cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 388 Documents
 28   29   30   31   32 
Analisis Hukum Peran Brigade Mobil (BrimobO dalam Penanganan Kelompok Separatis Papua Al Anshori, Muhammad Alfan; Widarto, Bambang
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1614

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Brigade Mobil dalam penanganan gangguan keamanan ditinjau dari perspektif hukum, serta mengkaji dasar hukum yang mengatur kewenangan dan fungsi Brimob dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Brimob dalam penanganan gangguan keamanan telah memiliki dasar hukum yang kuat, antara lain dalam Undang-Undang Kepolisian serta peraturan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan berupa tumpang tindih kewenangan, keterbatasan koordinasi antarinstansi, serta kebutuhan peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan guna memastikan pelaksanaan tugas Brimob tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta kepastian hukum.
Efektivitas Densus 88 dalam Pencegahan dan Penanganan Aksi Terorisme Fachroni, Fahrul; Rahmat, Diding
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1615

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana terorisme berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta menilai efektivitas pelaksanaannya dalam menjaga keamanan nasional dengan tetap menjunjung prinsip hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap peraturan hukum, doktrin, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Densus 88 diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang mencakup upaya preventif dan represif, seperti deteksi dini, kontra-radikalisasi, penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Secara empiris, Densus 88 dinilai cukup efektif dalam mencegah dan menangani aksi terorisme, ditunjukkan dengan keberhasilan menggagalkan berbagai rencana serangan dan menekan eskalasi terorisme di Indonesia. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat dinamika dan kritik terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya dalam tindakan penindakan di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Densus 88 memiliki peran strategis dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, namun diperlukan penguatan kerangka regulasi, peningkatan profesionalisme aparat, koordinasi antar lembaga, serta penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia guna meningkatkan efektivitas penanganan terorisme secara berkelanjutan.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Logging di Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito Due, Faizal; Y. Imran, Suwitno; Mustika, Waode
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1698

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan menguraikan penindakan pelanggaran lalu lintas melalui elektronik traffic law enforcement (ETLE) oleh Polda Gorontalo. Penelitian ini menggunakan menggunakan socio-legal research atau penelitian sosial tentang hukum. Penelitian yang bersifat sosio-legal menempatkan hukum sebagai gejala sosial, sehingga dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas melalui elektronik traffic law enforcement (ETLE) oleh Polda Gorontalo dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas dengan menggunakan berbagai kamera tilang yang dipasang dibeberapa tempat startegis didasarkan pada UU LLAJ dan PP 80 tahun 2012 yang melibatkan unsur lain, yakni lembaga pengadilan yang akan melakukan persidangan dan lembaga perbankan yang menerima sanksi denda yang dibayarkan oleh pelanggar. Namun demikian, jenis pelanggaran lalu lintas yang masih masif terjadi hasil penindakan dari ETLE ialah jenis pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan tidak menggunakan helm berstandar SNI.
Reconstruction of Legal Policy on Online Gambling within the Indonesian Legal System: Perspectives of ITE Law and Islamic Criminal Law Firdausi, Ulya Shafa; Rosita, Dian; Amellia , Salma
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1703

Abstract

This study aims to examine in depth the phenomenon of increasing online gambling practices in Indonesia from the perspective of positive law and Islamic criminal law. The focus of the study is directed at the legal basis of prohibition, the similarity of principles, and the efforts of the two legal systems in tackling these crimes. This study uses a normative legal approach by analyzing various relevant legal provisions, especially Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) and its amendments, as well as the principles of Islamic criminal law related to jarimah ta'zir. The novelty of this study lies in its integrative normative analysis that reconstructs legal policy by harmonizing positive law and Islamic criminal law, thereby contributing theoretically to the development of legal policy studies on online gambling in Indonesia. The study's findings show that Article 27, paragraph (2), of the ITE Law serves as the legal basis for prohibiting and sanctioning the dissemination of content containing gambling elements through electronic media. On the other hand, Islamic law expressly prohibits any form of gambling because it is considered to bring more harm than benefit. It can be concluded that both positive law and Islamic law have a harmony of views in viewing online gambling as a destructive act and have the potential to hurt morality, social order, and the economy of society, so both emphasize the importance of prevention and enforcement of the practice.
Dampak Pengangkatan Anggota TNI Aktif Sebagai Pejabat Kepala Daerah Terhadap Tatakelola Pemerintah Khoirun Nisa, Ganis; Sholikhin Ruslie, Ahmad
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1724

Abstract

Regional head officials are people chosen to carry out duties and authority, both at the provincial and city district levels. The appointment of regional head officials is usually chosen by the central goverment throught the president or minister of home affairs to fill vacancies due to the end of their term of office or if the previous official has died. According to law number 10 of 2016 concerning regional elections, the appointment of regional head officials is carried out through an election process by the community. However, in the event of a vacancy, the minister of home affairs has the right to appoint a temporary official to replace the position of the previous official. The filling in of regional head officials refers to artickel 86 of 2014 concerning regional government. The filling of regional haead officials do not go through a direct election mechanism by the people. This causes political domination and pasrty influence in making decisions. In relation to the decision of the minister of home affairs number 4 of 2023 regarding the appointment of regional head officials from active TNI members which if felt to have caused a lot of controversy which is contrary to the TNI Law. The aim of this research is to find out about the appointment af regional head officials according to the government of the minister of home affairs number 4 of 2023. The method used in this writing is normative by taking a case, conceptual and statutory approach. The result and discussion obtained were a legal review of the mechanism for regional head officials according to minister of home affairs regulation number 4 of 2023 article 3 paragraph (b) with the TNI Law article 47 paragraph (1) which contradicts and creates conflicting norms regarding the appointment of public officials from the military.
Konsep Hukum Surat Wasiat Organ tubuh dalam Dunia Pernotariatan Benyamin, Zefanya; Fatmawati, Nynda
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1747

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana Surat Wasiat berupa Organ tubuh dalam Dunia Pernotariatan. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual.  Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat, nilai-nilai budaya yang menghambat penerimaan donasi organ, dan prosedur hukum yang belum sepenuhnya jelas, yang turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan wasiat organ tubuh.
Peran Negara Dalam Penyelesaian Konflik LGBT Di Indonesia Aldines Ishak, Dicky
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1759

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat arus penyebaran ide dan identitas sosial, termasuk eksistensi kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Di Indonesia, keberadaan LGBT menimbulkan polemik dan konflik sosial akibat perbedaan pandangan antara nilai hak asasi manusia dengan norma agama, budaya, dan Pancasila yang hidup dalam masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam menyelesaikan konflik LGBT di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum dan konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk kelompok LGBT. Namun, hingga saat ini belum terdapat regulasi yang komprehensif dan kebijakan yang tegas dalam menangani isu LGBT, sehingga berpotensi memicu tindakan diskriminatif dan kekerasan di masyarakat. Oleh karena itu, negara perlu mengambil peran aktif melalui penyusunan kebijakan yang adil, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, tanpa mengabaikan nilai-nilai moral, agama, dan budaya nasional.
Kedudukan Hukum Putusan Pengadilan Inkracht dalam Perspektif Tindak Pidana Suap dan Gratifikasi Sucipto, Malakh Joy Barak; Simangunsong, Frans
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1761

Abstract

Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum yang menekankan hukum sebagai pedoman utama dalam pengelolaan kekuasaan, termasuk dalam lembaga peradilan. Sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan hukum sebagai pedoman terdepan dalam pelaksanaan kekuasaan, termasuk dalam lembaga peradilan. Putusan hakim yang seharusnya mencerminkan kebenaran dan keadilan justru kehilangan legitimasi ketika lahir dari praktik korupsi peradilan. Hukum positif Indonesia belum sepenuhnya menyediakan mekanisme yang jelas terkait pembatalan atau koreksi pada putusan inkracht namun kemudian terbukti lahir dari praktik suap dan gratifikasi. Permasalahan hukum yang muncul ialah adanya pertentangan antara asas kepastian hukum yang melekat pada putusan inkracht dengan prinsip keadilan substantif yang menolak legitimasi putusan hasil kejahatan. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji kedudukan hukum putusan inkracht apabila terbukti dihasilkan melalui tindak pidana suap dan gratifikasi. Penelitian ini memakai metode yuridis normatif melalui pendekatan pada norma hukum. yaitu jenis penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku secara formal. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah sistematis ketentuan hukum, asas hukum, dan doktrin yang membentuk struktur normatif dari permasalahan hukum yang diteliti, sehingga hasil kajian dapat memberikan argumentasi hukum yang preskriptif dan konstruktif terhadap isu yang diangkat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa status inkracht tidak boleh dipandang absolut, karena hukum tetap menyediakan ruang koreksi melalui mekanisme luar biasa, seperti peninjauan kembali (PK). Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana agar putusan pengadilan tidak menjadi alat pembenaran ketidakadilan, melainkan benar-benar menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan integritas sistem peradilan di Indonesia.
Rekonstruksi Konsep Itikad Baik Dalam Perjanjian Investasi Pariwisata Berkelanjutan Di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Prayuda, Hilman; Kwangtama Tekayadi, Suntarajaya; Prawiranegara, Khalid; Anggara, Bagas
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1766

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas itikad baik dalam perjanjian investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, serta merumuskan rekonstruksi konsep tersebut dalam perspektif pariwisata berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus empiris terkait pelaksanaan investasi di Mandalika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad baik yang seharusnya menjadi dasar hubungan hukum antara pemerintah, investor, dan masyarakat lokal belum sepenuhnya diimplementasikan secara substansial. Proses pengadaan tanah yang tidak partisipatif dan dominasi posisi investor memperlihatkan ketimpangan antara prinsip kebebasan berkontrak dan keadilan sosial. Oleh karena itu, rekonstruksi asas itikad baik perlu dilakukan dengan mengintegrasikan norma privat perikatan dan norma publik lingkungan. Asas ini harus mencakup tanggung jawab sosial-ekologis, keterbukaan informasi, serta mekanisme pengawasan bersama. Penerapan itikad baik dalam konteks pembangunan pariwisata berkelanjutan menuntut keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, asas itikad baik tidak lagi dimaknai sekadar sebagai norma moral privat, tetapi sebagai prinsip hukum progresif yang menjamin keadilan kontraktual, sosial, dan ekologis dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di KEK Mandalika.
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Berdasarkan Amanat Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Prawiranegara, Khalid; Sakti, Lanang; Efendi, Saparudin; Prayuda, Hilman
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1771

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemberdayaan masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian ini berangkat dari pandangan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan tidak dapat hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek hukum yang berdaya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam konteks penegakan hukum dan keadilan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945. Pemberdayaan tersebut mencakup peningkatan kesadaran hukum, akses terhadap keadilan (access to justice), serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan advokasi hukum. Implementasi di era reformasi memperlihatkan pergeseran paradigma penegakan hukum dari sentralistik menuju partisipatif, melalui penguatan lembaga-lembaga independen dan program bantuan hukum. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Page 30 of 39 | Total Record : 388

 28   29   30   31   32 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April) More Issue