cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
as.fsh@uinsgd.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jln. AH. Nasution No. 105 Bandung 40614 Telp/Fax. 022-7802278, E-mail: as.fsh@uinsgd.ac.id.
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
ISSN : 27458741     EISSN : 27463990     DOI : 10.15575/as
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Tulisan yang diangkat dalam terbitan berkala ilmiah ini adalah tentang pemikiran hukum keluarga dan peradilan Islam. Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam menggunakan bahasa utama Indonesia, sedang bahasa tambahannya adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Maret dan Septemeber.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 87 Documents
 4   5   6   7   8 
ASAS KEADILAN SEBAGAI SALAH SATU LANDASAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PUTUSAN PERCERAIAN Abdulah Pakarti, Muhammad Husni; Farid, Diana; Utama, Sofyan Mei; Syuhada, Otong; Hendriana, Hendriana
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 4, No 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.25998

Abstract

This study aims to analyze the role of the principle of justice as one of the foundations for judges in deciding divorce decisions. In the context of family law, divorce is a complex issue that affects the lives of many individuals. Therefore, it is important for judges to consider various aspects, including the principle of justice, in making fair and just decisions. The research method uses a qualitative approach with the method of analyzing literature and literature studies. Data will be collected from various sources, including books, scientific journals, laws and regulations, court decisions, and other related documents. Data analysis will be carried out by identifying the main themes related to the principle of justice in divorce decisions. The results of the study show that the principle of justice has a very important role in deciding divorce decisions. The principle of justice provides a basis for judges in assessing various factors related to divorce, such as the rights of spouses, children's welfare, distribution of joint assets, and financial obligations. In addition, the Judge must be fair in considering the interests and needs of each partner, as well as the rights of the children involved. In this case, the judge must consider factors such as income, role in marriage, ownership of property, and physical and mental health conditions. In conclusion, the principle of justice plays an important role in deciding on a divorce decision. Judges must consider various factors and principles of justice in ensuring a fair decision for all parties involved. This research makes an important contribution to our understanding of the principle of justice in the context of family law, and provides useful guidance for judges in making fair decisions in divorce. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran asas keadilan sebagai salah satu landasan bagi hakim dalam memutuskan putusan perceraian. Dalam konteks hukum keluarga, perceraian merupakan masalah kompleks yang mempengaruhi kehidupan banyak individu. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk asas keadilan, dalam membuat keputusan yang adil dan berkeadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur dan studi kepustakaan. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Analisis data akan dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan asas keadilan dalam putusan perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keadilan memiliki peran yang sangat penting dalam memutuskan putusan perceraian. Asas keadilan memberikan landasan bagi hakim dalam menilai berbagai faktor yang terkait dengan perceraian, seperti hak-hak pasangan, kesejahteraan anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban finansial. Selain itu, Hakim harus adil dalam mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan masing-masing pasangan, serta hak-hak anak yang terlibat. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti penghasilan, peran dalam pernikahan, kepemilikan harta, dan kondisi kesehatan fisik dan mental. kesimpulannya, asas keadilan memainkan peran penting dalam memutuskan putusan perceraian. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor dan prinsip keadilan dalam memastikan keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman kita tentang asas keadilan dalam konteks hukum keluarga, dan memberikan panduan yang bermanfaat bagi hakim dalam membuat keputusan yang adil dalam perceraian.
PELAKSANAAN SIDANG ITSBAT NIKAH TERPADU PENGADILAN AGAMA CIBADAK KABUPATEN SUKABUMI TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT Falah, Syamsul; Pelita, Bobang Noorisnan; Najmudin, Nandang
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 4, No 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.29535

Abstract

AbstrakDampak yang terjadi terhadap masyarakat yang belum mempunyai buku nikah ialah mereka akan mengalami kesulitan mendapatkan akta kelahiran dan kartu keluarga. Untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai buku nikah atau pernikahannya tidak tercatat, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan, yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2015, tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah dalam rangka menerbitkan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Pengadilan Agama Cibadak menjadi salah satu pengadilan yang melaksanakan mandat dari Peratyran Mahkamah Agung. 47 kecamatan menjadi wilayah kerja Pengadilan Agama Cibadak untuk menjalankan fungsinya, dengan luas wilayah 4.146 KM2 tidak dapat dipungkiri bahwa kesulitan informasi atau jarak tempuh menjadi kendala dalam melaksanakannya pelayanan terpadu. Salah satu solusinya adalah menjalankan sidang isbat nikah terpadu untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai buku nikah. 
KAJIAN YURIDIS UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN EFEKTIVITASNYA DI PENGADILAN AGAMA GARUT Hopipah, Eva Nur; Mumtaz, Habib; Supriatna, Encup; Syarif, Nurrahman
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 4, No 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.26541

Abstract

Abstract Divorce cases continue to increase from time to time, whether divorce divorce or divorce lawsuit. And one of the causes that often occurs in this era is domestic violence. Juridically, especially in positive law, it has been regulated in the PKDRT Law (the Law on the Elimination of Domestic Violence), but in reality on the ground it is necessary to study its effectiveness because in reality cases of domestic violence continue to increase. This research is a case study at the Garut Religious Court. The number of divorce lawsuit decisions at the Garut Religious Court in January 2023 was 120, 104 were granted both present and without being attended in a verstek, occult and contra ditur. The implementation of the Court's decision is not all carried out effectively and as expected. So far, researchers have obtained data on approximately 20 cases for January. Its effectiveness is illustrated in three examples of the decisions of the Garut Religious Court with the alleged reason for the divorce being domestic violence. PA Garut's decision; number 138/Pdt.G/2023/PA.Grt, number 168/Pdt.G/2023/PA.Grt and number 199/Pdt.G/2023/PA.Grt. From the information on the decision, it can be said that the effectiveness of the PKDRT Law in the Garut Religious Court has not been effective for various reasons, one of the reasons is because divorce cases on the grounds of domestic violence in PA Garut have continued to increase despite the existence of the PKDRT Law. Keywords: PKDRT Law; Garut Religious Court; Domestic violence AbstrakKasus perceraian terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, entah cerai talak ataupun cerai gugat. Dan salah satu penyebab yang sering kali terjadi di era ini adalah adanya KDRT. Secara yuridis, khususnya dalam hukum positif telah diatur dalam UU PKDRT (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga), namun dalam realita di lapangannya perlu dikaji efektivitasnya karena realitanya kasus KDRT terus mengalami peningkatan. Penelitian ini studi kasus di Pengadilan Agama Garut. Jumlah putusan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Garut pada januari tahun 2023 sebanyak 120, 104 dikabulkan baik hadir maupun tanpa dihadiri secara verstek, ghoib dan kontra ditur. Implementasi dari putusan Pengadilan tidaklah semua terlaksana secara efektif dan sesuai harapan. Sejauh ini peneliti mendapatkan data kurang lebih 20 perkara untuk bulan januari. Efektivitasnya tergambar pada tiga contoh putusan Pengadilan Agama Garut dengan dugaan alasan perceraian adanya KDRT. Putusan PA Garut tersebut; nomor 138/Pdt.G/2023/PA.Grt, nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Grt dan nomor 199/Pdt.G/2023/PA.Grt. Dari informasi putusan tersebut bisa di katakan bahwasannya efektivitas UU PKDRT di Pengadilan Agama Garut belum efektif dengan berbagai penyebab, salah satu sebabnya ialah karena kasus perceraian dengan alasan KDRT di PA Garut  terus mengalami peningkatan meski sudah adanya UU PKDRT.Kata Kunci : UU PKDRT ; Pengadilan Agama Garut; Kekerasan dalam Rumah Tangga
PERNIKAHAN MAMBALAH SIBA BAJU DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH DI JORONG PADANG PANJANG NAGARI PARIANGAN Hanif, Muhammad; Daipon, Dahyul
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 4, No 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.26372

Abstract

Skripsi ini berjudul “Pernikahan Mambalah Siba Baju Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah Di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan” yang disusun oleh Muhammad Hanif, NIM 1119.177 Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi ini ditulis karena adanya larangan secara adat di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan untuk melaksanakan pernikahan antara dua orang yang sesuku walaupun beda rumah gadang. Hubungan kekerabatan yang sangat dekat antara dua orang yang sesuku beda rumah gadang ini atau biasa disebut dengan mambalah siba baju, membuat mereka mempunyai rasa kekeluargaan dan dilarang untuk menikah. Bila kita lihat dalam aturan fiqh maka tidak ditemukan larangan untuk menikah dengan orang yang mempunyai hubungan mambalah siba baju dengan kita. Kemudian, timbul keinginan penulis untuk meneliti alasan syari’ah (maqasid syari’ah) dalam penetapan aturan adat tersebut. Penulis bertujuan untuk menemukan perspektif yang tepat mengenai larangan pernikahan mambalah siba baju ini berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syari’ah. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan, namun penulis juga memanfaatkan data dari pustaka dalam bentuk literatur-literatur terkait. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah niniak mamak dan tokoh masyarakat di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan, sedangkan untuk sumber sekunder adalah buku, jurnal dan berbagai sumber kepustakaan yang terkait dengan pembahasan skripsi ini. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deduktif.Berdasarkan hasil penilitian dapat ditemukan bahwa terminologi mambalah siba baju di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan merujuk pada hubungan kekerabatan antara orang-orang sesuku yang merupakan penghuni dua rumah gadang atau lebih. Pada dasarnya mereka berasal dari satu rumah gadang yang menunjukkan bahwa mereka pada awalnya tinggal satu atap dan berasal dari satu nenek. Dalam aturan adat yang berlaku, mereka dilarang untuk saling menikah.Larangan pernikahan ini dalam perspektif maqashid syari’ah adalah bertujuan untuk menjaga keturunan (hifz an nasl). Hal yang menjadikan pernikahan itu dilarang adalah untuk menghindari lahirnya keturunan yang lemah, karena mereka merasa seperti satu keluarga, sedangkan pernikahan yang terjadi antara orang yang tidak saling merasa asing akan melahirkan keturunan yang lemah. Alasan lain dilarangnya adalah ditakutkan adanya hubungan radha’ah antara keduanya, karena mereka tinggal dalam satu rumah gadang dan sudah menjadi kebiasaan bahwa seorang anak disusui oleh perempuan yang bukan ibunya di rumah tersebut. Sehingga indikasi adanya hubungan radha’ah di antara mereka sangat rentan terjadi.
ANALISIS PERSPEKTIF SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI DALAM KITABUN NIKAH TENTANG LAKI-LAKI YANG JAHIL SEKUFU DENGAN PEREMPUAN YANG ALIM. Hafidzi, Anwar; Raihan, Ahmad; Musaddiq, M. Azhar
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 4, No 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.29093

Abstract

Kecocokan (kafa'ah) memegang peranan penting dalam menunjang kehidupan perkawinan yang sesuai dengan tujuan agama Islam. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengungkap kafa'ah dari sudut pandang Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam bukunya “an-Nikah”. Kategorisasi kafa'ah oleh Syekh Arsyad berbeda dengan empat mazhab besar. Kajian ini didasarkan pada analisis tekstual dan fokus mengkaji kitab “Kitab an-Nikah” karya Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dalam bentuk tinjauan pustaka, yang melibatkan penelaahan berbagai sumber literatur seperti kitab-kitab, nash-nash fikih, dan sumber-sumber lain yang relevan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Dalam pandangan Syekh Arsyad, ada pembedaan dengan mazhab Syafi'i yang dianutnya. Perspektif ini didasarkan pada pemahaman urf (tradisi) yang berlaku saat itu. Dalam konteks ini, Syekh Arsyad berpendapat bahwa laki-laki yang kurang ilmu agama dapat dianggap sejajar dengan perempuan yang berilmu agama baik jika ia unggul dalam mencari nafkah atau rezeki. Kemahiran yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah kesanggupan mencari nafkah atau rezeki. Kata Kunci : Kafa'ah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kitab an-Nikah.
IMPLEMENTASI MAHAR MENGGUNAKAN HAFALAN AL-QU’RAN DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Sholeh, Aziz; Zulbaidah, Zulbaidah; Faisal, Enceng Arif
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 4, No 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.29513

Abstract

AbstractThis study discusses the concept of dowry using memorization of the Koran in Maqashid al-Syariah. The method used in this research is qualitative and the data collection technique uses a libraryresearch. Meanwhile, qualitative data analysis techniques use data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of the study show that in Islamic law, dowry refers to gifts given by the man to the woman as part of the marriage process, so that it is one of the important elements in marriage in Islam and has a deeper meaning than just material values. Mahar can have several types, depending on the form, value, or characteristics of the gift. As for memorizing verses of the Qur'an as a marriage dowry in the concept of Maqashid al-Syariah, it can be seen from its purpose, namely Hifz al-Din, Hifz al-Nafs, Hifz al-Aql, Hifz al-Nasl, and Hifz al-Mal. Meanwhile, the implications of using memorized verses of the Qur'an as a marriage dowry in society can have various impacts depending on the cultural context, religion, and social views of the community.
IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN PENGARUHNYA DI INDONESIA Hasana, Nurul; Mayaningsih, Dewi; Sadiah, Diah Siti
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 4, No 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v4i2.29512

Abstract

Abstrak: Pada dasarnya perkawinan beda agama dapat menjadi konflik sosial yang disebabkan akibat perbedaan keyakinan, nilai-nilai, serta praktik agama antara pasangan. Konflik semacam ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari tingkat individu hingga tingkat sosial yang lebih luas. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi hukum perkawinan beda agama di Indonesia, pengaruh perkawinan beda agama dalam keluarga, serta perkawinan beda agama yang ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research yakni melakukan analisis terhadap undang-undang dan regulasi terkait perkawinan beda agama di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perkawinan berbeda agama membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua pasangan. Oleh karena itu, setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung jika tidak seagama. Sementara itu, dampak yang timbul dari perkawinan beda agama memiliki implikasi yang signifikan dan jangka panjang. Dampak ini mencakup aspek keagamaan dan psikologis, baik terhadap pasangan dengan keyakinan yang berbeda, maupun dampak terhadap anak-anak dalam aspek tumbuh kembang serta perkara administratif. Sementara itu, dalam hukum Islam perkawinan beda agama dinyatakan tidak sah, karena dikhawatirkan menghilangkan tujuan pernikahan itu sendiri, yakni membentuk keluarga yang harmonis, damai dan saling menguatkan keimanan. Selain itu, perkawikan berbeda agama juga menimbulkan risiko mengorbankan atau mengubah keyakikannya untuk mempertahankan keharmonisan dalam berumah tangga.
TRANSFORMASI KONSEP ISBAT NIKAH TERHADAP ISBAT CERAI BAGI PERCERAIAN DI LUAR PERSIDANGAN Hayatudin, Amrullah
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i1.30826

Abstract

AbstrakPerceraian merupakan jalan terakhir yang diambil ketika tujuan perkawinan perkawinan tidak tercapai, menurut hukum Islam perceraian sah secara hukum ketika sudah dijatuhkan suami baik secara dhahir maupun kinayah dengan adanya dua orang saksi, masyarakat Indonesia banyak yang melakukan perceraian di luar persidangan karena menganggap perceraiannya sah secara hukum agama, tetapi hal tersebut bertolak-belakang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur bahwa perceraian sah apabila dijatuhkan di depan persidangan. Tujuan dari penelitian ini menemukan model hukum perceraian baru sebagai upaya perlindungan atas hak-hak pelaku perceraian di luar persidangan. Metode yang digunakan adalah metode deskriftif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa; Perceraian di luar persidangan sah secara hukum agama tetapi tidak sah secara hukum yang berlaku di Indonesia, untuk melindungi pelaku yang sudah terlanjur melakukan perceraian di luar persidangan maka perlu ada formula hukum perceraian baru di Indonesia, atau adanya pembaharuan hukum perceraian di indonesia dengan cara adanya aturan isbat cerai bagi perceraian yang dilakukan di luar persidangan. Sebagaimana adanya Isbat Nikah bagi pernikahan yang tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA).
SAPAYUANG MARRIAGE IN MINANGKABAU FROM THE PRESPECTIVES OF MASHLAHAH, ‘URF, AND HUMAN RIGHTS Maulana, Ramza Fatria; Kania, Dede; Kusmayanti, Hazar
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 2 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i2.34479

Abstract

This research aimed to analyze the punishment of Sapayuang marriage according to Mashlahah perspective, ‘urf, and Human Rights correlated with the custom philosophy, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (Custom based on Islam, Islam based on Al-Qur’an) which is life foundation of Minangkabau people, the offender of sapayuang marriage accepts severe punishment. This research utilized the empirical juridical method wherein qualitative research was used as the research approach. Primary data was derived from the interview and field findings. Then, these data were analyzed using the relevant theories correlated with this issue such as classic books, books, journals, articles, law dictionaries, encyclopedia, and the previous correlated research to obtain a conclusion. There are several findings of this research, 1) the witness of sapayuang marriage is classified into mashlahah dharuriyah because maintaining the self-respect and prestige is included in mashlahah dharuriyah. If it is viewed from the perspective whether mashalahah changed or not, the prohibition of sapayuang marriage is categorized into mashlahah mutaqaiyyirah. If it is reviewed from the mashlahah side, it is characterized into mashlahah mursalah, because there is no nash which bann it. However, there is no nash which supports it. As a result, it cannot be classified into mashlahah mulghah, 2) If it is reviewed from the ‘urf object perspectives, the prohibition and punishment of sapayuang marriage are included in ‘urf amali, which means the society habits related to actions. Then, if it is seen from the scope, this prohibition is included in ‘urf  khashah which means the habit which is particularly obeyed by the people in certain region. If it is reviewed from the validity of ‘urf related to the punishment of sapayuang marriage, it is ‘urf shahih, and 3) according to the Western human rights perspective, the punishment dibuang dari nagari (expelled) and excommunicated is included in Human Right violation. It is different from the concept of Eastern human rights which emphasizes human rights as part of Islamic teaching implementation.
KEWENANGAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENOLAK KEHENDAK NIKAH (STUDI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN RANCABALI) Paijar, Pijri
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 2 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/as.v5i2.31070

Abstract

Administrasi pernikahan merupakan sesuatu hal yang wajib dipenuhi bagi warga negara Indonesia yang akan melangsungkan pernikahan. Salah satunya bagi masyarakat yang beragama Islam diharuskan melaporkan kehendak nikah dihadapan pegawai pencatat nikah sebagai pejabat yang ditunjuk oleh negara dalam melakukan pencatatan pernikahan yang berada di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Akan tetapi pegawai pencatat nikah sebagai pejabat yang berwenang tidak bisa menerima semua kehendak nikah dengan alasan-alasan tertentu yang datang dari calon pengantin. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan dan pustaka yaitu dengan secara langsung melakukan penelitian di dalah satu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melihat keadaan yang sesungguhnya dilapangan kemudian dihubungkan dengan aturan-aturan yang berlaku saat ini. Secara umum implementasi penolakan kehendak nikah sebagai kewenangan dari pegawain pencatat nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali sudah terimplementasi sebagaimana mestinya. Dari sekian penolakan kehendak nikah secara umum, pihak pegawai pencatat nikah banyak melakukan penolakan terhadap calon pengantin yang bermasalah dengan administrasi. Selain itu pihak pegawai pencatat nikah juga berkewenangan untuk memberikan solusi-solusi sebagai bentuk upaya hukum yang bisa dijalankan oleh calon pengantin yang mendapati penolakan kehendak nikah tersebut. Oleh karena itu, pemenuhan administrasi pernikahan sangatlah penting dan harus sesuai dengan yang undang-undang perintahkan dalam rangka terciptanya tertib administrasi dan terbnetuknya kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada calon pengantin.

Page 6 of 9 | Total Record : 87

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2025): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 2 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 4, No 2 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 4, No 1 (2023): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 3, No 2 (2022): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 3, No 1 (2022): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 2, No 2 (2021): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 2, No 1 (2021): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 1, No 2 (2020): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 1, No 1 (2020): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 1 (2020): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam More Issue