cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rina Melati Sitompul
Contact Email
law_jurnal@dharmawangsa.ac.id
Phone
+6285274285223
Journal Mail Official
rina_sitompul@dharmawangsa.com
Editorial Address
Jl. K. L. Yos Sudarso No. 224 Medan Tel. 061 6635682 - 6613783 Fax. 061 6615190
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Law_Jurnal
Published by Universitas Dharmawangsa
ISSN : 27463966     EISSN : 27464571     DOI : https://doi.org/10.46576/lj.v1i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LAW_JURNAL adalah Jurnal Ilmiah bidang Hukum yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawanga, yang diterbitkan dua kali setahun. Jurnal bermuatan hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Konsep Hukum, dll) serta dalam Jurnal Hukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 190 Documents
 11   12   13   14   15 
PENERAPAN PRINSIP GOOD FAITH (ITIKAD BAIK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN SAHAM DI PERUSAHAAN TERBUKA Yulkarnaini Siregar
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9583

Abstract

Sengketa kepemilikan saham di perusahaan terbuka (Tbk) memiliki kompleksitas yang tinggi karena melibatkan kepentingan publik, regulator pasar modal, dan perlindungan terhadap investor minoritas. Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip good faith (itikad baik) sebagai instrumen hukum mendasar dalam penyelesaian sengketa tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini menganalisis bagaimana itikad baik diartikan dan diterapkan baik pada tahap pra-sengketa maupun dalam forum penyelesaian sengketa (litigasi dan non-litigasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip good faith tidak hanya berfungsi sebagai standar moral, melainkan standar hukum operasional yang membatasi tindakan manipulatif pemegang saham pengendali, menguji keabsahan perolehan saham, serta menjadi dasar pertimbangan hakim/arbiter untuk memulihkan hak-hak pemegang saham yang dirugikan demi menjaga stabilitas pasar modal.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN PERTANAHAN MELALUI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN DELI SERDANG Fatur Mursani Lubis; Ayu Trisna Dewi; Andi Maysarah
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9558

Abstract

Kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah merupakan unsur penting dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Namun, praktik pemalsuan dokumen pertanahan masih menjadi persoalan yang mengancam kepastian hukum, memicu sengketa, dan menghambat pembangunan. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diharapkan tidak hanya mempercepat legalisasi aset masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen preventif dalam mencegah tindak pidana pemalsuan dokumen pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam pencegahan pemalsuan dokumen pertanahan melalui Program PTSL di Kabupaten Deli Serdang, implementasi program tersebut, serta faktor-faktor yang menjadi kendalanya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan data empiris, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan pemalsuan dokumen pertanahan memerlukan sinergi antara pendekatan penal dan nonpenal melalui penguatan sistem administrasi pertanahan. Implementasi PTSL telah meningkatkan kepastian hukum melalui verifikasi data dan penerbitan sertifikat, namun masih terkendala oleh harmonisasi regulasi, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan belum terintegrasinya sistem informasi pertanahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana melalui digitalisasi administrasi, integrasi data, penguatan kelembagaan, dan pengawasan kolaboratif.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK PADA SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT) DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN Raynaldo Jaya Berade Sembiring; Andi Maysarah; Dian Hardian Silalahi
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9171

Abstract

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) merupakan ujung tombak pelayanan publik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang beroperasi 24 jam tanpa henti. Pelayanan publik pada hakikatnya adalah pemberian jasa kepada masyarakat yang memerlukan, baik oleh pemerintah, swasta atas nama pemerintah, maupun swasta kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Dalam konteks kepolisian, SPKT mengemban tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan keamanan dan perlindungan hukum secara cepat, tepat, dan bebas pungutan. Penelitian ini mengkaji tiga persoalan utama: (1) bagaimana pelaksanaan pelayanan publik pada SPKT Polrestabes Medan; (2) sejauh mana efektivitas pelayanan tersebut diukur dari pencapaian tujuan, kepuasan masyarakat, dan standar layanan; dan (3) kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme layanan berjalan terstruktur dengan dukungan Aplikasi DORS dan transformasi digital, efektivitas masih belum optimal pada dimensi ketepatan waktu tindak lanjut dan ketersediaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang terukur.
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PELANGGARAN USAHA PARIWISATA TANPA IZIN DI ACEH TENGAH: TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH DAN MAQASHID AL-SYARI'AH Kasmaniar Kasmaniar; Muhibbussabry Muhibbussabry
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9567

Abstract

Sektor pariwisata Kabupaten Aceh Tengah tumbuh pesat, ditandai kunjungan wisatawan lebih dari 300.000 orang per tahun dan lebih dari seribu proyek perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha/NIB) yang terbit melalui sistem Online Single Submission pada subsektor penyediaan makanan dan minuman sepanjang 2018–2025. Pertumbuhan kuantitatif ini belum sepenuhnya diimbangi kepatuhan terhadap perizinan operasional sebagaimana disyaratkan Qanun. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Qanun Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2019, mengidentifikasi kendala struktural yang dihadapi pemerintah daerah, serta mengevaluasi peran pemerintah daerah dari perspektif siyasah dusturiyah dan maqashid al-syari'ah. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumenter, dengan teknik analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga kendala struktural: (1) rasio aparatur pengawas yang tidak sebanding dengan cakupan wilayah dan laju pertumbuhan usaha; (2) belum terintegrasinya standar operasional prosedur (SOP) lintas instansi sehingga memperlambat proses rekomendasi teknis; dan (3) kesenjangan literasi hukum dan literasi digital pelaku usaha terhadap sistem OSS. Dari perspektif siyasah dusturiyah, peran pemerintah daerah dinilai belum sepenuhnya merealisasikan prinsip amanah dan 'adalah (keadilan) sebagaimana dirumuskan Imam al-Mawardi; sementara dari sudut maqashid al-syari'ah, kesenjangan pengawasan berpotensi mengancam hifzh al-mal (kepentingan pendapatan asli daerah) dan hifzh al-nafs (keselamatan wisatawan serta kelestarian ekosistem Danau Laut Tawar). Penelitian ini merekomendasikan revitalisasi wilayah al-hisbah kontemporer yang bersifat edukatif, integrasi data lintas instansi, dan pendekatan kepatuhan bertahap sebagai kebijakan yang lebih maslahat dibanding pendekatan represif semata.
MAKNA KONSTITUSIONAL “KEPALA DAERAH DIPILIH SECARA DEMOKRATIS” PASCA PUTUSAN MK 195/PUU-XXIV/2026 Devi Yulida; Vita Cita Emia Tarigan; Rina Melati Sitompul
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9625

Abstract

Frasa “kepala daerah dipilih secara demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah lama menimbulkan perdebatan interpretatif mengenai desain konstitusional mekanisme pemilihan kepala daerah. Ambiguitas tersebut kembali mengemuka dalam pengujian konstitusional yang berujung pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026, yang menegaskan kembali praktik pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna konstitusional frasa tersebut serta menganalisis peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan arah bagi kebijakan legislasi mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “dipilih secara demokratis” merupakan norma konstitusi yang bersifat terbuka (open-textured constitutional norm), sehingga memberikan ruang kebijakan (open legal policy) kepada pembentuk undang-undang dalam merancang mekanisme pemilihan kepala daerah. Namun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa ruang kebijakan tersebut tidak bersifat tanpa batas, melainkan harus dijalankan dalam koridor kedaulatan rakyat, demokrasi substantif, dan penafsiran konstitusi yang konsisten sebagaimana berkembang dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut tidak mengubah norma konstitusi, melainkan memperkuat arah penafsirannya dengan menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini, prinsip demokrasi dalam pemilihan kepala daerah diwujudkan melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, putusan tersebut berfungsi sebagai pedoman konstitusional yang membatasi arah pembentukan kebijakan legislasi di masa mendatang mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah.
Kebijakan Hukum Pidana terhadap Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi Mantan Narapidana dalam Pemenuhan Hak atas Pekerjaan Seri Indah Yuni Harahap; Azmiati Zuliah; Andi Maysarah
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9562

Abstract

Persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dalam proses rekrutmen tenaga kerja merupakan praktik administratif yang banyak diterapkan oleh instansi pemerintah maupun sektor swasta. Meskipun bertujuan mendukung keamanan dan integritas calon pekerja, penerapannya sering menimbulkan hambatan bagi mantan narapidana dalam memperoleh pekerjaan setelah menjalani pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai persyaratan SKCK bagi mantan narapidana, mengkaji kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia, serta merumuskan kebijakan hukum pidana yang mampu menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan SKCK masih berorientasi pada fungsi administratif dan belum memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap mantan narapidana. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang membatasi penggunaan SKCK secara proporsional, mencegah praktik diskriminatif, serta mengakomodasi tujuan pemidanaan berupa rehabilitasi dan reintegrasi sosial tanpa mengabaikan kepentingan perlindungan masyarakat.
TANGGUNG JAWAB KORPORASI TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KAWASAN INDUSTRI MEDAN: PERSPEKTIF HAK ATAS LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT Saritua Silitonga; Sarah Furqoni; Nita Nurvita
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9605

Abstract

Pertumbuhan sektor industri di Kawasan Industri Medan (KIM) telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian, perkembangan tersebut juga meningkatkan risiko terjadinya degradasi lingkungan, khususnya yang bersumber dari limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3). Transformasi kebijakan lingkungan hidup pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, terutama terkait mekanisme pengawasan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang disertai dengan masih terbatasnya transparansi informasi lingkungan dan semakin berkembangnya praktik greenwashing oleh korporasi, menunjukkan bahwa sistem perlindungan lingkungan belum berfungsi secara optimal dalam menjamin hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban korporasi terhadap pencemaran lingkungan di Kawasan Industri Medan dengan menitikberatkan pada pengawasan AMDAL, pengelolaan limbah B3, serta praktik greenwashing dalam kegiatan industri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, telah menyediakan instrumen hukum yang relatif komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi lemahnya kapasitas pengawasan, rendahnya budaya kepatuhan korporasi, serta manipulasi citra perusahaan sebagai entitas yang ramah lingkungan (greenwashing). Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola lingkungan melalui peningkatan efektivitas pengawasan, transparansi informasi lingkungan, serta penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) secara konsisten dalam penegakan hukum lingkungan guna mewujudkan pembangunan industri yang berkelanjutan dan keadilan ekologis.
Kepastian Hukum Kepemilikan Tanah dalam Kasus Sertipikat Ganda (Studi Putusan PN Semarang Nomor 237/Pdt.G/2024) Adisti Puspa Setyawan; Aisyah Nisrina AS; Erpuat Erpuat
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.8561

Abstract

Sertipikat hak milik (SHM) merupakan alat bukti hak atas tanah yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun, dalam praktik masih terjadi penerbitan Sertipikat ganda yang menimbulkan sengketa dan menguji tingkat kepastian hukum bagi pemegang hak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum SHM sebagai alat bukti hak serta menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 237/Pdt.G/2024 terkait adanya tumpang tindih antara SHM dan Sertipikat hak guna bangunan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut publikasi negatif bertendensi positif, pengadilan tetap berwenang menilai keabsahan Sertipikat berdasarkan fakta yuridis dan riwayat perolehan hak. Putusan tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum SHM tidak bersifat absolut apabila terbukti terdapat cacat administratif atau tumpang tindih hak atas tanah.
PERLINDUNGAN HUKUM PADA NASABAH TERHADAP KETERSEDIAAN FISIK PRODUK TABUNG EMAS PERSPEKTIF HIFDZ AL – MAAL Herni Hidayani Harahap; Uswatun Hasanah
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9559

Abstract

Perkembangan produk tabung emas di lembaga keuangan, khususnya berbasis syari’ah, memberikan kemudahan investasi bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya muncul permasalahan terkait ketersediaan emas fisik sebagai underlying asset yang tidak selalu sebanding dengan saldo emas digital yang dimiliki nasabah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi nasabah serta kesesuaiannya dengan prinsip Hifdz Al-Maal dalam Maqashid Syari’ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pada nasabah terhadap ketersediaan fisik produk tabung emas didalam lembaga keuangan serta menilai bagaimana penerapan konsep Hifdz Al-Maal dalam Maqasyid Syari’ah terhadap perlindungan hak nasabah dalam produk tabung emas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2019, yang mencakup perlindungan preventif dan represif. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian antara saldo emas digital dan ketersediaan emas fisik, yang menunjukkan lemahnya regulasi implementasi pengawasan dan transparansi. Dari perspektif Hifdz Al-Maal, kondisi ini belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan harta karena masih mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan berpotensi merugikan nasabah.
Tanggung Jawab Dan Peran Kantor Kecamatan Tanjung Morawa Dalam Pendistribusian Ktp Dan Kartu Keluarga Berdasarkan UU No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Perspektif Siyasah Dusturiyah Dinda Monica Sari; Khalid Khalid
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9568

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab dan peran Kantor Kecamatan Tanjung Morawa dalam pendistribusian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi, ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kecamatan telah menjalankan perannya sebagai fasilitator dan perantara antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat keterlambatan distribusi dokumen, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur administrasi. Dari perspektif siyasah dusturiyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan belum sepenuhnya terwujud dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas aparatur, optimalisasi sistem pelayanan, serta penguatan koordinasi dan edukasi masyarakat guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif, adil, dan akuntabel.

Page 13 of 19 | Total Record : 190

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2026) Vol. 7 No. 1 (2026) Vol 6, No 2 (2026) Vol 6, No 1 (2025) Vol 5, No 2 (2025) Vol 5, No 1 (2024) Vol 4, No 2 (2024) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2023) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2020) More Issue