cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Locus Media Publishing
Contact Email
locusmediapublishing@gmail.com
Phone
+6281360611911
Journal Mail Official
support@jurnal.locusmedia.id
Editorial Address
Jalan Sunggal, Komplek Sunggal Mas No.A-9. Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20127.
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Published by PT. LOCUS MEDIA PUBLISHING
ISSN : -     EISSN : 28099265     DOI : -
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum merupakan sebuah portal jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian yang berkualitas tinggi dalam rumpun ilmu hukum. Semua publikasi dijurnal ini bersifat terbuka untuk umum yang memungkinkan artikel jurnal tersedia secara online. Jurnal Konsep Ilmu Hukum menerbitkan penelitian akademik interdisipliner yang menguji atau mengembangkan teori ilmiah hukum atau sosial tertentu tentang hukum dan lembaga hukum, termasuk pengajuan singkat yang mengkritik atau memperluas artikel yang diterbitkan dalam edisi sebelumnya. Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum menekankan pendekatan ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lainnya, tetapi juga menerbitkan karya sejarawan, filsafat, dan orang lain yang tertarik pada perkembangan ilmu hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 175 Documents
 14   15   16   17   18 
UNCLOS 1982 dan Pertanggungjawaban Negara dalam Mitigasi Kerusakan Ekosistem Laut: Studi Kasus Pariwisata Maritim di Labuan Bajo Diandra Athaya Khairunnisa
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.997

Abstract

Kerusakan terumbu karang semakin masif terjadi di Indonesia, seperti di Labuan Bajo. Hal tersebut disebabkan oleh kegiatan pariwisata maritim, termasuk aktivitas kapal kecil maupun besar dan tidak terbatas pada armada kapal local maupun nasional saja, melainkan juga internasional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tanggung jawab negara pantai, yaitu Indonesia, dengan negara bendera dalam hal pertanggungjawaban negara dalam hukum iternasional atas kerusakan ekosistem laut dan terumbu karang. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi kepustakaan.
Tinjauan Etika dan Hukum Informed Consent dalam Praktik Kedokteran Gigi Eveline Yulia Darmadi; Nimas Kencana Rukmi; Putri Rawati Nadapdap; Any Rahmawati
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.933

Abstract

Pelaksanaan informed consent merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak pasien serta perlindungan hukum bagi tenaga medis. Dalam praktik kedokteran gigi, berbagai tindakan medis memiliki risiko tertentu sehingga memerlukan persetujuan pasien sebelum tindakan dilakukan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan terkait pemahaman pasien, kelengkapan dokumentasi persetujuan, serta penerapan ketentuan hukum yang mengatur informed consent. Penelitian ini menganalisis aspek etika dan hukum informed consent dalam praktik kedokteran gigi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informed consent memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak pasien serta memberikan kepastian hukum bagi tenaga medis.
Menelusuri Akar Lemahnya Penanganan Sampah Laut Kiriman di Desa Pengudang Siti Arieta; Ilhamda Fattah Kaloko; Taruna Prakarsa; Winda Gustika; Grace Natasya
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.935

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena sampah laut lintas batas yang terbawa hingga ke Desa Pengudang, Bintan, sehingga mengganggu ekosistem, aktivitas nelayan, dan sektor pariwisata. Dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris dan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan dalam regulasi lintas batas, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta keterbatasan fasilitas di tingkat lokal. Di sisi lain, masyarakat memiliki kesadaran ekologis yang tumbuh secara mandiri melalui praktik gotong royong dan kearifan lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah laut memerlukan regulasi yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, serta pendekatan berbasis budaya lokal untuk mewujudkan keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan di wilayah pesisir perbatasan.
Implementasi Cyber Notary Dalam RUPS Elektronik Pada Perseroan Terbuka: Perlindungan Hukum Bagi Notaris Anis Khafifah Mz; Fendy Setyawan; Firman Floranta Adonara
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.961

Abstract

Transformasi digital telah mengubah cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perseroan Terbuka. Kemunculan konsep cyber notary membawa konsekuensi hukum yang fundamental bagi profesi notaris, khususnya dalam hal autentikasi dokumen elektronik dan tanggung jawab hukumnya. Penelitian ini mengkaji implementasi cyber notary dalam RUPS Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum cyber notary di Indonesia masih menghadapi kekosongan norma terkait standar teknis, tanggung jawab digital notaris, dan keabsahan akta elektronik. Perlindungan hukum bagi notaris dalam RUPS Elektronik harus dibangun melalui pembaruan legislasi, standardisasi infrastruktur teknologi, serta pembentukan protokol keamanan digital yang komprehensif.
Perceraian, Tekanan Ekonomi, dan Ketidakcukupan Hukum: Studi Sosio-Legal atas Keretakan Perkawinan di Provinsi Jawa Timur Achmad Muhajir; Ika Aniyati
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.964

Abstract

Provinsi Jawa Timur secara konsisten mencatat volume perceraian tertinggi di Indonesia sepanjang periode 2019–2024, dengan proporsi perkara yang berkorelasi dengan tekanan ekonomi mencapai 67,2% pada tahun 2023. Penelitian ini mengkaji dua persoalan pokok: pertama, mekanisme kausal tekanan ekonomi sebagai determinan struktural perceraian dari perspektif sosio-legal; dan kedua, tingkat kecukupan kerangka normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam merespons problematika tersebut. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis data statistik perceraian periode 2020–2024, penelitian ini menemukan bahwa tekanan ekonomi beroperasi pada tiga level secara simultan—makro, meso, dan mikro—membentuk mekanisme kausal yang tidak ditangkap secara memadai oleh kerangka normatif yang ada. Terdapat empat celah normatif kritis: absennya pengaturan tekanan ekonomi sebagai alasan perceraian yang mandiri; ketiadaan mekanisme pencegahan yang berorientasi ekonomi; kelemahan kompetensi mediasi; dan tidak adanya kewajiban negara menyediakan infrastruktur perlindungan ekonomi keluarga. Reformasi regulasi yang mengintegrasikan dimensi perlindungan ekonomi keluarga ke dalam sistem hukum perkawinan menjadi rekomendasi utama penelitian ini.
Kekuatan Mengikat Soft Law dalam Perjanjian Internasional: Studi pada Paris Agreement Yeremia Zebua; Pebri Prastyo; Muhammad Rafli Herryanto
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.973

Abstract

Perubahan iklim merupakan tantangan global yang mendesak, dengan dampak yang luas terhadap ekosistem, kesehatan, dan stabilitas sosial-politik. Paris Agreement hadir sebagai perjanjian internasional yang menggabungkan elemen hard law dan soft law, menciptakan keseimbangan antara kewajiban prosedural yang mengikat dan komitmen substantif yang fleksibel. Meskipun kewajiban seperti pelaporan NDC dan partisipasi dalam global stocktake bersifat mengikat, penurunan emisi diserahkan pada kebijakan masing-masing negara tanpa sanksi formal. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana soft law dalam Paris Agreement dapat berfungsi efektif meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan multidisipliner, penelitian ini mengeksplorasi interaksi antara soft law dan hard law dalam tata kelola perubahan iklim global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak ada sanksi formal, mekanisme transparansi, tekanan reputasi, dan sistem ratcheting-up mampu mendorong negara-negara untuk meningkatkan ambisi iklim mereka. Paris Agreement terbukti efektif dalam membentuk norma internasional baru yang mendorong partisipasi global yang lebih inklusif dan adaptif. Penelitian ini menyoroti bagaimana model hybrid governance dalam perjanjian ini menawarkan solusi bagi tantangan global yang membutuhkan fleksibilitas dan kolaborasi internasional.
Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Pembuatan Akta Notaris di Indonesia Muhammad Baihaqi Hakim; Muhammad Rizky Widya Kusumoaji; Nico Takbir Sanjaya
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.979

Abstract

Penelitian ini menganalisis penggunaan Artificial Intelligence dalam pembuatan akta oleh notaris di Indonesia dari perspektif yuridis dan etik. Fokus penelitian meliputi kerangka hukum, kode etik, serta keabsahan akta yang dibuat dengan bantuan AI tanpa mengurangi otoritas notaris sebagai pejabat umum. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan AI dalam pembuatan akta belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). AI hanya dapat ditempatkan sebagai alat bantu administratif dalam tahap penyusunan draf, sedangkan kewenangan substantif dan tanggung jawab akhir tetap berada pada notaris. Secara etik, notaris bertanggung jawab secara pribadi atas akta yang dibuat serta wajib menjaga profesionalitas, martabat jabatan, keamanan, dan kerahasiaan kepentingan para pihak. Akta yang dibantu AI tetap sah sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materiil, termasuk kehadiran para pihak di hadapan notaris dan pembacaan akta secara langsung.
Tafsir Konstitusional Penghitungan Masa Jabatan Kepala Daerah Sebagai Syarat Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Dadan Ramdani
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.1040

Abstract

Syarat belum menjabat selama dua periode merupakan syarat pencalonan kepala daerah yang menjadi perwujudan dari prinsip konstitusionalisme. Tidak terpenuhinya syarat tersebut menjadi penyebab terjadinya pemungutan suara ulang seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan secara konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kepala daerah menduduki jabatannya selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Makna “belum pernah 2 (dua) kali menjabat” sebagai salah satu syarat pencalonan memiliki tafsir konstitusional yakni masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan dihitung telah menjabat selama satu kali masa jabatan, masa jabatan yang telah dijalani dihitung sama dan tidak dibedakan baik untuk menjabat secara definitif ataupun menjabat sementara serta masa jabatan yang telah dijalani adalah bukan berdasarkan atas waktu pelantikan.
Korupsi Hijau (Green Corruption) dan Pencucian Uang dalam Kejahatan Sumber Daya Alam: Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia Ahmad Yogi Setiawan; Oki Sadewo Setyo; Siti Hawa Ainul; Muhammad Nurcholis Alhadi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.1042

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berbasis korupsi hijau dan kejahatan sumber daya alam sebagai predicate crime yang menghasilkan proceeds of crime bernilai besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan closed-list Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 belum mencakup seluruh spektrum kejahatan SDA, sehingga menciptakan celah hukum yang menghambat penjeratan pelaku. Penilaian kerugian ekologis sebagai komponen kerugian negara belum terstandarisasi dalam hukum acara pidana, sehingga menimbulkan inkonsistensi pembuktian dan deflasi nilai objek TPPU yang dapat dirampas melalui pendekatan follow the money. Kapasitas PPNS sektoral masih menghadapi tantangan teknis, koordinatif, teknologi, dan regulatif yang substansial pasca-Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021. Putusan PN Banyuwangi Nomor 11/Pid.Sus/2024/PN Byw dalam kasus Supono menjadi preseden pertama TPPU berbasis kejahatan kehutanan yang berhasil dibuktikan oleh PPNS KLHK, sekaligus menjadi bukti empiris dan cermin keterbatasan sistem yang masih perlu dibenahi secara menyeluruh.
Syarat Persetujuan Istri dalam Izin Poligami: (Studi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1167 Tahun 2023) Filemon Gunawan Dirjanto; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 2 (2026): Juli
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i2.1046

Abstract

Syarat persetujuan istri izin poligami rentan dimanipulasi melalui paksaan atau praktik nikah siri. Peradilan agama seharusnya tidak terjebak pada formalitas dokumen tertulis, melainkan aktif memverifikasi kehendak bebas istri di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai syarat persetujuan istri dalam permohonan izin poligami, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menolak izin tersebut pada Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2023/PA.Smn. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan persetujuan istri merupakan syarat kumulatif mutlak sebagai instrumen pelindungan preventif. Secara prosedural, keabsahan persetujuan tidak cukup sekadar dokumen tertulis, melainkan wajib diverifikasi secara lisan di muka sidang guna memastikan adanya kehendak bebas tanpa paksaan. Dalam studi kasus Putusan Nomor 1167/Pdt.G/2023/PA.Smn dengan menolak permohonan poligami karena ketiadaan persetujuan lisan istri pertama. Majelis hakim menolak menjadikan pengadilan sebagai alat ratifikasi untuk melegalkan nikah siri masa lalu, sehingga kemaslahatan istri pertama lebih diprioritaskan dibandingkan sekadar syarat kesanggupan finansial suami.

Page 17 of 18 | Total Record : 175

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 2 (2026): Juli Vol 6 No 1 (2026): Maret Vol 5 No 3 (2025): Desember Vol 5 No 2 (2025): Juli Vol 5 No 1 (2025): Maret Vol 4 No 3 (2024): Desember Vol 4 No 2 (2024): September Vol 4 No 1 (2024): Maret Vol 3 No 4 (2023): Desember Vol 3 No 3 (2023): September Vol 3 No 2 (2023): Juni Vol 3 No 1 (2023): Maret Vol 2 No 4 (2022): Desember Vol 2 No 3 (2022): September Vol 2 No 2 (2022): Juni Vol 2 No 1 (2022): Maret Vol 1 No 1 (2021): Desember More Issue