cover
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No. A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Law, Education and Business
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 2988604X     EISSN : 29881242     DOI : https://doi.org/10.57235
Journal of Law, Education, and Business dengan nomor terdaftar E-ISSN 2988-1242 (online) dan P-ISSN 2988-604X (Cetak) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. JLEB bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian tentang: 1. Hukum 2. Pendidikan dan Pembelajaran 3. Akuntansi 4. Ekonomi 5. Bisnis 6. Manajemen
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 486 Documents
Strategi Guru Dalam Mengatasi Bullying Anak Usia Dini Melalui Pendidikan Karakter (Studi Kasus di TK Almutaqin Yogyakarta) Widyastuti, Titik Mulat
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.6014

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi guru dalam mengatasi perilaku (bullying) melalui pendidikan karakter di TK Almutaqin GAP Sleman Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (qualitative research) dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang bersumber dari guru TK, siswa, dan kepala sekolah. Uji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat bullying dalam bentuk fisik dan verbal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi guru dalam mencegah perilaku bullying dengan Pendidikan karakter sejak dini meliputi: (1) mengembangkan budaya meminta dan memberi maaf; (2) guru mengajak anak belajar empati (3) guru memberi edukasi kepada orang tua tentang bahaya bullying, (4) guru mengajak orang tua agar lebih memahami karakter anak, (5) guru menasehati dan mengawasi anak ketika anak berada di dalam sekolah, dan (6) guru memberikan kebijakan yang tegas terhadap perilaku bullying.Strategi guru dalam mengatasi perilaku bullying melalui pendidikan karakter pada siswa telah terlaksana dengan baik, guru diharapkan dapat menjadikan siswa berperilaku baik, terjauhi dari perilaku bullyig serta menerapkan nilai-nilai karakter baik di kehidupan sehari-hari.
Dari Generasi ke Generasi: Peran Pancasila Dalam Menjaga Identitas dan Persatuan Bangsa Serta Menjadi Panduan Bangsa Iqbal, M; Fahlevi, Tengku Riza; Dania, Alya Putri; Berutu, Hotmaida; Sumbayak, Djumar; Nainggolan, Lorenti Br; Simanjuntak, Sen Aron
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5871

Abstract

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia memiliki peran untuk menjaga persatuan, nasionalisme dan patriotisme. Nilai-nilai Pancasila saat ini semakin mengalami tantangan akibat pengaruh budaya asing, pergeseran moral, serta berbagai konflik sosial dan politik. Generasi muda mulai kehilangan identitas nasional dan cenderung mengadopsi budaya luar yang dianggap lebih modern. Fenomena ini menyebabkan menurunnya memudarnya nilai-nilai Pancasila yang sudah diwariskan oleh para pendiri bangsa indonesia. Pudarnya nilai-nilai Pancasila dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti melemahnya kepatuhan terhadap moral dan etika, meningkatnya konflik dan polarisasi sosial, maraknya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta pengaruh globalisasi yang menggeser budaya lokal. Selain itu, munculnya pertentangan ideologi dan penyelesaian konflik yang tidak melalui dialog semakin memperburuk kondisi ini. Jika tidak segera ditangani, melemahnya nilai-nilai Pancasila dapat berakibat pada ketimpangan sosial, hilangnya solidaritas bangsa, dan melemahnya rasa kebangsaan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang lebih serius dalam menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, keteladanan pemimpin, serta kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial. Penguatan kembali nasionalisme dan patriotisme sangat penting agar generasi muda tetap kokoh dalam menghadapi perubahan zaman, bangsa Indonesia perlu terus memegang teguh Pancasila sebagai landasan kehidupan bernegara. Warisan nilai-nilai luhur ini menjadi bekal utama bagi generasi penerus dalam membangun masa depan.
Social Media Analysis on Interest in Buying Imported Used Shoes at SOM Sneakers Amanda, Essi Laura; Saskia, Ainun; Fajri, M Yudi; Simanungkalit, Jessica Br; Meiriza, Mica Siar
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5776

Abstract

This study investigates the impact of social media on consumer interest in purchasing imported secondhand footwear, focusing on SOM Sneakers as a case study. Employing a mixed-methods approach combining surveys and interviews, the research demonstrates a significant influence of social media on consumer buying decisions.  This influence is mediated through increased brand awareness, influencer marketing, consumer reviews, and direct brand-consumer interaction, particularly on platforms like Instagram and TikTok, fostering engagement, building trust, and ultimately driving purchase intent.  The findings offer valuable insights for both academic discourse and the development of effective marketing strategies within the secondhand footwear industry.
Tantangan dan Prospek Penyelesaian Sengketa Kewenangan di Era Demokrasi Konstitusional Hendriko, Klaudine Shyne; Olivia, Vryacaka Jauzaak
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5971

Abstract

Dalam era demokrasi konstitusional, hubungan antar lembaga negara semakin kompleks seiring dengan berkembangnya sistem pemerintahan yang menjunjung prinsip checks and balances. Kompleksitas ini kerap menimbulkan sengketa kewenangan antar lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penyelesaian sengketa kewenangan, seperti tumpang tindih norma konstitusional, ambiguitas dalam penafsiran kewenangan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga negara. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi prospek penguatan mekanisme penyelesaian sengketa melalui peran Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga sebagai penjaga harmoni ketatanegaraan. Dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, artikel ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum yang lebih jelas, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembudayaan etika konstitusional sebagai solusi jangka panjang dalam menghadapi sengketa kewenangan di era demokrasi konstitusional.
Emansipasi Wanita dalam Perspektif Islam: Analisis Hak dan Tantangan Implementasi di Masyarakat Nurmayani, Nurmayani; Zahran, Muhammad Ali Athiya; Hasanah, Dinda Dwi; Sitepu, Amanda Revalona Br; Rahmayani, Putri; Shauqiyah, Najwa
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5835

Abstract

Penelitian ini membahas pandangan Islam terhadap emansipasi wanita, dengan fokus pada hak-hak wanita dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kepemilikan, pendidikan, pernikahan, dan partisipasi sosial. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dari ayat-ayat Al-Qur’an dan pendapat ulama, serta survei melalui kuesioner yang melibatkan 15 narasumber dari berbagai latar belakang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mendukung emansipasi wanita dengan memberikan hak yang setara antara pria dan wanita dalam berbagai aspek kehidupan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa (4):32. Namun, implementasi kesetaraan gender di masyarakat masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya kesadaran akan pentingnya emansipasi wanita. Narasumber sepakat bahwa wanita tidak perlu mengorbankan karier demi keluarga dan suara mereka harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini juga menyoroti isu poligami dalam Islam yang sering disalahpahami sebagai bentuk ketidaksetaraan gender, meskipun sebenarnya memiliki syarat-syarat ketat yang tidak merendahkan derajat wanita. Kesimpulannya, Islam sangat menjunjung tinggi martabat wanita dan mendukung peran aktif mereka di masyarakat selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat.
Penyelesaian Perkara Terhadap Pelaku Laka Lantas Berakibat Kematian Karena Kelalaian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Jambi) Sidabutar, Abdul Jalil; Rahman, Fuad; Gani, Ruslan Abdul; Halim, Abdul
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5543

Abstract

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 310 ayat (4), kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang karena kelalaian pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal tersebut menyebutkan setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hak-hak pelaku dan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas, mereka memiliki hak untuk diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak atas perlakuan yang adil dalam proses hukum, serta hak untuk memperbaiki kesalahannya melalui rehabilitasi atau mediasi, jika diperlukan. Di sisi lain, korban kecelakaan lalu lintas juga memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami, baik berupa biaya medis, kerusakan harta benda, maupun kehilangan yang lainnya. Hak-hak ini harus dijamin dan dipenuhi dengan penuh tanggung jawab oleh pihak yang terlibat, baik itu pelaku, aparat penegak hukum, maupun pihak lain yang terkait. Penyelesaian hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Polresta Jambi bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memberikan kerangka yang jelas mengenai prosedur penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas. Hukum menegaskan bahwa pelaku yang terbukti melanggar aturan lalu lintas, yang menyebabkan kecelakaan, harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Proses hukum diharapkan tidak hanya menekankan pada pemberian sanksi, namun juga memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya, melalui mekanisme yang sesuai, seperti denda, pidana, atau sanksi administratif.
Pendekatan Positivisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Warisan Adat Minangkabau (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung 2488 K/Pdt/2024) Lui, Carrissa Aggasta; Budi, Helen Setia; Hartman, Reynaldi
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5929

Abstract

Sengketa warisan dalam masyarakat adat Minangkabau seringkali menimbulkan perdebatan hukum antara norma adat yang bersifat komunal dan sistem hukum nasional yang berbasis individual dan tertulis. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa warisan adat Minangkabau dengan menggunakan pendekatan positivisme hukum, khususnya dalam konteks Putusan Putusan 15/Pdt.G/2020/PN Kbr jo. Putusan Nomor 42/Pdt/2021/Pt Pdg Jo. Putusan Nomor 2488 K/Pdt/2024 yang berkaitan dengan tanah pusaka tinggi. Pendekatan positivisme hukum menekankan pentingnya kepastian hukum yang bersumber dari aturan tertulis, namun dalam praktiknya sering kali mengabaikan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan positivistik dalam perkara tersebut berisiko menegasikan prinsip matrilineal dan mekanisme internal pewarisan dalam hukum adat Minangkabau. Implikasi dari dominasi hukum formal terhadap hukum adat tidak hanya berdampak pada hilangnya nilai-nilai keadilan substantif, tetapi juga mengancam kohesi sosial dan legitimasi hukum di tingkat lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan rekonstruksi peradilan yang lebih akomodatif terhadap pluralisme hukum untuk menjembatani antara kepastian hukum dan keadilan adat.
Studi Etnografi Penggunaan Perpustakaan Digital – Mengamati Bagaimana Mahasiswa Menggunakan Layanan Perpustakaan Digital Simamora, Soniara; Hulu, Raffina Austin; Joharis, M
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5817

Abstract

Perpustakaan digital menjadi bagian penting dalam mendukung kegiatan akademik mahasiswa di perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pola penggunaan perpustakaan digital oleh mahasiswa Universitas Negeri Medan (UNIMED) serta kendala yang mereka hadapi. Penelitian ini menggunakan metode etnografi dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan survei terhadap 71 mahasiswa dari berbagai fakultas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa merasa terbantu dengan akses perpustakaan digital, terutama dalam menyelesaikan tugas akademik. Namun, terdapat kendala seperti akses internet yang tidak stabil serta kurangnya pemahaman terhadap fitur pencarian yang tersedia. Selain itu, preferensi mahasiswa terhadap sumber populer dibandingkan jurnal akademik menunjukkan perlunya peningkatan literasi digital.
Penerapan Sanksi Pidana Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PN Jambi Nomor 68/Pid.B/2020/PN.Jbi) Gusman, Indra; Rahman, Fuad; Ramlah, Ramlah
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5491

Abstract

This research aims to analyze and examine in depth the criminal sanctions for online gambling in Article 45 Paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions from an Islamic Criminal Law Perspective. To obtain answers to the research focus, this study is directed at library research (Library Research) with primary data sources Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions) and Jinayah fiqh study books along with secondary data sources through book studies -books and literature that are relevant to the problem being studied. The data collection method was carried out using document study techniques. After the data has been successfully collected and analyzed. So, based on the analysis of these data, the research results show that the substance of gambling regulations in Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, regulates the pattern of crimes committed using computers or the internet as a tool in carrying out crimes, namely those involving gambling, while the regulation of the formulation of the elements of criminal acts of gambling still refers to the Criminal Code, Republic of Indonesia Law Number 7 of 1974 concerning Controlling Gambling, and Government Regulation Number 9 of 1981 concerning Implementation of Controlling Gambling. In the study of fiqh jinayah, gambling is categorized as an act of ta'zir. The ruler has the right to determine the punishment according to his actions. In this case, the government, in eradicating regular gambling or online gambling, provides punishment by applying sanctions, whether contained in the Criminal Code or Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016. The sanctions that have been determined by the government are takzir punishments. The punishment can vary, in this case prison sentences and fines.
Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan di Kota Medan Matondang, Khairani Alawiyah; Lubis, Zackya Hayati; Fajri, Muhammad Yudi; Bella, Saskia; Simanungkalit, Bunga Madu
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5798

Abstract

Transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan keuangan menjadi isu krusial dalam membangun tata kelola yang baik. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) memiliki peran penting dalam menjamin operasi pengelolaan keuangan berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini mengeksplorasi peran SPIP dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan di Kota Medan. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan menganalisis berbagai sumber terkait implementasi SPIP dan dampaknya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPIP yang baik dapat meminimalisir risiko penyimpangan keuangan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperkuat mekanisme pengawasan internal. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi SPIP dapat menjadi strategi utama dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah terus memperkuat penerapan SPIP melalui peningkatan kapabilitas aparatur, pengawasan berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengendalian internal.