cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 757 Documents
 45   46   47   48   49 
Rekonstruksi Pengaturan Business Judgement Rule sebagai Dasar Pembatasan Pertanggungjawaban Direksi dalam Pengambilan Keputusan Korporasi yang Beritikad Baik Eko Wiluyo; Rais; Destinal Armunanto; Ratna Susanti; Tina Amelia
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2416

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerapan Business Judgement Rule dalam pembatasan pertanggungjawaban direksi serta merumuskan rekonstruksi pengaturannya dalam sistem hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi Business Judgement Rule telah tercermin dalam Pasal 92 dan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun pengaturannya masih bersifat implisit sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan batas pertanggungjawaban direksi atas kerugian perseroan. Ketidakjelasan parameter mengenai itikad baik, kehati-hatian, benturan kepentingan, dan standar pembuktian mengakibatkan inkonsistensi penerapan oleh pengadilan serta kesulitan dalam membedakan antara business failure, negligence, mismanagement, dan fraud. Berdasarkan studi komparatif terhadap Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda, penelitian ini menawarkan rekonstruksi pengaturan Business Judgement Rule melalui perumusan definisi normatif, indikator yang jelas mengenai good faith, due care, informed decision, dan no conflict of interest, serta pengaturan mekanisme pembuktian dan batas perlindungan hukum bagi direksi. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hukum bagi direksi yang beritikad baik, serta mendukung penerapan prinsip good corporate governance dalam pengelolaan Perseroan Terbatas di Indonesia.
Politik Hukum Restrukturisasi Kewenangan Pengawasan Platform Digital dalam Sistem Hukum Indonesia untuk Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Data Pribadi Eko Wiluyo; Rais; Destinal Armunanto; Ratna Susanti; D. Andry Effendy
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2417

Abstract

Perkembangan platform digital yang semakin dominan dalam berbagai sektor kehidupan telah meningkatkan intensitas pemrosesan data pribadi dan menimbulkan kebutuhan akan sistem pengawasan yang efektif. Permasalahan yang muncul adalah fragmentasi kewenangan pengawasan platform digital yang tersebar pada berbagai lembaga, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, disharmoni regulasi, dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum pengawasan platform digital dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan model restrukturisasi kewenangan pengawasan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan data pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengawasan platform digital saat ini belum terintegrasi sehingga belum mampu memberikan perlindungan data pribadi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan restrukturisasi kewenangan melalui pembentukan otoritas perlindungan data pribadi yang independen sebagai koordinator utama pengawasan lintas sektor dengan tetap mempertahankan fungsi pengawasan sektoral masing-masing lembaga. Model tersebut diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pengawasan, dan memperkuat perlindungan hak privasi masyarakat dalam ekosistem digital nasional.
Tanggung Jawab Pribadi Direksi atas Kepailitan Perseroan Terbatas Akibat Kelalaian dalam Pengurusan (Upaya Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil) Dimas Bagus; Lammarasi Sihaloho; Putri Jesika Purba; Tina Amelia
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2418

Abstract

Prinsip separate legal entity dan limited liability merupakan fondasi utama hukum Perseroan Terbatas yang memberikan perlindungan terhadap organ perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha. Namun, dalam praktiknya prinsip tersebut sering menimbulkan permasalahan ketika kepailitan perseroan terjadi akibat kelalaian direksi dalam pengurusan perusahaan, sementara pengaturan mengenai pertanggungjawaban pribadi direksi dalam hukum positif Indonesia masih belum memberikan parameter yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tanggung jawab direksi atas kepailitan perseroan akibat kelalaian dalam pengurusan, mengidentifikasi problematika penerapannya, serta merumuskan rekonstruksi pengaturan melalui penerapan doktrin Piercing the Corporate Veil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 97 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah mengatur kemungkinan pertanggungjawaban pribadi direksi, namun masih terdapat kelemahan berupa ketidakjelasan parameter kesalahan dan kelalaian, tidak adanya kriteria gross negligence, serta belum adanya standar hubungan kausal antara tindakan direksi dan kepailitan perseroan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum melalui penguatan penerapan doktrin Piercing the Corporate Veil, perumusan indikator kelalaian berat, harmonisasi antara UUPT dan Undang-Undang Kepailitan, serta penyusunan pedoman yang lebih komprehensif guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan kreditur, dan tata kelola korporasi yang baik.
Politik Hukum Pembaruan Pengaturan Tanggung Jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas Akibat Kesalahan Pengurusan yang Menimbulkan Kerugian Korporasi Dimas Bagus; Lammarasi Sihaloho; Putri Jesika Purba; D. Andry Effendy
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2419

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pengaturan tanggung jawab direksi dalam kepailitan Perseroan Terbatas akibat kesalahan pengurusan yang menimbulkan kerugian korporasi, mengidentifikasi kelemahan pengaturan yang berlaku, serta merumuskan konsep pembaruan hukum yang ideal. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab direksi yang terdapat dalam Pasal 97 dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 masih mengandung kelemahan berupa kekaburan norma mengenai parameter kesalahan dan kelalaian direksi, ketidakjelasan penerapan Business Judgment Rule, serta disharmoni dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam praktik peradilan terkait pembebanan tanggung jawab pribadi direksi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum melalui rekonstruksi pengaturan yang menegaskan indikator kesalahan direksi, mengatur Business Judgment Rule secara eksplisit, mengharmonisasikan hukum perseroan dan hukum kepailitan, serta mengadopsi konsep pertanggungjawaban direksi pada masa insolvensi. Pembaruan tersebut diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan korporasi, perlindungan kreditor, dan iklim investasi yang sehat dalam sistem hukum Indonesia.
Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil, Ultra Vires dan Fiduciary Duty dalam Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Ronald Tambunan; Agung Pramono; Bambang Chandra; Rosyaria Meila; Tina Amelia
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2420

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan problematika penerapan doktrin Piercing the Corporate Veil, Ultra Vires, dan Fiduciary Duty dalam sistem pertanggungjawaban Perseroan Terbatas di Indonesia serta merumuskan rekonstruksi pengaturannya guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan korporasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan ketiga doktrin tersebut dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih bersifat parsial dan belum membentuk sistem pertanggungjawaban korporasi yang terintegrasi. Dalam praktik, masih ditemukan penyalahgunaan prinsip tanggung jawab terbatas, tindakan yang melampaui kewenangan perseroan (Ultra Vires), serta pelanggaran kewajiban fidusia (Fiduciary Duty) yang menimbulkan kerugian bagi perseroan maupun pihak ketiga. Selain itu, ketidakjelasan parameter penerapan Piercing the Corporate Veil, kesulitan pembuktian unsur kesalahan dan itikad buruk, serta inkonsistensi putusan pengadilan menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi kreditur dan pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan melalui perumusan indikator yang jelas mengenai penyalahgunaan badan hukum, parameter tindakan Ultra Vires, standar pelanggaran Fiduciary Duty, serta integrasi ketiga doktrin tersebut dalam sistem corporate accountability yang mampu memperkuat akuntabilitas direksi, komisaris, dan pemegang saham pengendali guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan tata kelola perusahaan yang baik.
Politik Hukum Penguatan Pengaturan Pengawasan Dana Desa dalam Pencegahan Penyalahgunaan Keuangan Desa dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Ronald Tambunan; Agung Pramono; Bambang Chandra; Rosyaria Meila; D. Andry Effendy
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2421

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pengaturan pengawasan Dana Desa dalam sistem hukum Indonesia, mengidentifikasi problematika dan kelemahan pengaturan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan keuangan desa, serta merumuskan konsep politik hukum penguatan pengaturan pengawasan Dana Desa yang ideal untuk mencegah penyalahgunaan keuangan desa dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengawasan Dana Desa telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala berupa fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengawas, lemahnya koordinasi pengawasan, keterbatasan kapasitas pengawas internal, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Kondisi tersebut menimbulkan legal gap dan implementation gap yang menyebabkan tujuan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan keuangan desa belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi politik hukum pengawasan Dana Desa melalui penguatan pengawasan preventif, integrasi pengawasan internal, eksternal, dan sosial, penguatan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa, peningkatan efektivitas APIP dan inspektorat daerah, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi dan transparansi digital. Penguatan tersebut diharapkan mampu mewujudkan akuntabilitas publik, mencegah korupsi Dana Desa, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan pembangunan desa yang berkelanjutan.
Rekonstruksi Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Anak di Kabupaten Bone Afia Viorita Marchya; Syahabuddin; Jumriani Nawawi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2437

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi penegakan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana di Kabupaten Bone ditinjau dari perspektif kebijakan hukum pidana anak, serta mengidentifikasi bentuk rekonstruksi kebijakan hukum pidana anak yang ideal dalam rangka mewujudkan penegakan hak restitusi yang efektif dan berkeadilan bagi anak korban tindak pidana di Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (atau sering disebut socio-legal research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restitusi bagi korban tindak pidana di Kabupaten Bone menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana telah mulai memberikan perhatian terhadap pemulihan hak-hak korban melalui mekanisme ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Penerapan restitusi dalam putusan Pengadilan Negeri Watampone pada perkara perdagangan orang memperlihatkan adanya upaya nyata untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban, tidak hanya melalui penghukuman pelaku, tetapi juga melalui pemulihan kerugian yang dialami korban secara material maupun nonmaterial. Bentuk rekonstruksi kebijakan hukum pidana anak yang ideal dalam rangka mewujudkan penegakan hak restitusi yang efektif dan berkeadilan bagi anak korban tindak pidana di Kabupaten Bone harus diarahkan pada penguatan sistem perlindungan korban yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif, terintegrasi, dan berorientasi pada pemulihan hak anak secara menyeluruh.
Analisis Maqasid Syariah terhadap Larangan Poligami Bagi Anggota Polri Avanda Devid; Isnain La Harisi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2447

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara kritis larangan mutlak poligami bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berdasarkan Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 6 Tahun 2018, menggunakan kaidah fikih klasik dan pendekatan sistem Maqasid Syariah Jasser Auda. Menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis-filosofis, data dianalisis secara deduktif. Temuan menunjukkan regulasi ini tidak bertentangan dengan syariat yang membolehkan poligami secara bersyarat (QS. An-Nisa: 3 & 129). Larangan ini merupakan manifestasi kaidah tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah (kebijakan pemimpin bergantung pada kemaslahatan) dan sadd ad-dzari'ah (mencegah kerusakan). Melalui pendekatan sistem Auda, pembatasan ini secara efektif mengaktualisasikan dimensi maqasid yang holistik melalui prinsip kebermaknaan dan multidimensionalitas: melindungi stabilitas keluarga (hifdz al-nasl), mencegah tindak pidana korupsi akibat beban finansial (hifdz al-mal), serta menjaga kehormatan institusi (hifdz al-muru'ah). Kesimpulannya, memprioritaskan penolakan kerusakan domestik dan institusional (dar'u al-mafasid) harus didahulukan daripada kebolehan individu berpoligami, yang mana hal ini sangat selaras dengan tujuan hakiki syariat Islam kontemporer.
Konflik Hak Menguasai Negara dan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional di Merauke Berdasarkan UUPA Inawati Santini; Yuli Iskandari
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2495

Abstract

Pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke menimbulkan permasalahan hukum berupa benturan antara hak menguasai negara dan hak ulayat masyarakat adat yang sama-sama diakui dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Di satu sisi, negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan memanfaatkan tanah demi kepentingan umum serta pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUPA. Di sisi lain, Pasal 3 UUPA mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat dalam pengadaan tanah PSN di Merauke serta mengkaji harmonisasi antara hak menguasai negara dan hak ulayat berdasarkan UUPA. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan hak ulayat dalam UUPA belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif dalam pelaksanaan pengadaan tanah PSN sehingga berpotensi menimbulkan konflik agraria. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan yang menempatkan perlindungan hak ulayat sebagai bagian integral dalam pelaksanaan pembangunan nasional guna mewujudkan keadilan agraria dan kepastian hukum bagi masyarakat adat.
Analisis Yuridis terhadap Implementasi Kebijakan Golden Visa dan Dampaknya terhadap Integritas Dokumen Perjalanan dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia Syaloom Steave Manullang; Putu Angga Wahyu Krisna Putra Rantika; Syahwal Wahyudi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i11.2527

Abstract

Kebijakan Golden Visa di Indonesia mencerminkan pergeseran paradigma rezim keimigrasian dari pendekatan pengawasan menuju fasilitasi investasi global. Perubahan ini menimbulkan persoalan yuridis terkait potensi penurunan standar pengawasan terhadap integritas dokumen perjalanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika regulasi keimigrasian serta mengkaji implikasi implementasi Golden Visa terhadap keamanan dan kredibilitas paspor serta izin tinggal sebagai instrumen kedaulatan negara. Penelitian menggunakan metode hukum normatif (doctrinal legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan komodifikasi izin tinggal, di mana kemudahan administratif bagi investor belum sepenuhnya diimbangi dengan mekanisme due diligence yang komprehensif. Kerentanan utama terletak pada aspek verifikasi substantif terhadap identitas dan sumber kekayaan pemohon, bukan pada keamanan teknis dokumen. Ketidakterpaduan sistem data antarlembaga berpotensi membuka celah penyalahgunaan, termasuk praktik money laundering dan infiltrasi aktor transnasional, yang pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepercayaan internasional terhadap dokumen perjalanan Indonesia. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kerangka regulasi dan pengawasan berbasis risiko (risk-based approach) guna menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan kedaulatan negara. Kebijakan Golden Visa perlu diarahkan tidak hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem keamanan nasional yang menempatkan integritas dokumen perjalanan sebagai prioritas utama.

Page 47 of 76 | Total Record : 757

 45   46   47   48   49 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue