cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 216 Documents
 13   14   15   16   17 
Deferred Prosecution Agreement dalam Hukum Pidana Korporasi Lingkungan: Instrumen Alternatif Penegakan Hukum untuk Pembangunan Berkelanjutan Zhou, Valerie
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1866

Abstract

Penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam kasus kejahatan lingkungan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kompleksitas pembuktian, keterbatasan instrumen hukum, hingga lemahnya efektivitas sanksi pidana dalam mendorong perubahan perilaku korporasi. Dalam konteks ini, Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau perjanjian penuntutan yang ditangguhkan muncul sebagai salah satu instrumen alternatif yang berpotensi memperkuat penegakan hukum pidana lingkungan. DPA memberikan ruang bagi korporasi untuk melakukan pemulihan, kepatuhan, dan perbaikan sistem tata kelola dengan imbalan penundaan atau penghentian penuntutan apabila kewajiban yang disepakati terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan penerapan DPA dalam hukum pidana korporasi lingkungan Indonesia sebagai mekanisme penegakan hukum yang adaptif dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Penelitian menelaah peraturan perundang-undangan nasional, doktrin hukum pidana korporasi, serta praktik DPA di berbagai yurisdiksi seperti Amerika Serikat dan Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPA dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menyeimbangkan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, dan tujuan pemulihan lingkungan. Namun, penerapannya membutuhkan kerangka hukum yang jelas, akuntabel, dan transparan agar tidak disalahgunakan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Kesimpulannya, DPA berpotensi menjadi alternatif penegakan hukum pidana korporasi lingkungan yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan restoratif dan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Implikasi Hukum Penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap Tanggung Jawab Perusahaan di Indonesia Suherman, Jajang; Hasgar A.S., A. Muhammad; Saragih, Geofani Milthree; Hidayat, Freddy; Gaol, Selamat Lumban
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1867

Abstract

Penerapan konsep Environmental, Social, and Governance (ESG) telah menjadi tren global yang semakin memengaruhi arah kebijakan dan praktik bisnis perusahaan, termasuk di Indonesia. ESG tidak hanya menjadi instrumen keberlanjutan, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap tanggung jawab perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum penerapan ESG terhadap tanggung jawab perusahaan, khususnya dalam konteks kepatuhan terhadap regulasi lingkungan hidup, perlindungan hak-hak sosial, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ketentuan pasar modal, ditambah dengan kajian literatur dan doktrin hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ESG memiliki implikasi hukum yang luas terhadap perusahaan, mulai dari peningkatan kewajiban kepatuhan hukum, perluasan tanggung jawab sosial dan lingkungan, hingga kemungkinan timbulnya tanggung jawab hukum apabila perusahaan lalai memenuhi standar ESG. Selain itu, penerapan ESG juga mendorong transformasi tata kelola perusahaan menuju praktik bisnis yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Kesimpulannya, ESG bukan sekadar instrumen sukarela, melainkan telah berkembang menjadi kerangka normatif yang memengaruhi rezim tanggung jawab perusahaan di Indonesia. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi ESG secara komprehensif dan harmonisasi standar nasional dengan praktik internasional untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat dan lingkungan.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Anak Tindak Pidana Pencabulan Pada Proses Penyidikan Di Polres Meranti Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Budiarto, Yusuf; Kadaryanto, Bagio; Pardede, Rudi
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1884

Abstract

Maraknya kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di wilayah hukum Polres Meranti menimbulkan keprihatinan serius terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi korban anak pada tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan, hambatan, serta upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, dengan mengkaji ketentuan normatif dan kondisi empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban anak belum sepenuhnya efektif, terlihat dari masih terbatasnya pendampingan psikologis, kurangnya penyidik yang memiliki keahlian dalam penanganan anak korban, serta lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga sosial terkait. Hambatan struktural muncul dari keterbatasan sarana dan prasarana, lambannya birokrasi, serta kurangnya pemahaman tentang prosedur penyidikan ramah anak. Hambatan kultural meliputi adanya stigma sosial dan rasa takut dari pihak korban untuk melapor. Upaya yang telah dilakukan antara lain kerja sama dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Dinas Sosial, serta psikolog anak, dan penerapan ruang pemeriksaan ramah anak. Namun, efektivitas upaya tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, serta konsistensi penerapan hukum perlindungan anak. Disarankan agar Polres Meranti memperkuat sinergi lintas sektor, mengadakan pelatihan berkelanjutan tentang perlindungan anak, dan menjamin pemenuhan hak anak atas keadilan, keamanan, serta pemulihan psikologis selama proses penyidikan.
Analisis Yuridis Atas Hak Pencipta Karya Berbantuan Ai (Artificial Intelligence) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Reformasi Undang-Undang Hak Cipta Ikhsan, Sy. Muhammad; Ismawartati, Ismawartati; Karlina, Dina; Sari, Devina Puspita; Naridha, Alifah Nur Fitriana
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1881

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini didorong oleh meningkatnya penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam proses penciptaan karya kreatif. Kasus viral “Tung Tung Sahur” yang menggambarkan ciptaan audio dengan bantuan teknologi AI menimbulkan polemik terkait siapa yang berhak atas karya tersebut. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan dengan bantuan AI serta bagaimana urgensi reformulasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam menghadapi tantangan teknologi tersebut. Tujuannya untuk menganalisis kesesuaian hukum positif Indonesia terhadap perkembangan AI dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, dan studi kasus terkini. Teori utama yang digunakan adalah teori keadilan distributif dalam hukum kekayaan intelektual serta teori personhood dalam hak cipta.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta di Indonesia belum secara eksplisit mengakomodasi karya berbantuan AI, sehingga menciptakan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi para pencipta dan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi regulasi yang mengatur batas peran AI dalam proses penciptaan dan mekanisme atribusi hak cipta agar tetap menjamin perlindungan hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat. Kata kunci: Hak Cipta, Karya Berbantuan AI, Reformasi Undang-Undang, Kreativitas Digital, Kasus "Tung Tung Sahur", Perlindungan Hukum
REVITALIZATION OF PANCASILA VALUES AND TRANSFORMATIONAL NATIONALISM OF HMI CADRES: CONTRIBUTIONS IN ADDRESSING MULTIDIMENSIONAL CRISES Mustofa, Ainul; Madani, Muhammad Taha
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1878

Abstract

ABSTRAKFenomena krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya hingga ekologi, menuntut adanya revitalisasi nilai-nilai kebangsaan sebagai fondasi dalam mempertahankan identitas nasional. Penelitian ini berupaya menganalisis revitalisasi nilai Pancasila dan nasionalisme transformasional kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai kontribusi strategis dalam menjawab tantangan global. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur, dan dokumen organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader HMI memiliki peran signifikan dalam membumikan nilai Pancasila dengan mengintegrasikan prinsip keislaman dan keindonesiaan, sehingga melahirkan model nasionalisme transformasional yang adaptif terhadap perubahan global. Revitalisasi nilai tersebut diwujudkan melalui kaderisasi intelektual, penguatan narasi kebangsaan, serta aksi sosial yang berorientasi pada keumatan dan kebangsaan. Dengan demikian, kader HMI berpotensi menjadi agen transformasi yang menjaga kesinambungan ideologi bangsa sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam mengatasi krisis multidimensional yang dihadapi Indonesia.Kata Kunci: Pancasila, nasionalisme transformasional, kader HMI, krisis multidimensional, revitalisasi
Neurokriminologi dan Transformasi Doktrin Hukum Pidana Kadir, Zul Khaidir; Mappaselleng, Nur Fadhilah; Kadir, Nadiah Khaeriah
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1879

Abstract

ABSTRAK Struktur hukum pidana modern dibangun atas asumsi kehendak bebas, rasionalitas individu, dan mens rea sebagai dasar pertanggungjawaban. Namun, perkembangan neurosains menunjukkan bahwa perilaku kriminal dalam banyak kasus tidak lahir dari deliberasi sadar, melainkan dari konfigurasi neurobiologis yang memengaruhi kontrol diri dan regulasi moral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketegangan antara konstruksi normatif hukum pidana dan determinasi perilaku manusia menurut neurosains, serta mengidentifikasi tiga bentuk transformasi doktrinal yang ditimbulkan oleh pendekatan neurokriminologi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pidana belum memiliki instrumen normatif yang mampu mengakomodasi kompleksitas biologis manusia. Model tanggung jawab berbasis kehendak bebas universal tidak selaras dengan bukti mengenai variabilitas kontrol perilaku. Konsep kesengajaan gagal membedakan antara deliberasi dan reaktivitas neurologis, sedangkan pendekatan retributif dalam pemidanaan tidak kompatibel dengan model intervensi preventif. Dalam kondisi ini, atribusi kesalahan menjadi berisiko secara etik. Reformulasi doktrin menjadi keharusan untuk membangun sistem hukum yang akurat dan sahih secara normatif.Kata Kunci: Determinisme Biologis, Mens rea, Neurokriminologi, Pertanggungjawaban Pidana
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian High Domino di Wilayah Hukum Polres Meranti Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Koto, Arsyad; Kadaryanto, Bagio; Pardede, Rudi
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1883

Abstract

Fenomena maraknya tindak pidana perjudian daring berbasis aplikasi Higgs Domino di wilayah hukum Polres Meranti menimbulkan keresahan publik, mengganggu ketertiban umum, serta berpotensi memicu kejahatan lanjutan seperti penipuan, pemerasan, dan pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan, hambatan, dan upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian Higgs Domino berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum belum optimal, terbukti dari masih berlangsungnya praktik perjudian tersebut. Hambatan yang dihadapi bersifat teknis, struktural, dan kultural. Hambatan teknis meliputi keterbatasan perangkat digital forensik, minimnya penyidik yang ahli di bidang kejahatan siber, serta kesulitan memperoleh data dari platform digital luar negeri. Hambatan struktural mencakup koordinasi antarinstansi yang kurang efektif dan birokrasi panjang dalam proses pemblokiran situs atau aplikasi. Hambatan kultural muncul dari persepsi masyarakat yang menganggap Higgs Domino sebagai permainan biasa sehingga dukungan sosial terhadap penindakan rendah. Upaya yang telah dilakukan antara lain pembentukan tim siber, pengaktifan saluran pelaporan masyarakat, kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta penyuluhan hukum. Namun, efektivitas upaya tersebut masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal penguasaan teknologi investigasi digital, kecepatan penanganan kasus, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Disarankan agar Polres Meranti secara berkelanjutan mengadakan pelatihan teknis dan penguatan kompetensi di bidang forensik digital, pelacakan IP address, enkripsi data, dan investigasi transaksi elektronik, guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian daring lintas negara.
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU JARIMAH LIWATH BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DI KABUPATEN GAYO LUES (Studi Kasus Dinas Syariat Islam Kabupaten Gayo Lues) Abadi, Kasir; Yustrisia, Lola; Zulfiko, Riki
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1522

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku jarimah liwath berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kabupaten Gayo Lues. Jarimah liwath adalah perilaku seksual sesama jenis yang dilarang dan dikenai sanksi dalam syariat Islam. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 mengatur sanksi berupa hukuman cambuk maksimal 100 kali, denda maksimal 1000 gram emas murni, dan/atau penjara maksimal 100 bulan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Gayo Lues? 2) Bagaimana Penerapan Pelaksanaan Sanksi Hukum Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Liwath Berdasarkan Qanun Aceh ?. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi di Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan Qanun, meskipun terdapat tantangan seperti resistensi masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum dilakukan melalui sosialisasi dan pendidikan hukum.Kata Kunci : Jarimah Liwath, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, Penegakan Hukum
ANALISA IMPLEMENTASI DAN DAMPAK HUKUM PENANAMAN MODAL DALAM INVESTASI DI INDONESIA Siregar, Emil Salim; Purnama, Juwita; Pangaribuan, Windy Anika Putri; Ginting, Christina Lestari; Kusuma, Rahayu Lela; Nasution, Sumardi; Manurung, Fajaruddin
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1291

Abstract

Abstrak Permasalahan dalam dunia investasi di Indonesia sangat banyak terjadi mulai dari regulasi yang berbelit, infrastruktur publik yang belum merata, akuisisi lahan yang sulit, pajak dan insentif yang tidak mendukung, serta tenaga kerja terampil yang belum memadai. Sehingga sangat mempengaruhi minat dari para investor untuk bergabung di Indonesia. Pasar modal dapat dikatakan sebagai salah satu instrumen perekonomian yang sangat dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang mempunyai kandungan informasi, baik informasi yang berasal dari kondisi internal maupun eksternal.Pada penelitian kali ini menggunakan metode hukum normatif dimana metode ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dengan menggunakan berbagai data primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum.Semakin banyak investasi yang dilakukan maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis baru yang bermunculan. Mulai dari UMKM, alat kesehatan, dan perumahan yang merupakan beberapa sektor usahanya sudah menjadi kebutuhan pokok kehidupan. Sektor-sektor tersebut sangat terbuka bagi Penanaman Modal Asing/Foreign Direct Investment (FDI) tentunya dengan memperhatikan pedoman penanaman modal yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di bidangnya. Kebijakan dan peraturan yang komprehensif dan rinci, digabungkan dengan bimbingan, pengawasan dan secara konsisten penegakan hukum yang konsisten akan berdampak positif terhadap kepentingan nasional.Kebijakan dan peraturan yang komprehensif dan rinci, digabungkan dengan bimbingan, pengawasan dan secara konsisten penegakan hukum yang konsisten akan berdampak positif terhadap kepentingan nasional. Dampak positifnya antara lain terciptanya lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, berkembangnya keterampilan dan kompetensi tertentu pada tenaga kerja lokal, berkembangnya jiwa kewirausahaan pada pengusaha lokal dan peningkatan pendapatan yang cukup dan layak, pengusaha lokal dapat lebih terpacu untuk turut serta bersama asing dalam berproduksi, barang dan jasa yang lebih berkualitas, negara dapat memperoleh penerimaan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai dari berbagai kegiatan-kegiatan usaha, sehingga kualitas hidup seluruh masyarakat termasuk pemegang kekuasaan di eksekutif, legislatif, dan yudikatif dapat meningkat. UU PM jelas hanya sekedar UU yang dibuat seindah mungkin agar investasi datang berbondong-bondong. Pertama, karena negara-negara berkembang tidak mempunyai posisi tawar yang kuat terhadap tarikan globalisasi, maka posisi mereka cenderung melemah. Modal lokal akan kesulitan menghadapi modal global. Teknologi dan sumber daya manusia akan kalah bersaing dengan sumber daya manusia global. UU PM hanya mengatur mengenai penanaman modal, padahal di balik penanaman modal itu juga “tertanam” hal-hal lain misalnya, ditanam pula di dalam negeri ini kepentingan negara lain, kepentingan korporasi asing, kepentingan kelestarian lingkungan hidup negara.Keywords: penanaman modal, modal asing, investor
Peran Pengadilan Agama dalam Mewujudkan Efektivitas Konsep Sedekah Bernegara Faruqi, Ahmad; Syahmedi, Ramadhan
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1394

Abstract

Alms is a means provided by Islam as a form of social assistance to the community. If we look at the word sadaqah, it is taken from the Arabic word which means "justification", so alms is a form of self-justification for the existence of Islam. By embracing a democratic system, Indonesia cannot be separated from Islamic values, especially regarding human life socially. So the aim of this research is to analyze the role of Religious Courts in realizing the effectiveness of the state alms concept. The research method used is library research, data was collected by referring to publications on alms conflicts in religious courts and other scientific works. The results of the research show that the role of religious courts in matters of sadaqah is very, very important as supervisors and as mediators or places to resolve cases that arise regarding problems regarding sadaqah. The authority of the religious court in this matter is absolute and binding and each party must follow the series of courts and must follow every decision of the religious court.

Page 15 of 22 | Total Record : 216

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Mei Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue