cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
kompilasihukumunram@gmail.com
Phone
+6287868565632
Journal Mail Official
kompilasihukumunram@gmail.com
Editorial Address
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram Kodepos 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Kompilasi Hukum
Published by Universitas Mataram
ISSN : 25025333     EISSN : 25986414     DOI : https://doi.org/10.29303/jkh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
We are interested in topics which relate generally to Law and justice in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 185 Documents
 15   16   17   18   19 
Power Relations and Criminal Law Challenges in Addressing Sexual Violence in Indonesian Educational Institutions Wijoyo, Thalia Ongko; Kenneth, Kenneth
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.277

Abstract

Sexual violence in educational institutions has emerged as a persistent and complex problem in Indonesia, reflecting the intersection of unequal power relations, institutional culture, and gaps in legal enforcement. This paper examines the issue from a criminal law perspective, focusing on case studies involving universities, Islamic boarding schools, and private tutoring settings. Using a normative juridical approach, the study analyzes legal documents, judicial decisions, and secondary literature to evaluate how Indonesian criminal law addresses sexual violence in education. The findings show that, although Indonesia has recently adopted progressive legislation and established institutional mechanisms such as task forces for prevention and handling, the implementation remains fragmented and often fails to provide adequate protection to victims. Case studies, including the widely discussed Agni case at Universitas Gadjah Mada and the high-profile Herry Wirawan case, highlight recurring patterns of institutional reluctance, victim blaming, and weak accountability structures. Comparative insights from Title IX in the United States and the Sexual Offences Act in the United Kingdom demonstrate that mandatory reporting obligations, trauma-informed procedures, and institutional accountability frameworks are crucial in bridging the gap between legal norms and practice. This study concludes that Indonesia requires a more integrated criminal law policy that strengthens enforcement, mandates institutional responsibility, and prioritizes victim-centered approaches to effectively address sexual violence in educational settings.
Pendayagunaan ChatGPT Sebagai Artificial Intelligence dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kusuma, Rahmawati; Asyhadie, Zaeni; Wahyuddin, Wahyuddin
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.278

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan ChatGPT sebagai artificial intelligence dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini diantaranya bagaimana pendayagunaan ChatGPT dalam penyelesaian perselisihan Hubungan Industrian dan bagaimana cara kerja ChatGPT dalam memberikan Keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris yang mengkaji dair sumber buku dan literatur lainyya. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi publikasi ilmiah. Hasil yang didapat dari penelitian ini Adalah pendayagunaan ChatGPT dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial memberikan manfaat signifikan dalam efisiensi, kualitas dokumen, dan pengayaan strategi penyelesaian sengketa. Namun, penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati, mematuhi peraturan, serta selalu diverifikasi oleh tenaga ahli atau pihak berwenang. ChatGPT bukan pengganti peran mediator atau pengadilan, tetapi sebagai assistant tool yang dapat memperkuat proses penyelesaian. Dari beberapa faktor yang telah dijabarkan tersebut, maka ChatGPT harus digunakan secara bijak dengan tetap mempertimbangkan kekurangan dan kelebihan serta dampak yang akan timbul kedepannya. Namun tidak dapat dipungkiri ChatGPT tetap bermanfaat dan dapat digunakan sebagai alat bantu (supporting tool) tapi bukan dijadikan alat utama dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oleh karena itu, hasil dari ChatGPT harus selalu diverifikasi dengan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan analisis dari pihak yang berwenang.
Penerapan Restorative Justice Untuk Tindak Pidana Korupsi Didasarkan Pada Prinsip Equality Before The Law : (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 28/P/HUM/2021) Nabilla. R, Gina Azhara; Marshanda, Dera
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.281

Abstract

Penelitian ini mengkaji isu hukum dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 28/P/HUM/2021 yang mencabut syarat justice collaborator bagi narapidana korupsi untuk memperoleh remisi. Pencabutan ini menimbulkan dilema antara kebutuhan menjamin kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) dan komitmen mempertahankan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Selain menelaah dasar pertimbangan normatif putusan tersebut, artikel ini juga melihat dampaknya terhadap arah kebijakan pemidanaan, termasuk bagaimana perubahan syarat remisi dapat mempengaruhi efektivitas hukuman bagi pelaku korupsi. Artikel ini lebih lanjut meninjau relevansi konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam konteks tindak pidana korupsi, terutama terkait karakter kejahatannya yang menimbulkan kerugian luas dan berdampak sistemik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Putusan MA tersebut dalam proses pemberian remisi bagi terpidana korupsi serta mengevaluasi bagaimana prinsip equality before the law dan gagasan restorative justice diterapkan, terutama dalam hubungannya dengan upaya mempertahankan kualitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi untuk menilai konsistensi kebijakan dengan tujuan pemidanaan dan prinsip keadilan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan MA ini bertumpu pada prinsip kesetaraan formal, implikasinya dinilai melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi. Hilangnya syarat justice collaborator menjadikan remisi lebih mudah diajukan, sehingga mengurangi fungsi pencegahan, memperlemah efek jera, dan tidak sejalan dengan keadilan substantif yang diperlukan untuk menangani kejahatan luar biasa. Konsep restorative justice juga dipandang kurang tepat diterapkan pada korupsi berskala besar, karena kerugiannya bersifat kolektif dan tidak dapat dipulihkan melalui mekanisme pemulihan personal. Temuan ini menggambarkan adanya ketidakseimbangan antara keadilan formal dan substantif dalam kebijakan remisi pasca putusan tersebut, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas dan integritas sistem penegakan hukum terhadap korupsi.
Penguatan Kesadaran Hukum Komunitas Untuk Melaporkan Tindak Pidana Narkotika Amin, Idi; Hidayat, Syamsul; Saepudin, Lalu; Taufan, Taufan
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.282

Abstract

Fenomena penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2023, dengan persebaran yang meluas hingga ke wilayah pedesaan. Dalam kerangka penegakan hukum, Undang-Undang Narkotika menegaskan pembentukan Badan Narkotika Nasional serta menekankan urgensi partisipasi aktif masyarakat. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika menuntut pendekatan komprehensif yang melibatkan aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan komunitas lokal. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan tujuan memperkuat kesadaran hukum komunitas agar lebih proaktif dalam melaporkan tindak pidana narkotika. Manfaat kegiatan diharapkan dapat menjadi sarana diseminasi informasi sekaligus memperluas pengetahuan dan pemahaman pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat, komunitas, serta unsur kepolisian sektor. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan pendampingan melalui dua tahapan utama, yaitu penyuluhan hukum dan pembimbingan. Tahap penyuluhan difokuskan pada sosialisasi mengenai peran desa, peran masyarakat, bentuk tindak pidana narkotika, aparat penegak hukum, serta tata cara pelaporan. Adapun tahap pembimbingan diarahkan untuk mengaktifkan fungsi komunitas dan memperkuat keterlibatan pemerintah desa dalam upaya pencegahan serta pemberantasan narkotika.
Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pinjaman Online Wulandari, Laely; Amin, Idi; Taufik, Zahratul'ain
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.284

Abstract

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah membawa kemudahan dalam akses layanan keuangan termasuk pinjaman online (pinjol). Namun kemudahan tersebut juga menghadirkan berbagai resiko dan dampak negating bagi masyarakat. Artikel ini membahas bahaya pinjamn online illegal yang sering kali tidak terdaftar secara resmi, dengan bunga tinggi, denda tidak wajar, serta praktik penagihan yang melanggar hukum dan etika. Selain itu kurangnya literasi masyarakat menyebabkan pinjaman online seringkali menhadi jerat utang berkepanjangan . Untuk itu upaya memberikan literasi yang baik kepada masyarakat perlu dilakukan. Salah satau upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pinajaman online. Desa bengkauang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat menjadi tempat pilihan kami yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Pinjaman online . Metode yang dipakai adalah ceramah, diskusi dan studi kasus. Dari kegiatan ini hasil yang diperoleh adalah masyarakat mengalami peningkatan literasi dan mengetahui bahaya pinjaman online illegal. Dari kegiatan ini disimpulkan bahwa peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum khususnya tentang penjaman online perlu terus dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum masyarakat
Transformasi Fiskal Di NTB: Dampak Perda Nomor 2 Tahun 2024 Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Dan Insentif Fiskal Ulum, Hafizatul; Karyati, Sri
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.292

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kepatuhan Hukum dan dampak Perda Nomor 2 Tahun 2024 terhadap struktur bagi hasil pajak di NTB. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif Empiris dimana Normatif Menganalisis konsistensi dan kesesuaian Perda Nomor 2 Tahun 2024 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sedangkan Empiris untuk Mengukur atau mendeskripsikan perilaku wajib pajak dan aparat pemerintah dalam implementasi Perda. Transformasi fiskal di NTB telah tercapai dengan menemukan bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2024 menunjukkan kepatuhan vertikal yang kuat terhadap UU HKPD, secara hukum mengubah status PKB/BBNKB menjadi pajak bersama dengan hak 10% Opsen bagi Kabupaten/Kota, sehingga menjamin peningkatan basis penerimaan daerah dan kemandirian fiskal. Namun, tantangan terbesar berada pada harmonisasi horizontal bagi hasil Opsen 100% kepada Kabupaten/Kota, yang keberhasilannya sangat bergantung pada peraturan teknis operasional yang perlu diterbitkan oleh Bappenda NTB untuk mengatur pemungutan dan penyaluran guna menghindari sengketa antar daerah. Sementara itu, kebijakan insentif melalui Pergub Nomor 30 Tahun 2024, meskipun efektif secara taktis dalam meningkatkan kepatuhan kembali (re-entry), menciptakan ketegangan keadilan jangka panjang karena memberikan keringanan pokok pajak bagi penunggak (TMDU), sehingga berpotensi menimbulkan risiko moral hazard, yang menuntut adanya kedisiplinan penegakan sanksi pasca program serta kajian akademis lanjutan mengenai persepsi keadilan wajib pajak aktif. Kata kunci: BBNKB; Insentif Pajak; Opsen; PAD; PKB.
Larangan Alih Fungsi Hutan Mangrove dalam Hukum Positif di Indonesia Permata S, Nathania; S, Hera Alvina
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.293

Abstract

Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis penting sebagai pelindung pesisir, penyimpan karbon biru, serta penopang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, namun tekanan terhadap keberadaannya semakin meningkat akibat pembangunan pesisir, tambak, pariwisata, dan reklamasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji larangan alih fungsi hutan mangrove dalam hukum positif Indonesia termasuk memahami konstruksi normatif, mekanisme perizinan, serta instrumen pencegahan dan penegakan hukum yang diberlakukan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem mangrove dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap berbagai instrumen hukum, termasuk UU Kehutanan, UU PPLH, UU Pesisir, Undang-Undang Cipta Kerja, serta regulasi turunannya seperti PP 27/2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan Perpres 120/2020 tentang BRGM termasuk memahami konstruksi normatif, mekanisme perizinan, serta instrumen pencegahan dan penegakan hukum yang diberlakukan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum komprehensif yang menempatkan mangrove sebagai kawasan strategis yang wajib dilindungi, dengan mekanisme ketat terkait AMDAL, persetujuan lingkungan, zonasi pesisir, hingga adanya sanksi yang tegas. Namun efektivitasnya masih terhambat oleh tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan, kepentingan ekonomi jangka pendek, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Studi ini menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan, penegakan hukum yang konsisten, dan pemberdayaan masyarakat lokal, termasuk pengembangan alternatif ekonomi berbasis mangrove untuk menekan eksploitasi. Dengan demikian, perlindungan mangrove hanya dapat dicapai melalui pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam satu kesatuan pengelolaan ekosistem pesisir yang berkelanjutan.
Dampak Hukum Regulasi Daerah Terhadap Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Di Nusa Tenggara Barat Sukarno, Sukarno; Ulum, Hafizatul
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.294

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Peraturan Daerah (Perda) Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang pembagian urusan pariwisata dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta menelaah implikasi hukum administrasi terhadap potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota akibat pengaturan operasional lintas wilayah dalam Perda tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan fokus pada pengujian legitimasi dan validitas Perda NTB Nomor 3 Tahun 2025. Berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori, Perda harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 karena fungsi Perda adalah sebagai instrumen pelaksana teknis, bukan sebagai perumus ulang pembagian urusan pemerintahan. Perda akan kehilangan legitimasi dan dianggap bertentangan dengan prinsip desentralisasi apabila materi muatannya mengambil alih kewenangan yang secara eksplisit menjadi hak kabupaten/kota, khususnya dalam aspek perizinan operasional. Potensi tumpang tindih kewenangan yang muncul dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang berimplikasi pada terjadinya maladministrasi, ketidakpastian hukum, hingga sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lebih lanjut, Perda tersebut berisiko dibatalkan melalui uji materiil oleh Mahkamah Agung atau melalui pembatalan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, penyusunan Perda harus dilakukan secara cermat untuk menghindari tindakan ultra vires serta memastikan tata kelola pariwisata yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip otonomi daerah.  
Kepastian Hukum Dan Efektivitas Fasilitas Investasi Dalam Studi Komparatif Peraturan Insentif Investasi Antara Indonesia Dan Vietnam Mulyana, Septira Putri; Daulay, R. Fahmi Natigor
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.296

Abstract

Persaingan dalam menarik Penanaman Modal Asing (Foreign Direct Investment/FDI) di kawasan Asia Tenggara semakin meningkat, terutama antara Indonesia dan Vietnam sebagai dua negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di ASEAN. Indonesia telah memperkenalkan reformasi regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem perizinan berbasis risiko (OSS-RBA), sementara Vietnam mempertahankan rezim investasi yang kompetitif melalui penyederhanaan prosedur, konsistensi kebijakan, serta perluasan insentif fiskal dan non-fiskal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepastian hukum dan efektivitas fasilitas investasi di kedua negara melalui pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menawarkan skema insentif yang beragam, implementasinya sering menghadapi hambatan berupa perubahan kebijakan, birokrasi berlapis, dan kurangnya kepastian prosedural. Sebaliknya, Vietnam menunjukkan efektivitas lebih tinggi karena stabilitas regulasi, mekanisme administrasi terpusat, dan kepastian dalam pemberian insentif. Perbedaan ini berdampak langsung pada realisasi FDI, di mana Vietnam secara konsisten mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi dalam satu dekade terakhir. Studi ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu melakukan penyederhanaan regulasi, penguatan kepastian hukum, dan konsolidasi kelembagaan investasi untuk meningkatkan daya saing global dan efektivitas fasilitas investasi. Dengan demikian, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama yaitu bagaimana tingkat kepastian hukum dan efektivitas fasilitas investasi di Indonesia dibanding Vietnam, dan upaya apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk meningkatkan efektivitas fasilitas investasi melalui penguatan kepastian hukum dan prosedur implementasi.
Transformasi Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Anak Dan Perempuan Di Era Baru Kurnia Lestari, B. Farhana; Megayati, Dhina
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.297

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 merekonstruksi paradigma perlindungan korban, khususnya terkait bentuk-bentuk perlindungan hukum pidana dan hak restitusi bagi korban kekerasan seksual anak dan perempuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif untuk Menganalisis isi dan konsep yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. menguji legitimasi dan validitas Perda NTB Nomor 3 Tahun 2025.pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) untuk menelaah pasal-pasal UU TPKS dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) untuk mengkaji teori-teori perlindungan korban, restitusi, dan paradigma pro-korban. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah berhasil merekonstruksi paradigma perlindungan korban, secara fundamental menggeser fokus hukum pidana dari retributif sentris menjadi korban sentris (victim-centered), khususnya bagi anak dan perempuan. Rekonstruksi ini diwujudkan melalui dua pilar utama yaitu (1) Perlindungan Hukum Pidana Komprehensif, yang menjamin hak-hak proses peradilan, penanganan trauma informed, dan pencegahan reviktimisasi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga layanan; serta (2) Jaminan Pemulihan Finansial, dengan menjadikan Restitusi (ganti kerugian oleh pelaku) dan Kompensasi (jaminan negara melalui LPSK jika pelaku tidak mampu) sebagai hak korban yang wajib dipenuhi sejak tahap penyidikan. sehingga Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada penghukuman pelaku, tetapi mencakup pemulihan menyeluruh (recovery) dan pemenuhan keadilan restoratif bagi korban Kata kunci: Rekonstruksi Paradigma; Perlindungan Korban; Hukum Pidana; Kekerasan Seksual Anak dan Perempuan.

Page 18 of 19 | Total Record : 185

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress) Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 9 No. 1 (2024): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum More Issue