cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmatnijar
Contact Email
yprudentia@gmail.com
Phone
+6281374638063
Journal Mail Official
yprudentia@gmail.com
Editorial Address
Jl. T. Rizal Nurdin KM 4,5 Sihitang Padangsidimpuan
Location
Kota padangsidimpuan,
Sumatera utara
INDONESIA
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Published by Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
ISSN : 24426822     EISSN : 25805134     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Humanities,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance
Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi, ISSN Cetak: 2442-6822; ISSN ONLINE: 2580-5134, publishes scientific writings in the form of research results, literature reviews, conceptual articles and actual issues that are relevant and focused in the field of Islamic economics. The editor accepts that the article has not been published in other media with the format of writing as stated in the page script writing guidelines. Yurisprudentia; This Islamic Economics Journal was established in 2015, published by IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum twice a year, in June and December
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 174 Documents
 14   15   16   17   18 
PRINSIP KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: TELAAH TAFSIR QURAN SURAT AL-ISRA’ Aini, Ihdi; Tarigan, Azhari Akmal; Enghariano, Desri Ari
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v10i1.11359

Abstract

Pola konsumsi manusia yang terindikasi bersikap mubazir telah menyebabkan banyak permasalahan secara nasional dan global. Sampah makanan yang ditimbulkan dari sikap mubazir tersebut telah mengakibatkan berbagai masalah seperti membebani sistem pengelolaan sampah, memperburuk kerawanan pangan, dan salah satu kontributor utama masalah lingkungan seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran. United Nations Environment Programme (UNEP) mengestimasi delapan hingga sepuluh persen emisi gas rumah kaca global disebabkan oleh makanan yang tidak dikonsumsi. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisis tentang prinsip dan norma konsumsi dalam ekonomi Islam dengan menganalisa ayat-ayat yang terkait dengan konsumsi pada al-Qur’an surat al-Isra’. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik. Sumber utama dari penelitian ini adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip konsumsi pada al-Qur’an surat al-Isra’. Adapun sumber pendukung yang digunakan ialah kitab-kitab tafsir dan sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan. Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini ditemukan lima prinsip dasar konsumsi dalam ekonomi islam yang dapat diambil dari al-Qur’an surat al-Isra’.  Pertama, prinsip tauhid. Kedua, prinsip moralitas. Ketiga, larangan bersikap tabzir dan israf. Keempat, prinsip kesederhanaan dan larangan bermewah-mewahan. Kelima, prinsip keseimbangan. Apabila prinsip-prinsip konsumsi tersebut diimplementasikan secara keseluruhan oleh ummat manusia maka diyakini dapat berimplikasi dalam penyelesaian masalah ketahanan pangan baik dunia maupun nasional, menyelesaikan permasalahan sampah yang merusak bumi dan lingkungan serta dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum sebagaimana yang dicita-citakan secara global melalui program Sustainable Development Goals (SDGs).
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PENGGUNAAN PERSPEKTIF ILMIAH HUKUM PIDANA Nuroini, Indi
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 9, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v9i2.9410

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tindakan yang bersifat Represif Edukatif dalam penegakan Hukum Pidana Ketenagakerjaan dalam perspektif ilmu hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis dan yuridis, serta konsepsi – konsepsi yang bersifat ilmiah mengenai penerapan asas Represif Edukatif dalam penegakan hukum pidana dibidang ketenagakerjaan. Dibidang ketenagakerjaan terdapat beberapa ketentuan hukum pidana yang telah jelas dirumuskan sebagai suatu delik, yang mana delik-delik tersebut juga merupakan bagian dari obyek pengawasan pegawai pengawas ketenagakerjaan. Simpulan yang dihasilkan adalah Bentuk dan penerapan asas Represif Edukatif dalam penegakan hukum pidana dibidang ketenagakerjaan dengan langkah – langkah bentuk pemeriksaan sampai diterbitkan nota pemeriksaan dan Perpektif ilmu hukum pidana terhadap asas Represif Edukatif dalam penegakan hukum pidana dibidang ketenagakerjaan dengan ketentuan hukum pidana yang telah dirumuskan sebagai delikKata Kunci : Represif Edukatif, penegakan Hukum Pidana, Ketenagakerjaan dan hukum pidana.
TANTANGAN DAN INOVASI PENERAPAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI ERA DIGITAL Siregar, Neila Hifzhi; Pahutar, Agus Anwar
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 10, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v10i2.12379

Abstract

Penerapan hukum ekonomi syariah di era digital menghadirkan berbagai inovasi sekaligus tantangan yang signifikan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan terbaru dalam ekonomi syariah, khususnya dalam konteks digitalisasi yang semakin meluas. Inovasi dalam teknologi finansial (fintech) telah membuka peluang baru bagi produk dan layanan keuangan syariah, seperti pembiayaan peer-to-peer (P2P), e-wallet, dan investasi berbasis blockchain. Namun, digitalisasi juga membawa tantangan, termasuk perlunya adaptasi regulasi, peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat, serta jaminan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Melalui analisis literatur dan studi kasus, artikel ini mengeksplorasi bagaimana inovasi teknologi dapat diintegrasikan dengan prinsip ekonomi syariah, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi tantangan yang muncul. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktisi, regulator, dan akademisi dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan di era digital.
PENGUATAN OTONOMI DAERAH DENGAN REKONSTRUKSI PEMBENTUKAN PERDA TENTANG PAJAK DAERAH DI SUMATERA UTARA Siregar, Mardona
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v10i1.11095

Abstract

Pembentukan otonomi daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Misalnya Perda tersebut adalah Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Padang Lawas, Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara. Di antara 20 Perda Pajak Daerah yang dibatalkan di Sumut, ada 4 (empat) Perda Pajak Daerah di kabupaten/kota mengalami permasalahan yang sama. Perda yang dibatalkan sama-sama mengenai Pajak Daerah pada tahun yang sama dan tahun terdekat. Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur dengan Perda. Kenyataannya, banyak Perda yang telah dibentuk oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Mengapa banyak Perda Tentang Pajak Daerah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat di Sumut?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan empiris.  penelitian ini digunakan untuk memperoleh data normatif dan empiris, agar tampak relevansi antara penelitian normatif dengan data empiris. Berdasarkan uraian disimpulkan banyaknya Perda Tentang Pajak Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat di Sumut tidak terlepas dari kenyataan bahwa Perda yang sudah dibentuk langsung dilaksanakan oleh daerah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat, sehingga pengawasan terhadap Perda tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Otonomi daerah seluas-luasnya bukan berarti daerah bebas menentukan tanpa ada kontrol dari pemerintah pusat.
KAJIAN HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA Hardana, Ali; Ritonga, Hasir Budiman
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 11, No 2 (2025): Edisi Juli-Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v11i2.17019

Abstract

The development of digital technology has brought about various innovations in the financial system, one of which is cryptocurrency as a means of exchange and investment instrument. However, the legality and permissibility of cryptocurrency trading remain controversial, especially from the perspective of Islamic economic law. This study aims to examine the legal status of cryptocurrency trading in light of Islamic economic principles and assess its practice in Indonesia based on core sharia principles such as justice, transparency, and avoidance of gharar (uncertainty) and maisir (speculation). This research employs a qualitative normative approach through library research and in-depth interviews with Islamic economic practitioners, along with analysis of relevant fatwas, including those issued by the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and opinions of contemporary scholars. The results show that cryptocurrency trading contains a high level of speculation and does not fully comply with sharia principles, particularly regarding price stability and transaction object clarity. Nevertheless, there is a diversity of scholarly opinion; some scholars prohibit its use due to elements of gharar and maisir, while others permit it under specific conditions. In conclusion, cryptocurrency trading practices in Indonesia still require clearer guidance from an Islamic legal perspective. There is a need for more specific regulations, fatwas, and public education to ensure that digital asset transactions align with the principles of Islamic economic law.
AKAD IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK PADA PEMBIAYAAN PROPERTI SYARIAH: ANALISIS HUKUM EKONOMI DAN FATWA DSN-MUI NO. 27/III/2002 Hasibuan, Badai Husain
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 11, No 2 (2025): Edisi Juli-Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v11i2.17419

Abstract

This study examines the Islamic economic system with a focus on the Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) contract as a form of financing that is widely used by Sharia Financial Institutions (LKS), especially in the property sector. This contract is a combination of the concepts of ijarah (lease rent) and tamlik (transfer of ownership) which is carried out after the lease period ends. IMBT is considered an alternative financing that is in accordance with sharia principles because it does not contain elements of riba like conventional financing. However, in practice, the implementation of this contract often raises problems, including incompatibility with the contract with the principles and terms of the contract, as well as deviations from the provisions in the DSN-MUI Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002. One of the irregularities that occurred was the merger of the lease and sale and purchase contracts in one contract, which gave rise to elements of gharar and tasyabbuh with riba. This study uses a juridical normative method with three main approaches, namely the legislative approach, the conceptual approach, and the fatwa and doctrine approach. Data were obtained through literature studies and analyzed descriptively-analytically. The results of the study show that the Ijarah Muntahiyah Bittamlik contract has a legal duality, namely as a lease contract at the initial stage and a transfer of ownership contract at the end of the lease period. DSN-MUI Fatwa No. 27/DSN-MUI/III/2002 requires the separation between ijarah and tamlik contracts through promises (wa'd) that are not legally binding. However, practice in the field shows that Islamic financial institutions still combine the two contracts, and there is an imbalance of responsibility between banks and customers regarding costs and risks during the lease period. This harms the principles of justice ('adl) and balance (tawazun) in Islamic economic law. Therefore, improvements are needed in contractual aspects, regulations, and increased understanding of the essence of IMBT so that its implementation is truly in accordance with sharia principles.
URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI KHUSUS FINTECH SYARIAH SEBAGAI PENGUATAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Rosana, Mayang; Yuniartik, Yuniartik
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 11, No 2 (2025): Edisi Juli-Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v11i2.17006

Abstract

Perkembangan financial technology (fintech) telah memberikan dampak signifikan terhadap sistem keuangan, termasuk pada sektor keuangan syariah. Fintech syariah hadir sebagai inovasi yang memadukan teknologi dengan prinsip-prinsip muamalah, melalui layanan seperti pembiayaan berbasis teknologi, crowdfunding halal, dan sistem pembayaran digital syariah. Namun, perkembangan tersebut belum diiringi dengan regulasi yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi regulasi fintech syariah di Indonesia, mengidentifikasi kelemahan regulasi konvensional terhadap pengaturan fintech syariah, serta mengkaji urgensi pembentukan regulasi khusus yang bersifat komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan fintech syariah masih bergantung pada regulasi umum fintech konvensional dan Fatwa DSN-MUI, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, lemahnya pengawasan kepatuhan syariah, serta rendahnya perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus fintech syariah yang terpadu, mencakup ketentuan standar akad, tata kelola, pengawasan, perlindungan konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis syariah. Regulasi khusus diharapkan mampu memperkuat ekosistem fintech syariah yang inovatif, kompetitif, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam.
STRENGTHENING SUKUK WAQF AS A SUSTAINABLE ISLAMIC FINANCIAL TOOL FOR SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT Amirullah, Muhammad Azrul; Hilman, Muhammad Akbar; Hanif, Azzam Al
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 11, No 2 (2025): Edisi Juli-Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v11i2.16969

Abstract

Global economic growth by 2030 is expected to be dominated by developing countries, with significant gains from countries such as China, India and Indonesia. About 8.5 per cent of the world's population or about 700 million individuals live on less than $2.15 a day, which is categorised as extreme poverty and is important for low-income countries. On the other hand, 44 per cent of the world's population or about 3.5 billion people earn less than $6.85 a day, which falls into the poverty category associated with upper-middle-income countries. Development Goals in several sectors are to face the challenge of 2030, the challenge of national progress. Waqaf is a system of giving valuable goods or assets to be taken advantage of. In this paper, the author uses a research method in the form of a library study (library research) where he uses secondary data in the form of national and international journal literature, websites that discuss waqf. The literature is selected in accordance with the theme discussed and then the data is analysed using an inductive logic paradigm. Sukuk waqf is a financial instrument based on the principles of waqf and sharia securities where this type of waqf allows the use of waqf funds to be more productive than waqf in general with stability and sustainability.
ANALISA HUKUM PENCABUTAN IZIN USAHA PT ASURANSI JIWASRAYA OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM BAGI NASABAH Oktavianingrum, Fabiola Nurul; Akuntari, Nur Intan
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 11, No 2 (2025): Edisi Juli-Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v11i2.16491

Abstract

Persoalan mengenai dunia asuransi di Indonesia menuai polemik yang berkepanjangan, seperti halnya perusahaan asuransi BUMN, PT Jiwasraya. Keadaan gagal bayar yang terjadi pada perusahaan ini sebagai akibat dari tata kelola perusahaan yang tidak baik, membawa kepada pencabutan izin usaha perusahaan ini oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kepastian hukum dan keadilan bagi para nasabah perusahaan asuransi menjadi diambang ketidakpastian. Melalui artikel ini hendak dilakukan kajian mengenai kepastian hukum bagi nasabah terhadap pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwasraya oleh OJK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan memanfaatkan data primer peraturan perundangan dan dokumen-dokumen hukum lainnya sebagai pendukung. Setelah dilakukan pembahasan ditemukan bahwa keadaan PT Jiwasraya sudah tidak baik sejak ditemukannya kejanggalan pada audit keuangan perusahaan. Kemudian pada produk JS Saving Plan yang ditawarkan kepada nasabah melalui kanal perbankan ternyata juga bermasalah karena investasi yang digunakan dalam produk ini adalah saham gorengan. Nasabah sudah seharusnya tetap mendapatkan hak-hak mereka setelah perusahaan ini diberhentikan izin usahanya. Hal ini menunjukan komitmen pemerintah, melalui lembaga independen, OJK untuk menghentikan pergerakan perusahaan ini sebagai bentuk kepastian bagi nasabah.
Analisis Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Romi, Muhammad; Aslati, Aslati; Dalimunthe, Mawardi
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 11, No 2 (2025): Edisi Juli-Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v11i2.16495

Abstract

This research aims to analyze the law of Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) in the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia, as well as examine the suitability and synergy between the two. IMBT is a complex form of Islamic financing contract because it combines two different contracts, namely rent (ijarah) and transfer of ownership (grant or sale). This research uses a normative juridical method with a comparative approach and critical analysis, namely comparing the legal basis of IMBT in muamalah fiqh and legislative regulations in Indonesia, including the Compilation of Sharia Economic Law, Banking Law, Bank Indonesia Regulations, and Civil Code. Data collection techniques are carried out through library research by examining primary and secondary sources. The results of the study show that Islamic law allows IMBT contracts to be safe if the lease contract and the promise of ownership are separated and not made in one binding contract. Transfer of ownership can only be done after the lease period ends, and the contract structure must be in accordance with the principles of justice, clarity, and free from elements of usury and gharar. In positive law in Indonesia, IMBT is also legally recognized, although it has not been regulated in a special law. However, its existence has been legitimized through the DSN-MUI fatwa, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), the Sharia Banking Law, and Bank Indonesia Regulations. There is substantial synergy between the principles of fiqh muamalah and positive law in Indonesia, although there is still a need to strengthen regulations and epistemological reconstruction so that IMBT can be carried out more comprehensively, legally according to sharia, and strong in national law in modern economic practices.

Page 17 of 18 | Total Record : 174

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 2 (2025): Edisi Juli-Desember Vol 11, No 1 (2025): Edisi Januari–Juni Vol 10, No 2 (2024) Vol 10, No 1 (2024) Vol 9, No 2 (2023) Vol 9, No 1 (2023) Vol 8, No 2 (2022) Vol 8, No 1 (2022) Vol 7, No 2 (2021) Vol 7, No 1 (2021) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue