhamzah Nurhamzah; Rahmisyari Rahmisyari; Khusnul Khotimah; Usmaedi Usmaedi
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 10
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i1.24070

Abstract

Social capital is a set of values or norms embodied in behavior that encourages the ability and capability to work together and coordinate for a significant contribution to sustainable productivity. There are three elements of social capital parameters: trust, norms and networks. Democracy has social capital in the form of freedom, equality and justice. Therefore, working democracy through social capital needs to go hand in hand. In addition, through strong social capital, conflicts between communities can be mitigated through the local wisdom of the region. This research then looks at how strengthening social capital in Indonesia can improve the quality of democracy and reduce the potential dangers of horizontal conflict in society. This research will be carried out using descriptive qualitative methods. The data used in this research comes from a literature study of research results and previous studies that are still relevant to this research. This study then found that a trust is a form of social capital that can improve the quality of democracy in Indonesia. Through a government that can be trusted, people can feel justice in a democracy. In addition, social capital through local wisdom can reduce the occurrence of social conflicts that occur in a society
Tobacco Policy: Prioritize State Revenue or Public Health Nuphanudin Nuphanudin; Zakaria Zakaria; Muhammad Hermansyah; Ready Wicaksono; Fakhry Amin
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 10
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i1.23967

Abstract

The Indonesian government has tried to make tobacco policy fair on many fronts. This is because even though the excise tax on tobacco provides a fairly high amount of revenue for the state, at the same time, the existence of tobacco has a negative health impact on the community. This research seeks to see how tobacco policy implementation affects state revenues and public health. The method used in this study is a descriptive qualitative approach. The data used in this research comes from various research results and previous studies regarding tobacco policy in Indonesia. The results of this study then found that tobacco control policies in Indonesia always experience development every year. This is because the government needs to devise a strategy that can be fair to all parties in the short and medium term. As for the long term, the government needs to find alternative solutions to tobacco excise revenue. This is because the tobacco policy's ultimate goal is to provide welfare for the people of Indonesia
Implementasi Dwangsom sebagai Upaya Paksa dalam Mewujudkan Kepastian Hukum bagi Pelaksanaan Putusan PTUN Chintya Ruth Arini Purba; Wahyu Andrianto
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 5, No 1 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 10
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jbpd.v5i1.23969

Abstract

The State Administrative Court, as an absolute prerequisite for the realization of good governance in a government system, should have a decision that can always be implemented by the losing Defendant so that actions or decisions that harm the community can be immediately corrected, revoked, and a new decision issued by the Government as Defendant. However, in practice, this decision from the TUN Court often needs to be obeyed or implemented. In fact, the Administrative Court Law has provided for the execution of a verdict that Defendant has not implemented within a certain period of time. Particularly in condemnatory decisions, the Administrative Court Law provides coercive measures in the form of dwangsom or forced money to force the Defendant to comply with the decision of the State Administrative Court. Until now, the dwangsom mechanism is still unclear and has resulted in differences in the mechanism for imposing dwangsom by the Panel of Judges who decided on the payment of the dwangsom, which in fact, creates legal uncertainty in the implementation and regulation of dwangsom. Therefore, this analysis will discuss in depth the mechanism for submitting and requesting the imposition of dwangsom, including discussing the Defendants who may be subject to the burden of paying dwangsom.

Page 10 of 26 | Total Record : 258

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 3 (2025): Ministrate Vol. 7 No. 2 (2025): Ministrate Vol 7, No 1 (2025): Ministrate Vol. 7 No. 1 (2025): Ministrate Vol 6, No 3 (2024): Ministrate Vol. 6 No. 3 (2024): Ministrate Vol 6, No 2 (2024): Ministrate Vol. 6 No. 2 (2024): Ministrate Vol 6, No 1 (2024): Ministrate Vol. 6 No. 1 (2024): Ministrate Vol 5, No 4 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 13 Vol 5, No 3 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 12 Vol 5, No 2 (2023): Birokrasi dan Pemerintahan di Daerah 11 Vol. 5 No. 1 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 10 Vol 5, No 1 (2023): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 10 Vol 4, No 3 (2022): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 9 Vol 4, No 2 (2022): Birokrasi dan Pemerintahah di Daerah 8 Vol. 4 No. 1 (2022): Birokrasi & Pemerintahan Daerah 7 Vol 4, No 1 (2022): Birokrasi & Pemerintahan Daerah 7 Vol 3, No 3 (2021): Birokrasi & Pemerintahan Daerah 6 Vol 3, No 2 (2021): Birokrasi & Pemerintahan Daerah 5 Vol 3, No 1 (2021): Birokrasi & Pemerintahan Daerah 4 Vol 2, No 3 (2020): Birokrasi & Pemerintahan Daerah 3 Vol 2, No 2 (2020): Birokrasi & Pemerintahan Daerah 2 Vol 2, No 1 (2020): Birokrasi & Pemerintahan Daerah 1 Vol 1, No 1 (2019): Ministrate More Issue