cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 757 Documents
 46   47   48   49   50 
Kebijakan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kebocoran Data di Platform Fintech Ayumi Kartika Sari; Merry Roseline Pasaribu
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1467

Abstract

The development of financial technology (fintech) has brought significant changes to the financial transaction system, but has also increased the risk of leakage of consumers' personal data. Data leaks on fintech platforms can have serious repercussions, including identity theft, misuse of information, and financial loss. This research aims to examine the legal policies that apply in Indonesia to protect consumers from these risks. Using normative juridical methods, this research analyzes main regulations such as Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, Financial Services Authority Regulations (POJK), and Bank Indonesia regulations regarding fintech services. The research results show that even though there are legal instruments governing data protection, implementation and supervision of fintech providers still face various challenges, including weak law enforcement and limited consumer understanding of their rights. Therefore, it is necessary to strengthen policies through harmonization of regulations, increasing consumer digital literacy, and more effective supervision of fintech industry players
Efektivitas Pengurangan Kantong Plastik Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Berdasarkan Perwali Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 Dheanita Kusryat; Siti Aisyah; Muhammad Rezza Meirani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2507

Abstract

Penggunaan kantong plastik sekali pakai yang terus meningkat menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan karena plastik sulit terurai dan berpotensi mencemari tanah, sungai, serta laut. Sebagai upaya mengurangi dampak tersebut, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum efektifnya pelaksanaan peraturan tersebut serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak serta studi kepustakaan yang meliputi buku, publikasi ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum efektifnya pelaksanaan peraturan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu lemahnya aspek hukum berupa belum tegasnya pengaturan sanksi bagi pelanggar dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai dampak penggunaan kantong plastik terhadap lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan meliputi penguatan substansi hukum dan ketentuan pelaksana, peningkatan pengawasan, serta sosialisasi dan pendidikan hukum lingkungan secara berkelanjutan kepada masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengurangan penggunaan kantong plastik memerlukan sinergi antara regulasi yang kuat dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mendukung perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.
Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak dengan Masa Kerja Tertentu Untuk Pekerja PLTU Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Ketenagaan Kerja Vira Yuliana; Hasdiana Juwita Bintang; Dahlan
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2528

Abstract

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan salah satu bentuk hubungan kerja yang memberikan fleksibilitas bagi pengusaha, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap pemenuhan hak-hak pekerja apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membawa perubahan dalam pengaturan hubungan kerja, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pekerja PKWT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja PKWT serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa hubungan industrial berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja PKWT memiliki hak atas kompensasi setelah berakhirnya masa kerja, upah yang layak, jaminan sosial, waktu kerja dan waktu istirahat, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan dari pemutusan hubungan kerja yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Apabila terjadi perselisihan hubungan industrial, penyelesaiannya ditempuh secara bertahap melalui perundingan bipartit, mediasi, dan apabila tidak tercapai kesepakatan dapat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan serta pengawasan yang efektif guna menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja PKWT dan mewujudkan hubungan industrial yang adil, harmonis, dan berkeadilan.
Law Enforcement Against the Crime of Smuggling Methamphetamine Narcotics by Sea in the Tanjung Balai Area Wahyu Numan Prasetya; Henry Aspan; Fitri Rafianti
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2529

Abstract

The smuggling of narcotics particularly methamphetamine through maritime routes in coastal areas of Indonesia particularly in Tanjung Balai has become a highly pressing legal issue due to its detrimental impact on communities and social stability. This study aims to analyze law enforcement against the crime of methamphetamine smuggling by sea in the Tanjung Balai area and identify the obstacles faced by law enforcement officials. This study uses a normative legal approach, collecting legal materials through a literature review, including laws, related regulations, and court rulings. The main findings of this study indicate that despite existing regulations, law enforcement in the field is hampered by limited human resources and technology, as well as weak inter-agency coordination. Other obstacles include the influence of international networks and corrupt practices, which exacerbate the situation. This study recommends the need for an evaluation of the law enforcement system, strengthening inter-agency coordination, and the use of advanced technology to improve oversight. The implications of these findings are the importance of improving policies and increasing the capacity of law enforcement officials, particularly in areas prone to smuggling.
Analisis Yuridis Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Putusan Banding PT. Nomor: 698/PDT/2023/PT Mdn) Setiawan Jodi Sitorus; Bambang Fitrianto; Melky purba
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2530

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan uang paksa (dwangsom) sebagai instrumen hukum dalam menjamin pelaksanaan putusan pembagian harta bersama pasca perceraian serta mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan dwangsom pada Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 698/PDT/2023/PT Mdn. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya ketidakpatuhan pihak yang kalah dalam melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela sehingga menghambat terwujudnya kepastian hukum dan efektivitas eksekusi putusan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dwangsom efektif sebagai instrumen hukum untuk mendorong kepatuhan pihak yang dihukum dalam melaksanakan putusan yang bersifat condemnatoir melalui pemberian tekanan psikologis tanpa menggantikan kewajiban pokok yang telah diputuskan hakim. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 698/PDT/2023/PT Mdn, majelis hakim menguatkan putusan tingkat pertama dengan menetapkan uang paksa sebesar Rp500.000,00 per hari berdasarkan asas kepatutan (ex aequo et bono), keadilan, dan kepastian hukum agar putusan tetap dapat dilaksanakan (executable) tanpa menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi pihak yang dihukum. Penelitian ini menegaskan bahwa dwangsom memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan pembagian harta bersama serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak melalui terjaminnya kepastian pelaksanaan putusan pengadilan.
Fungsi Pengawasan dalam Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang (Studi pada Polda Sumut) Rosmeri; Mhd. Azhali Siregar; T. Riza Zarzani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2531

Abstract

Pengawasan internal memiliki peran strategis dalam mencegah penyalahgunaan wewenang serta menjaga profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Meskipun sistem pengawasan internal telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), berbagai pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik profesi, dan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri masih ditemukan di lingkungan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan internal masih memerlukan penguatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Itwasda dalam mencegah penyalahgunaan wewenang berdasarkan data pengawasan internal dan penanganan pelanggaran anggota Polri di Polda Sumut, serta merumuskan model penguatan pengawasan internal yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif fungsi pengawasan internal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum optimalnya tindak lanjut hasil pengawasan, lemahnya pengawasan melekat, keterbatasan efektivitas pengawasan langsung, serta kuatnya budaya solidaritas korps yang memengaruhi objektivitas pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan independensi Itwasda, peningkatan kompetensi aparat pengawas, optimalisasi sistem pengawasan berbasis teknologi informasi, penerapan pengawasan berbasis risiko, serta penguatan budaya integritas dan akuntabilitas sebagai upaya meningkatkan efektivitas pencegahan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Polri.
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan yang Membebaskan Terdakwa dari Segala Tuntutan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby) Rio Aginta Ginting; Abdul Rahman Maulana Siregar; Suci Ramadani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2532

Abstract

Putusan bebas (vrijspraak) dalam perkara tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk putusan yang sering menimbulkan perdebatan karena berkaitan dengan perlindungan hak terdakwa di satu sisi dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat di sisi lain. Perbedaan penafsiran terhadap unsur kesengajaan, hubungan kausalitas, dan standar pembuktian menyebabkan putusan bebas dalam perkara pembunuhan menjadi isu penting dalam perkembangan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum pidana dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana pembunuhan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan bebas dijatuhkan karena majelis hakim menilai unsur kesengajaan, hubungan kausalitas, dan pembuktian tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 183 KUHAP, sehingga diterapkan asas in dubio pro reo. Namun, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung menilai telah terjadi kekeliruan penerapan hukum oleh judex facti karena fakta persidangan dan alat bukti telah cukup membuktikan terpenuhinya unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan penilaian terhadap alat bukti, unsur kesalahan, dan hubungan kausalitas menjadi faktor utama terjadinya disparitas putusan antar tingkat peradilan, sehingga diperlukan konsistensi penerapan prinsip pembuktian dan pertimbangan hukum untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
Asesmen Risiko Sebagai Instrumen Kebijakan Pemasyarakatan Dalam Pemberian Hak Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai Nadia Novitri Hasibuan; Suci Ramadani; Ismaidar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2533

Abstract

Pemberian hak bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkotika merupakan bagian dari kebijakan pemasyarakatan yang bertujuan mewujudkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial tanpa mengabaikan perlindungan masyarakat. Dalam praktiknya, pemberian hak bersyarat memerlukan asesmen risiko sebagai instrumen untuk menilai tingkat risiko narapidana serta kelayakannya memperoleh hak integrasi. Namun, implementasi asesmen risiko masih menghadapi berbagai kendala akibat overkapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan sumber daya manusia, dan dominannya orientasi administratif dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan implementasi asesmen risiko sebagai instrumen kebijakan pemasyarakatan dalam pemberian hak bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris dengan sifat preskriptif-analitis melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta didukung data empiris yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan serta narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif asesmen risiko telah diposisikan sebagai instrumen strategis untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis risiko, proporsional, dan akuntabel dalam pemberian hak bersyarat. Namun, implementasinya belum berjalan optimal karena penilaian lebih berfokus pada indikator perilaku dan kepatuhan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, sedangkan faktor eksternal seperti keterlibatan dalam jaringan narkotika, kesiapan sosial, dan potensi residivisme belum dianalisis secara komprehensif. Kondisi tersebut menyebabkan asesmen risiko cenderung berfungsi sebagai prosedur administratif daripada instrumen substantif kebijakan hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi asesor, penyempurnaan instrumen asesmen, serta integrasi data antarinstansi agar asesmen risiko mampu mendukung kebijakan pemberian hak bersyarat yang lebih objektif, efektif, dan berorientasi pada keseimbangan antara rehabilitasi narapidana dan perlindungan masyarakat.
Juridical Analysis of the Application of Restorative Justice to Alleged Children as Perpetrators of Criminal Acts of Persecution (Study at The Binjai Police) Nabila Ismira; Syahranuddin
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2534

Abstract

The implementation of restorative justice in cases involving children suspected of committing assault offenses has become an important approach within Indonesia's juvenile criminal justice system, emphasizing child protection, victim recovery, and the best interests of the child. However, the practical application of restorative justice at the investigation stage continues to present legal and procedural challenges, particularly concerning investigators' discretion in determining case eligibility. This study aims to analyze the juridical considerations underlying investigators' decisions, examine the implementation of restorative justice, and identify the obstacles and efforts associated with its application at the Binjai Police. This research employs an empirical legal method using a juridical-empirical approach with descriptive-analytical analysis. Primary data were obtained through interviews with relevant informants, while secondary data were collected through the study of legislation, legal literature, and related scientific publications. The findings indicate that the implementation of restorative justice is guided primarily by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. Investigators consider various legal and practical factors, including the nature of the offense, the child's age, the consequences of the offense, the willingness of both parties to reconcile, and the restoration of victims' rights. The study also identifies several implementation challenges, including victims' refusal to reconcile, disputes regarding compensation, and limited cooperation from the parties involved. The study concludes that restorative justice provides an effective mechanism for resolving juvenile assault cases when implemented selectively, voluntarily, and consistently with the principles of child protection, legal certainty, and victim-oriented justice.
Criminal Law Enforcement Against Oil Spills by Foreign Ships Case Study of Arman 114 Motor Tanker in the North Natuna Sea Muhammad Buzjany Dzikry; Henry Aspan; Mhd. Azhali Siregar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2535

Abstract

The North Natuna Sea is a strategically important maritime region for Indonesia due to its economic, ecological, and geopolitical significance. The increasing intensity of international shipping activities has heightened the risk of marine pollution, particularly oil spills caused by foreign vessels, posing serious threats to marine ecosystems and national maritime security. One of the most significant cases is the oil spill involving the foreign-flagged Motor Tanker (MT) Arman 114, which highlights the complexity of criminal law enforcement against transnational environmental crimes. This study aims to analyze the mechanism of criminal law enforcement applied to the MT Arman 114 case and to evaluate the contribution of the court's decision to marine pollution prevention in Indonesia. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches by examining national legislation, international legal instruments, legal doctrines, and relevant court decisions. The findings reveal that Indonesia possesses a comprehensive legal framework through Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, the Indonesian Criminal Code, and the MARPOL 1973/1978 Convention. Nevertheless, the effectiveness of criminal law enforcement remains constrained by scientific evidentiary challenges, limited maritime surveillance capacity, overlapping institutional authority, jurisdictional complexities involving foreign-flagged vessels, and international diplomatic considerations. The novelty of this study lies in integrating environmental criminal law, maritime law, and international maritime legal obligations to evaluate the practical implementation of criminal law enforcement through the MT Arman 114 case, while also assessing the role of judicial decisions in strengthening legal certainty, environmental protection, and deterrence against future marine pollution offenses. The study concludes that strengthening institutional coordination, technological capacity, legal harmonization, and international cooperation is essential to improve the effectiveness of criminal law enforcement and ensure sustainable protection of Indonesia's marine environment.

Page 48 of 76 | Total Record : 757

 46   47   48   49   50 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue