cover
Contact Name
Faradila Hasan
Contact Email
ajiel@iain-manado.ac.id
Phone
+6285240355657
Journal Mail Official
faradila.hasan@iain-manado.ac.id
Editorial Address
Rumah Jurnal IAIN Manado, Jl. Dr. S.H. Sarundajang, Kawasan Ringroad I, Malendeng Manado Kode Pos 95128, Sulawesi Utara, Indonesia.
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law
ISSN : 28077830     EISSN : 28077342     DOI : http://dx.doi.org/10.30984/ajiel
Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law is registered with the ISSN number 2807-7830 (Print) and ISSN 2807-7342 (Online). It is a peer-reviewed journal published twice a year in June and December by the Shariah Economics Law Study Program, Faculty of Shariah, at the State Islamic Institute of Manado (IAIN Manado). Al-Aqdu: Journal of Islamic Economics Law is a communication medium between Shariah and Economic Law. The journal invites activists and experts in Shariah Economics Law and Economic Law to contribute their research findings related to the issues of Shariah Economics Law and Economic Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 55 Documents
Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial Haerunnisa, Haerunnisa; Sugitanata, Arif; Karimullah, Suud Sarim
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 3, No 2 (2023): December
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v3i2.2853

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran katalisator instrumen keuangan syariah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan sumber data primer melibatkan buku, jurnal, website, dan karya ilmiah. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitik dengan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan teori strukturalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi prinsip keberlanjutan dalam keuangan syariah menciptakan tantangan dan peluang. Prinsip-prinsip keberlanjutan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan, tercermin dalam perancangan instrumen keuangan syariah. Dukungan finansial terhadap proyek-proyek berkelanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan inovasi dalam produk keuangan syariah menjadi langkah positif. Instrumen keuangan syariah memainkan peran vital dalam pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Prinsip-prinsip syariah membimbing perilaku instrumen ini, menjadikannya alat yang tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Zakat dan infaq, sebagai bagian dari instrumen keuangan syariah, memberikan kontribusi langsung pada tanggung jawab sosial dengan mengalokasikan sebagian kekayaan untuk membantu fakir miskin dan mendukung kepentingan umum. Analisis strukturalisme menekankan bahwa instrumen keuangan syariah adalah unsur integral dalam struktur ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip syariah menciptakan struktur formal yang mencegah praktik bisnis yang tidak etis dan mendorong kontribusi positif pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Instrumen keuangan syariah memiliki potensi besar untuk membentuk pola investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Kesimpulannya, instrumen keuangan syariah dapat menjadi motor penggerak dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial.
Kepatuhan Syariah dalam Aktivitas Bisnis Perbankan Syariah: Analisis Yuridis Normatif Mokoagow, Fahrul Rozi
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 4, No 1 (2024): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v4i1.2727

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan syariah dalam aktivitas bisnis perbankan syariah melalui pendekatan yuridis normatif. Bank syariah wajib menjalankan aktivitas bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan implementasi berbagai kontrak muamalah yang diterapkan dalam perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak muamalah yang diterapkan sangat beragam, memungkinkan umat Islam untuk melakukan transaksi yang bebas dari riba, gharar, dan maysir. Dengan demikian, perbankan syariah memudahkan umat Islam untuk melaksanakan kontrak muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari praktik kontrak dalam perbankan konvensional. Perkembangan perbankan syariah juga mempertegas dan memperkuat komitmen untuk menjalankan kegiatan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, didukung oleh landasan hukum yang kuat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam perbankan syariah bukanlah suatu opsi, melainkan keharusan yang harus diimplementasikan secara konsisten dalam setiap aktivitas bisnis perbankan syariah.
Dinamika Transaksi Jual Beli Tanah dan Implikasi Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Perkara di Pengadilan Agama Kotamobagu Pedju, Rizaldy Purnomo; Paputungan, Chyntia Yasti; Rahman, Amar Muammar
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 4, No 2 (2024): December
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v4i2.3343

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik transaksi jual beli tanah dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah, menggunakan kasus sengketa tanah Nomor. 6/PDT.G/2023/PN KTG sebagai studi kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli tanah yang dilakukan belum sepenuhnya memenuhi syarat dan rukun jual beli syariah, terutama karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian) akibat tidak adanya ketetapan jangka waktu pembayaran. Penelitian ini mengungkapkan bahwa ketidakjelasan dalam transaksi dapat menimbulkan sengketa dan merugikan salah satu pihak, yang mana dalam konteks ini adalah pembeli tanah. Artinya, transaksi yang dilakukan dalam kasus ini tidak sepenuhnya sah menurut hukum ekonomi syariah dan memerlukan peninjauan serta penyesuaian lebih lanjut untuk memastikan keadilan dan kepatuhan syariah. Kontribusi penelitian ini terletak pada penerapan hukum ekonomi syariah dalam kasus nyata transaksi tanah, memberikan wawasan baru tentang praktik jual beli tanah di Indonesia, serta rekomendasi bagi para pihak yang terlibat untuk menghindari sengketa di masa depan. Penelitian ini juga memberikan masukan pada pembentukan kebijakan yang lebih baik dalam regulasi jual beli tanah di bawah hukum ekonomi syariah.
Menjembatani Teknologi dan Syariah: Tinjauan Hukum Islam atas Monetisasi YouTube AdSense Amu, Muhammad Raihan; Isima, Nurlaila
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 4, No 1 (2024): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v4i1.3190

Abstract

Perkembangan platform digital seperti YouTube telah membuka peluang baru bagi individu untuk menghasilkan pendapatan melalui monetisasi konten. Namun, bagi content creator Muslim, praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penghasilan dari Google AdSense melalui YouTube dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, studi ini mengkaji mekanisme kerja AdSense, mengidentifikasi isu-isu syariah yang muncul, dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara YouTuber dan Google AdSense dapat dikategorikan dalam akad syirkah abdan dan ju'alah, yang pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Namun, beberapa isu syariah perlu diperhatikan, terutama terkait konten iklan dan transparansi pembagian hasil. Pandangan ulama kontemporer cenderung membolehkan praktik ini dengan syarat dilakukan secara hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa monetisasi YouTube melalui Google AdSense dapat menjadi peluang yang sah bagi content creator Muslim, selama dilakukan dengan kesadaran penuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Rekomendasi implementasi meliputi fokus pada konten halal dan bermanfaat, pengawasan aktif terhadap iklan, transparansi kepada audiens, diversifikasi pendapatan, dan edukasi berkelanjutan tentang perkembangan teknologi dan implikasinya terhadap hukum ekonomi syariah.
Utilization of Zakat and Waqf in Address Dependency Challenges of The Vulnerable in Gombe State Muhammad, Adamu Abubakar; Bala, Babangida; Ardo, Adam Muhammad; Adam, Muhammad Bello; Mashema, Bashir Liman; Sugitanata, Arif
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 4, No 2 (2024): December
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v4i2.3307

Abstract

The socio-economic challenges faced by vulnerable groups in Gombe State, Nigeria, underscore the need for sustainable interventions to alleviate poverty and dependency. This study examines the utilization of Zakat and Waqf as Islamic socio-economic tools to empower vulnerable populations and promote economic independence. Employing a mixed-method approach, it integrates qualitative interviews with stakeholders in Zakat and Waqf management and quantitative data on poverty and dependency rates. Findings reveal that structured and transparent administration of Zakat and Waqf can significantly enhance access to education, healthcare, and sustainable livelihoods, reducing dependency. However, challenges such as limited awareness, poor institutional frameworks, and inadequate regulatory support hinder optimal implementation. This study recommends policy reforms, institutional capacity-building, and enhanced community engagement to maximize the impact of these Islamic instruments. The research contributes to ongoing discussions on leveraging Islamic social finance to foster socio-economic equity and justice.
Mandatori Halal: Potensi, Kendala dan Dampak bagi Pengembangan Industri Halal di Kota Jayapura Jakiyudin, Ahmad Havid; Faisal, Faisal; Yusuf, Muhamad; Muhandy, Rachmad Surya
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 4, No 1 (2024): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v4i1.2996

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pengembangan industri halal yang didasarkan pada potensi, kendala dan dampak. Mandatori halal, yaitu kewajiban sertifikasi halal yang diberlakukan kepada seluruh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Selama ini hanya sebagian dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Jayapura yang bersertifikat halal. Kewajiban sertifikasi halal akan membantu mengembangkan industri halal di Kota Jayapura. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman sampai dengan tahun 2024 (Pasal 140 Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal). Potensi tersebut meliputi adanya sertifikasi halal gratis, self declare (ikrar halal) dan banyaknya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilakukan oleh mama-mama Papua. Kendala sertifikasi halal meliputi beralihnya kewenangan dari Majelis Ulama Indonesia kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, kurangnya pemahanan pentingnya label halal dan penguasaan penggunaan perangkat elektronik. Dampak dari mandatori halal akan membantu meningkatkan kepercayaan konsumen, pengembangan usaha, dan membantu pencapaian program pemerintah.
Perspektif Al-maysir pada Sistem Gacha di Game Valorant Napu, Ridho; Ovosi, Bilkisu Mohammed; Suleman, Frangky
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 4, No 2 (2024): December
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v4i2.3372

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif al-maysir dalam game Valorant. Valorant adalah permainan daring yang saat ini digemari oleh berbagai kalangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian fenomenologis. Teknik pengumpulan data meliputi observasi terkait al-maysir dan wawancara dengan beberapa pemain Valorant, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Dalam game Valorant, al-maysir muncul pada sistem penawaran yang disediakan oleh pihak pengembang. Sistem ini dianggap sebagai gacha oleh beberapa pemain karena mereka tidak dapat memastikan item apa yang akan ditawarkan. Pengembang game menggunakan sistem berbasis keberuntungan, yang memungkinkan barang yang telah dijual sebelumnya dapat ditawarkan kembali.
The Flexibility of Islamic Law in Responding to Climate Change Impacts on the Economy Zahrah, Zahrah; Subli, Mohamad; Musyadat, Asep Anwar; Ni’amillah, Ni’amillah; Astuti, Widia
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 4, No 2 (2024): December
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v4i2.3294

Abstract

This study aims to examine the flexibility of Islamic law in addressing the economic impacts of climate change, focusing on applying relevant Sharia principles in mitigating and adapting to these global challenges. It also analyzes how religious fatwas, such as MUI Fatwa No. 86 of 2023, and approaches by religious organizations like Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah contribute to sustainable, Sharia-based solutions. This research employs a qualitative methodology with a juridical-normative approach. The primary sources include literature reviews of books, academic journals, religious fatwas, and official documents related to the flexibility of Islamic law, climate change impacts, and their economic implications. Data were analyzed to evaluate the relevance of Islamic law in providing adaptive solutions to contemporary issues. The findings reveal that the flexibility of Islamic law enables Sharia regulations to adapt to modern social and environmental conditions, including climate change. Principles such as maqasid al-shariah, maslahah mursalah, and usul al-fiqh have proven effective in supporting climate change mitigation and adaptation. Religious fatwas, such as MUI Fatwa No. 86 of 2023, along with the approaches of NU and Muhammadiyah, have significantly contributed to raising collective awareness and formulating environmental policies grounded in religious values. This study underscores the critical role of Islamic law in offering sustainable solutions that are both relevant and adaptive to the economic impacts of climate change.
Sistem Pembagian Upah Kapal Ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Alulu, Faridawati; Lahilote, Hasyim Sofyan; Azizah, Nur
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 4, No 1 (2024): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v4i1.3013

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi sistem pembagian upah antara nelayan, pemilik kapal, dan pemilik rakit di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, serta mengkaji aspek hukum ekonomi syariah terkait sistem tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif dengan metode lapangan dan pendekatan empiris. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif naratif yang melibatkan reduksi data, penyajian, dan verifikasi. Studi ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana praktik perikanan tradisional berinteraksi dengan prinsip ekonomi Islam dalam konteks kontemporer. Hal ini juga menyoroti ketidaksesuaian antara praktik yang ada dengan norma hukum Islam, serta menyarankan kemungkinan area reformasi atau penyesuaian dalam kebijakan manajemen perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian upah atau bagi hasil antara nelayan, pemilik kapal, dan pemilik rakit di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung menggunakan kontrak mudarabah dengan perjanjian lisan. Menurut sistem ini, masing-masing pihak menerima 30% dari keuntungan, dengan tambahan 10% untuk biaya perbaikan kapal setelah dikurangi biaya operasional. Namun, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kerjasama ini tidak sepenuhnya sesuai. Terdapat unsur gharar pada alokasi 10% untuk biaya perbaikan kapal, dan tidak mematuhi prinsip keadilan Islam yang mempertimbangkan modal, kontribusi, dan risiko dari masing-masing pihak secara proporsional.
Praktik Jual Beli Ayam Aduan dalam Hukum Ekonomi Syariah: Analisis Konflik antara Akad Sah dan Unsur Judi Ngatenan, Zulkifli Darmanto; Kotyazhov, Andrey V.; Nur, Muliadi
Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law Vol 4, No 2 (2024): December
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/ajiel.v4i2.3373

Abstract

Jual beli merupakan salah satu cara bagi manusia untuk memperoleh karunia dari Allah SWT, di mana transaksi ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat agar sah dan bebas dari unsur yang dilarang. Penelitian ini mengkaji transaksi jual beli ayam aduan di Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal II, Kota Manado, dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis apakah praktik jual beli ayam aduan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, terutama yang berkaitan dengan perjudian dan kemudharatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penjual, pembeli, dan pihak terkait lainnya, sementara data sekunder berupa literatur fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun transaksi jual beli ayam aduan dilakukan dengan akad yang sah melalui tawar-menawar antara penjual dan pembeli, praktik ini tetap bertentangan dengan hukum syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya unsur perjudian yang terkandung dalam adu ayam, yang dilarang dalam Islam. Meskipun transaksi dilaksanakan secara sah menurut syariah dalam hal akad, hukum ekonomi syariah mengharamkan transaksi ini karena mengandung kemudharatan dan merusak moralitas. Kesimpulannya, transaksi jual beli ayam aduan tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur perjudian yang merugikan moral dan sosial masyarakat.