cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tri Novianti
Contact Email
petita@journal.unrika.ac.id
Phone
+6281365942494
Journal Mail Official
petita@journal.unrika.ac.id
Editorial Address
Jl. Batu Aji Baru No.99, Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Location
Kota batam,
Kepulauan riau
INDONESIA
PETITA
Published by Universitas Riau Kepulauan Batam
ISSN : 26570270     EISSN : 26563371     DOI : https://doi.org/10.33373/pta.v3i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Petita adalah jurnal yang dikelola oleh Fakultas hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam. Petita adalah sebuah publikasi untuk desiminasi hasil penelitian yang berkaitan dengan ilmu hukum yang dituangkan dalam bentuk artikel. Artikel yang dipublikasikan di petita adalah artikel yang merupakan hasil dari penelitian dan belum pernah dipublikasikan di jurnal lain. Petita terbit dua kali dalam satu tahun.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 223 Documents
 19   20   21   22   23 
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) (STUDI PUTUSAN NOMOR 82/PID.B/2023/PN PAL) Khuzaini Khuzaini; Nurhayati Mardin; Titie Yustisia Lestari
PETITA Vol 8, No 2 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 2 DESEMBER 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i2.9359

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan yuridis atau penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri berdasarkan hukum positif yang berlaku dan untuk mengetahui terkait pertimbangan hakim dan pertanggungjawaban tindak pidana serta penerapan sanksi hukum perbuatan tindak pidana main main hakim sendiri/eigenrichting dalam Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pasal 170 merupakan undang-undang yang mengatur tentang hukuman terhadap kekerasan bersama-sama di muka umum dan Pasal 351 KUHP lama mengatur tentang hukum penganiyaan dapat dikaitkan dengan tindakan sewenang-wenang masyarakat terhadap individu yang dianggap bersalah termasuk ketika tindakan tersebut mengakibatkan korban terluka, meskipun tindakan main hakim sendiri yang terjadi karena kesalahpahaman tetap memilik konsekuensi hukum yang berlaku secara sah. Pertimbangan hakim dalam memutuskan belum mencerminkan asas kepentingan terbaik untuk dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban. Putusan Pengadilan Palu Nomor 82/Pid.B/2023/PN Pal terhadap Para Terdakwa menetapkan hukuman, namun terdapat perbedaan dalam tingkat keberatan hukuman dalam kasus tersebut. Penjatuhan sanksi hukum pidana terhadap tindakan main hakim sendiri perlu diperhatikan dan ditinjau dengan seksama mengingat sanksi yang diberikan kepada para pelaku memberatkan dan tidak mencerminkan ringannya tindakan kekerasan yang dilakukan.
KRIMINALISASI PERILAKU FLEXING SEBAGAI MODUS PENIPUAN INVESTASI: RELASI HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI, DAN HUKUM ACARA PIDANA DALAM PEMBUKTIAN KEJAHATAN BERBASIS MEDIA SOSIAL Alwan Hadiyanto; Fernanda Meilisy Tamba; Cristie Yolandha Situmorang; Anton Luis Lubis; Dimas Purnawan Bahtiar; Mahesa Aidil Permana
PETITA Vol 8, No 1 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 1 JUNI 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v8i1.9136

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriminalisasi perilaku flexing sebagai modus penipuan investasi berbasis media sosial dengan mengkaji relasi antara hukum pidana, kriminologi, dan hukum acara pidana. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang pembentukan citra diri, termasuk pamer kekayaan yang dapat berubah menjadi sarana manipulasi untuk menarik korban investasi. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan membedakan flexing sebagai ekspresi sosial yang tidak selalu melanggar hukum dan flexing sebagai bagian dari rangkaian tipu muslihat, penyebaran informasi menyesatkan, serta penipuan investasi yang merugikan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa flexing tidak perlu dikonstruksikan sebagai tindak pidana baru, melainkan dapat dipahami sebagai modus dalam tindak pidana penipuan apabila terbukti digunakan untuk membangun kepercayaan palsu, menggerakkan korban menyerahkan uang, dan menimbulkan kerugian. Pembuktian perkara ini memerlukan integrasi hukum pidana, analisis kriminologis, dan hukum acara pidana, terutama melalui bukti elektronik dan jejak digital.
ANALISIS YURIDIS POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI INDONESIA Augie Habil Garibaldy; Hotma Ita Sinaga; Muhammad Irsan; Rian Rusmana Putra
PETITA Vol 8, No 2 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 2 DESEMBER 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i2.9256

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak usia sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Pelaksanaan program ini melibatkan pengelolaan anggaran negara dalam jumlah besar serta jaringan pengadaan pangan yang luas sehingga memiliki potensi kerawanan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk perbuatan yang berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis serta mengkaji pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan program dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penggelembungan harga (mark-up) dalam pengadaan bahan baku serta konflik kepentingan dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan, transparansi pengadaan, dan penegakan hukum yang konsisten guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
DINAMIKA DAN INKONSSITENSI HUKUM INTERNASIONAL DALAM DUA KONFLIK KONTEMPORER RUSIA-UKRAINA DAN ISRAEL-PALESTINA : ANALISIS STANDAR PENILAIAN PROPORSIONALITAS OLEH MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF TWAIL Ounkqhe Thothacche; Angga Satria; Ully Sillvia; Miranda Sahdira; Seli Dian Nurhafatika; Rian Rusmana Putra
PETITA Vol 8, No 2 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 2 DESEMBER 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i2.9255

Abstract

Konflik Rusia–Ukraina dan Israel–Palestina merupakan dua konflik kontemporer yang menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi penerapan Hukum Humaniter Internasional, khususnya terkait prinsip proporsionalitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar penilaian proporsionalitas yang digunakan dalam hukum internasional melalui kajian terhadap penerapan prinsip pembedaan, proporsionalitas, kehati-hatian, dan kemanusiaan dalam kedua konflik tersebut, serta menelaahnya dari perspektif Third World Approaches to International Law (TWAIL). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan kritis TWAIL. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, putusan dan perintah Mahkamah Internasional, serta berbagai dokumen dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua konflik memperlihatkan persoalan serupa berupa dugaan serangan terhadap objek sipil, tingginya korban nonkombatan, kerusakan fasilitas kemanusiaan, serta penggunaan metode peperangan yang menimbulkan dampak kemanusiaan yang luas. Analisis terhadap penerapan prinsip pembedaan, proporsionalitas, kehati-hatian, dan kemanusiaan menunjukkan adanya perbedaan respons internasional dalam bentuk kecaman, investigasi, sanksi, maupun tekanan diplomatik terhadap para pihak yang terlibat. Perspektif TWAIL menilai kondisi tersebut sebagai refleksi ketimpangan struktur kekuasaan global yang masih memengaruhi praktik penegakan hukum internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tantangan utama hukum internasional tidak hanya terletak pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada konsistensi penerapan dan penegakannya. Penerapan standar hukum yang objektif, konsisten, dan non-diskriminatif menjadi syarat penting untuk menjaga legitimasi hukum internasional serta mewujudkan perlindungan kemanusiaan dan keadilan internasional yang setara bagi seluruh korban konflik bersenjata.
AKIBAT HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA WISATA OLEH PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI KASUS TANJUNGPINANG) Andrian Hanturri; Ayu Efritadewi; Ilhamda Fattah Kaloko
PETITA Vol 8, No 2 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 2 DESEMBER 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i2.9452

Abstract

Penggunaan visa wisata oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja di luar negeri menjadi persoalan karena tidak sesuai dengan tujuan penggunaan visa serta berkaitan dengan ketentuan hukum keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pidana terhadap penyalahgunaan visa wisata oleh PMI yang digunakan untuk bekerja di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian, serta didukung oleh data empiris dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan visa wisata untuk bekerja merupakan penyalahgunaan visa karena tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum pidana apabila dilakukan dengan sengaja dan terdapat keterangan yang tidak benar dalam proses memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Ketentuan tersebut berkaitan dengan Pasal 126 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai pemberian data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia. Penerapan ketentuan pidana tetap harus melihat dan membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana. Dengan demikian, penyalahgunaan visa wisata dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukan terbukti memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
ANALISIS KEEKONOMIAN LEGALISASI TAMBANG DAN EKSPOR PASIR LAUT MENURUT PP NOMOR 26 TAHUN 2023 TERHADAP TUJUAN NEGARA INDONESIA Masrial Masrial; Parningotan Malau
PETITA Vol 8, No 1 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 1 JUNI 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v8i1.9056

Abstract

Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan sumber daya laut yang besar, termasuk hasil sedimentasi berupa pasir laut. Kebijakan legalisasi pemanfaatan dan ekspor pasir laut menimbulkan perdebatan karena dianggap memiliki dampak ekonomi sekaligus risiko ekologis dan sosial. Juga dampak negatif berupa kerusakan ekosistem laut, abrasi pantai, penurunan hasil tangkapan nelayan, serta ancaman terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Kebijakan tersebut tidak memberikan dampak bagi kemakmuran rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keekonomian legalisasi tambang dan ekspor pasir laut berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 2023 serta keterkaitannya dengan tujuan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 memberikan dampak negatif berupa kerusakan ekosistem laut, abrasi pantai, penurunan hasil tangkapan nelayan, serta ancaman terhadap keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Tidak sejalan dengan Pembukaan UUD 1945, Serta berpotensi bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi PP Nomor 26 Tahun 2023 perlu disertai penguatan pengawasan, pembatasan yang jelas terhadap pemanfaatan hasil sedimentasi, serta pendekatan pembangunan berkelanjutan agar tidak mengabaikan aspek perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DIPLOMATIK DAN URGENSI REFORMASI KONVENSI WINA 1961: STUDI KASUS ZAKIA WARDAK DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM INTERNASIONAL Fitri Nurdina; Qorina Aprilia Olga
PETITA Vol 8, No 1 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 1 JUNI 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v8i1.9202

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan penulis terhadap fenomena penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang semakin nyata, sebagaimana tercermin dalam kasus Zakia Wardak, Konsul Jenderal Afghanistan di Mumbai yang tertangkap membawa 25 kilogram emas batangan ilegal pada Mei 2024. Kekebalan diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina 1961 sejatinya diberikan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi diplomatik, bukan sebagai hak istimewa yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan pribadi. Penulis bertujuan menganalisis tinjauan hukum Konvensi Wina 1961 terhadap batasan kekebalan diplomatik dalam kasus tersebut, mengkaji urgensi reformasinya dari perspektif politik hukum internasional, serta menelaah tanggung jawab negara pengirim dan urgensi pengawasan manajemen arsip diplomatik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Penulis menemukan bahwa Konvensi Wina 1961 mengandung paradoks normatif antara proteksi absolut diplomat dan kewajiban menghormati hukum negara penerima. Penulis juga menyimpulkan bahwa reformasi melalui doktrin pembatasan fungsional, penguatan mekanisme pertanggungjawaban negara pengirim, serta pembentukan protokol verifikasi multilateral merupakan agenda mendesak dalam hukum internasional kontemporer. Penelitian ini menegaskan bahwa kekebalan diplomatik harus dipahami sebagai instrumen pelayanan publik internasional, bukan tameng dari pertanggungjawaban hukum.
TANGGUNG JAWAB GANTI RUGI PEMILIK PERUSAHAAN TAMBANG GALIAN C TERHADAP MASYARAKAT Moh Fadel; Syamsuddin Baco; Dewi Kemala Sari
PETITA Vol 8, No 2 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 2 DESEMBER 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i2.9445

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab ganti rugi pemilik perusahaan tambang galian C terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemilik usaha pertambangan galian C memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap setiap kerugian yang muncul akibat aktivitas pertambangan, baik kerugian yang bersifat ekonomi maupun dampak terhadap lingkungan serta kehidupan sosial masyarakat sekitar. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat diwujudkan melalui pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan, melakukan perbaikan terhadap sarana atau fasilitas yang terdampak, melaksanakan upaya pemulihan lingkungan, serta memberikan kompensasi sesuai dengan hasil kesepakatan bersama masyarakat yang terkena dampak. Namun, dalam penerapannya masih terdapat berbagai hambatan, antara lain rendahnya kesadaran perusahaan dalam memenuhi kewajiban hukumnya, pengawasan pemerintah yang belum maksimal, serta proses penyelesaian sengketa antara perusahaan dan masyarakat yang masih belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan galian C serta pelaksanaan tanggung jawab perusahaan secara berkelanjutan guna mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat terdampak.
ANALISIS KRIMINOLOGIS, PENEGAKAN HUKUM PIDANA, DAN HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP KASUS PEMERKOSAAN BERSAMA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN DI JAMBI Alwan Hadiyanto; Claudia Sharon Aritonang; Indah Lestari; Wahyu Ramadhan
PETITA Vol 8, No 1 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 1 JUNI 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v8i1.9138

Abstract

Pemerkosaan merupakaan salah satu tindakan kekerasan seksual dan tindakan kriminal yang memiliki dampak serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pada kasus pemerkosaan bersama yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap remaja putri yang berusia 18 tahun di Jambi menimbulkan pertanyaan besar bagi masyarakat mengenai integritas seorang anggota kepolisian sebagai penegak hukum yang seharusnya dapat melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat, akan tetapi menjadi pelaku tindakan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai aspek kriminologis dan penegakan hukum pidana dan hukum acara pidana terhadap kasus pemerkosaan bersama yang dilakukan oleh anggota kepolisian di Jambi. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan serta literatur hukum yang relevan dan berdasarkan analisis kriminologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum telah diatur dalam KUHP,UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan berdasarkan faktor kriminologis, adanya penyalahgunaan wewenang jabatan dalam melakukan tindakan seksual yang dilakukan anggota kepolisian serta adanya kesamaan tujuan suatu kelompok yang berpikiran menyimpang di antara oknum aparat, yang menyebabkan tindakan kekerasan seksual tersebut terjadi, serta penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dimana dua pelaku anggota kepolisian dipecat tidak hormat, namun tiga polisi lain hanya mendapat sanksi etik yang tidak adil. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penegakan hukum, penerapan sanksi yang lebih tegas dan tepat terhadap pelaku maupun pembantu tindak pidana.
POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN REGULASI LAYANAN DIGITAL TERINTEGRASI : STUDI KASUS KEWAJIBAN PENGGUNAAN APLIKASI ALL INDONESIA Muhammad Aulia Ramadhan; Nina Firda Amalia
PETITA Vol 8, No 2 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 2 DESEMBER 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i2.9294

Abstract

Transformasi digital pelayanan publik di Indonesia semakin mengarah pada integrasi layanan, interoperabilitas sistem, dan penyederhanaan prosedur administratif. Salah satu bentuk konkret kebijakan tersebut terlihat dalam penggunaan aplikasi All Indonesia sebagai platform digital terpadu untuk deklarasi kedatangan penumpang internasional. Aplikasi ini mengintegrasikan layanan keimigrasian, kesehatan, karantina, dan kepabeanan ke dalam satu kanal digital yang dapat diakses melalui aplikasi seluler maupun laman web. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum pembentukan regulasi layanan digital terintegrasi di Indonesia dengan menjadikan All Indonesia sebagai studi kasus. Fokus kajian diarahkan pada dasar legitimasi kewajiban penggunaan aplikasi, arah politik hukum nasional dalam digitalisasi pelayanan publik, serta persoalan hukum yang timbul terkait asas legalitas, perlindungan data pribadi, aksesibilitas, dan akuntabilitas antarlembaga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, pelayanan publik, pelindungan data pribadi, sistem elektronik, dan keimigrasian, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban penggunaan All Indonesia sejalan dengan arah politik hukum Indonesia yang mendorong keterpaduan layanan digital nasional. Namun, agar selaras dengan prinsip negara hukum, kebijakan tersebut perlu ditopang oleh pengaturan yang lebih tegas mengenai sumber kewajiban, tata kelola data lintas instansi, mekanisme pengawasan, perlindungan hak subjek data, prosedur koreksi, serta jaminan layanan alternatif bagi kelompok yang mengalami hambatan digital. Dengan demikian, regulasi layanan digital terintegrasi harus dibangun tidak hanya atas dasar efisiensi, tetapi juga atas dasar legalitas, proporsionalitas, perlindungan hak, dan akuntabilitas.

Page 22 of 23 | Total Record : 223

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2014 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 2 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 2 DESEMBER 2026 Vol 8, No 1 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 1 JUNI 2026 Vol 7, No 2 (2025): PETITA VOL. 7, NO. 2 DESEMBER 2025 Vol 7, No 1 (2025): PETITA VOL 7, NO 1 JUNI 2025 Vol 6, No 2 (2024): PETITA VOL. 6 NO. 2 DESEMBER 2024 Vol 6, No 1 (2024): PETITA VOL. 6 NO. 1 JUNI 2024 Vol 5, No 2 (2023): PETITA VOL. 5 NO. 2 DESEMBER 2023 Vol 5, No 1 (2023): PETITA VOL. 5 NO. 1 JUNI 2023 Vol 4, No 2 (2022): PETITA Vol. 4 No. 2 Desember 2022 Vol 4, No 1 (2022): PETITA Vol. 4 No. 1 Juni 2022 Vol 3, No 2 (2021): PETITA Vol. 3 No. 2 Desember 2021 Vol 3, No 1 (2021): PETITA Vol. 3 No. 1 Juni 2021 Vol 2, No 2 (2020): PETITA Vol. 2 No. 2 Desember 2020 Vol 2, No 1 (2020): PETITA Vol. 2 No. 1 Juni 2020 Vol 2, No 1 (2020): Petita Vol 2 No. 1 Juni 2020 Vol 2, No 2 (2020): PETITA, 2 Desember 2020 Vol 1, No 2 (2019): PETITA Vol. 1 No. 2 Desember 2019 Vol 1, No 2 (2019): Vol 1 No. 2 Desember 2019 Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol. 1 No. 1 Juni 2019 Vol 1, No 1 (2019): PETITA Vol.1 No.1 Juli 2019 Vol 3, No 2 (2016): Vol 3 No 2 Desember 2016 Vol 3, No 1 (2016): Vol. 3 No 1 Juni 2016 Vol 2, No 2 (2015): Vol. 2 No. 2 Desember 2015 Vol 2, No 1 (2015): Vol. 2 No. 1 Juni 2015 Vol 1, No 2 (2014): Vol 1 No 2 Desember 2014 Vol 1, No 1 (2014): Vol. 1 No 1 Juni 2014 More Issue