cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 253 Documents
 19   20   21   22   23 
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP REFUND E-METERAI YANG TIDAK TERPROSES PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Ikhsan, Muhammad Fikri; Zahara, Fatimah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1259

Abstract

Gagalnya pembubuhan e-Meterai yang dilakukan oleh Peruri saat pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 menimbulkan keresahan dan kerugian bagi pelamarnya di seluruh Indonesia saat itu. Meskipun masyarakat telah melakukan pembayaran, banyak e-Meterai tidak terproses dengan baik akibat gangguan sistem. Peruri berjanji bahwa pelamar yang sudah melakukan pembayaran bisa mengajukan refund akan tetapi dari beberapa sumber yang telah peneliti mewawancarai mereka tak kunjung mendapatkan uangnya kembali hingga kini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap refund e-Meterai yang tidak terproses dalam perspektif maqashid syariah. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu menggunakan aspek maqashid syariah, lalu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam mekanisme refund mencederai prinsip keadilan, melanggar perlindungan terhadap harta konsumen, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Dalam perspektif maqashid syariah, hal ini bertentangan dengan nilai-nilai menjaga harta (hifzh al-mal).
KEDUDUKAN MAFQUD DALAM HUKUM WARIS ISLAM AKIBAT BENCANA ALAM Muntafi, Ahmad Zaki; Ripai, Muhammad Syayid
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1260

Abstract

Bencana alam yang sering kali menyebabkan berbagai masalah hukum, salah satunya mengenai orang yang hilang atau disebut mafqud. Dalam hukum waris Islam, salah satu syarat utama untuk membagi harta warisan diketahuinya bahwa seseorang telah meninggal. Jika seseorang hilang karena bencana alam dan tidak ada bukti pasti apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, maka status hukumnya menjadi tidak jelas. Hal ini menyebabkan pembagian harta warisan terhambat dan hak-hak ahli waris belum terpenuhi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis posisi mafqud dalam hukum waris Islam akibat bencana alam serta dampak hukumnya. Studi ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, dan komparatif. Bahan hukum didapat dari studi literatur tentang Alquran, hadis, kitab fikih, dan peraturan hukum yang relevan. Penarikan kesimpulan secara deduktif dengan merumuskan aturan-aturan yang ada baik dari fikih maupun undang-undang. Temuan studi ini menunjukkan bahwa seseorang yang dianggap mafqud, maka masih dianggap hidup sampai ada bukti atau putusan hukum yang memastikan kematiannya. Dalam konteks bencana alam, penetapan status mafqud oleh hakim dengan menerapkan prinsip kemaslahatan dengen menggunakan asas kehati-hatian untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para ahli waris.
PERLINDUNGAN PEMILIK TANAH ATAS BIAYA PEMINDAHAN TIANG LISTRIK PLN PERSPEKTIF HIFDZ MAAL : (Studi di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang) Khodijah, Siti; Zulham, Zulham
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1262

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembebanan biaya pemindahan tiang listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) terhadap pemilik tanah di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dalam perspektif ḥifẓ al-māl sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan living case studies dan statute approach melalui studi lapangan dan kajian peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PLN yang membebankan biaya pemindahan sebesar Rp12.000.000,00 secara penuh kepada pemilik tanah belum mencerminkan asas keadilan sosial dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dari perspektif hukum Islam, kebijakan tersebut belum memenuhi prinsip keadilan distributif dan maslaḥah, karena menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hak ekonomi masyarakat. Prinsip ḥifẓ al-māl menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus menjamin perlindungan harta individu tanpa mengabaikan kepentingan umum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi terhadap kebijakan pembebanan biaya pemindahan tiang listrik melalui mekanisme musyawarah, transparansi, dan pembagian tanggung jawab yang proporsional antara PLN dan pemilik tanah guna mewujudkan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah.
IMPLEMENTASI FORCE MAJEURE SEBAGAI DASAR PENYELESAIAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF MAQASID AL SYARIAH Alfarizi, Abdu; Permata, Cahaya
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1264

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Force Majeure sebagai dasar penyelesaian pembiayaan perbankan syariah dalam perspektif Maqasid Al-Syariah dengan penekanan pada perlindungan nasabah. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya memposisikan Force Majeure sebatas sebagai dasar teknis restrukturisasi pembiayaan, penelitian ini berupaya mengisi celah penelitian dengan mengonstruksikan Force Majeure sebagai dasar normatif penyelesaian pembiayaan yang berlandaskan tujuan-tujuan syariah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan konseptual melalui metode studi kepustakaan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer berupa KUHP Perdata, peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah, regulasi Otoritas Jasa Keuangan, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan bahan hukum sekunder berupa literatur fikih muamalah serta kajian Maqasid Al-Syariah. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Force Majeure dapat dijadikan dasar penyelesaian pembiayaan perbankan syariah perspektif Maqasid Al-Syariah melalui mekanisme restrukturisasi seperti penjadwalan ulang, penyesuaian kewajiban, dan perpanjangan jangka waktu. Dalam perspektif Maqasid Al-Syariah, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan agama (hifz al-din) dan pencegahan kemudaratan. Penelitian ini juga menemukan bahwa Force Majeure tidak semata-mata dipahami sebagai klausul kontraktual, melainkan sebagai instrumen moral dan normatif untuk menjaga keseimbangan relasi antara bank dan nasabah. Temuan ini menegaskan kontribusi konseptual penelitian dalam memperluas pemahaman Force Majeure dari pendekatan prosedural menuju pendekatan maqasid-oriented yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif. Dengan demikian, Force Majeure dapat dikonstruksikan sebagai dasar penyelesaian pembiayaan yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan terhadap nasabah terdampak.
AKIBAT HUKUM PEMBUANGAN LIMBAH CAIR PADA USAHA PENCUCIAN KENDARAAN BERMOTOR PERSPEKTIF ALMASLAHAH STUDI KASUS DOORSMEER KECAMATAN MEDAN POLONIA Wahyudi, M. Dzaky Al-Razzaq; Hasanah, Uswatun
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1266

Abstract

Penelitian ini menganalisis praktik pembuangan limbah cair pada usaha pencucian kendaraan bermotor di Kecamatan Medan Polonia serta akibat hukumnya menurut regulasi lingkungan dan perspektif Al-Maslahah. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan analisis kualitatif  yaitu melalui observasi non-partisipatif dan wawancara. Hasil penelitian menegaskan bahwa ketidak patuhan pelaku usaha doorsmeer disebabkan rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan biaya IPAL, orientasi keuntungan, dan lemahnya pengawasan. Secara hukum positif, tindakan ini melanggar  UU  No. 32 Tahun 2009 dan dapat dikenai sanksi administratif, pidana, atau perdata. Dalam perspektif Al-Maslahah, pembuangan limbah sembarangan merupakan mafsadah yang bertentangan dengan prinsip Hifz al-Nafs dan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan umum.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 1460/Pdt.G/2021/PA.Mdn TENTANG PENGEMBALIAN JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Siregar, Hassya Gita Sari; Sativa, Annisa
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1269

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait bagaimana prosedur pengembalian jaminan dalam akad pembiayaan murabahah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 1460/Pdt.G/2021/PA.Mdn berdasarkan perspektif maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, melalui studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengembalian jaminan dalam pembiayaan murabahah wajib dilakukan oleh lembaga keuangan syariah setelah nasabah melunasi seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam KHES dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Praktik yang tercermin pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 1460/Pdt.G/2021/PA.Mdn, masih ditemukan lemahnya transparansi dalam pengikatan dan pengelolaan jaminan, seperti tidak diberikannya salinan akad kepada nasabah yang berdampak pada ketidakpastian status jaminan, serta ketidakjelasan penyerahan dana pembiayaan. Majelis Hakim dalam pertimbangannya lebih menekankan pada aspek formal pembuktian, khususnya keberadaan akad yang sah, pembebanan hak tanggungan, serta belum terpenuhinya kewajiban nasabah yang dinilai sebagai wanprestasi. Sehingga aspek substansial syariah seperti perlindungan harta (hifẓ al-māl) dan penghilangan kemudharatan (adh-dhararu yuzāl) belum sepenuhnya terlaksana. Peristiwa ini menunjukkan perlunya penguatan praktik pembiayaan murabahah yang lebih transparan, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan nasabah sesuai dengan maqaṣhid Syariah.
PENOLAKAN HAK KEPERDATAAN ANAK MELALUI PERKAWINAN YANG SAH PADA PUTUSAN PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 36/PDT.G/2025/MS.BPD. MAHKAMAH SYARIAH ACEH BARAT DAYA) Harahap, Ongku; Harahap, Mhd Yadi
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1270

Abstract

Dalam Putusan Mahkamah Syariah Aceh Barat Daya Nomor 36/Pdt.G/2025/MS.Bpd, penelitian ini mengkaji hak keperdataan anak yang diselesaikan melalui perkawinan sah. Fokus penelitian ini adalah pada analisis pertimbangan hakim dalam menganalisis anak nafkah tuntutan dengan alasan bahwa tidak ada bukti otentik tentang hubungan nasab, bahkan jika anak lahir dalam sah perkawinan. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis penelitian dengan perundang-undangan dan kasus pendekatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih sejalan dengan prinsip-prinsip al-walad lil-firāsh dalam hukum Islam dan prinsip-prinsip anak perlindungan dalam hukum nasional. Akibatnya, keputusan tersebut di atas berdampak pada hilangnya hak keperdataan anak dan berpotensi terkait dengan maqāṣid al-Syariah dan asas kemaslahatan.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELI PISANG YANG BERLAPIS CAT PILOX PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH : (Studi Kasus di Kecamatan Martubung, Kota Medan) Aidri, Muhammad Syafiq; Tarigan, Tetty Marlina
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1271

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah praktik penjualan pisang yang dilapisi cat pilox di Kecamatan Martubung, Kota Medan, yang berpotensi menimbulkan dampak serius dan merugikan kesehatan konsumen. Praktik tersebut secara nyata bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjamin hak konsumen atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam mengonsumsi barang. Dari perspektif Maqashid Syari’ah, tindakan ini bertentangan dengan prinsip Hifz al-Nafs (menjaga jiwa) karena membahayakan kesehatan konsumen, serta Hifz al-Mal (menjaga harta) karena menimbulkan kerugian finansial akibat penipuan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen, kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut mengandung unsur penipuan (tadlīs) yang dilarang, mencederai prinsip keadilan dalam muʿāmalah, serta bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Oleh sebab itu, pengawasan yang lebih ketat sangat diperlukan.
ANALISIS KESALAHAN LINGUISTIK DALAM TULISAN MAHASISWA PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB UIN AR-RANIRY Safariah, Safariah; Maulidati, Maulidati
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1273

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan jenis-jenis kesalahan dalam tulisan mahasiswa dan faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan tersebut. Peneliti menggunakan metode deskriptif analitis untuk mengumpulkan data, yaitu dengan melakukan tes tertulis yang melibatkan seluruh mahasiswa yang mempelajari keterampilan menulis (Maharah Kitabah) pada tahun 2025, yang berjumlah 44 mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai kesalahan bahasa Arab dalam tulisan mahasiswa. Sebagian besar kesalahan tersebut adalah kesalahan Nahwu (sintaksis) yang mencapai 53,33%, diikuti oleh kesalahan Fonologi (bunyi) sebesar 24,44%, kesalahan Imla (ejaan) sebesar 21,11%, dan kesalahan Morfologi (sharaf) sebesar 1,11%. Beberapa faktor yang menyebabkan kesalahan ini adalah ketidaktahuan tentang kaidah tata bahasa, kurangnya perhatian mahasiswa terhadap tata bahasa saat menulis, serta adanya interferensi (pengaruh) bahasa ibu terhadap bahasa Arab. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi pengajar bahasa Arab, khususnya di UIN Ar-Raniry, untuk memprioritaskan penguatan kaidah Nahwu dalam materi Maharah Kitabah serta merancang strategi pembelajaran yang mampu meminimalisir interferensi bahasa Indonesia dalam tulisan mahasiswa.
AYAT-AYAT DAN HADIS-HADIS HUKUM TENTANG JUAL BELI YANG DIHARAMKAN Maulana, Ingah; Yuslem, Nawir; Siahaan, M. Jamil
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1276

Abstract

Perkembangan praktik ekonomi dan teknologi modern menghadirkan berbagai bentuk transaksi yang melibatkan objek-objek yang secara normatif dilarang dalam hukum Islam, seperti bangkai, darah hewan, sperma, kotoran, anjing, babi, patung, dan organ manusia. Fenomena ini menimbulkan problem hukum (legal issues) dalam fiqh muʿāmalāt, khususnya terkait batasan keabsahan objek akad jual beli. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum Islam yang berlandaskan pada tafsir ayat-ayat al-Qur`an dan hadis-hadis Nabi Saw sebagai sumber utama penetapan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar-dasar larangan jual beli dalam al-Qur`an dan hadis, serta merumuskan konstruksi hukum Islam terhadap transaksi objek terlarang dalam konteks persoalan kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Islam normatif (normative legal research) dengan pendekatan tekstual dan konseptual, melalui studi kepustakaan. Data primer berupa ayat-ayat al-Qur`an dan hadis-hadis sahih dianalisis menggunakan metode tafsir tematik (tafsīr mawḍū‘ī) dan analisis hadis (takhrīj dan dirāyah), sementara data sekunder diperoleh dari literatur fiqh lintas mazhab, ushul fiqh, serta fatwa dan kajian fiqh kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan jual beli dalam hukum Islam tidak hanya didasarkan pada unsur kenajisan atau keharaman zat objek transaksi, tetapi juga pada pertimbangan perlindungan maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya penjagaan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan kehormatan manusia (karāmah al-insān). Dalam praktik kontemporer, hukum Islam memberikan ruang ijtihad terbatas melalui prinsip darurat dan kebutuhan mendesak, dengan syarat terpenuhinya kontrol normatif agar tidak menyalahi tujuan syariat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum Islam memiliki kerangka normatif yang konsisten dan adaptif dalam menilai keabsahan jual beli modern. Integrasi antara teks syar‘i, metodologi istinbāṭ hukum, dan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah menjadi instrumen utama dalam merespons dinamika transaksi kontemporer tanpa mengabaikan prinsip dasar keadilan, kesucian, dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan dalam syariat Islam.

Page 21 of 26 | Total Record : 253

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 1 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 2 (2025): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 3 No. 1 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 2 (2024): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies