cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
Contact Email
dewamangku.undiksha@gmail.com
Phone
+6282242137685
Journal Mail Official
dewamangku.undiksha@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Komunitas Yustisia
Published by Universitas Pendidikan Ganesha
ISSN : 27147983     EISSN : 27228312     DOI : http://dx.doi.org/10.23887/jatayu.v1i3.28739
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
OMUNITAS YUSTISIA (JATAYU) journal is a peer-reviewed journal that publishes scientific articles in the field of law. The published articles are results of original scientific research and review of legal interactions. JATAYU journalis published by Faculty of Law and Social Sciences of Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. JATAYU accepts manuscripts or articles in the field of law from both national and international academician and researchers.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 592 Documents
 56   57   58   59   60 
IMPLEMENTASI PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA NOTARIIL DAN AKTA PPAT DI KANTOR NOTARIS/PPAT RINA HARINDYAH Safira Shizuoka Suardana; Komang Febrinayanti Dantes; I Dewa Gede Herman Yudiawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i3.94430

Abstract

Terdapat dua tujuan dilakukanya penelitian ini, yaitu: 1) untuk mengkaji penerapan asas kehati-hatian dalam pembuatan akta Notaris di Kantor Notaris/PPAT Rina Harindyah S. H.; dan 2) memperjelas status hukum akta notaris sehubungan dengan Pasal 15 ayat (1) UUJN, serta akta PPAT pada kantor yang sama. Metode penelitian hukum empiris diterapkan dalam penelitian ini, yang berfokus pada observasi dan analisis fakta-fakta sosial untuk memahami penerapan hukum dalam praktik. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: dokumentasi, wawancara, dan observasi langsung. Data dan informasi tersebut bersumber dari gabungan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris harus berhati-hati dan teliti sebelum menyelesaikan atau menandatangani suatu akta. Hal ini mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap semua fakta terkait dan pertimbangan yang adil dan obyektif terhadap kepentingan para pihak. Notaris wajib menerapkan keahlian hukumnya dalam segala pelayanannya, khususnya dalam pembuatan akta Notaris dan PPAT, dengan memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Lebih lanjut, peran PPAT sebagai pejabat publik menjawab tuntutan masyarakat akan kepastian hukum terhadap berbagai perbuatan hukum terkait pertanahan. Menurut Peraturan Jabatan PPAT, PPAT merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang membuat akta untuk perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan pertanahan, sehingga memperkuat signifikansinya dalam kerangka hukum.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP DATA PENDAFTARAN TANAH PASCA KEBAKARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG Ni Putu Eva Pradnya Wulandari; Komang Febrinayanti Dantes; Ni Luh Wayan Yasmiati
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i3.94586

Abstract

Kepastian hukum terkait data pendaftaran tanah memiliki peranan penting bagi pemilik dalam memperoleh serta menjaga hak – haknya. Pada tahun 1999, terjadi insiden kebakaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng akibat aksi massa, yang berujung pada hilangnya seluruh dokumen penting. Peristiwa ini berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap sertifikat tanah yang diterbitkan sebelum insiden tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek kepastian hukum dalam data pendaftaran tanah serta mengevaluasi langkah-langkah pemulihan data pertanahan setelah insiden kebakaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa pemulihan data dilakukan melalui pendataan ulang bagi masyarakat terdampak, yang kemudian diikuti dengan penerbitan sertifikat baru melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun, masyarakat menghadapi kendala dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah, karena mereka harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran tanah pertama kali sebelum dapat memperbarui atau memelihara data tersebut.
IMPLEMENTASI TILANG ELEKTRONIK ATAU E-TLE DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BULELENG Komang Tri Saniartini; Made Sugi Hartono; Muhamad Jodi Setianto
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i3.94587

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa penerapan Tilang Elektronik atau E-TLE di Kabupaten Buleleng; dan (2) mengidentifikasi serta menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi sistem Tilang Elektronik atau E-TLE di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Data dan digunakan adalah data primer dan sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber datanya. Wawancara dengan pihak terkait, menelaah studi dokumen, dan melakukan observasi ke lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data. Sampel ditentukan melalui teknik non-probability sampling dan purposive sampling untuk memilih anggota populasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan Tilang E-TLE dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Buleleng belum optimal sesuai dengan ketentuan Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009, di mana tidak semua pelanggar yang tercatat oleh CCTV E-TLE dapat dikenakan sanksi; serta (2) kendala yang dihadapi dalam implementasi E-TLE di Kabupaten Buleleng mencakup sarana dan prasarana yang kurang maksimal, anggaran dana, dan kendaraan pelanggar yang belum di balik nama. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan perlunya upaya penguatan infrastruktur teknologi dengan memperbarui dan memperluas jaringan CCTV E-TLE di titik-titik rawan pelanggaran.
DISPARITAS SANKSI PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA Ni Luh Utari Puspita Devi; Made Sugi Hartono; I Wayan Landrawan
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i3.94589

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pertimbangan hakim yang menyebabkan adanya disparitas putusan No. 105/Pid.Sus/2022/PN Sgr dan No. 168/Pid.Sus/2022/PN Sgr, serta (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap disparitasn dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Singaraja. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, wawancara, dan observasi. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk surat dakwaan, keterangan saksi, barang bukti, serta faktor yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Dalam putusan No. 105/Pid.Sus/2022/PN Sgr, terdakwa dijatuhi hukuman 10 bulan penjara, sedangkan dalam putusan No. 168/Pid.Sus/2022/PN Sgr, terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 10 bulan penjara. Hakim dalam kedua putusan tersebut telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. (2) Disparitas dalam putusan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perbedaan pandangan hakim, ketentuan dalam perundang-undangan, peran penuntut umum, serta sikap dan perilaku terdakwa selama persidangan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA FINTECH DI INDONESIA BERDASARKAN PASAL 4 HURUF A UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN I Kadek Tampan Nova Winanda; Si Ngurah Ardhya; Ratna Artha Windari
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v7i3.94590

Abstract

Fokus penelitian0ini adalah untuk0mengetahui dan menganalisa mengenai bagaimana model perlindungan hukum pada data pribadi pembeli yang menggunakan layanan Fintech di Indonesia dan mengkaji bagaimana akibat hukum yang dikenakan terhadap pelaku penyebaran data pribadi konsumen pada penyelenggara jasa Fintech di Indonesia. Studi0ini menerapkan metode penelitian0hukum0 normatif, Metode penelitian yang digunakan meliputi beberapa pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan perbandingan. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang dikumpulkan serta dianalisis berupa data sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Metode pengumpulan bahan hukum dilaksanakan melalui eksplorasi kerangka normatif dan penerapan teknik studi dokumen. Dalam penulisan penelitian ini digunakan teknik deskriptif, dimana teknik ini dilakukan untuk menguraikan dan mendeskripsikan mengenai rasio pengaturan perlindungan konsumen data personal di Indonesia dengan Singapura dalam perlindungan konsumen yang memakai jasa Fintech. Temuan menunjukan meskipun telah terdapat landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf A, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan; dan Penegakan hukum pada pelaku penyebaran data personal konsumen masih belum optimal, yang tercermin dari tingginya angka pengaduan terkait pinjaman online ilegal yang mencapai 12.021 kasus.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BEKAS DI PLATFORM E-COMMERCE FACEBOOK Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa; Si Ngurah Ardhya; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i2.102100

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pengaturan bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen melalui e-commerce di facebook dalam perspektif hukum nasional serta (2) menganalisis upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi jual-beli e-commerce. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus, yang dilakukan melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta dokumen hukum relevan lainnya. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan secara perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) transaksi jual beli digital melalui media sosial seperti Facebook, yang kurang dilengkapi dengan mekanisme perlindungan standar dan transparansi informasi, meningkatkan risiko kerugian finansial serta non-finansial bagi konsumen, meskipun terdapat landasan hukum dalam UUPK yang mengatur kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang akurat dan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul. (2) Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce, termasuk transaksi kendaraan bekas di Facebook, dijamin oleh kerangka hukum seperti UUPK dan UU ITE yang menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang akurat dan ganti rugi atas penyimpangan, serta mendukung penyelesaian sengketa melalui mekanisme litigasi dan alternatif yang mengakui bukti elektronik, sambil mengandalkan peran aktif pengawasan oleh platform digital dan pemerintah untuk menjamin transparansi dan keadilan transaksi.
URGENSI PENGATURAN REKAM MEDIS ELEKTRONIK BAGI PASIEN ASING DI INDONESIA: UPAYA MENGISI KEKOSONGAN NORMA DALAM ERA WISATA MEDIS Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih; Komang Febrinayanti Dantes; Putu Riski Ananda Kusuma; Ni Putu Ega Parwati
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i2.102101

Abstract

Pengelolaan Rekam Medis Elektronik (RME) telah menjadi elemen penting dalam pelayanan kesehatan modern, khususnya dalam konteks wisata medis yang melibatkan pasien asing. Indonesia sebagai negara tujuan wisata medis belum memiliki regulasi spesifik yang mengatur perlindungan hukum terhadap data medis pasien asing dalam sistem RME. Kekosongan norma ini menimbulkan berbagai implikasi hukum, seperti ketidakpastian perlindungan data pribadi, lemahnya posisi hukum dalam sengketa lintas negara, serta terhambatnya kerjasama internasional di sektor kesehatan. Meskipun terdapat peraturan umum terkait RME dan perlindungan data, namun belum ada pengaturan yang mengakomodasi kebutuhan hukum lintas yurisdiksi. Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan wisata medis dan menurunkan daya saing Indonesia secara global. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang komprehensif, harmonis, dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan internasional.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 8 TAHUN 1999 Ester Gloria Anastasia
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i2.102102

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen; dan (2) menelaah serta menganalisis pemenuhan hak konsumen dalam Pasal 4 Angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan pendekatan konsep (conceptual approach) dengan menelaah konsep-konsep pendapat para ahli yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen. Hasil penelitian mengasilkan bahwa (1) Perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak konsumen telah tercantum secara jelas dan rinci pada peraturan perundang-undangan khususnya perlindungan konsumen sehingga dapat menciptakan sebuah kepastian hukum bagi orang-orang yang terlibat dalam transaksi jual beli; dan (2) Pemenuhan hak konsumen dalam Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tidak terlaksana karena dalam putusan tersebut hanya menjatuhkan hukuman penjara dan perampasan alat bukti tanpa mewajibkan terdakwa untuk melakukan ganti kerugian terhadap konsumen sebagai upaya menjamin perlindungan konsumen bagi korbannya.
IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (2) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2024 TERKAIT PENYELUNDUPAN PENYU DI WILAYAH HUKUM POLRES JEMBRANA Ni Made Mirah Krisna Devi; Made Sugi Hartono; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i2.102103

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Pasal 21 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam penanganan kasus penyelundupan penyu di wilayah hukum Polres Jembrana. Penyu merupakan satwa yang dilindungi karena populasinya yang semakin terancam punah. Wilayah pesisir Jembrana yang strategis dan luas menjadikannya rawan dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan ilegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara langsung dengan aparat penegak hukum, seperti anggota Polres Jembrana dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pasal tersebut telah dilakukan melalui langkah represif, preventif, dan pre-emtif. Namun demikian, efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, sistem komunikasi pelaku yang tertutup, kompleksitas modus operandi, serta faktor ekonomi pelaku. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan sinergi antara aparat kepolisian, masyarakat, dan instansi terkait untuk mencegah dan menindak kasus penyelundupan penyu secara lebih optimal.
PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI LINGKUNGAN APARATUR SIPIL NEGARA Veronika Wulandari; Made Sugi Hartono; Ni Ketut Sari Adnyani
Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jatayu.v8i2.102105

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Rumah Susun Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buleleng. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Rumah Susun Pegawai Negeri Sipil. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan desain penelitian deskriptif. Kepolisian Resor Buleleng menjadi lokasi penelitian ini. Metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah wawancara, analisis dokumen dan observasi. Purposive sampling merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh sampel. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng berupaya menghentikan tindak pidana narkoba dengan melaksanakan pencegahan, penindakan, dan pelatihan di lingkungan Aparatur Sipil Negara. Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng mengalami hambatan dan tantangan dalam melaksanakan pencegahan di lingkungan Aparatur Sipil Negara, antara lain kurangnya jumlah aparat terkait dalam memberantas tindak pidana narkotika serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan Aparatur Sipil Negara.

Page 59 of 60 | Total Record : 592

 56   57   58   59   60 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 8 No. 1 (2025): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 3 (2024): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 7 No. 1 (2024): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 3 (2023): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 6 No. 1 (2023): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 3 (2022): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 5, No 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 5 No. 1 (2022): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 3 (2021): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 4, No 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 4 No. 1 (2021): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 3 (2020): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 2 (2020): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 3, No 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 3 No. 1 (2020): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 3 (2019): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 2 (2019): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 2 No. 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 2, No 1 (2019): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 3 (2018): November, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 2 (2018): Agustus, Jurnal Komunitas Yustisia Vol 1, No 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia Vol. 1 No. 1 (2018): Maret, Jurnal Komunitas Yustisia More Issue