cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Syahrul Rizal
Contact Email
sicedu@universitaspahlawan.ac.id
Phone
+6282172464416
Journal Mail Official
syahrul.rizal92@gmail.com
Editorial Address
https://sicedu.org/index.php/sicedu/about/editorialTeam
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Science and Education Journal
Published by Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN : 2963928X     EISSN : 29629713     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Social Sciences
Science and Education Journal (SICEDU) menerbitkan artikel penelitian yang membahas tentang pendidikan: pembelajaran di PGSD, di Sekolah Dasar yang membahas kurikulum dan teknologi pembelajaran, manajemen sekolah, kebijakan pendidikan di sekolah, Sosial, humaniora, dll.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 335 Documents
 30   31   32   33   34 
Dari Nelayan Ke Pariwisata: Perubahan Ekonomi Di Nagari Amping Parak, Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2024 Sovi Aprilia Mardia; Nopriyasman Nopriyasman; Midawati Midawati
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.491

Abstract

Perubahan ekonomi masyarakat nelayan Nagari Amping Parak, Kabupaten Pesisir Selatan, dari ketergantungan penuh pada perikanan menuju ekonomi berbasis pariwisata pada periode 2010-2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan ekonomi dari sektor perikanan ke pariwisata, respons aktif masyarakat serta karakter dualisme ekonomi antara aktivitas melaut dan kegiatan wisata di Nagari Amping Parak. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan empat tahap, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Masalah utama adalah bagaimana masyarakat nelayan yang awalnya beridentitas ekonomi tunggal berbasis perikanan dapat mengembangkan sektor pariwisata secara mandiri, sekaligus mengelola kerentanan ekologis, ekonomi serta praktik eksploitasi telur penyu. Hasil ini menunjukkan terjadinya diversifikasi mata pencaharian nelayan menjadi penyedia jasa wisata bahari, pelaku UMKM kuliner, kerajinan, serta rumah menjadi penginapan berbasis sistem giliran. Pariwisata ekowisata berbasis konservasi penyu dan mangrove. Meningkatnya penghasilan warga dari Rp1,2-1,8 juta menjadi Rp2,0-3,5 juta per bulan. Serta mengubah orientasi masyarakat dari eksploitatif menjadi konservatif terhadap lingkungan. Kesimpulan, transformasi ekonomi di Nagari Amping Parak tidak bersifat pergeseran total dari perikanan ke pariwisata, melainkan terbentuk struktur ekonomi dualistik yang sinergistik. Keberhasilan ini didukung kapasitas kelembagaan lokal berbasis adat, regulasi adat, dan partisipasi aktif masyarakat.
Citra Merek Sebagai Dampak Dari Pemasaran Digital (Platform Tiktok) & Konten Branding Pada Merajut Asa Kita (Merakit) Di Kota Bandung Diandra Dealova; Wawan Hermawan; Syifa Fauziah Hamidah; Tanty Sondari
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.494

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemasaran Digital (Platform TikTok) dan Konten Branding dalam memengaruhi Citra Merek pada Merajut Asa Kita (MERAKIT) di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif menggunakan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (SEM-PLS). Sampel penelitian sebanyak 100 responden dipilih melalui teknik purposive sampling, dengan kriteria utama followers akun resmi TikTok MERAKIT yang aktif berinteraksi berupa pemberian tanda like pada konten. Instrumen penelitian berupa kuesioner dengan indikator valid dan reliabel, ditunjukkan oleh nilai Outer Loading yang berkisar antara 0,887 hingga 0,944 serta nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability yang secara signifikan melampaui ambang batas 0,70. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemasaran Digital (Platform TikTok) dan Konten Branding berdampak positif dan signifikan terhadap Citra Merek, baik secara parsial maupun simultan dengan nilai R-Square sebesar 0,809 yang dikategorikan substansial. Temuan ini menegaskan bahwa jangkauan luas dari pemasaran digital yang didukung oleh strategi penceritaan (storytelling) yang autentik dalam konten branding mampu mengkristalisasi persepsi positif dan mengukuhkan posisi merek secara kuat di benak konsumen. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi manajemen MERAKIT untuk meningkatkan konsistensi jadwal unggahan, mengoptimalkan kualitas visual, serta mempertajam keunikan identitas visual guna memperkokoh daya saing industri kreatif rajut di Kota Bandung
Analisis Tingkat Pengetahuan Budaya Melayu Riau Pada Siswa Sekolah Dasar Di Gugus Hang Tuah Kota Pekanbaru Nasywatul Kamila; Eddy Noviana; Intan Kartika Sari
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.495

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan budaya Melayu Riau pada siswa sekolah dasar di Gugus Hang Tuah Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V sekolah dasar di Gugus Hang Tuah Kota Pekanbaru dengan sampel sebanyak 252 siswa yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui tes yang disusun berdasarkan dimensi pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural yang dihubungkan dengan budaya Melayu Riau pada aspek adat istiadat. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan budaya Melayu Riau siswa berada pada kategori cukup dengan nilai rata-rata sebesar 62,40. Dimensi pengetahuan faktual memperoleh persentase tertinggi dibandingkan dimensi lainnya, sedangkan dimensi pengetahuan konseptual memperoleh persentase terendah.hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa lebih mudah mengenali fakta dan contoh budaya yang bersifat konkret dalam kehidupan sehari-hari, namun masih mengalami kesulitan dalam memahami makna serta penerapan budaya secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran budaya yang lebih kontekstual dan berbasis pengalaman agar pemahaman budaya melayu riau siswa dapat berkembang secara optimal
Implementasi Asas Legalitas Dan Larangan Retroaktif Dalam Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan PT.TUN Nomor 5/G/2024/PT.TUN.BJM) Ilham Rahman
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.497

Abstract

Artikel ini menganalisis penerapan prinsip legalitas dan larangan penerapan retroaktif dalam penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS). Fokus pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PT.TUN) Nomor 5/G/2024/PT.TUN.BJM, studi ini meneliti kasus di mana seorang PNS diberhentikan berdasarkan tindakan pidana yang dilakukan sebelum diangkat sebagai aparatur negara, khususnya saat bekerja sebagai pekerja kontrak di bank swasta. Menggunakan penelitian hukum normatif, artikel ini mengevaluasi keputusan administratif yang dikeluarkan oleh Wali Kota Samarinda terhadap kerangka teoretis Perlindungan Hukum, Kewenangan, dan Legalitas dalam Hukum Administratif. Temuan menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif secara retroaktif untuk tindakan di luar lingkup jabatan publik merupakan penyalahgunaan kekuasaan (detournement de pouvoir) dan pelanggaran langsung terhadap Prinsip Umum Tata Kelola yang Baik (AUPB), khususnya prinsip kepastian hukum dan proporsionalitas. Selain itu, keputusan PT.TUN menyoroti peran penting peradilan administrasi dalam memberikan keadilan substantif dengan menolak interpretasi keliru Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang 'kejahatan dalam jabatan' dan pengabaian terhadap keputusan pengadilan yang mengikat secara hukum sebelumnya (res judicata). Penelitian ini berkontribusi pada wacana hukum administrasi dengan memperkuat batas-batas wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan menekankan sifat tidak berlaku surut dari sanksi administratif.
Penyalahgunaan Perusahaan Cangkang dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Kejahatan Sumber Daya Alam Audry Salsabila Pasaribu; Ahmad Hamdani; Muhamad Radjhu Khan Saputra; Muhamad Rifki Nurrasman; Margo Hadi Pura; Puti Priyana
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.498

Abstract

The abuse of shell companies in Money Laundering Crimes (TPPU) based on natural resource crimes represents an organized white-collar crime modus operandi that exploits corporate legal fiction to sever the chain of criminal evidence. This study aims to analyze the legal standing of shell companies as strategic instruments for concealing the origin of illicit assets and to examine the construction of proving criminal liability against the actors controlling them. The research method employed is normative juridical, utilizing statutory, conceptual, and case study approaches. The results indicate that shell companies serve as artificial legal shields devoid of economic substance, facilitating the layering and integration phases through capital legality engineering, nominee agreements, and import-export transaction manipulations to conceal the identity of the Beneficial Owner. Proving criminal liability against corporate controllers requires disregarding the legal fiction of separate personality through the doctrine of piercing the corporate veil and the alter ego theory. Pursuant to Law Number 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of Money Laundering jo. Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, criminal sanctions can be applied cumulatively to both the controlling individuals and the shell corporations.
Urgensi Pengaturan Restitusi Digital dalam Menjamin Perlindungan Hukum Konsumen pada Transaksi E-Commerce di Indonesia Zahwa Putri
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.503

Abstract

This study aims to analyze the urgency of digital restaurant design in ensuring that consumers engaged in e-commerce transactions in Indonesia are protected by law. Rapid advancements in digital technology have increased the intensity of electronic system usage, but this has also heightened the risk of personal data breaches and misuse. The findings indicate that current protection mechanisms are largely reactive and focus more on administrative sanctions than on victim redress. Digital restitution is viewed as a relevant and adaptive concept to meet the demands of the digital era, both material and immaterial. Therefore, a more comprehensive approach to digital restitution needs to be developed to provide legal protection, enhance customer satisfaction, and create a more efficient and reliable data protection system in e-commerce.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Berdomisili di Indonesia Fahriyah Salwa Agustin
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.504

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum serta bentuk perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran di Indonesia. Permasalahan yang dikaji meliputi status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayah. Setelah berlakunya undang-undang tersebut, anak diberikan status kewarganegaraan ganda terbatas hingga berusia 18 tahun atau telah menikah, kemudian wajib memilih salah satu kewarganegaraannya. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari diskriminasi, serta jaminan hak hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan Konvensi Hak Anak. Kebijakan ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi anak hasil perkawinan campuran di Indonesia.
Penyalahgunaan Kewenangan dalam Penetapan Kebijakan Proyek Strategis sebagai Tindak Pidana Korupsi Muhamad Radjhu Khan Saputra; Audry Salsabila Pasaribu; Ahmad Hamdani; Muhamad Rifki Nurrasman; Margo Hadi Pura; Wiwin Triyunarti
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.506

Abstract

This study examines abuse of authority in the determination of strategic project policies as a corruption offense. The central issue concerns the boundary between legitimate governmental policy, administrative error, and abuse of authority that satisfies criminal elements. This research uses normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that the strategic status of a project does not remove the obligation of officials to act under legality, good governance principles, transparency, and accountability. The alleged corruption in the Cirebon-Semarang/Cisem gas pipeline project is positioned as an illustration of supervisory vulnerability, not as proof of corruption, because no court decision exists. Criminal liability may arise only when office, distorted use of authority, benefit for certain parties, state financial loss, and culpability are proven as an integrated chain. This construction is necessary to prevent criminal law from becoming a tool for criminalizing policy while maintaining accountability in national strategic development.
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Objek Yang Masih Dikuasai Oleh Debitur Menurut Undang-Undang Hak Tanggungan Ummi Maskanah; Adla Salsabila Lathif; Isfardy Isfardy; Widya Anggraeni
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.515

Abstract

Lelang eksekusi Hak Tanggungan merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk menjamin pelunasan piutang kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam praktiknya, pelaksanaan lelang eksekusi sering menimbulkan permasalahan ketika objek lelang masih berada dalam penguasaan debitur sehingga pembeli lelang mengalami hambatan dalam menguasai dan memanfaatkan objek yang diperolehnya secara sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum pembeli lelang eksekusi Hak Tanggungan serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan apabila objek lelang masih dikuasai oleh debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembeli lelang memperoleh kedudukan hukum sebagai pemilik yang sah setelah memenuhi kewajiban pembayaran dan memperoleh Risalah Lelang sebagai bukti peralihan hak. Perlindungan hukum bagi pembeli lelang dapat dilakukan melalui permohonan pengosongan objek, gugatan perbuatan melawan hukum, pendaftaran peralihan hak atas tanah, serta pengakuan sebagai pembeli beritikad baik. Meskipun demikian, penguasaan fisik objek oleh debitur setelah pelaksanaan lelang masih menjadi hambatan yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pembeli lelang.
Implementasi Aplikasi E-Stamina Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kecamatan Gending (Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 22 Tahun 2023 Ummu Athiyyah; Supriyanto Supriyanto; Andhi Nur Rahmadi
Science and Education Journal (SICEDU) Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/sicedu.v5i2.528

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan aplikasi E-Stamina sebagai upaya meningkatkan kinerja pegawai di kecamatan gending dan juga faktor pendukung dan faktor penghambat dari aplikasi e-stamina sebagai upaya meningkatkan kinerja pegawai di kecamatan gending. Alasan utama diterapkan aplikasi E-Stamina dikarenakan pemerintah mengindikasi adanya oknum pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta beban kerja yang dimiliki. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara tepat sifat atau sesuatu yang tengah terjadi dan sedang berlangsung pada penelitian. Pegawai termotivasi meningkatkan disiplin karena kinerja terekam real-time. Tingkat kepuasan layanan publik juga meningkat karena akuntabilitas dan responsivitas lebih baik. Namun keberhasilan bergantung pada dukungan infrastruktur dan pelatihan pengguna. Implementasi aplikasi e-stamina mampu mendukung dalam sistem absensi, dalam pelaporan tugas, monitoring, dan penilaian kinerja pegawai secara lebih efektif, transparan, dan realtime. Implementasi aplikasi e-stamina dapat dikatakan telah berhasil yang menjadi salah satu inovasi digital dalam meningkatkan kinerja pegawai dan kualitas dalam pelayanan publik.

Page 33 of 34 | Total Record : 335

 30   31   32   33   34 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 2 (2026): Science and Education Journal 2026 Vol 5 No 1 (2026): Science and Education Journal 2026 Vol 4 No 3 (2025): Science and Education Journal 2025 Vol. 4 No. 1 (2025): Science and Education Journal 2025 Vol. 3 No. 3 (2024): Science and Education Journal 2024 Vol. 3 No. 2 (2024): Science and Education Journal 2024 Vol. 3 No. 1 (2024): Science and Education Journal 2024 Vol. 2 No. 3 (2023): Science and Education Journal 2023 Vol. 2 No. 2 (2023): Science and Education Journal 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Science and Education Journal 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Science and Education Journal 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Sciece and Education Journal 2022 More Issue