Articles
1,067 Documents
<![CDATA[Sinkronisasi Aturan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rangka Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Zuraidah]]>;
<![CDATA[Kurniawati, Rani Dewi]]>;
<![CDATA[Nuraeni, Yeni]]>
<![CDATA[ Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH ]]>
Publisher : <![CDATA[UM Purwokerto Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/pssh.v23i.1558
<![CDATA[Isu mengenai kekerasan seksual terus berkembang seiring dengan meningkatnya kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Hal ini dipicu oleh maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, UU TPKS disahkan sebagai solusi atas tingginya angka kekerasan seksual di tanah air. UU TPKS tidak hanya memfokuskan diri pada perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga mencakup kelompok rentan lainnya. Di sisi lain, reformasi dalam Hukum Pidana Indonesia mengarah pada pengesahan KUHP baru yang memuat prinsip-prinsip penting, seperti rekodifikasi terbuka, prinsip keseimbangan, dan prinsip-prinsip relevan lainnya dalam penyusunan KUHP Indonesia. KUHP baru juga telah mengadopsi nilai-nilai yang tercantum dalam konvensi internasional, yang menjadi dasar utama dalam perumusan UU TPKS. Keadaan ini tentu menimbulkan perdebatan mengenai apakah ketentuan hukum pidana dalam UU TPKS (yang baru saja disahkan) perlu dimasukkan dalam KUHP atau tetap berada di luar sebagai ketentuan pidana khusus. Artikel ini akan membahas kedudukan UU TPKS dalam kaitannya dengan KUHP. Permasalahan ini akan dianalisis melalui proses legislasi UU TPKS, termasuk landasan teoritis yang digunakan dalam perumusan undang-undang tersebut. Selanjutnya, penulis akan mengeksplorasi apakah UU TPKS dapat dianggap sebagai undang-undang khusus, terutama jika dibandingkan dengan isu-isu aktual yang terdapat dalam KUHP.]]>
<![CDATA[Dari Kolonial Ke Konstitusional: Dekolonialisasi Hukum Pidana Indonesia dengan KUHP Nasional ]]>
<![CDATA[Antony]]>;
<![CDATA[Situmeang, Ampuan]]>
<![CDATA[ Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH ]]>
Publisher : <![CDATA[UM Purwokerto Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/pssh.v23i.1559
<![CDATA[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia hingga saat ini yang merupakan warisan dari kolonial Belanda yakni Wetboek van Strafrecht voor Nederlansch Indie (Wvs NI), yang dinilai tidak lagi relevan dengan perkembangan masyarakat modern dan nilai-nilai keindonesiaan. Pemberlakuan KUHP lama masih menimbulkan ketidakpastian hukum, adanya dualism hukum hingga ketidaksesuaian prinsip keadilan (retributive) yang diharapkan. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana melalui KUHP Nasional menjadi langkah penting untuk menghilangkan karakter colonial, mengintegrasikan nilai yang hidup didalam masyarakat serta menjawab seluruh kebutuhan masyarakat di era modern saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dekolonialisasi dalam KUHP Nasional melalui rekodifikasi dapat memperkuat sistem hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang dianalisis adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui teknik studi kepustakaan yang kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional merefleksikan dekolonialisasi melalui penghapusan karakteristik colonial, penguatan nilai-nilai Pancasila, mengintegrasikan hukum yang hidup didalam masyarakat hingga mengutamakan prinsip keadilan restorative sehingga memperkuat sistem hukum pidana.]]>
<![CDATA[Paradigma Unsur Delik Aduan terhadap Perzinaan dalam Kajian Pembaruan Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Sutran, Moh. Raihan Rizaldi]]>;
<![CDATA[Anggraeny, Kurnia Dewi]]>
<![CDATA[ Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH ]]>
Publisher : <![CDATA[UM Purwokerto Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/pssh.v23i.1561
<![CDATA[Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan dasar hukum yang telah dipakai oleh bangsa Indonesia sejak lama. Aparatur negara dan para ahli hukum sedang berusaha untuk memperbarui KUHP karena KUHP merupakan produk hukum Belanda yang sampai saat ini harus diperbarui. Para ahli hukum berpendapat bahwa Indonesia harus mempunyai produk hukumnya sendiri karena KUHP buatan Belanda dianggap belum sesuai dengan norma dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Pembaruan hukum pidana yang dilakukan oleh aparatur negara saat ini telah disahkan, tetapi masih banyak masyarakat yang merasa resah dengan beberapa Pasal di dalam KUHP Nasional. Salah satunya adalah tentang tindak pidana perzinaan. Pasal 411 KUHP Nasional tentang tindak pidana perzinaan telah diubah ketentuan pidananya. Pasal 411 KUHP Nasional mendapat perluasan makna dan delik aduan di dalamnya masih dianggap kurang layak dan mendapatkan perdebatan panjang oleh para ahli hukum dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dari delik aduan dalam tindak pidana perzinaan di KUHP Nasional serta mengetahui kebijakan hukum tentang delik aduan dalam tindak pidana perzinaan di KUHP/Wetboek van Strafrecht dan KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis dan diperkuat dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis oleh penulis, terdapat perbedaan paradigma dan makna delik aduan yang diperluas dalam tindak pidana perzinaan di dalam Wetboek van Strafrecht maupun KUHP Nasional.]]>
<![CDATA[Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Berbasis Digital: Tantangan dan Strategi di Indonesia ]]>
<![CDATA[Prasetyo, Mujiono Hafidh]]>;
<![CDATA[Nugraha, Adhy]]>
<![CDATA[ Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH ]]>
Publisher : <![CDATA[UM Purwokerto Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/pssh.v23i.1562
<![CDATA[Penegakan hukum memegang peranan vital dalam mencapai supremasi hukum yang demokratis. Di era digitalisasi, peran teknologi informasi menjadi semakin signifikan dalam konteks penegakan hukum, terutama dalam ranah sistem politik. Pemanfaatan teknologi informasi oleh aparat penegak hukum di lembaga politik melibatkan sejumlah aspek, seperti penyebaran informasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat. Rumusan masalah yang dibahas oleh penulis yakni: Bagaimana pentingnya membangun sistem peradilan pidana yang berbasis digital di Indonesia? Bagaimana tantangan dan strategi dalam membangun sistem peradilan berbasis digital di Indonesia? Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pentingnya membangun sistem peradilan pidana yang berbasis digital dan untuk mengetahui tantangan dan strategi dalam membangun sistem peradilan berbasis digital di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis aturan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditelliti dan pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan pendekatan yang dilakukan dengan cara telaah suatu kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan menganalisis penerapan norma serta kaidah hukum yang dilaksanakan dalam praktek hukum. Digitalisasi dalam sistem peradilan pidana juga menghadirkan tantangan terkait keamanan data. Keamanan informasi menjadi isu penting karena data yang terkait dengan kasus hukum, seperti identitas tersangka, bukti elektronik, dan hasil sidang, sangat rawan disalahgunakan jika tidak dijaga dengan baik. Dengan demikian, digitalisasi dalam proses hukum acara pidana di Indonesia memberikan berbagai kemudahan dan efisiensi, namun juga memerlukan perhatian yang serius terhadap keamanan dan kesiapan infrastruktur teknologi yang mendukungnya.]]>
<![CDATA[Upaya Penerapan Keadilan Restoratif bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan dengan Pendekatan Adat Bajanjang Naik Batanggo Turun ]]>
<![CDATA[Saputri, Susan Dwi]]>;
<![CDATA[Astuti, Laras]]>;
<![CDATA[Raharjo, Trisno]]>
<![CDATA[ Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH ]]>
Publisher : <![CDATA[UM Purwokerto Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/pssh.v23i.1563
<![CDATA[Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang memadati sistem peradilan di indonesia yang mana berfokus kepada penghukuman sehingga menyebabkan jumlah penghuni rutan maupun lapas terus terjadi, dan angka ini cenderung meningkat setiap tahunnya. Bentuk penghukuman tersebut sering kali tidak selaras dengan kebutuhan pemulihan bagi korban sehingga diperlukan suatu pendekatan baru yang tidak hanya berfokus kepada korban namun seluruh pihak-pihak yang terlibat seperti halnya pendekatan keadilan restoratif yang menekankan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak harus dilandasi oleh semangat balas dendam, tetapi dapat dicapai melalui jalan perdamaian, di mana pelaku dan korban dapat mencapai kesepakatan untuk memulihkan hubungan dan mengatasi dampak psikologis maupun sosial yang timbul akibat tindak pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitan hukum normatif dengan pendekatan konseptual serta perundang-undangan. Sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan serta juga diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Ninik Mamak Suku yaitu Ketua Kerapatan Adat Nagari Sikabau. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran dari penerapan keadilan restoratif dengan menggunakan pendekatan adat bajanjang naik batanggo turun pada pidana adat yang ada di Minangkabau, hasil dari penelitian tersebut yaitu pendekatan yang dilakukan secara hirarki dengan prinsip musyawarah mufakat.]]>
<![CDATA[Sejarah dan Arsitektur Tradisional Jawa Pendopo Dipokusmo: Identitas Budaya Kabupaten Purbalingga ]]>
<![CDATA[Kusuma, Karina Fadiya]]>;
<![CDATA[Priyadi, Sugeng]]>;
<![CDATA[Jazimah, Ipong]]>
<![CDATA[ Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 24 (2025): Proceedings of International Student Conference on Education (ISCE) 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[UM Purwokerto Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/pssh.v24i.1566
<![CDATA[Purbalingga sering dibaca sama dengan Probolinggo yang berada di Jawa Timur, sehingga kabupaten ini diganti menjadi Purbalingga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji Pendopo Dipokusumo sebagai representasi identitas budaya Masyarakat Purbalingga melalui pendekatan Sejarah dan arsitektur tradisional Jawa. Fokus utama penelitian ini yang pertama, menganalisis Sejarah perkembangan Pendopo Dipokusmo; Kedua, mengkaji bangunan arsitektur Jawa; Ketiga, menjelaskan fungsi Pendopo Dipokusumo identitas budaya lokal. Sedangkan metode yang digunakan metode Sejarah, melalui tahapan heuristic, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pendopo Dipokusumo tidak hanya merupakan bangunan fisik warisan masa lalu, tetapi juga penanda identitas budaya, politik, dan sosial masyarakat Purbalingga. Struktur bangunan Pendopo Dipokusumo memiliki 2 bagian, diantaranya Bangunan Utama dan bangunan tambahan Pendopo Dipokusumo dan masyarakat Purbalingga saling terhubung, berfungsi sebagai ruang budaya dan pusat aktifitas sosial.]]>
<![CDATA[Quizizz Application for Formative Assessment: Students' Perception ]]>
<![CDATA[Kholid, Khoeriah]]>;
<![CDATA[Wahidiyati, Irra]]>
<![CDATA[ Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 24 (2025): Proceedings of International Student Conference on Education (ISCE) 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[UM Purwokerto Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/pssh.v24i.1567
<![CDATA[This research aims to analyze students’ perceptions of the Quizizz application in formative assessment at the 10th grade of MAN 2 Banyumas. This research employed a quantitative descriptive method, utilizing a questionnaire as the primary data collection technique. The questionnaire consisted of 30 items and was distributed to 370 respondents. The data is then presented in the form of a table after calculating the percentage of each statement. Then, the average rate of each part was calculated. The results of this research showed that students’ perception of the Quizizz application for formative assessment reached 77.5%, which, if classified, falls into the good category. Thus, it can be concluded that perception agrees with the statement. The results explained that Quizizz is an engaging tool that motivates students, promotes honesty and fairness, enhances understanding of material, and encourages teachers’ creativity through its various features, including question types, live modes, and online reports. The percentages of all these parts fall into the good classification, which means perception is generally accurate, although minor errors or limitations in understanding may occur.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pengaruh Media Pembelajaran Berteknologi Terhadap Pencapaian Belajar Matematika di Masa Industri 5.0 ]]>
<![CDATA[Khisan, Hindun Asvi Khaerotul]]>;
<![CDATA[Subekti, Fitrianto Eko]]>
<![CDATA[ Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 24 (2025): Proceedings of International Student Conference on Education (ISCE) 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[UM Purwokerto Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/pssh.v24i.1568
<![CDATA[Mathematics, as a core subject, continually evolves to align with societal demands and technological advancements. Despite its essential role, challenges persist in mathematics education, particularly concerning students’ low interest and suboptimal academic achievement. Reports from UNESCO and international assessments such as PISA indicate that Indonesian students consistently perform poorly in mathematics. One contributing factor is the less effective utilization of instructional media by educators. Card-based learning tools have been identified as an effective strategy to boost students’ motivation and understanding of mathematical concepts. This study employs a Systematic Literature Review (SLR) approach to comprehensively examine the application of card media in mathematics instruction. A total of eight relevant studies were selected using specific inclusion and exclusion criteria. The findings indicate that card-based media, especially at the primary education level, significantly enhances students’ learning outcomes across various educational stages. Most of the analyzed research adopted the classroom action research model by Kemmis and McTaggart. The most frequently addressed topic was number concepts. On average, learning outcomes improved by 14.69% through the implementation of card media. These results suggest that card-based instructional media is a promising pedagogical tool that should be more widely adopted in mathematics classrooms.]]>
<![CDATA[Human Resource Management of PAI Teachers in Adjusting the Independent Curriculum in Elementary Schools: Challenges and Solutions ]]>
<![CDATA[Akmalia, Agustin Ziadatul]]>;
<![CDATA[Mushokhiyah, Shishi]]>
<![CDATA[ Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 24 (2025): Proceedings of International Student Conference on Education (ISCE) 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[UM Purwokerto Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/pssh.v24i.1569
<![CDATA[This article discusses challenges and solutions related to human resource management (HR) for Islamic Religious Education (PAI) teachers in adapting to the implementation of the Independent Curriculum at the elementary school level in Indonesia. The Independent curriculum introduces a more flexible, student-centered approach that emphasizes differentiated learning, project-based instruction, and character development. However, PAI teachers often face various obstacles in this transition process. These include inadequate training related to curriculum changes, limited access to educational technology, and difficulties in transitioning from traditional teacher-centered teaching methods to a more active, contextual, and collaborative approach as required by the new curriculum. This study aims to evaluate effective HR strategies that can support PAI teachers in adopting the Independent Curriculum successfully. The findings show that intensive and ongoing training programs, structured mentoring between experienced and novice teachers, and gradual integration of technology into classroom practice significantly improve teacher readiness and competence. Furthermore, institutional support, professional development opportunities, and adequate resource allocation are essential to ensure that the implementation of the Independent Curriculum in Islamic religious education is not only procedural, but also leads to meaningful and transformative changes in teaching and learning. This article underscores the importance of aligning HR management with pedagogical reforms to achieve long-term education improvement.]]>
<![CDATA[Urgensi Manajemen Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Karakter Siswa yang Berintegritas ]]>
<![CDATA[Cita, Ajeng Dwi]]>;
<![CDATA[Khasanah, Uswatun]]>;
<![CDATA[Nuriyah, Zinta]]>
<![CDATA[ Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 24 (2025): Proceedings of International Student Conference on Education (ISCE) 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[UM Purwokerto Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30595/pssh.v24i.1570
<![CDATA[Maraknya kasus bullying (perundungan) anak sekolah yang terjadi menjadi sebuah keprihatinan dunia pendidikan Indonesia. Manajemen pendidikan karakter yang efektif sangat diperlukan untuk menekan kasus perundungan maupun kejahatan anak usia sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya manajemen pendidikan karakter yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam membentuk peserta didik yang memiliki karakter baik dan berintegritas. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti jurnal, artikel, buku, dan skripsi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa karakter manajemen pendidikan sangat krusial dalam membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki moral, etika, dan integritas yang tinggi. Implementasi manajemen pendidikan karakter yang efektif melibatkan kolaborasi antara sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pengembangan karakter secara menyeluruh. Dengan demikian, karakter manajemen pendidikan menjadi fondasi utama dalam membangun generasi yang berintegritas dan siap menghadapi tantangan zaman.]]>
