cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rina Melati Sitompul
Contact Email
law_jurnal@dharmawangsa.ac.id
Phone
+6285274285223
Journal Mail Official
rina_sitompul@dharmawangsa.com
Editorial Address
Jl. K. L. Yos Sudarso No. 224 Medan Tel. 061 6635682 - 6613783 Fax. 061 6615190
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Law_Jurnal
Published by Universitas Dharmawangsa
ISSN : 27463966     EISSN : 27464571     DOI : https://doi.org/10.46576/lj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LAW_JURNAL adalah Jurnal Ilmiah bidang Hukum yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawanga, yang diterbitkan dua kali setahun. Jurnal bermuatan hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Konsep Hukum, dll) serta dalam Jurnal Hukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 190 Documents
 10   11   12   13   14 
PENEGAKKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN SECARA TERORGANISASI (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara) Haqiqi Rahman Nasution; Azmiati Zuliah; Andi Maysarah
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9623

Abstract

Peredaran gelap narkotika yang dilakukan melalui jaringan terorganisasi merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang terus berkembang dengan memanfaatkan struktur organisasi yang rapi, pembagian tugas yang jelas, serta dukungan teknologi informasi dan jejaring lintas wilayah. Karakteristik tersebut menjadikan upaya penegakan hukum semakin kompleks, khususnya di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kejahatan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan secara terorganisasi, menilai tingkat efektivitasnya, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui tindakan pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Meskipun demikian, efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh kemampuan jaringan narkotika beradaptasi, keterbatasan sarana penegakan hukum, koordinasi antarlembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat, pemanfaatan teknologi penyidikan yang lebih modern, dan sinergi antarlembaga untuk meningkatkan keberhasilan pemberantasan kejahatan narkotika terorganisasi.
LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF INFORMED CONSENT IN HEALTHCARE SERVICES IN BAUBAU CITY Sulyanti Rachman; Rizki Mustika Suhartono
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9182

Abstract

Informed consent is a legal instrument designed to protect patients’ rights by ensuring they receive adequate information before medical procedures are performed. Although it is regulated by various laws and regulations, its implementation in healthcare practice is still often viewed merely as the fulfillment of an administrative obligation. This situation raises questions about the extent to which informed consent has fulfilled its legal purpose of ensuring the protection of patients’ rights. This study aims to analyze the implementation of informed consent in medical procedures at healthcare facilities in Baubau City from the perspective of substantive legal compliance. The study employs a normative-empirical legal method with an evidence-based regulation approach. Data were collected through literature review, interviews with medical staff, healthcare facility management, and patients, and analyzed qualitatively by comparing legal norms with implementation practices. The results indicate that the implementation of informed consent has proceeded according to procedure through the provision of information and the signing of consent forms prior to medical procedures. However, its effectiveness still faces various challenges, including limited service time, the use of medical terminology that is difficult to understand, and suboptimal mechanisms to ensure patients’ comprehension of the information provided. This study concludes that the implementation of informed consent in Baubau City has met the procedural compliance dimension but has not fully met the substantive legal compliance dimension. Therefore, strengthening medical communication and evaluating patient understanding are necessary to enhance the effectiveness of protecting patients.
TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PRINSIP IJBARI DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM Riniarty Djamal
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.8973

Abstract

Prinsip ijbari merupakan asas fundamental dalam sistem kewarisan Islam yang memastikan peralihan hak atas harta peninggalan terjadi secara otomatis dan wajib sesuai ketentuan syariat, sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris. Urgensi kajian ini muncul dari kesenjangan antara ketentuan normatif prinsip ijbari dan praktik sosial masyarakat, termasuk tantangan dalam implementasi di pengadilan agama dan budaya hukum lokal yang sering menunda atau memodifikasi pembagian waris. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara normatif prinsip ijbari, menilai penerapannya dalam KHI dan praktik adjudikatif, serta menganalisis implikasinya terhadap penyelesaian sengketa dan perlindungan hak ahli waris. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif normatif dengan studi kepustakaan dan analisis yuridis, yang memanfaatkan sumber primer berupa Al-Qur’an, hadis, KHI, UU Peradilan Agama, serta putusan Pengadilan Agama, dan sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan jurnal hukum. Data dianalisis menggunakan teknik analisis yuridis normatif untuk memahami prinsip ijbari dan hubungannya dengan praktik hukum waris di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip ijbari berfungsi sebagai mekanisme otomatis yang melahirkan hak ahli waris, sekaligus memastikan keadilan distributif dan perlindungan hak. Meskipun terdapat perbedaan praktik akibat faktor sosial-budaya, putusan pengadilan agama cenderung konsisten merujuk pada ketentuan normatif faraid yang bersifat ijbari. Temuan ini memperkuat pemahaman teoretis tentang ijbari sebagai instrumen hukum yang bersifat normatif, yuridis, dan praktis, serta relevan dalam penyelesaian sengketa waris kontemporer. Kesimpulannya, prinsip ijbari tidak hanya menjamin kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga memberikan arahan bagi penegakan hukum dan edukasi masyarakat terhadap hukum waris Islam. Penelitian ini menyarankan kajian lebih lanjut mengenai integrasi prinsip ijbari dengan dinamika sosial, praktik budaya, dan tantangan globalisasi hukum waris
PEMISAHAN PERTANGGUNGJAWABAN JABATAN DAN PRIBADI TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG MENIMBULKAN KERUGIAN NEGARA Eko Jatmiko; Tedi Sudrajat
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.8612

Abstract

Penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat negara dapat dikategorikan sebagai sebuah kesalahan dalam hukum administrasi negara dan disisi lain sebagai suatu kesalahan yang mengakibatkan sanksi/hukuman pidana. Penelitian ini menganalisis pemisahan pertanggungjawaban jabatan dan pribadi terhadap penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif, hasil kajian menunjukkan bahwa ketidakjelasan batasan antara pertanggungjawaban pejabat akibat penyalahgunaan wewenang jabatan dan tindak pidana sering memicu kriminalisasi kebijakan dan menghambat efektivitas pemerintahan. Pertanggungjawaban jabatan berkaitan dengan aspek legalitas dan tata kelola yang baik, sedangkan pertanggungjawaban pribadi muncul saat terdapat niat jahat (mens rea) untuk keuntungan pribadi. Pemisahan ini untuk menjamin kepastian hukum, melindungi ruang diskresi pejabat sebagai premium remedium, dan memastikan hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium. Penelitian merekomendasikan harmonisasi regulasi antara UU Administrasi Pemerintahan dan UU Tipikor serta penguatan peran APIP dan PTUN sebagai filter utama penilaian penyalahgunaan wewenang.
MISREKOGNISI KONSTITUSIONAL ATAS DISABILITAS TAK TAMPAK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA Revania Tri Hapsari; Febrian Indar Surya Kusuma
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9557

Abstract

Artikel ini menganalisis kesalahan pengakuan konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XXIII/2025 mengenai pengakuan terhadap disabilitas tak terlihat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis apakah perluasan definisi disabilitas fisik untuk mencakup penyakit kronis telah bergeser secara substansial melampaui model medis sebagaimana diamanatkan dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dengan pendekatan doctrinal komperatif melalui teori rekognisi Alex Honneth, Capabilities approach Martha Nassbaum, dan crip theory rosemarie Garland-Thomson. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persyaratan asesmen medis formal sebagai syarat pengakuan hukum masih mereproduksi medikalisme structural dan menimbulkan eksklusi epistemis terhadap penyandang disabilitas tak tampak. Artikel ini menawarkan konsep konstitusionalisme partisipatoris sebagai kerangka alternatif yang menitikberatkan pada kesetaraan substantif dan hambatan partisipatoris dalam pengajuan konstitusional.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERBASIS TEKNOLOGI DEEPFAKE DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Ahmad Rendi Distanto; Ridwan Tahir; Fidyah Faramita Utami
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9604

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah melahirkan teknologi yang dikenal sebagai deepfake. Teknologi ini memanfaatkan algoritma kecerdasan buatan dan teknik pemrosesan data yang canggih untuk menghasilkan rekayasa digital berupa gambar, video, atau audio yang memiliki kemiripan sangat tinggi dengan konten asli sehingga sulit dibedakan. Kecanggihan tersebut telah menimbulkan keprihatinan mendalam karna menimbulkan kekhawatiran yang berpotensi disalahgunakan untuk berbagai tujuan yang melanggar hukum, seperti penyebaran informasi palsu, pelanggaran privasi, dan pembuatan konten pornografi tanpa persetujuan, yang pada akhirnya dapat mengancam keamanan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana deepfake pornografi dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan deepfake pornografi dapat dijerat melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan yang dapat dijadikan landasan hukum meliputi Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, Pasal 433 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penerapan ketentuan tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain pelanggaran terhadap hak privasi, penyebaran konten pornografi secara melawan hukum, serta perlindungan hukum bagi korban melalui penafsiran hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital.
Pelindungan Indikasi Geografis Sebagai Strategi Peningkatan Eksistensi Ekspor Rempah Indonesia Suratman Suratman; Lestari Anggraini; Niza Wibyana Tito; Happy Brilliant Srikandy; Yessy Madya Putri; Firdaus Akhirus Zamansyah; Najib A. Gisymar
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9460

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi peran strategis pelindungan Indikasi Geografis sebagai instrumen hukum untuk memperkuat posisi tawar dan stabilitas harga rempah Indonesia di pasar internasional. Permasalahan utama yang diangkat adalah rendahnya nilai tambah ekonomi komoditas rempah nasional akibat dominasi penjualan bahan mentah yang belum terproteksi secara kolektif, sehingga rentan terhadap praktik pemalsuan identitas wilayah oleh pihak asing. Banyak kajian sebelumnya hanya menitikberatkan pada narasi historis jalur rempah tanpa membedah fungsionalitas kerangka hukum kekayaan intelektual dalam memitigasi hambatan perdagangan non-tarif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Analisis difokuskan pada sinkronisasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terhadap standar minimum pelindungan yang diatur dalam Pasal 22 hingga 24 Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement). Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi yuridis melalui pendaftaran Indikasi Geografis memberikan kepastian hukum yang signifikan bagi produsen lokal, sebagaimana terverifikasi pada eskalasi nilai ekonomi produk Lada Putih Muntok dan Pala Banda pasca-pendaftaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan Buku Deskripsi sebagai dokumen teknis pendaftaran merupakan syarat mutlak untuk menciptakan diferensiasi produk yang sah dan berkelanjutan di tengah dinamika perdagangan global yang kompetitif.Kata Kunci: Indikasi Geografis, Rempah Nusantara, Hukum Perdagangan Internasional, TRIPS Agreement, Kekayaan Intelektual Kolektif
REKONSTRUKSI NORMA PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPALA DAERAH ATAS TIDAK TEREALISASINYA VISI DAN MISI YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RPJMD Tarkit Erdianto; Lanny Ramli; Muklis Al'anam
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9249

Abstract

Visi dan misi kepala daerah merupakan komitmen politik yang wajib diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, sistem hukum di Indonesia belum mengatur secara tegas mekanisme pertanggungjawaban hukum apabila visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD tidak terealisasi tanpa alasan yang sah. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma yang berdampak pada lemahnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengaburkan batas antara tanggung jawab politik dan tanggung jawab hukum kepala daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum kepala daerah atas tidak teralisasinya visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta merekonstruksi norma hukum yang mampu memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahaan daerah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif melalui intrepretasi sistematis dan argumentasi hukum. hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku menempatkan kegagalan pencapaian visi dan misi sebagai evaluasi kinerja administratif dan pertanggungjawaban politik tanpa disertai akibat hukum yang jelas.
Implementasi Penegakan Kode Etik Profesi Polri Terhadap Anggota Yang Terbukti Positif Menggunakan Narkotika Berdasarkan Hasil Tes Urine (Studi Di Polres Nias) Ris Febryaman Mendrofa; Andi Maysarah; Dian Kemala Dewi
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9561

Abstract

Penyalahgunaan narkotika oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan pelanggaran yang tidak hanya berdimensi pidana, tetapi juga mencederai integritas, profesionalisme, dan kehormatan institusi kepolisian. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri berkewajiban menaati ketentuan hukum dan Kode Etik Profesi Polri sehingga setiap pelanggaran harus ditindak secara tegas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penegakan Kode Etik Profesi Polri terhadap anggota yang terbukti positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil tes urine di Polres Nias, mekanisme pemeriksaan dan penjatuhan sanksi etik, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan pembuktian, sarana pendukung, dan faktor kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, konsistensi penegakan sanksi, serta peningkatan profesionalisme aparat guna mewujudkan Polri yang berintegritas, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN OBJEK WARIS MELALUI MEDIASI DAN AKTA PERDAMAIAN Mukhlis Tri Mulya Marpaung; Mhd Yadi Harahap; Abd Mukhsin
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9063

Abstract

Sengketa waris dalam keluarga Muslim di Indonesia kerap menimbulkan konflik berkepanjangan apabila tidak diselesaikan melalui mekanisme yang tepat, terutama ketika harta peninggalan tidak terdokumentasi dengan baik dan terdapat perbedaan kepentingan antara ahli waris dari perkawinan berbeda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data terdiri atas data primer berupa rekonstruksi fakta kasus dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, kitab fikih waris, dan literatur hukum keluarga Islam. Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, proses musyawarah yang dipimpin oleh tokoh yang memiliki otoritas hukum dan moral mampu menggeser kesepakatan dari pembagian faraidh menuju pembagian sama rata atas dasar pertimbangan keadilan sosial dan penghargaan terhadap jasa pengasuhan; kedua, penundaan penjualan rumah disepakati guna melindungi hak tempat tinggal istri almarhum; ketiga, formalisasi kesepakatan melalui akta perdamaian notariil memberikan kepastian hukum yang mengikat. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan musyawarah berbasis nilai kearifan lokal dan ajaran Islam dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa keluarga yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan.

Page 12 of 19 | Total Record : 190

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2026) Vol. 7 No. 1 (2026) Vol 6, No 2 (2026) Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2025) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2024) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2020) More Issue