cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
judgehukum@gmail.com
Phone
+6285359150140
Journal Mail Official
judgehukum@gmail.com
Editorial Address
Cattleya Darmaya Fortuna (CDF) Marindal 1, Pasar IV Jl. Karya Gg. Anugerah Kecamatan. Patumbak, Medan - Sumatera Utara
Location
Kab. deli serdang,
Sumatera utara
INDONESIA
JUDGE: Jurnal Hukum
Published by Cattleya Darmaya Fortuna
ISSN : -     EISSN : 27754170     DOI : https://doi.org/10.54209/judge.v2i02.122
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Judge : Journal of Law on Cattleya Darmaya Fortuna is accepts related writings: Prinsip Dasar Yurisprudensi Hukum Pribadi Hukum Kriminal Hukum Acara hukum Ekonomi Dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administratif Hukum dan Masyarakat Ilmu Pemerintahan Judge : Journal of Law also accepts all writings in various disciplines in accordance with the above rules
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 757 Documents
 72   73   74   75   76 
Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia Nelsa Jeany Lengkey; Abdul Basid; Suyanto
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2277

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi konsep restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan di Indonesia. Penerapan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada penghukuman sering kali belum mampu memberikan rasa keadilan bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan restorative justice hadir sebagai alternatif mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan menekankan pada pemulihan keadaan serta keseimbangan kepentingan para pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice dalam penanganan tindak pidana ringan memberikan kontribusi positif terhadap terwujudnya keadilan substantif, mengurangi beban lembaga peradilan, serta mendorong terciptanya perdamaian antara pelaku dan korban. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, antara lain perbedaan pemahaman di antara aparat penegak hukum serta belum adanya pengaturan hukum yang komprehensif terkait penerapan restorative justice. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi hukum serta keseragaman dalam implementasinya guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak.
Urgensi dan Kecukupan Pengaturan Deepfake dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia Naufal Budi Putra Athallah; Addy Candra; Himawan Ahmed Sanusi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2279

Abstract

erkembangan Generative Artificial Intelligence (AI) telah melahirkan fenomena deepfake, yaitu konten audiovisual sintetis yang dihasilkan oleh model kecerdasan buatan sehingga sulit dibedakan dari konten asli. Di Indonesia, penyalahgunaan teknologi ini meningkat tajam PT Indonesia Digital Identity (VIDA) mencatat lonjakan 1.550% kasus penipuan berbasis deepfake antara 2022 dan 2023. Penelitian ini mengkaji kecukupan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam menjerat tindak pidana manipulasi data deepfake dan merumuskan konsep regulasi yang tepat. Dengan pendekatan yuridis normatif melalui statute approach dan conceptual approach, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 35 UU ITE mengandung dua lompatan penafsiran yang berpotensi bertentangan dengan asas legalitas khususnya tuntutan lex certa. Empat celah regulasi struktural ditemukan: ketiadaan definisi teknis-yuridis, kesulitan atribusi subjek hukum, lemahnya kapasitas forensik digital, dan sifat perlindungan korban yang masih reaktif. Kajian komparatif terhadap sepuluh yurisdiksi termasuk Uni Eropa (EU AI Act 2024), Korea Selatan, Australia, dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan dua jalur pembaruan regulasi secara paralel: jangka pendek melalui Peraturan Pemerintah (PP) sebagai bridging regulation dengan empat muatan minimum, dan jangka menengah melalui revisi terbatas UU ITE disertai percepatan pembentukan Rancangan Undang-Undang Kecerdasan Buatan.
Persekongkolan dalam Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kota Jayapura Berd Elkiopas Pelupessy; Lena Claudia Angwarmasse; Sri Indra Yani
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2286

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas bahwa persekongkolan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan perbuatan melawan hukum dan mengetahui dampak penunjukan pengadaan langsung barang/jasa pemerintah terhadap kegiatan usaha di Kota Jayapura. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian maka penulisan ini lebih menekankan pada penelitian hukum empiris untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai persekongkolan dalam penunjukan langsung pengadaan barang/jasa pemerintah pada unit kerja kantor Walikota Jayapura dan kantor Badan Karantina Pertanian Kelas I Jayapura. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa persekongkolan dalam penunjukan langsung pengadaan barang/jasa pemerintah adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena telah memenuhi unsur-unsur dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Ketua Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang berkonspirasi dalam penunjukan langsung pengadaan barang/jasa yang beritikad baik. Oleh sebab itu, perlu pengaturan mengenai kontrol administrasi yang melanggar hukum sebagai konsekuensi logis bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menganut paham kedaulatan hukum.
Digital Justice dan Masa Depan Pertimbangan Hakim di Era Algoritma Andi Hakim Lubis Andi
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2320

Abstract

Perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) telah membawa perubahan yang signifikan terhadap sistem peradilan modern. Sistem peradilan yang sebelumnya bergantung pada proses manual kini beralih menuju peradilan yang berbasis data, teknologi, dan algoritma. Dalam konteks ini, digital justice tidak lagi dipahami hanya sebagai digitalisasi administrasi perkara, tetapi juga mencerminkan perubahan yang lebih mendasar, yaitu pergeseran cara hakim membentuk pertimbangan hukum dalam memutus perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hakim sebagai human-centered justice dalam mewujudkan digital justice, menganalisis perubahan pertimbangan hakim dari model konvensional menuju model yang didukung algoritma, serta merumuskan rekonstruksi model pertimbangan hakim di era AI sebagai arah masa depan sistem peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan transparansi dalam proses peradilan. Namun demikian, teknologi tidak dapat menggantikan peran hakim sebagai penafsir hukum, penjaga nilai keadilan, dan pemberi legitimasi moral terhadap putusan. Oleh karena itu, masa depan digital justice tidak terletak pada dominasi algoritma, melainkan pada penguatan peran hakim sebagai pusat pertimbangan hukum yang tetap berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif
Dwangsom sebagai Terobosan Hukum dalam Putusan Hakim: Upaya Mendorong Kepatuhan Terpidana Andi Hakim Lubis Andi; Muazzul
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i08.2326

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dwangsom sebagai bentuk terobosan hukum dalam putusan hakim yang ditujukan untuk mendorong kepatuhan terpidana terhadap kewajiban yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam praktik penegakan hukum, pelaksanaan putusan pidana seringkali tidak berjalan optimal, terutama ketika terpidana mengabaikan kewajiban seperti pembayaran restitusi, pengembalian kerugian, atau pelaksanaan tindakan tertentu. Instrumen pemidanaan konvensional, seperti pidana penjara dan pidana denda, belum sepenuhnya mampu menjamin terlaksananya kewajiban tersebut secara efektif. Dalam konteks ini, dwangsom dipandang memiliki potensi untuk diadopsi ke dalam hukum pidana melalui pendekatan berbasis kepatuhan (compliance-based enforcement). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, melalui analisis terhadap doktrin hukum, asas-asas hukum pidana, serta peran hakim dalam melakukan penemuan hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa dwangsom memiliki karakteristik sebagai tekanan psiko-ekonomis yang bersifat progresif, sehingga mampu mendorong terpidana untuk melaksanakan kewajiban yang diperintahkan dalam putusan hakim. Penerapan dwangsom mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang menekankan pada kepatuhan dan pemulihan. Namun demikian, penerapan konsep ini memerlukan dasar normatif yang jelas agar tidak bertentangan dengan asas legalitas dan tetap menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pengaturan dwangsom dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagai bagian dari upaya pembaharuan hukum yang lebih responsif dan efektif.
Optimalisasi Minimarket Modern Terhadap UMKM di Kota Gorontalo Saharuddin; Zachrinal Marfi Alamri; Muhammad Rasky Inaku; Suryadi Antule; Ninda Widowati; Nur Qalbi Andini. A
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2429

Abstract

Perkembangan minimarket modern di Kota Gorontalo menimbulkan berbagai implikasi hukum terhadap keberlangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kehadiran minimarket modern memberikan kemudahan akses kebutuhan masyarakat, namun juga berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak seimbang apabila mekanisme perizinannya tidak diatur secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip mekanisme perizinan minimarket modern terhadap UMKM di Kota Gorontalo serta model mekanisme perizinan yang ideal dalam melindungi dan memberdayakan UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip mekanisme perizinan harus mengedepankan keadilan, keseimbangan usaha, perlindungan UMKM, dan kepastian hukum. Selain itu, model mekanisme perizinan yang ideal dilakukan melalui pengaturan zonasi, pembatasan jarak pendirian minimarket modern, kemitraan dengan UMKM lokal, serta pengawasan pemerintah daerah secara berkelanjutan guna menciptakan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan di Kota Gorontalo.
Legal Standing dalam Pengujian Undang- Undang di Mahkamah Konstitusi: Anggota DPR Tidak Bisa Menjadi Pemohon Sulistyowati; Mahruf; Gusti Bintang Maharaja
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kedudukan hukum atau legal standing merupakan prasyarat mutlak bagi setiap pemohon yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pemohon harus menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Artikel ini membahas secara khusus pertanyaan apakah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki legal standing untuk menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada studi kepustakaan dan analisis yurisprudensi, artikel ini menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi secara konsisten menerapkan doktrin eksklusi pembentuk undang-undang. Doktrin ini menyatakan bahwa anggota DPR pada umumnya tidak memiliki kedudukan hukum karena mereka turut serta dalam proses pembahasan dan pengesahan undang-undang. Mahkamah hanya memberikan pengecualian terbatas dalam dua situasi, yaitu ketika hak konstitusional fungsional legislator dihalangi oleh suatu norma atau ketika anggota DPR bertindak dalam kapasitasnya sebagai warga negara biasa yang mengalami kerugian hak asasi yang bersifat privat dan aktual.
Kekaburan Norma Perlindungan Hukum Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Tertulis dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Ria Maulana Rajagukguk; Yeni Triana; Miftahul Haq
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2524

Abstract

Tujuan penelitian ini yakni menelaah bentuk kekaburan norma perlindungan hukum pekerja yang berlangsung tanpa perjanjian kerja tertulis serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak pekerja. Penelitian hukum normatif ialah metode yang diaplikasikan dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Temuan analisis memperlihatkan kekaburan norma dimuat melalui Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengakui perjanjian kerja lisan, namun belum mengatur secara jelas perlindungan hukum bagi pekerja yang bekerja tanpa perjanjian kerja tertulis. Kekaburan norma ini tercermin dari tidak adanya pengaturan perlindungan khusus, mekanisme pembuktian yang jelas, termasuk sanksi tegas untuk pengusaha. Implikasi yang timbul meliputi ketidakpastian status hubungan kerja, kesulitan memperoleh hak-hak normatif, lemahnya posisi pembuktian pekerja, dan meningkatnya potensi pelanggaran hak-hak pekerja. Dengan demikian, dibutuhkan aturan yang lebih komprehensif agar kepastian dan perlindungan hukum yang diberikan untuk pekerja mampu berlangsung optimal.
Rekonstruksi Batas Usia Minimal Pernikahan: Analisis Kesadaran Hukum Siswa SMA NU dalam Perspektif Maqashid Al-Usrah Syamhudian Noor; Achmad Adi Surya Guntur Silam; Revinia Audi Surya
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2614

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum siswa SMA NU Palangka Raya terhadap batasan usia minimal pernikahan pasca-revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta merekonstruksi pemahaman tersebut dalam perspektif Maqashid al-Usrah. Riset ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data primer diperoleh melalui kuesioner dan wawancara mendalam dengan siswa serta pendidik di SMA NU Palangka Raya, yang kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif menggunakan teori kesadaran hukum dan pilar kemaslahatan keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum siswa berada pada kategori sedang menuju tinggi. Pada aspek pengetahuan dan perilaku hukum, siswa menunjukkan respon positif yang ditandai dengan nihilnya angka pernikahan dini di sekolah tersebut. Namun, pada aspek pemahaman dan sikap hukum, terjadi ambivalensi akibat adanya polarisasi antara teks fikih klasik mengenai kebolehan nikah pasca-baligh dengan regulasi negara. Melalui analisis Maqashid al-Usrah, ditemukan bahwa batasan usia 19 tahun merupakan pengejawantahan dari perlindungan terhadap jiwa (hifzh an-nafs), keturunan (hifzh an-nasl), akal (hifzh al-aql), dan harta (hifzh al-mal) demi mencegah kemandulan sosial (stunting, KDRT, dan kemiskinan). Penelitian ini merekonstruksi pemikiran bahwa mematuhi hukum positif negara pada hakikatnya adalah wujud nyata dari pengamalan nilai-nilai substantif hukum Islam.
Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Masal di Desa Dunta Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat, NTT A.A Mas Adi Trinaya Dewi; Tarsisius Jenota
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i12.2615

Abstract

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah menurut hukum dan agama. Di Indonesia, masih terdapat masyarakat yang belum mencatatkan perkawinannya secara resmi karena keterbatasan ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, serta faktor sosial budaya. Salah satu solusi yang dilakukan pemerintah daerah adalah melalui program perkawinan massal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan perkawinan massal di Desa Dunta, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai fasilitator, regulator, dan mediator dalam pelaksanaan perkawinan massal. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, serta hambatan administratif. Upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi hukum, penyederhanaan prosedur, serta kerja sama lintas sektor.

Page 75 of 76 | Total Record : 757

 72   73   74   75   76 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 12 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 10 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 08 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 07 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 06 (2026): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 05 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 01 (2025): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 04 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 03 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 02 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 01 (2024): Judge : Jurnal Hukum Vol. 4 No. 02 (2023): Judge Vol. 4 No. 01 (2023): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 02 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 01 (2022): Judge : Jurnal Hukum Vol. 2 No. 02 (2021): Judge : Jurnal Hukum More Issue