cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Mudi Priyatno
Contact Email
arifmudi11@gmail.com
Phone
+6282390449323
Journal Mail Official
riggs@universitaspahlawan.ac.id
Editorial Address
Department of Digital Business, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28412
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Published by Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN : 29639298     EISSN : 2963914X     DOI : https://doi.org/10.31004/riggs.v1i1
Core Subject : Economy, Science, Engineering,
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) is published by the Department of Digital Business, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai in helping academics, researchers, and practitioners to disseminate their research results. RIGGS is a blind peer-reviewed journal dedicated to publishing quality research results in the fields of business and engineering. All publications in the RIGGS Journal are open access which allows articles to be available online for free without any subscription. RIGGS is a national journal with e-ISSN: 2963-914X, and is free of charge in the submission process and review process. Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS) publishes articles periodically twice a year, in January and July.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 8,377 Documents
 421   422   423   424   425 
Reformasi Hukum Dagang Indonesia dalam Menjawab Tantangan Transaksi Dagang Berbasis Artificial Intelligence. Vagansa, Fransesko Mahesa; Pancawati, Angelina; Fadzillaturrachman, Dita; Nugroho, Bagas Wisnu
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4408

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait pertanggungjawaban dalam transaksi dagang berbasis kecerdasan buatan di Indonesia serta merumuskan arah reformasi hukum dagang yang ideal guna menjamin kepastian hukum dalam praktik perdagangan digital. Penggunaan AI dalam transaksi dagang semakin meluas dan kompleks, namun pengaturannya dalam sistem hukum nasional masih belum memadai. Untuk menjawab persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008), Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), serta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, disertai bahan hukum sekunder yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menafsirkan norma yang berlaku dan mengidentifikasi kekosongan maupun kelemahan regulasi dalam konteks perdagangan digital berbasis Artificial Intelligence. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dagang Indonesia belum mengatur secara eksplisit kedudukan, kapasitas hukum, dan tanggung jawab sistem kecerdasan buatan dalam aktivitas dagang, sehingga menimbulkan potensi ketidakpastian dan sengketa bagi para pelaku usaha maupun konsumen. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi hukum yang bersifat adaptif dan prospektif melalui pembentukan kerangka hukum komprehensif yang mampu mengakomodasi karakteristik teknologi digital sekaligus memberikan perlindungan hukum, kepastian, serta keadilan dalam praktik perdagangan modern.
Scientific Analysis of Linguistic Branches: Identifying Linguistic Fields in Indonesian Elementary Textbooks the Merdeka Curriculum Nurul Hidayah, Safitri; Viola, Albita Intan; Ikrimah, Fani; Hidayati S., Nur
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4409

Abstract

This study examines four fundamental components of linguistics—morphology, syntax, semantics, and pragmatics—as the essential foundation for developing students’ language competence at the elementary school level. The research focuses on an in-depth analysis of how word structure, sentence structure, meaning systems, and contextual language use interact to form comprehensive linguistic ability. The morphological discussion highlights word-formation processes, including affixation, reduplication, and compounding, as well as the role of morphemes as the smallest meaningful units. The syntactic analysis explores the organization of phrases, clauses, and sentence types to understand how utterances are grammatically constructed. Furthermore, the semantic section emphasizes lexical, denotative, and grammatical meanings as the basis for accurate interpretation of words and sentences. The pragmatic analysis addresses the importance of context in determining the intended meaning and function of utterances, and how language use is shaped by communicative situations. The findings indicate that these four linguistic aspects are inherently interconnected, functioning collectively within the language-learning process. Morphology provides the fundamental building blocks of words, syntax organizes these elements into coherent structures, semantics offers interpretative frameworks, and pragmatics ensures that language is used appropriately within various contexts. This study concludes that language instruction at the elementary level should be designed comprehensively by integrating all linguistic components. Such a holistic approach is believed to significantly enhance students’ literacy skills and communicative competence, both in academic settings and in everyday interactions.
Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional (Perbandingan Ratifikasi & Implementasi Indonesia Vs Malaysia/Thailand) Aswar, Muhammad; Ashfiya, E Nur; Utami, Olivia Nurul; P, Ona Monis Putri; Tasik, Darmayani Tandi
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4410

Abstract

Perlindungan hak asasi manusia menjadi salah satu pilar utama dalam perkembangan hukum modern, di mana instrumen internasional berperan sebagai dasar untuk menjamin penghormatan terhadap martabat manusia. Meskipun standar-standar tersebut telah diterima secara luas, negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand memiliki pendekatan yang berbeda dalam meratifikasi serta mengimplementasikannya. Indonesia, khususnya setelah reformasi, cenderung mengambil langkah lebih progresif melalui ratifikasi berbagai instrumen penting. Namun, implementasi di tingkat nasional masih menghadapi hambatan struktural, mulai dari lemahnya koordinasi kebijakan hingga keterbatasan kapasitas lembaga penegak hak asasi manusia. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia dan Thailand memilih pendekatan yang lebih berhati-hati, dengan mempertimbangkan kepentingan domestik, stabilitas politik, serta sensitivitas budaya. Meskipun demikian, masing-masing negara menunjukkan keunggulan dalam isu tertentu. Malaysia dinilai lebih baik dalam perlindungan bagi pekerja migran karena adanya kebijakan yang lebih terarah, sedangkan Thailand menonjol dalam pengembangan regulasi perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif. Penelitian ini membandingkan pola ratifikasi, penerjemahan instrumen internasional ke dalam hukum nasional, efektivitas lembaga hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap isu-isu khusus seperti kebebasan berpendapat, kelompok minoritas, dan pengungsi. Temuan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi hak asasi manusia sangat dipengaruhi oleh komitmen politik, harmonisasi kebijakan, serta kapasitas kelembagaan. Kajian ini menegaskan bahwa meskipun terdapat kemajuan signifikan, ketiga negara masih memerlukan penguatan mekanisme pelaksanaan agar instrumen internasional dapat terwujud secara efektif dalam praktik
Regulasi Industri Maritim: Analisis Kebijakan, Tantangan Global, Dan Implikasi Terhadap Keberlanjutan Sektor Pelayaran Noviyanti, Noviyanti; Mokodompit, Eliyanti Agus
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4411

Abstract

Regulasi maritim merupakan instrumen penting dalam menjaga keselamatan pelayaran, keamanan maritim, serta perlindungan lingkungan laut di tengah transformasi global yang semakin kompleks. Seiring meningkatnya intensitas perdagangan internasional, modernisasi armada kapal, dan perkembangan teknologi pelabuhan, kebutuhan akan regulasi yang adaptif dan selaras dengan standar internasional menjadi semakin mendesak. Pada konteks tersebut, penelitian ini bertujuan mengevaluasi sinkronisasi regulasi maritim nasional Indonesia dengan standar yang ditetapkan International Maritime Organization (IMO), sekaligus mengidentifikasi hambatan implementasi yang masih dihadapi dalam mendukung keberlanjutan sektor pelayaran. Pendekatan penelitian dilakukan menggunakan studi literatur dengan analisis deskriptif–komparatif terhadap konvensi IMO, yaitu SOLAS, MARPOL, dan STCW, serta kebijakan nasional yang diatur melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 7 Tahun 2023. Selain itu, kajian ini juga merujuk pada publikasi ilmiah dan laporan kebijakan terkini periode 2018–2025 untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan praktik penerapan regulasi di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia telah mengadopsi sebagian besar standar keselamatan dan lingkungan yang ditetapkan IMO. Namun, efektivitas penerapannya belum optimal karena masih menghadapi hambatan pada kualitas infrastruktur pelabuhan, tingkat kompetensi sumber daya manusia yang belum merata, serta koordinasi kelembagaan yang belum terintegrasi. Di sisi lain, isu global seperti dekarbonisasi pelayaran, digitalisasi layanan kepelabuhanan, dan meningkatnya risiko keamanan siber menuntut penyesuaian kebijakan yang lebih progresif serta dukungan investasi teknologi ramah lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan harmonisasi regulasi maritim membutuhkan tata kelola kolaboratif, sinergi antar-pemangku kepentingan, serta penguatan kapasitas implementasi untuk memastikan keberlanjutan sektor pelayaran nasional.
State Administrative Law and Citizens’ Rights Situmeang, Harry Prayudha; Klose, Rojer Al; Rizki, Sefiadil
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4412

Abstract

This research examines the role of State Administrative Law (Hukum Administrasi Negara/HAN) as a fundamental instrument for protecting citizens’ rights against government actions. In the context of Indonesia as a state based on the rule of law, governmental authority is not merely an expression of executive power but must be exercised in accordance with the principles of legality, accountability, transparency, and respect for human rights. State Administrative Law serves as a legal framework that regulates relations between the government and citizens to prevent abuses of power and ensure legal certainty and justice. This study employs a normative juridical approach by analyzing laws and regulations, judicial decisions, and institutional practices related to state administrative governance. The analysis focuses on control mechanisms provided by HAN to supervise government administrative actions. The findings indicate that HAN offers several legal remedies and oversight instruments, including administrative objections, proceedings before the State Administrative Court (Pengadilan Tata Usaha Negara), and supervision by independent bodies such as the Ombudsman. These mechanisms are intended to ensure that government decisions comply with legal norms and do not violate citizens’ rights. Nevertheless, the effectiveness of State Administrative Law still faces challenges, including low public legal awareness, overlapping regulations, bureaucratic complexity, and weak institutional oversight. Consequently, access to justice in administrative disputes remains limited. Therefore, this research highlights the need for institutional reform, simplification of administrative procedures, regulatory harmonization, and stronger public participation to optimize the role of HAN in supporting good governance in Indonesia.
Peran Bawaslu dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Kampanye Studi Kasus Pencegahan Politik Uang dalam Kampanye Tanjung, Alvian; Prasetyo, Danil Aji; Lukia, Edo
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4413

Abstract

Praktik politik uang merupakan salah satu tantangan paling serius dalam penyelenggaraan pemilu demokratis di Indonesia karena berpotensi merusak integritas elektoral, mendistorsi rasionalitas pemilih, serta mengikis prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan politik. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi hasil pemilu secara langsung, tetapi juga berdampak sistemik terhadap kualitas demokrasi dengan membentuk relasi transaksional antara elite politik dan masyarakat, terutama pada kelompok sosial yang memiliki kerentanan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran kampanye, khususnya praktik politik uang selama tahapan kampanye pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian perpustakaan (library research), yang menganalisis peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dokumen kelembagaan Bawaslu, serta literatur akademik yang relevan dengan isu demokrasi elektoral dan pengawasan pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bawaslu telah menjalankan fungsi pengawasan melalui strategi preemtif, preventif, dan represif, praktik politik uang masih sulit diberantas secara efektif. Hambatan utama meliputi keterbatasan alat bukti, lemahnya perlindungan saksi, celah normatif dalam pengaturan subjek hukum, serta modus operandi pelanggaran yang semakin terselubung. Oleh karena itu, optimalisasi peran Bawaslu memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi dan kesadaran hukum masyarakat, serta harmonisasi regulasi guna mewujudkan pemilu yang berintegritas dan demokratis.
Pengembangan Film Animasi 3 Dimensi Pengenalan Konsep Subak Dalam Filosofi Tri Hita Karana ”Palemahan” Pebrianti, Sesil Dwi; Agustini, Ketut; Mertayasa, I Nengah Eka
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4414

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan film animasi tiga dimensi sebagai media edukasi dalam memperkenalkan konsep Subak yang berlandaskan filosofi Tri Hita Karana, khususnya pada aspek Palemahan yang menekankan hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh menurunnya pemahaman generasi muda Bali terhadap nilai-nilai Subak sebagai sistem irigasi tradisional yang sarat makna budaya, serta rendahnya minat masyarakat, terutama generasi Z, dalam mengunjungi Museum Subak sebagai sarana pembelajaran budaya. Perkembangan teknologi digital dan media visual menjadi peluang untuk menghadirkan media edukasi yang lebih menarik dan mudah dipahami. Metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development (R&D) dengan model Multimedia Development Life Cycle (MDLC) yang meliputi enam tahap, yaitu concept, design, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Produk yang dihasilkan berupa film animasi tiga dimensi yang memvisualisasikan aktivitas sehari-hari petani Bali dalam sistem irigasi tradisional Subak, mulai dari pengelolaan air, kerja sama antaranggota Subak, hingga penerapan nilai-nilai keharmonisan antara manusia dan alam sesuai dengan filosofi Tri Hita Karana. Hasil uji ahli isi menunjukkan tingkat validitas sebesar 1,00 dengan kategori “sangat tinggi”, sedangkan hasil uji ahli media juga memperoleh tingkat validitas sebesar 1,00 dengan kategori “sangat tinggi”. Selain itu, hasil uji respon pengguna menunjukkan kategori “Baik” dengan persentase sebesar 72,31%. Berdasarkan hasil tersebut, film animasi yang dikembangkan dinyatakan layak dan efektif digunakan sebagai media edukasi dalam memperkenalkan konsep Subak, serta berpotensi mendukung upaya pelestarian budaya lokal Bali di era digital.
Pengaruh SMMA terhadap Purchase Intention Melalui Brand Awareness (Studi Kasus Meta Ads Pada Al-Ghuroba Store) Muhammad Raihan Amir; Btari Mariska Purwaamijaya; Asep Nuryadin
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.4415

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Social Media Marketing Activities (SMMA) terhadap Purchase Intention dengan Brand Awareness sebagai variabel mediasi pada konsumen Al-Ghuroba Store yang terpapar iklan Meta Ads. Studi ini dilatarbelakangi rendahnya engagement rate dan Click-Through Rate (CTR), yang menunjukkan kurang efektifnya strategi pemasaran digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu menggunakan desain cross-sectional, penelitian ini melibatkan sebesar 265 responden melalui kuesioner yang disebar secara online. Analisis PLS-SEM dilakukan menggunakan SmartPLS dengan hasil yangl menunjukkan bahwasannya SMMA berpengaruh signifikan terhadap Brand Awareness, selain itu Brand Awareness berpengaruh signifikan terhadap Purchase Intention, sehingga menyebabkan terdapat pengaruh tidak langsung SMMA terhadap Purchase Intention melalui Brand Awareness.
Analisis Wacana Kritis Sara Mills dalam Novel Padang Ilalang di Belakang Rumah Karya Nh. Dini Afifah, Diaz Nur; Putri, Dita Amalia; Syahda, Wisista; Syukri, Hanifullah
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.4416

Abstract

Penelitian ini menerapkan model Analisis Wacana Kritis (AWK) Sara Mills pada novel Padang Ilalang di Belakang Rumah karya Nh. Dini untuk mengungkap ideologi tersembunyi dan relasi kuasa, khususnya terkait gender, yang terbangun dalam struktur naratifnya. Penelitian ini mengkaji dua pertanyaan utama: bagaimana tokoh perempuan direpresentasikan dalam posisi subjek–objek, serta bagaimana posisi pembaca dibentuk untuk memengaruhi cara pandang mereka terhadap konflik tokoh perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik simak dan catat untuk mengumpulkan data berupa kalimat dan klausa dalam novel. Analisis difokuskan pada identifikasi apakah tokoh perempuan memiliki agensi sebagai subjek atau hanya menjadi objek pasif dari kontrol eksternal, serta bagaimana strategi naratif mengarahkan empati dan sudut pandang pembaca. Hasil penelitian menunjukkan bahwa novel ini merupakan strategi tekstual yang sengaja dirancang untuk menantang narasi patriarkal dominan. Tokoh anak perempuan sebagai protagonis tidak ditempatkan sebagai korban pasif, melainkan sebagai subjek aktif yang mengamati, menafsirkan, dan mengkritik realitas di sekitarnya, sehingga mengendalikan wacana penceritaan. Sebaliknya, tokoh laki-laki seperti ayah sering digambarkan sebagai objek yang direfleksikan melalui kesadaran kritis sang tokoh utama, sebagai upaya Nh. Dini untuk mendekonstruksi posisi superior laki-laki dalam tradisi sastra. Selain itu, gaya penceritaan yang rinci dan emosional berhasil mengarahkan pembaca untuk berempati pada perspektif protagonis, sehingga membangun kesadaran tentang realitas emosional perempuan yang termarginalkan dalam struktur sosial dan keluarga yang menekan. Dengan demikian, novel ini menjadi ruang perlawanan dan kesadaran gender, dan model Sara Mills terbukti efektif dalam mengungkap bagaimana teks sastra dapat menjadi sarana pembalikan posisi subjek–objek serta membangun kesadaran pembaca terhadap struktur kuasa yang terselubung.
Global Supply Chains and Geopolitical Realism: Huawei’s Survival Strategy against the US Ban Wijayati, Hasna; Murdani, Andika Drajat
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 2 (2025): Mei - Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i2.442

Abstract

The US policy of isolating the Chinese technology company Huawei has significantly transformed the company’s global business operations. This conflict extends beyond business interests, touching on broader geopolitical dynamics between states. This research aims to examine the impact of the US ban on Huawei’s global supply chain and analyze how the company has adapted through strategic responses. Employing a descriptive qualitative method with a literature study approach, this study analyzes secondary data from various sources. Two main theoretical frameworks guide the analysis: Global Supply Chain Theory, which explores Huawei's dependency on US-origin technological components, and Realism Theory in International Relations, which interprets US actions as an effort to maintain its hegemonic position in the global technological order. The findings reveal that the US ban significantly disrupted Huawei's access to critical technologies, especially semiconductor chips. In response, Huawei adopted a survival strategy centered on supply chain diversification and domestic innovation. The research concludes that although the ban caused substantial short-term setbacks, Huawei demonstrated resilience through long-term strategic adaptation. The novelty of this study lies in its integration of political economy and international relations perspectives to explain how a global technology company navigates geopolitical pressures and supply chain vulnerabilities.

Page 423 of 838 | Total Record : 8377

 421   422   423   424   425 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April Vol. 4 No. 4 (2026): November - January Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October Vol. 4 No. 2 (2025): Mei - Juli Vol. 4 No. 1 (2025): Februari - April Vol. 3 No. 4 (2025): November - January Vol. 3 No. 3 (2024): Agustus - October Vol. 3 No. 2 (2024): Mei - Juli Vol. 3 No. 1 (2024): Februari - April Vol. 2 No. 2 (2024) Vol. 2 No. 1 (2023) Vol. 1 No. 2 (2023) Vol. 1 No. 1 (2022) More Issue