cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
as.fsh@uinsgd.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jln. AH. Nasution No. 105 Bandung 40614 Telp/Fax. 022-7802278, E-mail: as.fsh@uinsgd.ac.id.
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 27458741     EISSN : 27463990     DOI : 10.15575/as
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Tulisan yang diangkat dalam terbitan berkala ilmiah ini adalah tentang pemikiran hukum keluarga dan peradilan Islam. Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam menggunakan bahasa utama Indonesia, sedang bahasa tambahannya adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Maret dan Septemeber.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 117 Documents
 8   9   10   11   12 
ANALISIS PERSPEKTIF SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI DALAM KITABUN NIKAH TENTANG LAKI-LAKI YANG JAHIL SEKUFU DENGAN PEREMPUAN YANG ALIM. Hafidzi, Anwar; Raihan, Ahmad; Musaddiq, M. Azhar
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.29093

Abstract

Kecocokan (kafa'ah) memegang peranan penting dalam menunjang kehidupan perkawinan yang sesuai dengan tujuan agama Islam. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengungkap kafa'ah dari sudut pandang Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam bukunya “an-Nikah”. Kategorisasi kafa'ah oleh Syekh Arsyad berbeda dengan empat mazhab besar. Kajian ini didasarkan pada analisis tekstual dan fokus mengkaji kitab “Kitab an-Nikah” karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dalam bentuk tinjauan pustaka, yang melibatkan penelaahan berbagai sumber literatur seperti kitab-kitab, nash-nash fikih, dan sumber-sumber lain yang relevan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Dalam pandangan Syekh Arsyad, ada pembedaan dengan mazhab Syafi'i yang dianutnya. Perspektif ini didasarkan pada pemahaman urf (tradisi) yang berlaku saat itu. Dalam konteks ini, Syekh Arsyad berpendapat bahwa laki-laki yang kurang ilmu agama dapat dianggap sejajar dengan perempuan yang berilmu agama baik jika ia unggul dalam mencari nafkah atau rezeki. Kemahiran yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah kesanggupan mencari nafkah atau rezeki. Kata Kunci : Kafa'ah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kitab an-Nikah.
IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PENGARUHNYA DI INDONESIA Hasana, Nurul; Mayaningsih, Dewi; Sadiah, Diah Siti
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.29512

Abstract

Abstrak: Pada dasarnya perkawinan beda agama dapat menjadi konflik sosial yang disebabkan akibat perbedaan keyakinan, nilai-nilai, serta praktik agama antara pasangan. Konflik semacam ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tingkat individu hingga tingkat sosial yang lebih luas. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi hukum perkawinan beda agama di Indonesia, pengaruh perkawinan beda agama dalam keluarga, serta perkawinan beda agama yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research yakni melakukan analisis terhadap undang-undang dan regulasi terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perkawinan berbeda agama membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua pasangan. Oleh karena itu, setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung jika tidak seagama. Sementara itu, dampak yang timbul dari perkawinan beda agama memiliki implikasi yang signifikan dan jangka panjang. Dampak ini mencakup aspek keagamaan dan psikologis, baik terhadap pasangan dengan keyakinan yang berbeda, maupun dampak terhadap anak-anak dalam aspek tumbuh kembang serta perkara administratif. Sementara itu, dalam hukum Islam perkawinan beda agama dinyatakan tidak sah, karena dikhawatirkan menghilangkan tujuan pernikahan itu sendiri, yakni membentuk keluarga yang harmonis, damai dan saling menguatkan keimanan. Selain itu, perkawikan berbeda agama juga menimbulkan risiko mengorbankan atau mengubah keyakikannya untuk mempertahankan keharmonisan dalam berumah tangga.
IMPLEMENTASI MAHAR MENGGUNAKAN HAFALAN AL-QU’RAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Sholeh, Aziz; Zulbaidah, Zulbaidah; Faisal, Enceng Arif
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.29513

Abstract

AbstractThis study discusses the concept of dowry using memorization of the Koran in Maqashid al-Syariah. The method used in this research is qualitative and the data collection technique uses a libraryresearch. Meanwhile, qualitative data analysis techniques use data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of the study show that in Islamic law, dowry refers to gifts given by the man to the woman as part of the marriage process, so that it is one of the important elements in marriage in Islam and has a deeper meaning than just material values. Mahar can have several types, depending on the form, value, or characteristics of the gift. As for memorizing verses of the Qur'an as a marriage dowry in the concept of Maqashid al-Syariah, it can be seen from its purpose, namely Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-Aql, Hifz al-Nasl, and Hifz al-Mal. Meanwhile, the implications of using memorized verses of the Qur'an as a marriage dowry in society can have various impacts depending on the cultural context, religion, and social views of the community.
PELAKSANAAN SIDANG ITSBAT NIKAH TERPADU PENGADILAN AGAMA CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT Falah, Syamsul; Pelita, Bobang Noorisnan; Najmudin, Nandang
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.29535

Abstract

AbstrakDampak yang terjadi terhadap masyarakat yang belum mempunyai buku nikah ialah mereka akan mengalami kesulitan mendapatkan akta kelahiran dan kartu keluarga. Untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai buku nikah atau pernikahannya tidak tercatat, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan, yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2015, tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah dalam rangka menerbitkan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Pengadilan Agama Cibadak menjadi salah satu pengadilan yang melaksanakan mandat dari Peratyran Mahkamah Agung. 47 kecamatan menjadi wilayah kerja Pengadilan Agama Cibadak untuk menjalankan fungsinya, dengan luas wilayah 4.146 KM2 tidak dapat dipungkiri bahwa kesulitan informasi atau jarak tempuh menjadi kendala dalam melaksanakannya pelayanan terpadu. Salah satu solusinya adalah menjalankan sidang isbat nikah terpadu untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai buku nikah. 
BIMBINGAN LITERASI FIKIH KELUARGA BAGI CALON PENGANTIN DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI DKI JAKARTA Bariyah, Oneng Nurul; Alfarisi, Usman
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 5 No. 2 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i2.30008

Abstract

The high divorce rate in Indonesia is a very concerning social problem because the family is the main foundation of society. It became one of the motives for research on the Family fiqh literacy model for prospective brides in DKI Jakarta. This study aims to describe the model of guidance for prospective brides in increasing the understanding of prospective pengnatin about family fiqh literacy in DKI Jakarta. The research method is qualitative with descriptive analysis. Data collection is done by observation, interview, documentation study and literature study. The results showed that the family fiqh literacy guidance model carried out in Jakarta has two models, namely the Partnership Model and the Independent model. The partnership model is a cooperation activity of the KUA and BP4 where the material and facilitators are based on the technical guidelines of Bimas Islam and guided by certified facilitators as marriage guidance facilitators. In the first model, the guidance uses several methods such as the case method, lectures and questions and answers. The second model is an independent model in which the head of the KUA and its staff provide counselling guidance to prospective brides using the lecture method. The second model is a form of initiative on the part of the KUA so that prospective brides who do not get marriage education material from the government still have knowledge even though it is limited.
PERCERAIAN PADA NEGARA MUSLIM: PERBANDINGAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN PAKISTAN Sulistiawati, Nira; Afriadi, Wawan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i1.30494

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Hukum Keluarga di Negara Islam tentang perceraian dengan perbandingan antara Indonesia dan Pakistan. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melihat pengaplikasian hokum keluarga Islam tentang perceraian yang berbeda di setiap Negara Muslim tersebut. Adapun metodologi penelitian dalam penulisan isi adalah library research dengan mencari dan mengumpulkan artikel-artikel yang mendukung dengan masalah yang penulis kaji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dan persamaan terhadapa ketentuan percerain di dalam ketentuan perundang-undangan masing-masing negara, ini tidak terlepas dari sosial kultur serta sejarah terbentuknya hukum keluarga Islam di Indonesia dan Pakistan.
TRANSFORMASI KONSEP ISBAT NIKAH TERHADAP ISBAT CERAI BAGI PERCERAIAN DI LUAR PERSIDANGAN Hayatudin, Amrullah
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i1.30826

Abstract

AbstrakPerceraian merupakan jalan terakhir yang diambil ketika tujuan perkawinan perkawinan tidak tercapai, menurut hukum Islam perceraian sah secara hukum ketika sudah dijatuhkan suami baik secara dhahir maupun kinayah dengan adanya dua orang saksi, masyarakat Indonesia banyak yang melakukan perceraian di luar persidangan karena menganggap perceraiannya sah secara hukum agama, tetapi hal tersebut bertolak-belakang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur bahwa perceraian sah apabila dijatuhkan di depan persidangan. Tujuan dari penelitian ini menemukan model hukum perceraian baru sebagai upaya perlindungan atas hak-hak pelaku perceraian di luar persidangan. Metode yang digunakan adalah metode deskriftif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa; Perceraian di luar persidangan sah secara hukum agama tetapi tidak sah secara hukum yang berlaku di Indonesia, untuk melindungi pelaku yang sudah terlanjur melakukan perceraian di luar persidangan maka perlu ada formula hukum perceraian baru di Indonesia, atau adanya pembaharuan hukum perceraian di indonesia dengan cara adanya aturan isbat cerai bagi perceraian yang dilakukan di luar persidangan. Sebagaimana adanya Isbat Nikah bagi pernikahan yang tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA).
EPISTEMOLOGI SISTEM PEWARISAN PATRILINEAL DALAM HUKUM WARIS ADAT DENGAN SISTEM PEWARISAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Febriana, Dina Triana; Kusmayanti, Hazar; Nugroho, Bambang Daru
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i1.30827

Abstract

Indonesia menganut sistem hukum pluralisme, yaitu menggunakan sistem hukum tertulis, hukum adat, dan hukum Islam secara sekaligus. Penerapan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia diakui dan dapat diterapkan hanya dalam beberapa bidang, seperti hukum waris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, eksistensi hukum adat walaupun merupakan hukum tidak tertulis tapi masih tetap diberlakukan di Indonesia karena masyarakat adat yang masih menganut dan taat pada hukum adat tersebut dengan keberadaannya diakui dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Kedua, pembagian waris dalam hukum adat di Indonesia, penerapan dalam setiap wilayah akan berbeda-beda dan dapat juga dilihat dari garis keturunan dalam hukum adat yang dianut seperti garis keturunan patrilineal dalam pembagian warisnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris (ayahnya). Ketiga, pembagian waris dalam hukum Islam telah ditentukan nilai mutlak pembagiannya atau jumlah besarnya berdasarkan Al-Qur’an. Keempat, pembagian waris dalam hukum adat secara garis keturunan patrilineal dan hukum Islam memiliki perbedaan dalam menetapkan nilai mutlak pembagian kepada ahli waris dan juga perbedaan dalam menentukan ahli waris yang berhak mewarisi.
KEWENANGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENOLAK KEHENDAK NIKAH (STUDI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RANCABALI) Paijar, Pijri
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 5 No. 2 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i2.31070

Abstract

Administrasi pernikahan merupakan sesuatu hal yang wajib dipenuhi bagi warga negara Indonesia yang akan melangsungkan pernikahan. Salah satunya bagi masyarakat yang beragama Islam diharuskan melaporkan kehendak nikah dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai pejabat yang ditunjuk oleh negara dalam melakukan pencatatan pernikahan yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Akan tetapi pegawai pencatat nikah sebagai pejabat yang berwenang tidak bisa menerima semua kehendak nikah dengan alasan-alasan tertentu yang datang dari calon pengantin. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan dan pustaka yaitu dengan secara langsung melakukan penelitian di dalah satu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melihat keadaan yang sesungguhnya dilapangan kemudian dihubungkan dengan aturan-aturan yang berlaku saat ini. Secara umum implementasi penolakan kehendak nikah sebagai kewenangan dari pegawain pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali sudah terimplementasi sebagaimana mestinya. Dari sekian penolakan kehendak nikah secara umum, pihak pegawai pencatat nikah banyak melakukan penolakan terhadap calon pengantin yang bermasalah dengan administrasi. Selain itu pihak pegawai pencatat nikah juga berkewenangan untuk memberikan solusi-solusi sebagai bentuk upaya hukum yang bisa dijalankan oleh calon pengantin yang mendapati penolakan kehendak nikah tersebut. Oleh karena itu, pemenuhan administrasi pernikahan sangatlah penting dan harus sesuai dengan yang undang-undang perintahkan dalam rangka terciptanya tertib administrasi dan terbnetuknya kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada calon pengantin.
ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONALISME TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN DINI DI DESA WRINGINANOM KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG Nisa', Saskia Choirun; Zuchrufi, Sherlyna Elsania; Jousi, Mohammad; Rifqi, Muhammad Jazil
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Family Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i1.31425

Abstract

AbstractIn Indonesia, the rate or early marriage is very high. This is caused by several things, one of which is the culture of young marriage in certain social circles. The aim of this research is to describe what is behind the high rate of child marriage by analyzing it using the AGIL concept (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) from Talcott's functionalist structural theory. Parsons stated that culture is the basic unit of action because culture has norms and values. To achieve them, people must follow the goals of the culture itself. The research used is field research, where data is obtained directly from the results of field research or at the research site. The results of this research show that 1). Early marriage is carried out by couples "before the age of 19 years". 2) Structural functionalism in early marriage; Adaptation; the process of adjusting actors to the social system in society. Goal Attainment; This is in order to legalize marriage laws and improve family dignity for the better. Integration; incongruence in the function of the social system and institutional structure in the KUA. Latency; Society must maintain traditional patterns as best as possible, such as respect and obedience to the dignity of family and other people.Keywords: Culture; Young Marriage; Resilience; Family.AbstrakDi Indonesia angka pernikahan dini sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya budaya pernikahan muda dikalangan sosial tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa yang melatar belakangi tingginya angka perkawinan anak dengan dianalisis menggunakan konsep AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) dari teori struktural fungsionalisme Talcott Parsons yang menyatakan bahwa budaya adalah unit dasar tindakan karena di dalam kebudayaan mempunyai norma dan nilai untuk mencapainya, orang harus mengikuti tujuan kebudayaan itu sendiri. Penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan), dimana data diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan atau di tempat penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Perkawinan dini dilaksanakan oleh pasangan “sebelum usia 19 tahun”. 2) Fungsionalisme struktural dalam pernikahan dini; Adaptation; proses dimana aktor-aktor dalam masyarakat beradaptasi dengan sistem sosial. Goal Attainment; tujuannya adalah untuk melegalkan hukum perkawinan dan meningkatkan harkat dan martabat keluarga. Integration; ketidaksesuaian antara berfungsinya sistem sosial dengan struktur kelembagaan KUA. Latency; Masyarakat sedapat mungkin menjaga pola-pola tradisional, seperti penghormatan dan ketaatan terhadap harkat dan martabat keluarga dan orang lain.Kata Kunci: Budaya; Nikah Muda; Ketahanan; Keluarga.

Page 10 of 12 | Total Record : 117

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 5 No. 2 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 2 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 5 No. 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 4, No 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 4 No. 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 4, No 1 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 3, No 2 (2022): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 3, No 1 (2022): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 2, No 2 (2021): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 2, No 1 (2021): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 1, No 2 (2020): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 1 (2020): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 1, No 1 (2020): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam More Issue