cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@yahoo.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
riodatin@gmail.com
Editorial Address
jln. Diponegoro, No. 27, Rimbo Tengah, Muara Bungo-Jambi
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
RIO LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229602     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Rio merupakan sebutan untuk kepala desa laki-laki di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Rio Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Rio Law Journal mengumpulkan tulisan dan penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo secara berkala.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 216 Documents
 14   15   16   17   18 
Analisis Yuridis Frasa Berturut-Turut Dalam Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Aji, Dimas Rangga Kusuma; Rahardjo, Kukuh Muljo
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1469

Abstract

ABSTRAK Notaris memainkan peran penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, beroperasi dalam yurisdiksi tertentu yang biasanya ditentukan oleh tempat tinggalnya, yang biasanya mencakup seluruh provinsi tempat tinggalnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (disebut UU No.2/2014) tentang Perubahan atas UU No.30/2004 tentang Jabatan Notaris (disebut UUJN), Pasal 17 ayat (1) huruf a secara tegas membatasi Notaris untuk melaksanakan tugasnya di luar wilayah hukumnya. Meski demikian, kehadiran Pasal 19 ayat (3) menimbulkan ambiguitas dalam penafsiran batas yurisdiksi tersebut. Melakukan akta notaris di luar wilayah hukumnya merupakan pelanggaran etika, dikenakan sanksi etika dan hukum dimana telah ada didalam Pasal 17 ayat (2) UUJN. Penelitian ini berupaya menjelaskan implikasi dan penafsiran Pasal 19 ayat (3) terkait dengan Pasal 17 ayat (1), serta menelusuri legal standing akta notaris yang dibuat di luar wilayah hukum notaris karena alasan tertentu.Kata Kunci: Notaris, Kewenangan Notaris, Alasan-Alasan Tertentu.
PERAN INVESTOR ASING BAGI PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF Noviriska, Noviriska; Atmoko, Dwi
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1330

Abstract

Salah satu pertimbangan penanam modal melakukan penanaman modal di suatu negara adalah kepastian hukum. Kepastian hukum meliputi kepastian pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dan kepastian atas penegakan hukum. Omnibus Law merupakan salah satu konsep menata beberapa regulasi yang saling tumpang tindih dengan membuat satu regulasi baru. Omnibus law diperuntukkan untuk menata regulasi demi adanya kepastian pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjuk penataan regulasi penanaman modal dimulai sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan penataan melalui omnibus law akan disiapkan pada tahun 2020. Penataan regulasi penanaman modal dapat memberikan kepastian hukum dari perspektif pengaturan, namun belum tentu memberikan kepastian hukum dari perspektif penegakan hukum. Pertumbuhan penanaman modal tidak hanya ditentukan oleh penataan regulasi, namun dipengaruhi oleh iklim yang kondusif untuk penanaman modal, termasuk keamanan, kemudahan berusaha, insentif, dan kondisi perekonomian suatu negara.
Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Sekolah (Studi SMA N 1 Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal) Rangkuti, Karnadi; Mansar, Adi; Minin, Agusta Ridha
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1445

Abstract

ABSTRAK Peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah telah menjadi perhatian utama bagi pemerintah, staf sekolah, orang tua, dan masyarakat secara luas. Penelitian in bertujuan untuk menjelaskan kebijakan kriminal terhadap penyalahgunaan narkotika berdasarkan peraturan perundang-undangan (UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pelaksanaan penanggulangan narkotika di lingkungan SMA N2 Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal dan solusi penanggulangan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah. Penelitian ini menggunakan konsep metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian ini diperoleh Kebijakan Kriminal Dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Beberapa aspek kebijakan kriminal meliputi : Pelarangan Produksi dan Pengedaran Narkotika, Penetapan Jenis dan Kelas Narkotika, Hukuman dan Sanksi, Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, Rehabilitas dan Pencegahan.  Pelaksanaan penanggulangan narkotika di SMA N I Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal sudah dilaksanakan dengan beberapa tahap mulai dari penerapan kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah.  Solusi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di SMA N I Ranto Baek Kabupaten Mandailing Natal, Penanggulangan penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekolah memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk staf sekolah, siswa, orang tua, dan komunitas. Untuk itu dari penelitian ini diharapkan Menerepakan Kebijakan sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Kata Kunci: Kebijakan, Kriminal, Penyalahgunaan
ANALISIS STATUS TANAH GRONDKAART DALAM SENGKETA SERTIFIKAT HAK MILIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/G/2022/PTUN.BL) Ainita, Okta; Bima, M Cakra
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1321

Abstract

AbstrakProses penyelesaian sengketa pertanahan Grondkaart PT. Kereta Api Indonesia dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung ditinjau dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 13/G/2022/PTUN.BDL. Bahwa dalam pertimbangan hakim yang pada intinya mengenai alas hak grondkaart diakui dalam sistem peradilan di Indonesia hal ini di buktikan dengan yurisprudensi yaitu putusan dengan sengketa yang sama, Nomor 44/G/2019/PTUN.PLG dan 19/G/2020/PTUN.BL. dan sebagaimana di sebutkan pada pasal 178 Undang-Undang Perkeretapian serta hakim memerintahkan PT. Kreta Api Indonesia untuk segera melakukan invetarisir asset negara yang termuat negara dalam grondkaart dan segera mengkonversikannya sesuai hak-hak yang diatur dan di benarkan oleh perundangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Kata Kunci: grondkaart, Kereta Api, Sengketa, Sertifikat hak milik.
Dampak Pembuatan Undang-Undang Yang Kurang Melibatkan Partisipasi Pendapat Dari Berbagai Element Masyarakat Pranowo, Agus; Laksmi, Cokorde Istri Dian; Tungga, Benyamin
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1300

Abstract

ABSTRAKBanyaknya masyarakat khususnya buruh perusahaan dan mahasaiswa melakukan demo ataupun protes kepada pemerintah terhadap terbitnya Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau di sebut juga Omnibus Law, PERPU Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja  dan Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 tentang  Perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja yang bisa di sinyalir merupakan dampak dari produk pembuatan Undang-Undang yang tidak menguntungkan atau berpihak ke masyarakat secara luas. Penelitian ini diharapkan bisa membantu dan memberikan gambaran atau bisa membuktikan bahwa pembuatan Undang-Undang yang kurang mempertimbangkan asas-asas dan mashab atau aliran hukum dan kurang melibatkan peran serta dari element masyarakat akan menciptakan ketidak harmonisan bahkan konflik di tengah-tengah masyarakat.  Kata Kunci: Dampak; Pembuatan;Undang-Undang; Partisipasi; Masyarakat
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Perlindungan HAM di Indonesia Tahyudin, Deni; Pramuda, Rihat Satria; Rustinah, Sela Dewi
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1421

Abstract

ABSTRAKSistem ketatanegaraan dalam sebuah negara harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan keberhasilan demokrasi yang mendukung. Dalam melakukan itu dalam sebuah negara penting adanya kekuasaan yang dapat melakukan semuanya dengan kewenangan yang dimiliki. Guna memberi perlindungan HAM, Indonesia melalui UUD 1945 memberikan sebuah kekuasaan atau kewenangan yang riil kepada Mahkama Konstitusi sebagai kewenangan uji materil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan perjalanan Mahkamah Konstitusi dalam HAM. Melalui Penelitian hukum normatif dalpat disimpulkan bahwa Keberadaan pasal-pasal tentang HAM dalam UUD 1945 membuktikan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berkomitmen mengakui dan menghormati HAM. Untuk memastikan terjamin dan terlindunginya hak asasi manusia, UUD 1945 memberikan kewenangan uji materil kepada MK. Dengan kewenangan dimaksud, potensi atau pelanggaran HAM melalui kebijakan yang dikeluarkan negara dapat diawasi dan diselesaikan dan HAM dapat dilindungi.Kata Kunci: HAM, Mahkamah Konstitusi.
KENDALA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI MINYAK BUMI TANPA KONTRAK KERJA SAMA DI KABUPATEN BATANG HARI Setiawan, M Nanda; Afita, Chindy Oeliga Yensi
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1479

Abstract

AbstrakMinyak bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan sumber daya alam adalah hak negara untuk mengelola dan menguasainya yang akan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat banyak. Salah satu permasalahan yang timbul dari pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia yaitu mengenai eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama, yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Batang Hari tepatnya di Desa Pompa Air dan Desa Bungku dengan cara melakukan pengeboran sumur kemudian mengambil minyak yang terkandung dalam sumur tersebut atau dapat disebut dengan Illegal Drilling, terdapat kurang lebih 2000 titik sumur minyak bumi tanpa kontrak kerja sama. Hal ini jelas merupakan suatu tindak pidana menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah. Jenis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, Penelitian yang penulis lakukan bersifat Deskriptif Analitis, pengumpulan data penelitian dengan cara wawancara dan studi dokumen, Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan Kendala yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap eksploitasi minyak bumi tanpa kontrak kerja sama di Kabupaten Batang Hari oleh penyidik Kepolisian Resor Batang Hari yaitu keterbatasan sumber daya penyidik, lokasi sumur-sumur minyak bumi ilegal yang sulit dijangkau, pelaku melarikan diri, tidak ada koordinasi penyidik PPNS, keterlibatan oknum, masyarakat itu sendiri.Kata Kunci: Kendala; Penegakan Hukum; Tindak Pidana; Eksploitasi, Minyak Bumi; Tanpa Kontrak Kerja Sama.
Efektivitas Restorative Justice Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Sarana Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masyarakat Banjar Lesmana, Muhammad Andy; ., Muzdalifah; Naufal, Yamani
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1246

Abstract

ABSTRACT This research explains how restorative justice based on local wisdom in the Banjar society and how criminal cases can be resolved effectively through restorative justice based on local wisdom. This research is a normative legal research that uses a conceptual approach to explain the data used in the content analysis method. The results show that restorative justice based on local wisdom or what is called the practice of beendam is an effective mechanism in resolving criminal cases in the Banjar region. However, the problem is that there are still many people who have not applied the badamai custom as a solution beyond the initial stage of criminal cases in the Banjar community. This research also shows that the local wisdom-based restorative justice method in Banjar society brings together perpetrators and victims and allows dialogue to achieve a win-win solution, therefore this local wisdom-based restorative justice demonstrates by upholding family values. ABSTRAKPenelitian ini menerangkan bagaimana restorative justice berbasis kearifan lokal pada masyarakat Banjar dan bagaimana kasus pidana dapat diselesaikan secara efektif melalui restorative justice berbasis kearifan lokal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan conceptual approach untuk menjelaskan data yang digunakan dalam metode content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice berbasis kearifan lokal atau yang disebut praktik beendam merupakan mekanisme yang efektif dalam menyelesaikan perkara pidana di wilayah Banjar. Namun permasalahannya masih banyak masyarakat yang belum menerapkan adat badamai sebagai solusi di luar tahap awal kasus pidana pada masyarakat banjar. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa metode restorative justice berbasis kearifan lokal pada masyarakat Banjar mempertemukan pelaku dan korban serta memungkinkan adanya dialog untuk mencapai win-win solution, oleh karena itu restorative justice berbasis kearifan lokal ini menunjukkan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan.
ANALISIS HUKUM JUAL BELI NOMOR HANDPHONE KEPADA PELANGGAN OLEH PIHAK PROVIDER TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI Sayoga, I Putu Andika Heri; Laksmi, Cokorde Istri Dian; Aryana, I Wayan Putu Sucana
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1360

Abstract

Abstrak Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Pasal 42 ayat (1) dinyatakan bahwa “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya”. Namun, pasal tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai siapa sajakah Penyelenggara tersebut, di mana dalam permasalahan ini, tidak dijelaskan apakah Provider termasuk ke dalam penyelenggara tersebut sehingga terjadi kekaburan norma di dalam pasal tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimanakah pengaturan hukum tentang penjualan nomor handphone kepada pelanggan oleh pihak provider tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Bagaimana kepastian hukum terhadap penjualan nomor handphone kepada pelanggan oleh pihak provider tanpa izinPenelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan pendekatan undang-undang, historis dan analisis konsep dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan yang nantinya dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatifKesimpulan Penelitian ini bahwa Pengaturan Hukum Tentang Penjualan Nomor Handphone Kepada Pelanggan Oleh Pihak Provider Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi diatur dalam dalam pasal 42 Ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang menyatakan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib untuk merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan. Namun dalam hal ini terjadi kekaburan norma pada pasal tersebut yaitu tidak dijelaskan secara jelas mengenai kedudukan provider itu sendiri apakah sebagai penyedia jasa atau sebagai pelayanan jasa sehingga hal ini menimbulkan kekaburan mengenai Tanggung Jawab provider itu sendiri. Kepastian hukum terhadap penjualan nomor handphone kepada pelanggan oleh pihak provider tanpa izin Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa dalam pasal 42 Ayat 1 Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak memberian kepastian hukum dikarenakan mengalami kekaburan norma sehingga tidak ada aturan secara khusus mengatur tentang penjualan nomor handphone kepada pelanggan oleh pihak provider tanpa izin yang dimana hal tersebut tidak jarang meyebabkan kerugian pada pengguna nomor handphone. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Provider, Nomor Handphone
ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI TROTOAR MENURUT PASAL 284 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN J ALAN DENGAN PASAL 5 AYAT (4) PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR PM 45 TAHUN 2020 TENTANG KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK LISTRIK Framiyanti, Luh Putu Dewi; Dewa, Putu Eka Trisna; Tungga, Benyamin
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1450

Abstract

ABSTRAK Permasalahan lalu lintas di berbagai kota di Indonesia cukup kompleks, setiap warga negara pengguna jalan yang tidak mematuhi aturan hukum, dapat mengakibatkan dampak negatif terutama yang terkait dengan terjadinya pelanggaran-pelanggaran di jalan dapat meresahkan masyarakat pengguna jalan yang lain. Kehadiran sepeda listrik membawa suatu pendekatan mobilitas baru yang turut mewarnai bidang pengangkutan secara global.Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kebijakan Hukum, Teori Kewenangan, Teori Harmonisasi Hukum, dan Teori Keadilan. Adapun hasil dari kesimpulan penelitian ini adalah Pengaturan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di trotoar menurut pasal 284 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan pasal 5 ayat (4) peraturan menteri perhubungan republik Indonesia nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak listrik, penggunaan trotoar secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU LLAJ. Trotoar termasuk salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Harmonisasi ini diberikan untuk melakukan optimalisasi pelayanan dalam bidang lalu lintas jalan untuk menjadi lebih baik.Kata kunci : Lalu Lintas, Trotoar, Sepeda Listrik.

Page 16 of 22 | Total Record : 216

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024 Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024 Vol 4, No 1 (2023): Februari-Juli Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Mei Vol 2, No 1 (2021): Februari-Juli 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue