cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Luffi Septian
Contact Email
Septianista@gmail.com
Phone
+6285223345557
Journal Mail Official
jurnalmh.Unigal@gmail.com
Editorial Address
Jl. R. E. Martadinata nomor 150 Ciamis 46274, Jawa Barat.
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Case Law
Published by Universitas Galuh
ISSN : -     EISSN : 27465780     DOI : https://doi.org/10.25157/caselaw
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal hukum case-law adalah jurnal ilmiah untuk bidang penelitian hukum yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Program Pascasarjana Universitas Galuh. Jurnal hukum case-law ini mencakup hasil-hasil penelitian, mahasiswa, dosen, praktisi dan peneliti lainnya di berbagai bidang ilmu hukum secara studi kasus, kajian teoritis, perbandingan hukum dan bidang kajian yang berkaitan dengan hukum dalam arti luas. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun (Juli dan Januari). Jurnal ini diharapkan menjadi sarana untuk pengembangan intelektual akademisi dan praktisi serta mampu mengedukasi masyarakat dengan meningkatkan budaya penelitian hukum. Case-law legal journals are scientific journals for the field of legal research published by the Galuh University Postgraduate Law Study Program. These case-law legal journals include the results of research, students, lecturers, practitioners and researchers others in various fields of law in case studies, theoretical studies, legal comparisons and fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year (July and January). The journal is expected to be a means for the intellectual development of academics and practitioners and is able to educate the public by enhancing a culture of legal research.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 150 Documents
 11   12   13   14   15 
FAKTOR PENYEBAB PEREMPUAN TERLIBAT DALAM PEREDARAN GELAP NARKOTIKA STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN PALU Andi Andini Janatul Firda; Awaliah; Fidyah Faramita Utami
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law (On Going)
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v8i2.6115

Abstract

Kasus peredaran narkotika yang dilakukan oleh perempuan masih tergolong tinggi dan meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya fenomena kriminologis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perempuan terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan obat terlarang serta Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkotika dan obat terlarang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan mengkaji atau menganalisis data yang berupa data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan perempuan terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan obat terlarang, terdiri atas faktor ekonomi, tekanan keluarga, lingkungan, dan pendidikan. Adapun upaya dilakukan melalui Upaya Pre-emtif, Preventif, Represif, Rehabilitatif dan Pembinaan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyuluhan hukum, pengawasan, dan penerapan tata tertib, pemberian sanksi terhadap pelanggaran, layanan kesehatan dan konseling, serta pembinaan kepribadian dan kemandirian bagi warga binaan agar tidak kembali terlibat dalam tindak pidana narkotika
HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DAN NASABAH PEMILIK REKENING DORMANT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Delvin H.N Pakaya; Sutarman Yodo; Erlan Ardiansyah
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law (On Going)
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v8i2.6127

Abstract

Pemblokiran rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menimbulkan persoalan hukum terkait perbedaan parameter penentuan rekening tidak aktif dan perlindungan hak perdata nasabah atas dana simpanannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan hukum antara bank dan nasabah pemilik rekening dormant serta bentuk tanggung jawab bank dalam menjamin kepastian hukum bagi nasabah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perbankan, peraturan PPATK, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, KUHPerdata, serta doktrin hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status dormant tidak menghapus hak milik nasabah, tetapi hanya membatasi transaksi secara administratif. Dalam kondisi tersebut, bank tetap bertanggung jawab memberikan informasi, menjaga dana, memastikan akurasi data, serta menyediakan mekanisme pengaduan dan pengaktifan kembali rekening. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak perdata nasabah harus menjadi batas dalam pelaksanaan kewenangan pemblokiran rekening dormant agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah yang tidak terkait tindak pidana.
UPAYA PENEGAK HUKUM DALAM MENANGGULANGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI KOTA PALU Ahmad Mudzaky Sabuka; Vivi Nur Qalbi2; Hasnawati Lageday
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law (On Going)
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v8i2.6128

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di Kota Palu serta Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan penegak hukum terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika oleh anak di kota Palu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, dengan mengkaji atau menganalisis data yang berupa data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam kejahatan penyalahgunaan narkotika meliputi lingkungan sosial yang tidak kondusif, lemahnya kontrol sosial, serta kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan berperan dalam mendorong anak melakukan penyalahgunaan narkotika. Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua akibat kondisi keluarga yang tidak harmonis, ditambah tekanan ekonomi yang menimbulkan stres, dapat membuat anak mencari pelarian yang berpotensi mengarah pada perilaku menyimpang. Selain itu, lingkungan pergaulan yang buruk menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam memperkenalkan dan mendorong anak untuk menggunakan narkotika. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Kepolisian Resort Palu, Badan Narkotika Nasional Kota Palu, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak telah melaksanakan berbagai upaya yang mencakup tindakan preemtif, preventif, represif, rehabilitatif, dan pembinaan. Upaya-upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkotika, peningkatan pengawasan terhadap anak, penerapan tata tertib dan sanksi bagi pelanggar, penyediaan layanan kesehatan dan konseling, serta pembinaan berkelanjutan bagi anak binaan agar tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS UJI COBA NUKLIR MENURUT NON- PROLIFERATION TREATY DAN COMPREHENSIVE NUCLEAR TEST BAN TREATY Riska Zulfiyani Padarante; Lembang Palipadang; Ikbal Ikbal
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law (On Going)
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v8i2.6142

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab negara yang melakukan uji coba nuklir berdasarkan ketentuan dalam Non-Proliferation Treaty (NPT) dan Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT). Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NPT berfokus pada upaya pencegahan penyebaran senjata nuklir (non-proliferasi), perlucutan senjata (disarmament), dan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai. Namun demikian, NPT tidak secara eksplisit melarang pelaksanaan uji coba nuklir, sehingga ruang interpretasi terhadap tindakan tersebut masih terbuka. Di sisi lain, CTBT secara tegas melarang semua bentuk uji coba nuklir, baik untuk tujuan militer maupun damai, serta dilengkapi dengan mekanisme verifikasi internasional yang komprehensif, termasuk sistem pemantauan global dan inspeksi di tempat (on-site inspection). Dalam perspektif tanggung jawab negara, pelanggaran terhadap ketentuan dalam kedua perjanjian tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab internasional. Bentuk tanggung jawab tersebut meliputi kewajiban untuk menghentikan perbuatan yang melanggar, memberikan jaminan tidak akan mengulangi pelanggaran, serta melakukan reparasi atas kerugian yang ditimbulkan, baik dalam bentuk restitusi, kompensasi, maupun rehabilitasi. Selain itu, negara pelanggar juga dapat menghadapi tekanan politik dan sanksi dari komunitas internasional.
KEKUATAN HUKUM WARGA NEGARA PEMEGANG PENGUASAAN FISIK LAHAN JANGKA PANJANG TANPA SERTIFIKAT TANAH Ni Made Liony Dewinta; susi SusilawatI; Abdullah Iskandar
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law (On Going)
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v8i2.6217

Abstract

Tanah merupakan sumber daya vital bagi keberlangsungan hidup manusia sekaligus objek peradaban yang memegang peranan penting dalam tatanan sosial dan ekonomi. Seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan arus modernisasi, permintaan terhadap lahan meningkat tajam hingga memicu kelangkaan serta tingginya angka sengketa pertanahan. Salah satu persoalan krusial dalam dinamika hukum agraria adalah banyaknya anggota masyarakat yang menguasai, mengelola, dan mendiami sebidang tanah secara nyata selama puluhan tahun secara turun-temurun, namun tidak memiliki bukti formal atas lahan tersebut. Ketiadaan sertifikat ini menempatkan masyarakat pada posisi rentan terhadap praktik penyerobotan lahan secara sepihak dan ancaman penggusuran. Kerentanan hukum inilah yang mendasari pentingnya kajian mengenai kekuatan kedudukan bagi warga negara yang menguasai tanah secara fisik dalam jangka panjang serta mekanisme perlindungan hukum bagi mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada analisis norma hukum positif, asas-asas pertanahan, dan doktrin ilmiah. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa dokumen hukum resmi negara, bahan hukum sekunder dari literatur akademik serta yurisprudensi peradilan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kekuatan hukum bagi warga negara yang menguasai tanah secara fisik selama lebih dari 20 (dua puluh) tahun berturut-turut tanpa sertifikat merupakan legitimasi yuridis bersyarat dalam sistem hukum agraria nasional. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 UUPA, penguasaan fisik tidak otomatis melahirkan Hak Milik karena hak atas tanah bersumber dari Hak Menguasai dari Negara (HMN). Namun, Pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 mengakui penguasaan fisik sebagai dasar untuk mengajukan hak kepemilikan apabila dilakukan secara nyata, terbuka, beriktikad baik, tidak berada di kawasan hutan negara atau tanah adat, digunakan sesuai fungsi sosial, serta didukung bukti seperti girik, SKT/Sporadik, dan bukti pembayaran PBB. Penguasaan yang berlangsung lama juga memperoleh perlindungan melalui asas rechtsverwerking dan acquisitive prescription, yang melindungi pihak yang aktif menguasai dan memanfaatkan tanah.
PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF BAGI PENERIMA MANFAAT PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 Zahra Khoiriah
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law (On Going)
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v8i2.6218

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada Januari 2025 merupakan kebijakan strategis negara dalam pemenuhan gizi masyarakat, namun pelaksanaannya diwarnai kasus keracunan massal yang mencapai 16.109 korban per Oktober 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum penerima manfaat MBG sebagai konsumen dan mekanisme pengawasan keamanan pangan sebagai perlindungan hukum preventif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima manfaat MBG memiliki kedudukan penuh sebagai konsumen yang berhak atas keamanan pangan, namun sistem pengawasan yang ada belum efektif sebagai perlindungan preventif karena 98% dapur SPPG beroperasi tanpa sertifikat SLHS dan hanya 26 unit memenuhi standar HACCP. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan berlapis, sertifikasi wajib, dan keterlibatan BPOM secara aktif guna mencegah kerugian konsumen.
HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALU Ramanda; Awaliah; Hasnawati
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law (On Going)
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v8i2.6232

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pemidanaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA palu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemidanaan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA palu masih ditemukan beberapa hambatan, antara lain kondisi overkapasitas, keterbatasan jumlah petugas pemasyarakatan, serta terbatasnya sarana dan prasarana pembinaan yang berdampak pada kurang optimalnya proses pembinaan narapidana. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi optimalisasi program pembinaan, pemberian hak integrasi seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta peningkatan koordinasi dengan instansi terkait guna mendukung efektivitas pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Pelaksanaan pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, namun masih memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan kapasitas lembaga agar tujuan pemasyarakatan dapat tercapai secara lebih optimal.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMAIN JUDI SLOT ONLINE DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor: 72/Pid.Sus/2025/PN Gns) Baharudin; Muhammad Ridho Febriaji
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law (On Going)
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v8i2.6240

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah akses terhadap perjudian slot online yang berdampak negatif pada aspek ekonomi, sosial, dan moral masyarakat. Penelitian ini mengkaji faktor penyebab pelaku bermain judi slot online serta pertanggungjawaban pidananya berdasarkan Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2025/PN Gns. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan empiris melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan penyidik, jaksa, dan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pelaku melakukan judi slot online meliputi faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan psikologis, dengan motif dominan memperoleh keuntungan secara cepat. Pertanggungjawaban pidana diterapkan berdasarkan Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan dan denda Rp10.000.000 subsidiair 6 bulan kurungan. Penelitian menyarankan peningkatan pengawasan masyarakat, penguatan patroli siber dan edukasi hukum oleh kepolisian, serta penerapan putusan yang konsisten, proporsional, dan memberikan efek jera oleh pengadilan.
TINDAK LANJUT PIHAK ADAKAMI TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN TUNGGAKAN PEMBAYARAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Adilla Faradila; Sitti Fatimah Maddusila; Mohammad Saleh
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law (On Going)
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v8i2.6245

Abstract

Perkembangan teknologi informasi mendorong munculnya layanan pinjaman online (P2P lending) yang semakin masif digunakan masyarakat. AdaKami sebagai salah satu platform yang telah berizin dan diawasi OJK menjadi subjek penelitian ini. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindak lanjut yang dilakukan pihak AdaKami terhadap debitur yang melakukan tunggakan pembayaran, dikaji dalam kerangka hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut AdaKami terhadap debitur menunggak dilakukan secara bertahap, meliputi: somasi dan surat peringatan (SP1, SP2, SP3), restrukturisasi utang atau perpanjangan tenor, penggunaan jasa penagihan (debt collector) sesuai ketentuan, pelaporan ke SLIK OJK, serta penyelesaian sengketa melalui jalur internal, mediasi OJK/LAPS SJK, maupun gugatan perdata. Seluruh mekanisme tersebut harus dilaksanakan sesuai prinsip perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, dan larangan penagihan intimidatif. Tindak lanjut yang dilakukan AdaKami pada dasarnya merupakan implementasi asas itikad baik dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam hukum perjanjian, namun tetap harus memperhatikan hak-hak debitur sebagai konsumen jasa keuangan. Secara keseluruhan, mekanisme yang diterapkan AdaKami telah sesuai dengan hukum perdata dan regulasi yang berlaku, sepanjang dilaksanakan secara proporsional, berdasarkan asas itikad baik, dan tidak menggunakan cara-cara yang melanggar hukum.
KERENTANAN KEJAHATAN SIBER DALAM TRANSFORMASI DIGITAL PERTANAHAN: REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA HAK ATAS TANAH Asrat Nita Wati
Case Law : Journal of Law Vol. 8 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law (On Going)
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

DOI : 10.25157/caselaw.v8i2.6246 Transformasi digital pertanahan melalui penerapan sistem elektronik dan sertifikat elektronik merupakan bagian dari modernisasi administrasi agraria nasional yang bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan dan kepastian hukum hak atas tanah. Namun, digitalisasi pertanahan juga melahirkan kerentanan baru berupa kejahatan siber terhadap data hak atas tanah yang berpotensi mengganggu legalitas dan perlindungan hukum kepemilikan tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan kejahatan siber dalam sistem pertanahan digital serta merekonstruksi perlindungan hukum terhadap data hak atas tanah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif analitis melalui pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi pertanahan Indonesia belum memiliki sistem perlindungan hukum yang memadai terhadap peretasan, manipulasi basis data sertifikat elektronik, pencurian identitas digital, dan kebocoran data pertanahan. Rekonstruksi perlindungan hukum perlu dilakukan melalui regulasi keamanan siber pertanahan, penguatan autentikasi elektronik, harmonisasi hukum agraria dengan hukum siber dan perlindungan data pribadi, serta penguatan tanggung jawab negara terhadap keamanan data pertanahan. Perlindungan hukum agraria modern karena itu harus mencakup perlindungan data elektronik hak atas tanah sebagai representasi hukum kepemilikan di era digital.

Page 15 of 15 | Total Record : 150

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law (On Going) Vol. 8 No. 1 (2026): Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 2 (2026): Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025 Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 2 (2025): Case Law : Journal of Law Vol. 5 No. 2 (2024): Case Law : Journal of Law | Juli 2024 Vol. 5 No. 1 (2024): Case Law : Journal of Law | Januari 2024 Vol. 4 No. 2 (2023): Case Law : Journal of Law | Juli 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Case Law : Journal of Law | Januari 2023 Vol. 3 No. 2 (2022): Case Law : Journal of Law | Juli 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Case Law : Journal of Law | Januari 2022 Vol. 4 No. 1 (2022): Case Law Vol. 2 No. 2 (2021): Case Law : Journal of Law | Juli 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Case Law : Journal of Law | Januari 2021 Vol. 3 No. 1 (2021): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law : Journal of Law | Juli 2020 Vol. 2 No. 1 (2020): Case Law Vol. 1 No. 1 (2020): Case Law More Issue