Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 2 (2021)"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA KABUPATEN BULUKUMBA PERSPEKIF SIYASAH SYAR’IAH ]]>
<![CDATA[Mursyid, Saadillah]]>;
<![CDATA[Larissa, Dea]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran KPU Bulukumba dalam meningkatkan pertisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah, dengan permasalahan diantaranya 1) bagaimana peran KPU Bulumba dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula 2) Kendala yang dihadapi dan 3) pandangan siyasah syar’iyyah terhadap permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa upaya KPU Kabupaten Bulukumba dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dilakukan dengan melakukan sosialisasi langsung maupun melalui media cetak dan online. Namun karena sosialisasi secara langsung terkendala oleh penyebaran Virus Covid-19, maka KPU Kabupaten Bulukumba memanfaatkan teknologi informasi dengan pelbagai platform media sosial seperti facebook, instragram, twitter yang memang banyak digunakan oleh pemilih pemula. Selain karena penyebaran Covid-19, kendala lain yang dihadapi oleh KPU adalah ketersediaan jaringan internet yang belum merata kesemua desa di Kabupaten Bulukumba, sehingga sosialisasi daring juga tidak akan maksimal, belum lagi ketertarikan pemilih pemula terhadap politik yang memang masih rendah. Dalam Islam, memilih pemimpin adalah hal yang dianjurkan, sebab keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat hanya dapat terwujud apabila diorganisir dengan baik oleh suatu pemerintahan yang sah, pemlihan umum merupakan salah satu instrumen demokrasi dalam memilih pemimpin yang sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah, sehingga memilih pemimpin tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.Kata Kunci: Pemilih Pemula; Peran KPU; Pilkada]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN DI DESA PAKKASALO KABUPATEN BONE PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[Qonitah, Ayu]]>;
<![CDATA[Sastrawati, Nila]]>;
<![CDATA[Amir, Rahma]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Aktivitas penambangan merupakan salah satu upaya pemanfaatan sumber daya alam. Pertambangan mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, termasuk penambangan yang dilakukan oleh warga Desa Pakkasalo dengan memanfaatkan peralatan sederhana. Pengelolaan pertambangan rakyat banyak memunculkan persoalan, seperti perizinan dan pelbagai permasalahan lainnya, sehingga dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif, normatif syar’i, dan sosiologis. Dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone sangat bermanfaat bagi pembangunan desa dan berperan penting dalam perekonomian warga setempat, akan tetapi sampai saat ini, hampir semua aktivitas penambangan yang beroperasi belum memiliki izin mesikpun sudah berulang kali dimohonkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone terkendala dalam menerbitkan izin yang dimohonkan oleh warga, karena Desa Pakkasalo tidak termasuk dalam wilayah pertambangan yang telah ditentukan dalam Perda RTRW Kabupaten Bone. Dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah, tidak ada ketentuan yang secara spesifik melarang aktivitas penambangan, tetapi Islam sangat menganjurkan untuk menghindari kegiatan-kegiatan usaha yang dapat merusak kelestarian lingkungan, apalagi jika wilayah dimaksud telah ditentukan sebagai zona bebas penambangan oleh umara (pemerintah/pemimpin), maka akan berlaku kaidah menaati perintah ulil amri juga bagian dari menaati perintah Allah SWT dan Rasul-Nya.Kata Kunci: Peran; Pemerintah Daerah; Penambangan; Siyasah Syar’iyyah]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA BORONGAN PADA CV. LIMPO MEGA KARSA (Telaah Hukum Islam) ]]>
<![CDATA[Salamon H, Tajuddin]]>;
<![CDATA[Maloko, M. Thahir]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hubungan pekerja dan pemberi kerja acapkali menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja borongan pada CV. Limpo Mega Karsa Kabupaten Barru dengan pokok permasalahan diantaranya, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja borongan CV. Limpo Mega Karsa, bagaimana mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan, serta bagaimana pandangan hukum Islam terkait upaya perlindungan terhadap tenaga kerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, syar’i, dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja Borongan telah dilakukan oleh CV. Limpo Mega Karsa Kabupaten Barru, seperti adanya perjanjian kerja meskipun dibuat secara lisan, pemberian upah lembur jika melebihi jam kerja, dan upah pokok untuk kepala tukang dan tukang yang sudah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP), tetapi untuk upah buruh masih dibawah standar UMP. Upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan antara pekerja dengan CV. Limpo Mega Karsa belum sepenuhnya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian hubungan insdustrial yang diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Keluasan ajaran Islam membuktikan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal dengan Allah SWT, tetapi termasuk dalam urusan ketenagakerjaan, Islam sangat memerhatikan pemenuhan hak-hak tenaga kerja, bahkan Nabi Muhammad sangat menganjurkan untuk membayar upah pekerja sebelum keringatnya kering.Kata Kunci: Hukum Islam; Perlindungan Hukum; Pekerja Borongan]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[Aswinda, Aswinda]]>;
<![CDATA[Jafar, Usman]]>;
<![CDATA[HL, Rahmatiah]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, dengan fokus permasalahan yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng, khususnya di Daerah Pemilihan (Dapil) III. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan pendekatan teologis normatif atau syar’i. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban Anggota DPRD kabupaten Bantaeng dalam bidang legislasi, anggaran dan pengawasan sudah berjalan dengan baik meskipun belum optimal, karena disebabkan oleh pelbagai faktor, namun DPRD Kabupaten Bantaeng tetap berkomitmen dan mengupayakan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang diwakilinya. Salah satu bentuk pertanggungjawaban Anggota DPRD adalah dengan secara aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk memastikan program-program pemerintahan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Faktor yang memengaruhi pelaksanaan pertanggungjawaban Anggota DPRD Dapil III Kabupaten Bantaeng adalah wilayah yang terlalu luas, sehingga menyulitkan dalam melakukan penyaringan aspirasi. Konsep siyasah syar’iyyah memandang bahwa pertanggungjawaban atas suatu pekerjaan yang diamanahkan adalah hal yang fundamental dan diistilahkan dengan kata itqan, yang substansinya menuntut sikap propesionalitas dan akuntabilitas.Kata Kunci: Anggota DPRD; Pertanggungjawaban; Siyasah Syar’iyyah]]>
<![CDATA[ANALISIS PERAN PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[Muis, Abdul Rinaldi]]>;
<![CDATA[Hasan, Hamzah]]>;
<![CDATA[Halimang, Halimang]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Metode yang digunakan, penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bentuk pengawasan pemerintahan Kota Makassar dalam penegakan hukum, yaitu adanya lembaga pengawas internal (Inspektorat), yang melakukan pemeriksaan secara rutin dan hasil temuan yang diperoleh di lapangan dilakukan perbandingan data yang sebelumnya. Kerja sama dengan kepolisian, yaitu untuk mencegah dan memerangi maupun mendeteksi kejahatan merugikan negara maupun masyarakat. Adanya pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk membantu pemerintah daerah dalam memerangi pelanggaran yang disebabkan oleh aparat pemerintah itu sendiri. Sedangkan dalam siyasah syar’iyyah pengawasan terbagi atas dua, yaitu pengawasan oleh diri sendiri dan pengawasan oleh pemimpin. Faktor penghambat pemerintah Kota Makassar dalam penegakan hukum yaitu: faktor undang-undang, Peraturan perundang-undangan belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan dalam pembuatannya masih dipengaruhi oleh unsur-unsur politik. faktor aparat penegak hukum, dalam melaksanakan hukum di lapangan terkadang melakukan pelanggaran, faktor masyarakat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan masyarakat bersifat apatis dalam penegakan hukum.Kata Kunci: Pemerintah; Penegak Hukum; Siyasah Syar’iyyah]]>
<![CDATA[NILAI-NILAI KEADILAN DALAM KETETAPAN MPR-RI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[Siska, Siska]]>;
<![CDATA[Hisbullah, Hisbullah]]>;
<![CDATA[Umar, Kusnadi]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Nilai keadilan telah menjadi bahan kajian baik dikalangan ahli filsafat, agamawan, politikus, maupun para pemikir atau ahli hukum. Keadilan memiliki sejarah pemikiran yang panjang dalam diskursus hukum dan negara. Selain itu, negara merupakan figur sentral dalam perwujudan keadilan. Studi ini membahas tentang nilai-nilai keadilan dalam Keputusan MPR RI dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sebagai bagian dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang perumusannya terikat dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, maka perumusan Ketetapan MPR wajib mengandung dan mencerminkan nilai-nilai keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa terkecuali, meskipun perwujudan dari nilai keadilan tersebut dalam kehidupan bernegara tidak mudah dioperasionalkan. Keadilan dalam Islam bersifat komprehensif, asas keadilan dalam Islam merupakan pola kehidupan yang memperlihatkan keberpihakan kepada kebenaran, tidak sewenang-wenang, istiqamah, bertanggungjawab baik dalam relasi sosial maupun politik. Keharusan setiap bentuk peraturan, termasuk Ketetapan MPR untuk mengadopsi dan mencerminkan nilai keadilan dapat diartikan bahwa Ketetapan MPR telah sejalan dengan pandangan siyasah syar’iyyah.Kata Kunci: Keadilan; Ketetapan MPR; Siyasah Syar’iyyah]]>
<![CDATA[STUDI KRITIS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[Salam, Alda Amadiarti]]>;
<![CDATA[Kurniati, Kurniati]]>;
<![CDATA[Kahfi, Ashabul]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan kebijakan pengelolaan keuangan Negara di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana penerapan konsep dan tata kelola keuangan di Indonesia dan bagaimana kebijakan politik dalam pengelolaannya dari perspektif Siyasah Syar’iyyah. Metodologi dalam penelitian ini adalah library research dengan pendekatan teologis normatif syar’i dan pendekatan yuridis formal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan keuangan Islam terhadap pelbagai kebijakan dalam sistem pengelolaan keuangan di Indonesia bisa dilihat pada ketergantungan penerimaan Negara pada pajak dan penggunaan asumsi dasar seperti pertumbuhan ekonomi sebagai kriteria utama untuk menentukan kebijakan perekonomian Negara, termasuk sistem penganggaran. Sementara, konsep pengelolaan keuangan dalam Islam, pajak hanyalah pendapatan sampingan, dan sistem penganggaran lebih menekankan pada penerapan teori muslahat mursalah.Kata Kunci: Keuangan Negara; Pengelolaan; Siyasah Syar’iyyah]]>
<![CDATA[KEPEMIMPINAN KEPALA DESA KALUKU KABUPATEN JENEPONTO DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH ]]>
<![CDATA[MS, Mohammad Amar]]>;
<![CDATA[Risal, M. Chaerul]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemerintah desa merupakan badan kekuasaan terendah dengan kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri serta sebagai pelaksana kewenangan dokensetrasi dari pemerintahan di atasnya. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa dengan pelbagai tugas, fungsi dan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kepemimpinan Kepala Desa Kaluku dalam memberdayakan masyarakat Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Kaluku telah melakukan pelbagai program pemberdayaan, baik yang bersifat fisik seperti pelibatan masyarakat dalam pembangunan irigasi, jalan serta fasilitas umum dan fasilitas sosial, maupun pelibatan dalam program nonfisik, seperti penyediaan pupuk dan pakan ternak, pelibatan tim penggerak PPK dalam mengelola progam simpan pinjam serta beberapa kegiatan yang mengarah pada upaya perlingungan terhadap generasi muda, seperti sosialisasi bahaya Narkotika, ADIS dan kenakalan remaja. Adapun faktor-faktor yang menghambat upaya pemberdayaan masyarakat adalah kondisi penduduk Desa Kaluku yang heterogen, partisipasi masyarakat yang masih rendah serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang masih terbatas.Kata Kunci: Kepemimpinan; Pemberdayaan Masyarakat Desa; Siyasah Syar’iyyah]]>
<![CDATA[ANALISIS TENTANG HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Fatahillah, Muh. Aqil]]>;
<![CDATA[Padang, Andi Tenri]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini mencoba menganalisis hukum ketenagakerjaan di Indonesia, dengan mengangkat beberapa permasalahan utama yaitu, bagaimana kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam pengklasifikasian antara hukum publik dan privat dan faktor yang memengaruhi serta pandangan Siyasah Syar’iyyah terhadap sistem ketenagakerjaan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum ketenagakerjaan tidak hanya menjadi ranah kajian hukum publik (hukum administrasi dan hukum pidana), tetapi juga menjadi kajian hukum privat (hukum perdata) khususnya dalam hubungan kerja antara tenaga kerja dengan pemberi kerja. Sistem ketenagarakerjaan di Indonesia didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya modal, meskipun ketersediaan sumber daya manusia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, begitupun dengan ketersediaan sumber daya modal yang terkadang masih mengandalkan investasi melalui Penanaman Modal Asing (PMA). Sistem ketenagakerjaan dalam hukum tata negara Islam (siyasah syar’iyyah) digolongkan sebagai kegiatan ijarah, yang dapat dimaknai sebagai kegiatan sewa menyewa atau jual beli (jasa), tenaga kerja dapat diibaratkan sebagai sewaan yang dapat dimanfaatkan tenaga atau keahliaannya.Kata Kunci: Siyasah Syar’iyyah; Sistem Ketenagakerjaan; Sumber Daya Manusia]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI HAK MEMILIH BAGI WARGA BINAAN LAPAS KLAS I MAKASSAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Arvenia TRA, Andi]]>;
<![CDATA[Mapuna, Hadi Daeng]]>
<![CDATA[ Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 2 No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui penggunaan hak pilih warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Makassar pada Pemilihan Umum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur penggunaan hak pilih oleh warga binaan yang sementara dalam pembatasan hak dan bagaimana konsep memilih pemimpin dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan yudiridis normatif, sumber data berupa data primer dan sekunder. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa prosedur penggunaan hak pilih oleh warga negara yang sedang menjalani masa pemidanaan dalam lembaga pemasyarakatan tidak berbeda dengan prosedur penggunaan hak pilih oleh masyarakat pada umumnya, pihak Lapas Klas 1 Makassar telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang otoritatif untuk menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pemungutan suara yang dilangsungkan dalam Lapas. Memilih pemimpin dalam Islam bukanlah sesuatu yang tertentangan dengan syariat, bahkan jauh sebelum prinsip-prinsip demokrasi modern diperkenalkan, pada masa Rasulullah dan khulafaur rasidin telah menerapkan sistem pemilihan pemimpin secara demokratis yang dikenal dengan istilah ahlul halli wal’aqdi, yaitu lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kata Kunci: Hak Pilih; Lapas Klas 1 Makassar; Warga Binaan]]>
