cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tri Novianti
Contact Email
petita@journal.unrika.ac.id
Phone
+6281365942494
Journal Mail Official
petita@journal.unrika.ac.id
Editorial Address
Jl. Batu Aji Baru No.99, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Location
Kota batam,
Kepulauan riau
INDONESIA
PETITA
Published by Universitas Riau Kepulauan Batam
ISSN : 26570270     EISSN : 26563371     DOI : https://doi.org/10.33373/pta.v3i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Petita adalah jurnal yang dikelola oleh Fakultas hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam. Petita adalah sebuah publikasi untuk desiminasi hasil penelitian yang berkaitan dengan ilmu hukum yang dituangkan dalam bentuk artikel. Artikel yang dipublikasikan di petita adalah artikel yang merupakan hasil dari penelitian dan belum pernah dipublikasikan di jurnal lain. Petita terbit dua kali dalam satu tahun.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 223 Documents
 19   20   21   22   23 
PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN DI LUAR PENGADILAN I Made Ary Arnaya; Ahmad Aswar Rowa; Insarullah Insarullah
PETITA Vol 8, No 1 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 1 JUNI 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i2.9361

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan bersifat lebih fleksibel dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Para pihak diberikan keleluasaan dalam mengajukan alat bukti, baik berupa dokumen, keterangan ahli, maupun bukti ilmiah lainnya, tanpa terikat secara ketat pada hukum acara perdata. Namun demikian, fleksibilitas tersebut juga menimbulkan tantangan, khususnya terkait standar pembuktian dan kekuatan mengikat hasil kesepakatan yang dicapai. Selain itu, peran mediator atau pihak ketiga menjadi sangat penting dalam menilai dan memfasilitasi pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas para pihak serta mediator agar proses pembuktian dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dapat berjalan secara optimal dan memberikan kepastian hukum. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan adanya penguatan regulasi yang secara khusus mengatur sistem pembuktian dalam penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, termasuk penetapan standar minimal pembuktian dan pedoman penilaian bukti ilmiah.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMBERANGKATAN HAJI DAN UMROH DI INDONESIA Rian Rusmana Putra; Ilhamda Fattah Kaloko; Seftia Azrianti; Elsa Sepriani; Natasya Febriyanti; Dimas Adam Satrio Rachmadhanto
PETITA Vol 8, No 1 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 1 JUNI 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v8i1.8971

Abstract

Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Indonesia mengalami perkembangan pesat seiring meningkatnya minat masyarakat, namun kondisi ini juga memunculkan berbagai permasalahan, khususnya tindak pidana penipuan oleh biro perjalanan yang tidak bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam penyelenggaraan haji dan umroh serta mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum telah diatur dalam KUHP, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta regulasi khusus terkait haji dan umroh, namun implementasinya masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi pengelolaan dana, serta rendahnya literasi hukum masyarakat. Perlindungan hukum terhadap korban juga belum efektif karena adanya kendala dalam proses penegakan hukum dan pemulihan kerugian. Oleh karena itu, diperlukan upaya komprehensif melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan penegakan hukum, serta edukasi masyarakat guna mencegah terjadinya penipuan, sehingga tercipta penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang aman, transparan, dan terpercaya.
Asas-Asas Perdata Internasional Pada Sengketa Kontrak Internasional Dalam Transaksi Digital Syarifah Zalwa Zarradifa; Nivela Nadya Arina Ramadhani
PETITA Vol 7, No 2 (2025): PETITA VOL. 7, NO. 2 DESEMBER 2025
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v7i2.9024

Abstract

Kemajuan teknologi berbasis digital telah memicu transformasi mendasar pada praktik perdagangan internasional, khususnya melalui mekanisme electronic commerce (e-commerce). Transaksi lintas negara kini dapat dilakukan tanpa batas geografis, namun kondisi ini juga memunculkan persoalan hukum baru terkait kepastian hukum, yurisdiksi, dan perlindungan konsumen. Kontrak elektronik diakui sah dalam hukum Indonesia, tetapi penerapannya sering berbenturan dengan perbedaan sistem hukum negara lain sehingga berpotensi menimbulkan conflict of laws. Melalui pendekatan Hukum Perdata Internasional, artikel ini mengkaji bagaimana asas-asas seperti lex loci contractus, lex loci solutionis, party autonomy, dan lex fori bekerja dalam penyelesaian sengketa transaksi digital lintas batas. Studi kasus sengketa konsumen terhadap Valve Corporation (Steam) menunjukkan bahwa klausul baku dalam kontrak elektronik dapat menimbulkan ketidakadilan substansial, terutama ketika pilihan hukum dan forum ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha global. Analisis ini menegaskan perlunya penguatan regulasi nasional sertaharmonisasi tata cara penyelesaian perselisihan antarnegara, termasuk pengembangan Online Dispute Resolution (ODR), agar perlindungan konsumen digital dapat terwujud secara efektif. Temuan penelitian ini berkontribusi bpada pemahaman mengenai urgensi kerangka hukum transnasional yang responsif terhadap perubahan pada dinamika perdagangan elektronik global.
BENTUK PELANGGARAN HUKUM TERHADAP GAME DEVELOPER Gabriel Fanky Fernando; Sitti Fatimah Maddusila; Ratu Ratna Korompot
PETITA Vol 8, No 2 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 2 DESEMBER 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i2.9332

Abstract

This study aims to identify the forms of legal violations that can affect game developers. A normative legal research method was employed. The findings indicate that legal violations against game developers include game piracy, unauthorized use or distribution, and copyright infringement regarding program code, character designs, music, illustrations, and other creative elements. Furthermore, illegal modifications, the dissemination of pirated versions, the use of unlicensed game assets, and the unauthorized reproduction and resale of digital products constitute violations that cause both economic and moral harm. Such violations not only diminish a developer's potential profits but can also stifle creativity and hinder the growth of the digital game industry. Legal protection for game developers can be achieved through the application of provisions within Copyright Law and other intellectual property regulations. Developers can also take preventive measures, such as registering copyrights, implementing digital security systems, and issuing usage licenses. Meanwhile, remedial actions can be pursued through litigation or non-litigation dispute resolution against the infringing parties. Effective legal protection is expected to safeguard the rights of game developers and foster the growth of a digital game industry that is more creative, innovative, and sustainable. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dapat terjadi terhadap game developer.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran hukum terhadap game developer dapat berupa pembajakan permainan, penggunaan atau pendistribusian game tanpa izin, pelanggaran hak cipta terhadap kode program, desain karakter, musik, ilustrasi, dan elemen kreatif lainnya. Selain itu, tindakan modifikasi ilegal (illegal modification), penyebaran versi bajakan, penggunaan aset permainan tanpa lisensi, serta penggandaan dan penjualan kembali produk digital tanpa persetujuan pengembang juga termasuk bentuk pelanggaran yang merugikan secara ekonomi maupun moral. Pelanggaran tersebut tidak hanya mengurangi potensi keuntungan pengembang, tetapi juga dapat menghambat kreativitas dan perkembangan industri permainan digital. Perlindungan hukum terhadap game developer dapat dilakukan melalui penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta serta peraturan terkait kekayaan intelektual lainnya. Pengembang juga dapat melakukan langkah preventif melalui pendaftaran hak cipta, penggunaan sistem keamanan digital, dan pemberian lisensi penggunaan. Sementara itu, tindakan represif dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi maupun nonlitigasi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya perlindungan hukum yang efektif, diharapkan hak-hak game developer dapat terlindungi dan mampu mendorong pertumbuhan industri permainan digital yang lebih kreatif, inovatif, dan berkelanjutan.
IMPLEMENTASI REHABILITASI BAGI PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SULAWESI TENGAH Rine Ananda Dea Rizkita; Kartini Malarangan; Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad
PETITA Vol 8, No 1 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 1 JUNI 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v8i1.9131

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus mengalami peningkatan dan menjadi permasalahan serius yang berdampak pada kesehatan, sosial, dan keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah serta hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, dan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi dilakukan melalui asesmen terpadu, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan pemantauan pascarehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan melalui koordinasi antarinstansi guna menentukan penanganan yang tepat bagi penyalah guna narkotika. Namun, implementasi rehabilitasi masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga kesehatan yang kompeten di bidang Napza, keterbatasan anggaran, kendala administratif, serta stigma masyarakat terhadap penyalah guna narkotika. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas rehabilitasi tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh penguatan kelembagaan, koordinasi antarinstansi, dan dukungan masyarakat terhadap proses pemulihan penyalah guna narkotika.
POLITIK HUKUM SENGKETA HASIL PEMILUKADA: STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 209-210/PHPU-VII/2010 KOTA TANGERANG SELATAN Desva Sanjaya .H; Nina Firda Amalia
PETITA Vol 8, No 2 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 2 DESEMBER 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i2.9272

Abstract

Studi ini menganalisis politik hukum Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilukada Kota Tangerang Selatan 2010 melalui Putusan Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, di mana pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif (STM) seperti manipulasi DPT, money politics, intimidasi pemilih, serta ketidaknetralan birokrasi terbukti memengaruhi hasil secara material dengan selisih 116 suara, sehingga MK membatalkan penetapan KPUD dan memerintahkan PSU di seluruh 416 TPS. Berlandaskan Pasal 24C Undang-Undang 1945, Undang-Undang No. 12/2008, dan PerMK No. 15/2008, MK menerapkan judicial activism melalui fast-track prosedur, membuktikan pengaruh STM via triangulasi saksi, form C-hasil, dan simulasi statistik yang menunjukkan potensi flipping outcome. Pendapat ahli seperti Jimly Asshiddiqie memuji preseden ini sebagai koreksi sistemik, sementara Feri Amsari soroti evolusi PHPU dari administratif ke substantif. Dampaknya meliputi restorasi legitimasi dengan PSU Januari 2011 (kemenangan Airin-Benyamin margin 20 ribu suara, partisipasi 75%), penguatan verifikasi DPT, dan reformasi regulasi seperti Undang-Undang No. 10/2016 serta PerMK No. 4/2017. Secara normatif, kasus ini menjadi benchmark TSM bagi sengketa Pilkada modern, konsolidasi desentralisasi di daerah pemekaran, dan wujud electoral justice yang seimbangkan kepastian hukum dengan konstitusionalitas demokrasi Indonesia.
PERLINDUNGAN HAM MASYARAKAT PESISIR DALAM SENGKETA PENGADAAN LAHAN DI KEK MANDALIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA Rian Rusmana Putra; Nidya Chandra Sekar Sari; Aisyah Chairil; Saidil Adri
PETITA Vol 8, No 1 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 1 JUNI 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i1.9334

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak asasi manusia (HAM) masyarakat pesisir dalam sengketa pengadaan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dalam perspektif hukum Indonesia. Pembangunan KEK Mandalika sebagai proyek strategis nasional di sektor pariwisata diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan daya saing daerah, tetapi pada saat yang sama menimbulkan konflik agraria yang berdampak langsung pada masyarakat pesisir sebagai kelompok rentan. Bagi masyarakat pesisir, tanah tidak hanya bernilai ekonomis, melainkan juga memiliki makna sosial, kultural, dan ekologis karena berkaitan dengan tempat tinggal, sumber penghidupan, akses ke laut, dan keberlanjutan komunitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta didukung studi kepustakaan melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Indonesia secara normatif telah memberikan dasar perlindungan HAM melalui instrumen konstitusi, hukum agraria, hukum HAM, hukum lingkungan, dan regulasi terkait pengadaan lahan, namun implementasinya belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang efektif. Dalam praktik pengadaan lahan di KEK Mandalika ditemukan berbagai bentuk pelanggaran HAM, meliputi pelanggaran hak atas tanah, hak atas partisipasi, hak atas informasi, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas penghidupan, hak atas rasa aman, dan hak atas kepastian hukum. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pelaksanaan hukum, jaminan partisipasi masyarakat yang bermakna, pemberian kompensasi yang adil, serta pemulihan hak masyarakat pesisir agar pembangunan pariwisata berjalan sejalan dengan prinsip keadilan sosial, penghormatan HAM, dan keberlanjutan.
STATUS DAN HAK PENOLAKAN AHLI WARIS MENURUT KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM Moh. Rafli; Nurul Miqat; Ashar Ridwan
PETITA Vol 8, No 1 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 1 JUNI 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i2.9360

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuai status hukum dan hak penolakan ahli waris dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata memberikan kebebasan penuh kepada ahli waris untuk menentukan sikap terhadap warisan, sedangkan hukum Islam lebih menekankan pada kepastian pembagian yang telah ditentukan secara syariat. Perbedaan ini mencerminkan dasar filosofis masing-masing sistem hukum, yaitu kebebasan individu dalam KUHPerdata dan keadilan distributif dalam hukum Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua sistem ini penting dalam praktik pewarisan di Indonesia yang menganut pluralisme hukum. KUHPerdata berakar pada prinsip kebebasan individu dan rasionalitas hukum Barat, sedangkan hukum Islam berlandaskan pada nilai-nilai ketuhanan dan keadilan yang bersifat transendental. Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem hukum pluralistik, pemahaman terhadap kedua sistem ini menjadi sangat penting, terutama dalam menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan masyarakat dengan latar belakang hukum yang berbeda.
TINJAUAN KOMPARATIF ABORSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM BARAT TERHADAP PERLINDUNGAN HAK HIDUP DAN HAK REPRODUKSI Rizqah Zikrillah Aulia; Mardalena Hanifah
PETITA Vol 8, No 1 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 1 JUNI 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v8i1.9047

Abstract

Aborsi telah ada sejak zaman dahulu dan hingga saat ini masih menjadi fenomena dan merupakan salah satu isu sosial yang kompleks karena melibatkan aspek moral, kesehatan, dan perlindungan hak hidup manusia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Data diperoleh dari peraturan hukum islam dan barat mengenai aborsi merupakan salah satu isu hukum dan sosial karena melibatkan aspek dan berbagai literatur yang sesuai dengan objek penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menghasilkan bahwa faktor penyebab aborsi dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti medis, reproduksi, sosial dan ekonomi, psikologis serta faktor hukum dan akses layanan. Menurut Perspektif Hukum Islam, aborsi pada dasarnya dilarang karena dianggap sebagai tindakan yang dapat menghilangkan nyawa namun sebagian ulama memperbolehkan dalam situasi tertentu. Sementara menurut Perspektif Hukum Barat, pengaturan aborsi lebih beragam karena ada yang melarang secara ketat hingga diberikan kebebasan batasan usia kehamilan dalam kondisi tertentu. Mengenai aspek penegakan hukum ditemukan masih adanya perbedaan interprestasi hukum, lemahnya pengawasan dan banyaknya praktik aborsi ilegal yang sulit untuk dijangkau. Maka diperlukan regulasi hukum dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan dilakukan pendekatan preventif untuk memberikan edukasi kepada Masyarakat.
PROGRESIVITAS HAKIM DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI: PRESPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN SUBSTANTIF (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 974/Pdt.G/2026/PA.Mdn) Bagus Wahyuda Utama; Fauziah Hanum Hasibuan; Ibnu Radwan Siddik Turnip; Ahmad Arifin
PETITA Vol 8, No 1 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 1 JUNI 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v8i1.9139

Abstract

Artikel ini menganalisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 974/Pdt.G/2026/PA.Mdn tanggal 30 April 2026 tentang permohonan izin poligami. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, kajian ini menelaah pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami ketika syarat alternatif Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi, namun istri pertama (Termohon) menyatakan tidak keberatan. Analisis menggunakan tiga kerangka nilai hukum: keadilan substantif, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Temuan menunjukkan bahwa hakim menerapkan penalaran hukum progresif dengan mengutamakan syarat kumulatif Pasal 5 dan semangat pencegahan kemudharatan (sad al-dzari'ah), sekaligus menetapkan harta bersama. Artikel ini berargumen bahwa meskipun pendekatan hakim mencerminkan aktivisme yudisial yang selaras dengan prinsip hukum Islam, hal tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang melemahnya norma perlindungan perempuan dalam hukum perkawinan, sehingga dibutuhkan perspektif peradilan yang lebih berimbang dan berperspektif gender.

Page 21 of 23 | Total Record : 223

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2014 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 2 DESEMBER 2026 Vol 8, No 1 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 1 JUNI 2026 Vol 7, No 2 (2025): PETITA VOL. 7, NO. 2 DESEMBER 2025 Vol 7, No 1 (2025): PETITA VOL 7, NO 1 JUNI 2025 Vol 6, No 2 (2024): PETITA VOL. 6 NO. 2 DESEMBER 2024 Vol 6, No 1 (2024): PETITA VOL. 6 NO. 1 JUNI 2024 Vol 5, No 2 (2023): PETITA VOL. 5 NO. 2 DESEMBER 2023 Vol 5, No 1 (2023): PETITA VOL. 5 NO. 1 JUNI 2023 Vol 4, No 2 (2022): PETITA Vol. 4 No. 2 Desember 2022 Vol 4, No 1 (2022): PETITA Vol. 4 No. 1 Juni 2022 Vol 3, No 2 (2021): PETITA Vol. 3 No. 2 Desember 2021 Vol 3, No 1 (2021): PETITA Vol. 3 No. 1 Juni 2021 Vol 2, No 2 (2020): PETITA Vol. 2 No. 2 Desember 2020 Vol 2, No 1 (2020): PETITA Vol. 2 No. 1 Juni 2020 Vol 2, No 1 (2020): Petita Vol 2 No. 1 Juni 2020 Vol 2, No 2 (2020): PETITA, 2 Desember 2020 Vol 1, No 2 (2019): PETITA Vol. 1 No. 2 Desember 2019 Vol 1, No 2 (2019): Vol 1 No. 2 Desember 2019 Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol. 1 No. 1 Juni 2019 Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol.1 No.1 Juli 2019 Vol 3, No 2 (2016): Vol 3 No 2 Desember 2016 Vol 3, No 1 (2016): Vol. 3 No 1 Juni 2016 Vol 2, No 2 (2015): Vol. 2 No. 2 Desember 2015 Vol 2, No 1 (2015): Vol. 2 No. 1 Juni 2015 Vol 1, No 2 (2014): Vol 1 No 2 Desember 2014 Vol 1, No 1 (2014): Vol. 1 No 1 Juni 2014 More Issue