cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Mas No.A-9. Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20127.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : -     EISSN : 28099265     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum merupakan sebuah portal jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian yang berkualitas tinggi dalam rumpun ilmu hukum. Semua publikasi dijurnal ini bersifat terbuka untuk umum yang memungkinkan artikel jurnal tersedia secara online. Jurnal Konsep Ilmu Hukum menerbitkan penelitian akademik interdisipliner yang menguji atau mengembangkan teori ilmiah hukum atau sosial tertentu tentang hukum dan lembaga hukum, termasuk pengajuan singkat yang mengkritik atau memperluas artikel yang diterbitkan dalam edisi sebelumnya. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum menekankan pendekatan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lainnya, tetapi juga menerbitkan karya sejarawan, filsafat, dan orang lain yang tertarik pada perkembangan ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 175 Documents
 14   15   16   17   18 
Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perspektif HAM Natasatun Nadayah; Ismail Marzuki
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.1059

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 412 KUHP mengatur kohabitasi sebagai delik aduan absolut yang hanya dapat diproses berdasarkan pengaduan keluarga inti. Pengaturan tersebut bertujuan melindungi nilai kesusilaan, institusi perkawinan, dan ketertiban sosial, namun masih menyisakan ambiguitas pada unsur "hidup bersama sebagai suami istri" yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dari perspektif HAM, kriminalisasi kohabitasi pada prinsipnya dapat dibenarkan sepanjang pembatasannya didasarkan pada undang-undang dan ditujukan untuk melindungi moralitas, nilai agama, serta ketertiban umum. Meskipun demikian, kesesuaiannya dengan prinsip proporsionalitas belum dapat dinilai secara mutlak karena efektivitas dan penerapan Pasal 412 sangat bergantung pada implementasi serta penegakan hukumnya agar tidak menimbulkan pelanggaran hak privasi maupun overkriminalisasi.
Penegakan Hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencurian Identitas Kartu Kredit Muhammad Wildan; Maman Budiman
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.940

Abstract

Artikel ini menganalisis tindak pidana peretasan kartu kredit sebagai salah satu bentuk kejahatan siber yang marak terjadi, dengan menyoroti modus pencurian identitas data kartu kredit, efektivitas penegakan hukum oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta strategi penanggulangannya. Melalui pendekatan yuridis normatif dan deskriptif-analitis, kajian ini menemukan bahwa pencurian identitas data kartu kredit umumnya dilakukan melalui carding dan phishing, termasuk penggunaan situs web palsu, praktik skimming, serta perolehan data secara melawan hukum melalui media elektronik yang merugikan pemilik kartu. Polri memiliki kewenangan dalam penyidikan, penangkapan, dan pemidanaan pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Namun, efektivitas penegakan hukum masih bergantung pada kelancaran proses tersebut. Oleh karena itu, penguatan regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), peningkatan kolaborasi antara aparat penegak hukum, perbankan, dan perusahaan teknologi, serta kerja sama lintas sektor dan internasional diperlukan untuk meningkatkan pencegahan, deteksi, dan penindakan tindak pidana ini.
Laju Kehilangan Keanekaragaman Hayati Epifit Endemik Akibat Konversi Hutan Menjadi Lahan Sawit dan Area Pertambangan di Kalimantan dan Sumatra: Perspektif Perlindungan Hukum Plasma Nutfah Indonesia Ika Aniyati; Achmad Muhajir
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.965

Abstract

Indonesia merupakan negara megabiodiversitas dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk tanaman epifit endemik seperti anggrek (Orchidaceae), Hoya (Apocynaceae), dan Dischidia (Apocynaceae) yang dominan ditemukan di hutan Kalimantan dan Sumatra. Ekspansi masif perkebunan kelapa sawit dan pertambangan mempercepat deforestasi yang mengancam plasma nutfah epifit endemik tersebut. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan: pertama, bagaimana konstruksi hukum perlindungan plasma nutfah epifit endemik dalam regulasi nasional dan internasional; kedua, mengapa implementasi perlindungan hukum tersebut belum mampu mencegah kepunahan spesies epifit akibat alih fungsi lahan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis data sekunder. Hasil kajian menunjukkan kesenjangan normatif yang signifikan antara perangkat hukum yang ada dan realitas di lapangan. Lemahnya koordinasi antarlembaga, ketiadaan mekanisme pemantauan komprehensif, dan konflik kepentingan antara industri ekstraktif dan konservasi menjadi faktor utama inefektivitas perlindungan hukum plasma nutfah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi melalui instrumen hukum khusus perlindungan epifit endemik disertai mekanisme penegakan yang lebih tegas.
Penggunaan Jasa Endorser pada Penjualan Produk Kecantikan di Kota Parepare dalam Perspektif Penerapan Hukum Hamriana Hamriana; Asram A.T Jadda; Hartono Hamzah
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.967

Abstract

Artikel ini menganalisis bagaimana hukum diterapkan pada praktik penggunaan jasa endorser untuk produk kecantikan di Kota Parepare serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif-empiris, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka sebelum dilakukan analisis kualitatif. Temuan studi ini menunjukkan bahwa penerapan undang-undang dalam praktik endorsement produk kecantikan di Kota Parepare belum berjalan optimal karena tidak didukung regulasi teknis di tingkat daerah, keterbatasan kewenangan aparat, kesenjangan sosialisasi hukum, rendahnya kesadaran hukum endorser, serta minimnya literasi hukum konsumen dan pelaporan. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi teknis daerah yang mengatur pengawasan endorsement, perluasan kewenangan aparat, serta sosialisasi hukum yang menjangkau seluruh pihak dalam rantai promosi digital.
Dari Open Dumping Menuju Ekonomi Sirkular: Reformasi Hukum dan Kesenjangan Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Padat di Kabupaten Badung, Bali Ika Aniyati; Achmad Muhajir
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.981

Abstract

Pengelolaan sampah padat di Kabupaten Badung, Bali, menghadapi tantangan struktural yang kompleks akibat ketergantungan pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung yang beroperasi secara open dumping dan telah melampaui kapasitas tampungnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kapasitas kerangka hukum dalam mendorong transformasi sistem pengelolaan sampah dari paradigma open dumping menuju ekonomi sirkular, serta mengidentifikasi kesenjangan kebijakan yang menghambat implementasi prinsip ekonomi sirkular di Kabupaten Badung. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya disonansi normatif antara mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dengan regulasi daerah yang belum mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular, extended producer responsibility, dan mekanisme insentif berbasis pasar. Data empiris 2019-2024 membuktikan kemerosotan tingkat 3R dari 15,4 persen menjadi 3,9 persen, sementara ketergantungan pada TPA terus meningkat. Penelitian ini mengusulkan model reformasi hukum integratif Badung Circular Waste Governance Model (BCWGM) yang tersusun dalam lima lapis arsitektur hukum.
Peluang Trading Card Games Pokémon Sebagai Objek Jaminan Gadai Ditinjau dari Prespektif Peraturan Perundang-Undangan dan Hak Cipta di Indonesia Elang Gabro Bintang Fajariandy Corua; Klemens De Deus Vhisnu Panditya; Nabila Adellia
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.982

Abstract

Perkembangan ekonomi kreatif telah melahirkan aset baru berupa Trading Card Game (TCG) Pokémon yang tidak hanya berfungsi sebagai media permainan, tetapi juga memiliki nilai ekonomi sebagai barang koleksi dan instrumen investasi. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukannya sebagai objek jaminan gadai serta kaitannya dengan rezim hak cipta. Penelitian ini bertujuan menganalisis apakah TCG Pokémon memenuhi kualifikasi sebagai objek jaminan gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan mengkaji implikasinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TCG Pokémon memenuhi syarat sebagai benda bergerak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dijadikan objek gadai. Namun, kepemilikan kartu tidak mencakup hak ekonomi atas ciptaan yang melekat, sedangkan ketidakstabilan nilai, ketergantungan pada kekayaan intelektual, dan kendala eksekusi menyebabkan penggunaannya sebagai objek jaminan gadai belum ideal dalam praktik hukum Indonesia.
The Discourse on Forced Marriage as a Form of Child Exploitation from a Criminal Law Perspective Aida Dewi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.1055

Abstract

Forced marriage involving children is a form of structural violence that deprives children of their dignity, autonomy, and fundamental rights, exposing them to sexual exploitation, domestic violence, and economic dependence. Such practices violate the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which guarantees children protection from all forms of violence and discrimination. This study employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and comparative approaches to examine the legal and social factors sustaining child forced marriage, including patriarchal norms, structural poverty, misuse of marriage dispensation, and informal family-based dispute resolution. Philosophical and victimological perspectives confirm that children lack the legal and psychological capacity to provide free and informed consent, rendering child marriage inherently coercive. Comparative analysis of countries implementing preventive measures, such as Forced Marriage Protection Orders, reveals Indonesia’s limited protective framework. Therefore, stronger child-rights-based law enforcement, legal reform, public education, and comprehensive victim recovery mechanisms are essential to effectively prevent and eradicate child forced marriage.
Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce di Era Ekonomi Digital M. Miftahul Ikhsan; Nova Elsa; Fathan Elan Yuukhaa, M.; Kristina Andini; Meni Apriyani
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.1063

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Data Pribadi UU Nomor 27 Tahun 2022, dalam konteks pesatnya kemajuan teknologi dan perdagangan elektronik (e-commerce). Era digital yang semakin kompleks menimbulkan tantangan serius terkait keamanan dan privasi data pribadi masyarakat. Artikel ini menguraikan latar belakang, kerangka hukum, serta evaluasi efektivitas UU Perlindugan Data Pribadi guna melindungi dari pelanggaran maupun penyalahgunaan data pribadi. Meskipun undang-undang telah menetapkan kebijakan seperti kewajiban penunjukan Data Protection Officer, persetujuan eksplisit pengguna, serta sanksi administratif dan pidana. Di wilayah Uni Eropa terdapat regulasi General Data Protection Regulation (GDPR) yang menunjukan bahwa penerapan tersebut dapat menurunkan angka pelanggaran secara signifikan. Oleh karena itu, artikel ini menekankan perlunya pembaruan regulasi yang bertaraf Internasional guna menjamin pengamanan data yang lebih efektif dan menjawab tantangan perkembangan teknologi digital.
Peran Hukum Negara dalam Mengakomodasi Hukum Adat dan Hukum Agama dalam Praktik Kehidupan Masyarakat yang Beragam Eveline Yulia Darmadi; Nimas Kencana Rukmi; Putri Rawati Nadapdap; Imam Ropii
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.949

Abstract

Keberadaan hukum negara, hukum adat, dan hukum agama mencerminkan pluralisme hukum dalam masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran hukum negara dalam mengakomodasi kedua sistem hukum tersebut serta implikasinya terhadap kepastian dan keadilan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif melalui penalaran dan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah memberikan pengakuan terhadap hukum adat dan hukum agama melalui ketentuan konstitusional, peraturan perundang-undangan, dan praktik peradilan. Namun, pengakuan tersebut masih bersifat terbatas dan menghadapi konflik norma, ketidaksinkronan regulasi, serta kendala implementasi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas institusi hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang partisipatif agar pluralisme hukum dapat mendukung kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia.
Kekuatan Akta Otentik dan Akta Dibawah Tangan dalam Proses Pembuktian Peradilan Perdata Mohammad Nurul Huda; Bagus Imam Faisal
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.986

Abstract

Pembuktian merupakan tahapan penting dalam proses peradilan perdata karena menjadi dasar bagi hakim untuk menilai kebenaran dalil para pihak. Salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting adalah bukti tertulis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian kedua jenis akta tersebut dalam proses pembuktian peradilan perdata. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, mencakup kekuatan pembuktian lahir, formil, dan materiil, sehingga dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan alat bukti lain selama tidak dibuktikan sebaliknya. Akta di bawah tangan juga memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila isi dan tanda tangannya diakui oleh para pihak. Namun, apabila disangkal, pihak yang mengajukannya wajib membuktikan keabsahannya. Dengan demikian, akta otentik memiliki tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi dibandingkan akta di bawah tangan karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.

Page 16 of 18 | Total Record : 175

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2026): Juli Vol 6 No 1 (2026): Maret Vol 5 No 3 (2025): Desember Vol 5 No 2 (2025): Juli Vol 5 No 1 (2025): Maret Vol 4 No 3 (2024): Desember Vol 4 No 2 (2024): September Vol 4 No 1 (2024): Maret Vol 3 No 4 (2023): Desember Vol 3 No 3 (2023): September Vol 3 No 2 (2023): Juni Vol 3 No 1 (2023): Maret Vol 2 No 4 (2022): Desember Vol 2 No 3 (2022): September Vol 2 No 2 (2022): Juni Vol 2 No 1 (2022): Maret Vol 1 No 1 (2021): Desember More Issue