cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
kompilasihukumunram@gmail.com
Phone
+6287868565632
Journal Mail Official
kompilasihukumunram@gmail.com
Editorial Address
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram Kodepos 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Kompilasi Hukum
Published by Universitas Mataram
ISSN : 25025333     EISSN : 25986414     DOI : https://doi.org/10.29303/jkh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
We are interested in topics which relate generally to Law and justice in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 185 Documents
 14   15   16   17   18 
Kajian Penyalahgunaan Kewenangan Diskresi Oleh Camat Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Indonesia Wahyudi, Ary; Ulum, Hafizatul
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.239

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengaturan kewenangan diskresi camat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan bagaimana konsekuensi hukum penyalahgunaan kewenangan diskresi oleh Camat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research) yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan diskresi camat dalam pelayanan administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa kewenangan diskresi camat dalam pelayanan administrasi kependudukan yang merupakan bentuk fleksibilitas hukum yang sah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dan apabila camat menyalahgunakan kewenangan diskresi, maka terdapat beberapa konsekuensi hukum yakni sanksi administratif, gugatan perdata, bahkan pidana jika terbukti dilakukan secara sengaja atau korupsi.
Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Nominee Untuk Penguasaan Tanah Hak Milik Oleh Warga Negara Asing Wirajagat, Jasnawadi
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.241

Abstract

Pihak asing dapat menguasai tanah tersebut secara mutlak dan dapat secara leluasa melakukan segala sesuatu terhadap tanah tersebut, tentunya dengan didasari atas kesepakatan dalam suatu pernjanjian yang dilaksanakan baik secara lisan atas dasar kepercayaan semata, dengan akta bawah tangan, bahkan ada yang dengan menggunakan akta autentik yang di buat oleh Notaris, yang dikenal dengan istilah Perjanjian Nominee. Praktik Perjanjian Nominee banyak terjadi di Pulau Lombok, terutama di kawasan pariwisata. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan penelitian hukum doktrinal. Metode pendeketan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian Nominee secara nyata melanggar prinsip-prinsip hukum agraria dan asas-asas dalam hukum perjanjian, pelanggaran tersebut pada dasarnya hanya termasuk dalam ranah hukum perdata, bukan pidana. Artinya, konsekuensi hukumnya terbatas pada batal demi hukum (null and void) sesuai dengan ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata yang menegaskan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab yang sah atau dengan sebab yang terlarang dianggap tidak memiliki kekuatan hukum.
Perlindungan Hak Asasi Manusia Observer Perikanan di Perairan Internasional Dalam Kerangka WCPFC: Pembelajaran Dari CCAMLR Maya, Lailatil; Amalia, Ayu Riska
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.243

Abstract

Banyaknya kasus kematian yang menimpa observer di bawah naungan WCPFC, megindikasikan lemahnya mekanisme perlindungan HAM bagi observer khususnya bagi mereka yang ditugaskan di perairan internasional, padahal WCPFC memiliki tanggungjawab untuk memberikan perlindungan HAM bagi observer sesuai prinsip UDHR. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran WCPFC dalam melindungi HAM observer, serta membandingkannya dengan pendekatan perlindungan yang diterapkan oleh CCAMLR sebagai upaya untuk merumuskan rekomendasi penguatan sistem perlindungan HAM dalam kerangka hukum internasional, khususnya dalam bidang konservasi sumber daya perikanan. Metode dalam penelitian ini adalah normatif dengan bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun WCPFC memiliki regulasi perlindungan HAM observer yang lengkap, namun memiliki efektivitas yang lemah. Sebaliknya, meskipun CCALMR tidak memiliki aturan selengkap WCPRC namun memiliki lembaga pengawas yang memadai seperti AFMA. Hal ini menunjukan bahwa efektifitas tidak hanya soal kelengkapan aturan namun harus didukung juga oleh kelembagaan.
Gaslighting Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual : (Studi Kasus di Lombok) Rahmania, Nunung; Nirmala, Atika Zahra; Ramadhan, Saidah
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.245

Abstract

Fenomena kekerasan seksual tidak selalu hadir dalam bentuk fisik yang kasat mata, tetapi juga dapat terjadi melalui manipulasi psikologis yang sistematis, salah satunya adalah gaslighting. Penelitian ini mengulas bagaimana gaslighting digunakan oleh pelaku kekerasan seksual untuk mengendalikan korban melalui penyesatan realitas dan pelemahan daya kritis, khususnya dalam hubungan kekuasaan yang timpang serta menelaah relevansi konsep gaslighting dalam kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode penelitian menggunakan jenis penelitian normatif dan psikologis, pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaslighting adalah bentuk paksaan psikologis yang tidak sah menurut hukum karena persetujuan korban diperoleh dari manipulasi psikologis. Walaupun dalam UU TPKS tidak menyebutkan secara eksplisit istilah gaslighting, namun terbuka ruang untuk menginterpretasi bahwa manipulasi psikologis termasuk dalam kategori jenis kekerasan seksual nonfisik. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan interdisipliner dengan melibatkan psikolog forensik dalam pembuktian menjadi penting untuk memberikan perlindungan yang komperhensif terhadap korban kekerasan seksual yang berbasis kekuasaan dan penyesatan (gaslighting).
Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengawasan Keuangan Daerah Oleh DPRD di Kabupaten Lombok Tengah Basniwati, AD; Rahmadani, Rahmadani
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.198

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip good gavernance dalam pengawasan terhadap keuangan daerah di Kabupaten Lombok tengah dengan target khusus berupa dihasilkannya bahan ajar dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris dengan mempergunakan metode pendekatan perundang- undangan, metode pendekatan konseptual dan metode pendekatan sosiologis. Melalui pendekatan sosiologis melakukan kajian secara mendalam terkait implementasi di lapangan sedangkanpendekatan perundang- undangan tersebut peneliti akan melakukan kajian secara mendalam terhadap ketentuan UUD 1945 dan UU kaitannya pengawasan daerah. Melalui pendekatan konseptual, peneliti akan mengkaji konsep-konsep pemikiran dari para ahli/pakar Hukum Tata Negara terkait dengan lembaga-lembaga negara. Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah dihasilkannya jurnal ilmiah dan bahan ajar terutama untuk mata kuliah Hukum Tata Negara. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk melakukan perbaikan hubungan antar lembaga negara.
Perbandingan Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Kasus Bullying Anak dalam Sistem Peradilan Indonesia dan Korea Selatan Anjani, Bevina Pramestia; Agustini, Lidhya; Sovtia, Ena; Suherman, Asep; Putriyana, Ayu
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.201

Abstract

Bullying terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi dengan dampak sistemik pada psikologis dan perkembangan sosial korban. Penelitian ini menganalisis perbedaan efektivitas perlindungan hukum bagi korban bullying dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan Korea Selatan melalui pendekatan hukum normatif-komparatif. Metode penelitian menggabungkan analisis dokumen hukum primer (UU No. 11/2012 di Indonesia dan Juvenile Act 1958 di Korea Selatan), studi kasus, serta kajian kebijakan implementatif. Temuan menunjukkan: (1) Indonesia mengadopsi pendekatan restorative justice melalui diversi dan mediasi, namun terkendala lemahnya mekanisme rehabilitasi jangka panjang; (2) Korea Selatan menerapkan model intervensi multi-sektor berbasis sekolah dengan sanksi disipliner terstruktur, tetapi berpotensi menimbulkan stigmatisasi pelaku. Studi ini merekomendasikan: (a) penguatan standar rehabilitasi korban di Indonesia berbasis model Korea Selatan, (b) integrasi pendekatan restoratif dalam sistem disiplin sekolah Korea untuk mengurangi efek negatif sanksi, dan (c) harmonisasi regulasi cyberbullying di kedua negara. Temuan berkontribusi pada diskursus reformasi hukum perlindungan anak dengan memadukan keunggulan kedua sistem.
Perbandingan Hukum Pidana Cyber Crime Dan Pengaruhnya Dalam Penegakan Hukum Antara Indonesia Dan Amerika Aditama, Prigel; Sinaga, Elisabeth Aprilia; Putri, Citra Anjelika
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.202

Abstract

Semakin berkembangnya zaman, teknologi juga ikut berkembang sejalan dengan kemajuan zaman yang semakin canggih. Dan salah satu teknologi yang berkembang pesat itu ialah teknologi informasi yang mana dengan adanya kemajuan ini dapat menimbulkan jenis kejahatan baru yang sering di sebut Cyber Crime atau kejahatan dunia maya. Di era digital saat ini, perlindungan hukum terhadap korban pencurian data pribadi adalah masalah penting. Artikel ini mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pencurian data pribadi di internet dari sudut pandang hukum Indonesia. Penelitian ini dibuat untuk menganalisis bagaimana perbandingan hukum pidana Cyber Crime antara Indonesia dan Amerika serta mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam mengatasi tindak kejahatan dunia maya di kedua negara. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis komparatif terhadap peraturan perundang-undangan, dan kebijakan penegakan hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya upaya serius kedua negara dalam menangani kasus Cyber Crime, namun terdapat perbedaan antara dua negara dalam pendekatan hukum dan strategi penegakannya. Dengan demikian penelitian ini akan menunjukkan bagaimana kebijakan keduan negara dalam menangani tindak pidana Cyber Crime.
Kewenangan Kementerian Agama Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar Dan Menengah Berdasarkan Uu No. 20 Tahun 2003: Tinjauan Terhadap Kepastian Hukum Sabilla, Balqis; Wati, Linda Rahma; Barus, Sonia Ivana
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.268

Abstract

Penelitian ini menganalisis kewenangan Kementerian Agama dalam penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 dengan bingkai teori kepastian hukum. Latar belakangnya adalah kebutuhan mengatasi dualisme pengaturan antara satuan pendidikan yang dibina Kemenag dan kementerian teknis lain, meski berada dalam satu sistem nasional dan wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan statute approach dan conceptual approach, serta analisis preskriptif-analitis. Hasil menunjukkan bahwa UU 20/2003 memberikan kepastian hukum formal (pengakuan jenis keagamaan dan kesetaraan bentuk MI/MTs/MA/MAK), namun kepastian material menuntut demarkasi kewenangan yang lebih terang pada regulasi turunan agar tidak terjadi tumpang tindih standar, akreditasi, kurikulum, kualifikasi pendidik, dan data. Disarankan penerbitan regulasi pelaksana bersama yang memetakan domain kekhasan vs domain SNP, harmonisasi data pendidikan, SOP mobilitas dan rekognisi hasil belajar lintas satuan setara, serta penguatan mekanisme koordinasi dan akuntabilitas agar penyelenggaraan oleh Kemenag berjalan pasti, terukur, dan setara dalam satu sistem pendidikan nasional.
Urgensi Pengaturan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam UUD 1945 Untuk Memperkuat Sistem Pemerintahan Daerah Ananda, Adhe Ismail; Hasgar A.S., A. Muhammad; Hasbullah, Mardiana; M.S. Pa, Putri
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.267

Abstract

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai jabatan wakil kepala daerah dalam UUD 1945 menimbulkan persoalan legitimasi konstitusional yang berdampak pada ketidakseimbangan relasi kekuasaan, rivalitas politik, serta inefektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jabatan ini bersifat delegatif sehingga kedudukannya lemah dan rentan mengalami perubahan sesuai dinamika politik. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan dasar konstitusional telah menciptakan kekosongan struktural dalam desain kelembagaan daerah. Oleh sebab itu, pengaturan konstitusional menjadi sangat mendesak untuk memperjelas kedudukan, fungsi, dan kewenangan wakil kepala daerah, serta mengharmoniskan kembali hubungan kelembagaan antara kepala daerah dan wakilnya. Penelitian ini merekomendasikan agar UUD 1945 secara tegas mengatur keberadaan jabatan tersebut sekaligus membangun atribusi kewenangan yang tidak bergantung pada pendelegasian kepala daerah serta memperkuat mekanisme pengisian jabatan guna menjamin kesinambungan pemerintahan. Melalui penguatan konstitusional tersebut, diharapkan tercipta sistem pemerintahan daerah yang lebih stabil, akuntabel, dan efektif.
Revisi Undang-Undang TNI Dan Hak Digital Warga Negara: Antara Keamanan Nasional Dan Tantangan Demokrasi Digital Iqram, Dimas Kurnia; Agusyanda, Ilham; Sitorus, Dody Heryanto
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.279

Abstract

Kemajuan teknologi informasi telah membawa transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal perlindungan hak asasi manusia di era digital. Disahkannya Revisi Undang-Undang TNI tahun 2025 memperluas peran militer ke sektor keamanan siber, yang memunculkan kekhawatiran mengenai potensi pelanggaran hak-hak digital warga negara, seperti hak privasi, kebebasan berpendapat, dan akses terhadap informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak yang mungkin timbul dari perluasan fungsi TNI di ranah siber terhadap hak digital warga negara berdasarkan perspektif demokrasi digital dan prinsip-prinsip konstitusi. Metode penelitian yang diterapkan menggunakan pendekatan normatif melalui analisis hukum, studi pustaka, serta evaluasi kritis atas praktik ketatanegaraan pasca perubahan UU TNI. Studi ini menemukan bahwa revisi Undang-Undang TNI yang memperluas keterlibatan militer dalam ranah keamanan siber berpotensi memperkuat kapasitas negara dalam menghadapi ancaman digital, namun sekaligus menimbulkan risiko terhadap perlindungan hak digital warga negara, terutama terkait privasi, kebebasan berekspresi, dan perlindungan data pribadi. Dari perspektif demokrasi digital, penguatan keamanan nasional perlu diimbangi dengan mekanisme kontrol sipil yang efektif, transparansi regulasi, serta kepastian batas kewenangan militer di ruang siber agar tidak terjadi tumpang tindih peran dengan otoritas sipil. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan aturan turunan yang lebih jelas mengenai ruang lingkup tugas TNI di bidang siber, penguatan peran lembaga pengawas independen, serta integrasi prinsip hak asasi manusia ke dalam kebijakan keamanan digital guna memastikan bahwa upaya menjaga keamanan nasional tetap sejalan dengan nilai demokrasi dan perlindungan hak warga negara.

Page 16 of 19 | Total Record : 185

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress) Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum More Issue