cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
kompilasihukumunram@gmail.com
Phone
+6287868565632
Journal Mail Official
kompilasihukumunram@gmail.com
Editorial Address
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram Kodepos 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Kompilasi Hukum
Published by Universitas Mataram
ISSN : 25025333     EISSN : 25986414     DOI : https://doi.org/10.29303/jkh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
We are interested in topics which relate generally to Law and justice in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 185 Documents
 15   16   17   18   19 
Reformasi Sistem Peradilan Perpajakan Di Indonesia: Tantangan Dan Peluang Dalam Transisi Kewenangan Windia, Yolanda Fitri; Alya, Dian; Pratama, Febrio Dosi
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.280

Abstract

Transisi kewenangan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung merupakan perubahan struktural penting dalam sistem peradilan perpajakan di Indonesia yang bertujuan memperkuat prinsip independensi peradilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi transisi tersebut terhadap independensi lembaga peradilan serta potensi kesenjangan keadilan bagi wajib pajak. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan kebijakan terkait tata kelola peradilan perpajakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi Pengadilan Pajak di bawah Mahkamah Agung berpotensi meningkatkan akuntabilitas, konsistensi pengawasan, dan keseragaman standar putusan. Namun, di sisi lain, peralihan ini juga menimbulkan tantangan berupa keterbatasan keahlian teknis perpajakan pada tingkat peradilan umum serta risiko berkurangnya aksesibilitas dan perlindungan hak bagi wajib pajak. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan kompetensi aparatur peradilan, khususnya dalam bidang hukum pajak, menjadi prasyarat penting agar tujuan independensi peradilan dapat tercapai tanpa mengorbankan prinsip keadilan substantif..
Rekonstruksi Konsep Makar Dalam Kuhp Nasional (Perbandingan KUHP Lama Terhadap Pengaturan Pemberontakan) Ristanti, Yuni; Suparidho, Febrihadi
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.285

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia saat ini masih menggunakan warisan hukum kolonial Belanda yang tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai dan falsafah bangsa Indonesia. Pembaharuan KUHP telah dilakukan dan KUHP Nasional baru resmi diberlakukan pada tahun 2026. Dalam konteks tindak pidana keamanan negara, KUHP lama membedakan antara makar dan pemberontakan, sedangkan KUHP baru mengintegrasikan pemberontakan ke dalam tindak pidana makar. Studi ini membandingkan pengaturan makar dan pemberontakan antara KUHP lama dan KUHP baru, menganalisis pergeseran konsep dan unsur, serta implikasinya terhadap ketentuan hukum, termasuk pengaturan niat dan tindakan kolektif. Penelitian normatif komparatif ini juga mencermati dampak pembaruan KUHP terhadap perlindungan hak asasi dan demokrasi. Hasil analisis menunjukkan KUHP baru membawa penegasan dan modernisasi konseptual makar sebagai kejahatan politik dan tindak pidana terhadap kedaulatan negara, sekaligus menimbulkan tantangan terkait kepastian hukum dan kebebasan berekspresi. Keyword: Treason, Rebellion, National Criminal Code, State Security
Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Terhadap Pencantuman Klausul Eksonerasi Pada Parkir Objek Wisata Ari Amalia, Riska; Rahmadani, Rahmadani; Sukmana, Iskandar
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.289

Abstract

Karena Desa Aik Dewa merupakan salah satu desa wisata di Kabupaten Lombok Timur, maka stakeholder terkait perlu diberi pemahaman mengenai pengelolaan parkir. Sebab, jaminan keamanan juga sangat mempengaruhi jumlah wisatawan yang berkunjung. Sehingga penting untuk mitigasi hukum dalam menjaga pariwisata di daerah tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka pengabdian ini bertujuan untuk memberikan materi mengenai pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap klausul eksonerasi, mengingat Desa Aik Dewa memiliki objek wisata yang didatangi masyarakat dari berbagai daerah, dan pastinya membawa kendaraan. Penyuluhan dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi dengan mengundang pemerintah desa, anggota BPD, dan pengurus BUMDes. Kesimpulan penyuluhan ini adalah jika terjadi kelalaian dari pihak pelaku usaha (pengelola parkir), maka pihak yang seharusnya bertanggungjawab untuk pengembalian kendaraan adalah unit BUMDesa pengelola desa wisata, yang mana BUMDesa merupakan unit usaha desa yang melibatkan pemerintah desa. Sehingga pemerintah desa dapat dimintai pertanggungjawaban jika unit BUMDesa tersebut gagal mengganti rugi kendaraan parkir yang hilang
Hubungan Pemahaman Kode Etik Keperawatan Dengan Kualitas Pelayanan Perawat Pada Praktek Mandiri Keperawatan Soemanto, RB.; elan, Saelan; Kurniawan, Sahuri Teguh; Rizky, Wahyu
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.250

Abstract

Kualitas layanan keperawatan merupakan aspek fundamental dalam praktik keperawatan, termasuk dalam Praktik Keperawatan Mandiri. Perawat, sebagai tenaga kesehatan profesional, diharuskan memberikan layanan optimal sesuai dengan standar profesional yang berlaku dan kode etik keperawatan. Kode etik keperawatan berfungsi sebagai pedoman dasar yang mengatur perilaku dan etika profesional perawat dalam praktik keperawatan. Pemahaman yang kuat tentang kode etik keperawatan sangat penting karena menjadi landasan dalam pengambilan keputusan klinis dan penyediaan layanan keperawatan berkualitas. Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemahaman kode etik keperawatan dan kualitas layanan keperawatan yang diberikan oleh perawat dalam praktik keperawatan mandiri. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Sampel penelitian terdiri dari perawat yang terlibat dalam praktik keperawatan mandiri, dipilih menggunakan teknik sampling purposif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner untuk menilai tingkat pemahaman terhadap kode etik keperawatan dan kualitas layanan yang diberikan. Analisis data dilakukan menggunakan uji korelasi rank Spearman. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa dari 30 perawat dalam sampel, 29 perawat (96,67%) memiliki pemahaman yang benar terhadap kode etik keperawatan, sementara 1 perawat (3,33%) memiliki pemahaman yang salah. Mengenai kepuasan layanan, 15 perawat (50%) setuju dengan kualitas layanan yang diberikan, sedangkan 15 perawat lainnya (50%) sangat setuju. Uji korelasi rank Spearman menghasilkan nilai gamma sebesar -1,000 dengan nilai p sebesar 0,00. Nilai p kurang dari 0,05 menunjukkan hubungan yang sangat signifikan antara pemahaman kode etik keperawatan dan kepuasan layanan yang diberikan oleh perawat.
Perkembangan Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Mendukung Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Hariati, Sri
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.261

Abstract

Artikel ini membahas peran strategis Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Melalui pendekatan pembiayaan berbasis prinsip syariah, BSI telah mengembangkan berbagai produk dan layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder dari laporan keuangan, publikasi resmi BSI, dan kebijakan pemerintah terkait pembiayaan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa BSI mengalami peningkatan signifikan dalam penyaluran pembiayaan UMKM, khususnya melalui skema akad murabahah, ijarah, dan musyarakah. Selain itu, digitalisasi layanan dan pendampingan usaha turut memperkuat daya saing UMKM binaan BSI. Artikel ini menyimpulkan bahwa perkembangan BSI tidak hanya berkontribusi terhadap inklusi keuangan syariah, tetapi juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Indonesia.
Efektivitas Pengadilan Hubungan Industrial Mataram Dalam Penyelesain Perselisihan Hubungan Industrial Asyhadie, Zaeni; Kusuma, Rahmawati; Irfan, Mohammad
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.266

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial dan faktor-faktor apakah yang mepengaruhi tingkat keffektifan penyelesaianya. Penelitian dilakukan secara normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelaahan konsep-konsep dasar, doktrin-doktrin, asas-asas norma hukum atau perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian diketahui, bahwa dari 15 kasus perselisihan hubungan industrial yang terjadi dalam 3 (dua) tahun terkahir 13 kasus dapat diselesaikan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Mataram secara effektif. Sedangkan faktor yang mempengaruhi keefektifan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut selain oleh faktor hukum, penegak hukumnya, juga faktor mental dan kualitas dari para pihak yang terkait sesuai dengan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Siri menurut Hukum Positif Anugerahayu, Ayang Afira; Daulay, R. Fahmi Natigor
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.270

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan perlindungan hukum terhadap perjanjian kawin dalam perkawinan siri di Indonesia dengan menyoroti kesenjangan antara legitimasi agama dan legalitas negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin hukum, dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kawin siri sah secara kontraktual berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, namun tidak memiliki kekuatan hukum formil karena perkawinan siri tidak dapat dicatatkan. Legitimasi hukum penuh hanya berlaku bagi perjanjian kawin yang dilakukan dalam perkawinan sah dan tercatat menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana ditegaskan melalui Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Mekanisme itsbat nikah berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk melegitimasi perkawinan siri sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan gagasan registrasi perjanjian privat perkawinan sebagai alternatif kebijakan untuk menjembatani dualisme antara hukum agama dan hukum negara dalam mewujudkan kepastian hukum.
Kedudukan Hukum Perjanjian Elektoral dalam Program PTSL dan Implikasinya terhadap Kepastian Hak Atas Tanah di Indonesia Chairi, Ahmad Ramdani; Anggriani, Reni
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.271

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum perjanjian elektoral dalam program ptsl dan implikasinya terhadap kepastian hak atas tanah di indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan normatiftentang bagaimana kedudukan hukum perjanjian elektoral dalam program ptsl dan implikasinya terhadap kepastian hak atas tanah di indonesia. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang ada dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara normatif untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian elektoral dalam (PTSL) menimbulkan benturan antara hukum perdata dan hukum agraria. Secara perdata sah menurut Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata, tetapi secara agraria tidak sah karena tidak dibuat melalui akta PPAT sesuai UUPA dan PP No. 24 Tahun 1997. Kondisi ini merugikan pemilik tanah, pihak ketiga, dan negara. Diperlukan perlindungan hukum preventif dan represif serta regulasi tegas untuk menutup kekosongan hukum agar tujuan (PTSL), yaitu kepastian hukum dan keadilan pertanahan dapat tercapai.
Peningkatan Pengetahuan Santri Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Lingkungan Pondok Pesantren Nurfatlah, Titin; Taufik, Zahratul'ain; S, Ika Yuliana
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.272

Abstract

Penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) hingga saat ini masih menjadi permasalahan serius yang bersifat global dan termasuk dalam kategori transnational crime. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam memiliki peran strategis, tidak hanya dalam pembentukan pribadi islami santri, tetapi juga sebagai pusat dakwah dan agen perubahan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pesantren dapat menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, khususnya di kalangan santri. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan santri mengenai bahaya serta pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan pondok pesantren. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi melalui ceramah interaktif, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pemberian umpan balik kepada peserta. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman dan peningkatan kemahiran hukum di Pondok Pesantren Nurul Wathan NW Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Peningkatan kemampuan ini diukur dari tingkat pengetahuan baik sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Pengukuran ini dilakukan dengan metode pertanyaan langsung secara acak kepada peserta pengabdian masyarkat. Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan peserta memerlukan peningkatan kemampuan secara berkesinambungan untuk mencapai hasil maksimal dalam rangka peningkatan pemahaman hukum khsusunya terkait dengan bahaya penyalahgunaan narkoba. Luaran yang ditargetkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman santri tentang dampak negatif narkoba, terbentuknya sikap kritis terhadap ajakan atau godaan penggunaan narkoba, serta terciptanya lingkungan pesantren yang lebih kondusif dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
Upaya Paksa Dalam Ruu Kuhap: Perspektif Model Sistem Peradilan Pidana Ahwan, Ahwan; Rahmania, Nunung
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.274

Abstract

Dimensi upaya paksa dalam RUU KUHAP menjadi aspek yang memunculkan diskursus. Praktik penegakan hukum menunjukan bahwa upaya paksa rentan terhadap penyalahgunaan wewenang yang berdampak pada pelanggaran hak yang dimiliki oleh tersangka maupun terdakwa. Seringnya, nilai-nilai yang mendasari suatu rumusan norma mengambil porsi yang signifikan terhadap gambaran implementasi dari norma tersebut. Membedah rumusan upaya paksa dalam RUU KUHAP dapat menjadi kajian akademis yang penting untuk melihat karakter pengaturan dan nilai-nilai yang melatarbelakangi perumusanya. Tulisan ini hendak mendayagunakan konsep model sistem peradilan pidana sebagai instrumen analisis dalam membedah ketentuan tentang upaya paksa. Karakteristik tulisan ini kompatibel jika menggunakan jenis penelitian hukum doktrinal dengan mendayagunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Tulisan ini melihat bahwa ketentuan tentang upaya paksa dalam RUU KUHAP sebagian besar mencerminkan nilai-nilai dari due process model, meski demikian nilai-nilai tersebut tidak terlihat sebagai suatu ideologi yang mendominasi, namun merupakan suatu konsep keseimbangan dari kewenangan upaya paksa yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Model-model lain seperti victims right model juga secara tersirat diadopsi oleh RUU KUHAP. Kombinasi dari model-model tersebut setidaknya mampu mengabsorpsi keseimbangan antara kekuasaan negara, hak tersangka dan terdakwa serta peran korban dalam sistem peradilan pidana. Model kombinasi ini juga diharapkan mampu mendorong iklim penegakan hukum yang lebih baik ke depanya. Tulisan ini menjadi salah satu kontribusi akademik terhadap proses penyusunan KUHAP yang sedang berlangsung.

Page 17 of 19 | Total Record : 185

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress) Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum More Issue