Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Tulisan yang diangkat dalam terbitan berkala ilmiah ini adalah tentang pemikiran hukum keluarga dan peradilan Islam. Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam menggunakan bahasa utama Indonesia, sedang bahasa tambahannya adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab. Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Maret dan Septemeber.
Articles
87 Documents
<![CDATA[ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONALISME TERHADAP TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN DINI DI DESA WRINGINANOM KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG ]]>
<![CDATA[Nisa', Saskia Choirun]]>;
<![CDATA[Zuchrufi, Sherlyna Elsania]]>;
<![CDATA[Jousi, Mohammad]]>;
<![CDATA[Rifqi, Muhammad Jazil]]>
<![CDATA[ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/as.v5i1.31425
<![CDATA[AbstractIn Indonesia, the rate or early marriage is very high. This is caused by several things, one of which is the culture of young marriage in certain social circles. The aim of this research is to describe what is behind the high rate of child marriage by analyzing it using the AGIL concept (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) from Talcott's functionalist structural theory. Parsons stated that culture is the basic unit of action because culture has norms and values. To achieve them, people must follow the goals of the culture itself. The research used is field research, where data is obtained directly from the results of field research or at the research site. The results of this research show that 1). Early marriage is carried out by couples "before the age of 19 years". 2) Structural functionalism in early marriage; Adaptation; the process of adjusting actors to the social system in society. Goal Attainment; This is in order to legalize marriage laws and improve family dignity for the better. Integration; incongruence in the function of the social system and institutional structure in the KUA. Latency; Society must maintain traditional patterns as best as possible, such as respect and obedience to the dignity of family and other people.Keywords: Culture; Young Marriage; Resilience; Family.AbstrakDi Indonesia angka pernikahan dini sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya budaya pernikahan muda dikalangan sosial tertentu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apa yang melatar belakangi tingginya angka perkawinan anak dengan dianalisis menggunakan konsep AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) dari teori struktural fungsionalisme Talcott Parsons yang menyatakan bahwa budaya adalah unit dasar tindakan karena di dalam kebudayaan mempunyai norma dan nilai untuk mencapainya, orang harus mengikuti tujuan kebudayaan itu sendiri. Penelitian yang digunakan adalah field research (penelitian lapangan), dimana data diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan atau di tempat penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Perkawinan dini dilaksanakan oleh pasangan “sebelum usia 19 tahun”. 2) Fungsionalisme struktural dalam pernikahan dini; Adaptation; proses dimana aktor-aktor dalam masyarakat beradaptasi dengan sistem sosial. Goal Attainment; tujuannya adalah untuk melegalkan hukum perkawinan dan meningkatkan harkat dan martabat keluarga. Integration; ketidaksesuaian antara berfungsinya sistem sosial dengan struktur kelembagaan KUA. Latency; Masyarakat sedapat mungkin menjaga pola-pola tradisional, seperti penghormatan dan ketaatan terhadap harkat dan martabat keluarga dan orang lain.Kata Kunci: Budaya; Nikah Muda; Ketahanan; Keluarga.]]>
<![CDATA[BIMBINGAN LITERASI FIKIH KELUARGA BAGI CALON PENGANTIN DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DI DKI JAKARTA ]]>
<![CDATA[Bariyah, Oneng Nurul]]>;
<![CDATA[Alfarisi, Usman]]>
<![CDATA[ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 2 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/as.v5i2.30008
<![CDATA[The high divorce rate in Indonesia is a very concerning social problem because the family is the main foundation of society. It became one of the motives for research on the Family fiqh literacy model for prospective brides in DKI Jakarta. This study aims to describe the model of guidance for prospective brides in increasing the understanding of prospective pengnatin about family fiqh literacy in DKI Jakarta. The research method is qualitative with descriptive analysis. Data collection is done by observation, interview, documentation study and literature study. The results showed that the family fiqh literacy guidance model carried out in Jakarta has two models, namely the Partnership Model and the Independent model. The partnership model is a cooperation activity of the KUA and BP4 where the material and facilitators are based on the technical guidelines of Bimas Islam and guided by certified facilitators as marriage guidance facilitators. In the first model, the guidance uses several methods such as the case method, lectures and questions and answers. The second model is an independent model in which the head of the KUA and its staff provide counselling guidance to prospective brides using the lecture method. The second model is a form of initiative on the part of the KUA so that prospective brides who do not get marriage education material from the government still have knowledge even though it is limited.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA ]]>
<![CDATA[Farid, Apit]]>;
<![CDATA[Sururie, Ramdani Wahyu]]>
<![CDATA[ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 2 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/as.v5i2.34307
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi Kepastian dan keadilan hukum dalam penyeleaian sengketa harta bersama. Tema ini diangkat mengingat merupan tema yang menarik untuk diteliti. Pembahasan mengenai hal tersebut dapat disorot dari aspek teori maupun dari sisi penerapannya. Tulisan ini ingin mengeksplorasi perihal kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Bagaimana konsep kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama, menjadi hal yang menarik untuk ditelaah mengingat akan sangat bermanfaat dalam proses terapannya. Data penelitian ini diperoleh melalui penelitian pustaka (library research). Setelah konsep kepastian dan keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama, data kemudian dianalisa secara komprehensif untuk menemukan karakteristik dan pola pada tataran penerapannya karena terbuka dualism antara kepastian dan keadilan hukum dalam satu putusan pengadilan. Penelitian ini menemukan simpulan akan pentingnya kedudukan kepastian dan keadilan hukum dalam sengketa harta bersama diungkap dan diterapkan dalam putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan.]]>
<![CDATA[ISBAT NIKAH PADA PERKAWINAN SIRI POLIGAMI TINJAUAN PERBANDINGAN HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH ]]>
<![CDATA[Rozendana, Fahed Zurrofin]]>;
<![CDATA[Saiban, Kasuwi]]>;
<![CDATA[Yasin, Noer]]>
<![CDATA[ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/as.v5i1.31908
<![CDATA[AbstractThe practice of unregistered polygamy is motivated by many factors, one of which is that a husband has an element of deliberate intention to have more than one wife but only to satisfy his lust, not to be used as a solution in a special situation that allows polygamy and secondly, the practice of polygamy is used as a one solution to overcome certain emergency situations, for example a wife who is infertile, has an illness and does not get better or other emergency conditions which mean that a husband is allowed to remarry as long as it is with the consent of the first wife. The practice of siri polygamy carried out by the community is a legal problem because its implementation is carried out in secret and is not legally recorded by the state even though it is legal and meets Islamic law. If we look at it from the perspective of maslahah murrasa, there is no specific argument or text that states that marriages must be registered religiously, however, looking at the various maslahah needs that exist in polygamous sirri marriages, it is good to implement it because it will have the effect of keeping things at bay. unwanted things such as misunderstanding of marital status and other difficulties in life.Keywords : isbat marriage, siri adn polygamy AbstrakPraktik poligami siri dilatar belakangi dengan banyak faktor salah satunya dimana seorang suami memiliki unsur kesengajaan yang memiliki niat untuk memiliki istri lebih dari satu namun hanya sebagai pemuas nafsu semata bukan digunakan sebagai solusi dalam suatu keadaan khusus yang memperbolehkanya poligami dan yang kedua ialah praktik poligami dijadikan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi keadaan darurat tertentu contohnya istri yang mandul, memiliki sakit dan tak kunjung sembuh ataupun kondisi darurat lainya yang menjadikan seorang suami diperbolehkan untuk menikah lagi asalkan atas persetujuan sang istri pertama. Praktik poligami siri yang dilakukan oleh masyarakat menjadi permasalahan hukum karena pelaksanaanya dilakukan secara sembunyi dan tidak tercatat secara sah oleh negara meskipun sudah sah dan memenuhi syariat hukum Islam. Jika dilihat dari sisi pandang prespektif maslahah mursalah memang tidak ada dalil atau nas secara khusus yang menyebutkan mengenai pernikahan harus dicatatkan secara agama, namun melihat dari beberapa kebutuhan maslahah yang ada isbat nikah pada pernikahan sirri poligami baik untuk dilaksanakan karena akan memberikan dampak menjauhkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesalah pahaman terhadap status perkawinan dan kesukaran lain dalam kehidupan.Kata Kunci : isbat nikah, siri dan poligami.]]>
<![CDATA[SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Muin, Fathul]]>;
<![CDATA[Triono, Triono]]>;
<![CDATA[Santoso, Rudi]]>;
<![CDATA[Edi, Relit Nur]]>;
<![CDATA[Fikri, Arif]]>
<![CDATA[ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 2 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/as.v5i2.33625
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam pencegahan perkawinan beda agama. Persoalan ini menarik untuk diteliti karena perkawinan beda agama sering meninggalkan polemik di masyarakat, termasuk di kalangan praktisi hukum. Penelitian menggunakan metode pustaka, sifatnya deskriptif analitis menggunakan sumber data hukum primer dan sekunder. Riset ini menyimpulkan bahwa SEMA menjadi petunjuk bagi hakim sekaligus untuk memutus polemik di kalangan hakim dan masyarakat. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 ini juga berperan dalam pencegahan pernikahan beda agama dan sejalan dengan ajaran agama yang sesungguhnya memerintahkan setiap pemeluknya menikah dengan pria maupun wanita yang seagama. Oleh sebab itu ketika marak terjadinya penetapan pencatatan perkawinan pasangan beda agama dari peradilan sesungguhnya hal itu bisa diakhiri dengan SEMA tersebut. Sudah selayaknya hakim dalam memeriksa perkara perkawinan terlebih dahulu menggunakan asas formal yakni hukum perkawinan, bukan menggunakan hukum lain yakni hukum administrasi kependudukan.]]>
<![CDATA[PERCERAIAN PADA NEGARA MUSLIM: PERBANDINGAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN PAKISTAN ]]>
<![CDATA[Sulistiawati, Nira]]>;
<![CDATA[Afriadi, Wawan]]>
<![CDATA[ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/as.v5i1.30494
<![CDATA[Penelitian ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Hukum Keluarga di Negara Islam tentang perceraian dengan perbandingan antara Indonesia dan Pakistan. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk melihat pengaplikasian hokum keluarga Islam tentang perceraian yang berbeda di setiap Negara Muslim tersebut. Adapun metodologi penelitian dalam penulisan isi adalah library research dengan mencari dan mengumpulkan artikel-artikel yang mendukung dengan masalah yang penulis kaji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dan persamaan terhadapa ketentuan percerain di dalam ketentuan perundang-undangan masing-masing negara, ini tidak terlepas dari sosial kultur serta sejarah terbentuknya hukum keluarga Islam di Indonesia dan Pakistan.]]>
<![CDATA[PERSEPSI CIVITAS AKADEMIKA TENTANG LGBT DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA SERTA UPAYA DALAM MENANGKAL PERTUMBUHANNYA DI LINGKUNGAN KAMPUS ]]>
<![CDATA[Novianti, Linda]]>;
<![CDATA[Rahmadika, Sarah]]>;
<![CDATA[Rahayu, Wati]]>
<![CDATA[ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/as.v5i1.34000
<![CDATA[AbstractThis research aims to determine the perception of the academic community towards LGBT in the campus environment, LGBT from the perspective of Islamic Law and Human Rights, as well as efforts to prevent the growth of LGBT in the campus environment. The method used in this research is qualitative, with data collection techniques through interviews and literature studies from relevant books, laws and articles. The research results show a diversity of views among the academic community towards LGBT. These diverse perceptions affect social relations in the campus environment and create challenges in achieving inclusivity. As for Islamic law, same-sex relationships are considered to violate religious norms based on the interpretation of the verses of the Koran and al-Hadith. Meanwhile, from a human rights perspective in Indonesia, LGBT people have their human rights protected, including the right to health, as regulated in Article 25 of the UDHR. However, it should be noted that protecting the human rights of LGBT people is not always related to the recognition or legalization of sexual orientations that are considered deviant. This perspective is reflected in Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage. Then, efforts to prevent the growth of LGBT in the campus environment can be carried out through seminars, campaigns regarding the impact of LGBT, as well as building collaboration with NGOs to formulate firm policies regarding the negative impact of LGBT.]]>
<![CDATA[PEMIKIRAN HAIDAR BAGIR DALAM BIDANG HUKUM KELUARGA ISLAM ]]>
<![CDATA[Fauzan, Ahmad]]>
<![CDATA[ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 2 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/as.v5i2.33680
<![CDATA[AbstractThe study of Islamic family law continues to develop not only because of living conditions, but also because of the contribution of thought from its figures. Haidar Bagir is a figure from Indonesia who is included in the 500 influential Muslims in the world who has views on Islamic family law through his works. This research aims to collect, reveal and analyze Haidar Bagir's thoughts in the field of Islamic family law. The research results show that Haidar Bagir's thoughts in the field of Islamic family law are a renewal in the understanding of Islamic family law. This thinking is classified as an interpretation of the verses of contemporary Islamic family law with a Sufism-philosophical-multidisciplinary approach. Furthermore, Haidar Bagir's thoughts can be implemented in the study of Islamic family law, both in Indonesia and in the Islamic world. AbstrakKajian hukum keluarga Islam terus berkembang tidak hanya dikarenakan kondisi kehidupan, melain disebabkan sumbangsih pemikiran para tokoh. Haidar Bagir adalah seorang tokoh asal Indonesia yang masuk dalam 500 Muslim berpengaruh di dunia yang memiliki pandangan terhadap hukum keluarga Islam melalui karya-karyanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan, mengungkap dan mengkaji pemikiran Haidar Bagir dalam bidang hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Haidar Bagir dalam bidang hukum keluarga Islam merupakan sebuah pembaruan dalam memahami hukum keluarga Islam. Pemikiran ini tergolong sebagai penafsiran ayat-ayat hukum keluarga Islam kontemporer dengan corak tasawuf-falsafi-multidisipliner. Lebih lanjut, pemikiran Haidar Bagir dapat diimplementasikan dalam kajian hukum keluarga Islam, baik di Indonesia maupun di dunia Muslim.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DAN PROSPEKNYA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI DI JAWA BARAT ]]>
<![CDATA[Nuraeni, Eneng]]>;
<![CDATA[Hasana, Nurul]]>
<![CDATA[ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/as.v5i1.33999
<![CDATA[AbstrakParadigma usia pernikahan seringkali mengundang perdebatan baik secara pro maupun kontra dengan argumentasi yang melandasinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai payung hukum pertama menetapkan bahwa usia pernikahan laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Hadirnya undang-undang ini, dinilai masih belum relevan sehingga digantikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni batas usia pernikahan laki-laki dan perempuan 19 tahun. Namun meskipun demikian, fenomena tidaklah demikian. Beberapa kota di Jawa Barat masih tercatat melakukan pernikahan dini dengan berbagai latar belakang, mulai dari kemerosotan ekonomi, putusnya pendidikan, bahkan budaya yang sudah melekat untuk menikahkan anaknya pada usia belia. Penelitian ini menggunakan metode kualtitatif yang berlokasi di Pengadilan Agama di Jawa Barat, dengan sampel Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang, Pengadilan Agama Kota Bekasi, dan Pengadilan Agama Kabupaten Subang. Adapun hasil penelitian ini pemerintah sudah berupaya mencegah terjadinya pernikahan dini dengan menerbitkan Undang-Undang 16 Tahun 2019, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kasus pernikahan dini di Jawa Barat. Adapun mengenai problem implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Jawa Barat disebabkan oleh sosialisasi yang belum menyeluruh dan tidak terprogram. Sementara itu, upaya pemetaan dan harmonisasi kebjakan terus dilakukan oleh pemerintah melalui penguatan koodinasi yang melibatkan steakholder dengan tujuan regulasi tingkat pusat dan daerah saling mendukung.]]>
<![CDATA[EPISTEMOLOGI SISTEM PEWARISAN PATRILINEAL DALAM HUKUM WARIS ADAT DENGAN SISTEM PEWARISAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Febriana, Dina Triana]]>;
<![CDATA[Kusmayanti, Hazar]]>;
<![CDATA[Nugroho, Bambang Daru]]>
<![CDATA[ Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol 5, No 1 (2024): Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15575/as.v5i1.30827
<![CDATA[Indonesia menganut sistem hukum pluralisme, yaitu menggunakan sistem hukum tertulis, hukum adat, dan hukum Islam secara sekaligus. Penerapan hukum adat dan hukum Islam di Indonesia diakui dan dapat diterapkan hanya dalam beberapa bidang, seperti hukum waris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, eksistensi hukum adat walaupun merupakan hukum tidak tertulis tapi masih tetap diberlakukan di Indonesia karena masyarakat adat yang masih menganut dan taat pada hukum adat tersebut dengan keberadaannya diakui dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Kedua, pembagian waris dalam hukum adat di Indonesia, penerapan dalam setiap wilayah akan berbeda-beda dan dapat juga dilihat dari garis keturunan dalam hukum adat yang dianut seperti garis keturunan patrilineal dalam pembagian warisnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris (ayahnya). Ketiga, pembagian waris dalam hukum Islam telah ditentukan nilai mutlak pembagiannya atau jumlah besarnya berdasarkan Al-Qur’an. Keempat, pembagian waris dalam hukum adat secara garis keturunan patrilineal dan hukum Islam memiliki perbedaan dalam menetapkan nilai mutlak pembagian kepada ahli waris dan juga perbedaan dalam menentukan ahli waris yang berhak mewarisi.]]>
