cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
I Made Adi Widnyana
Contact Email
imadeadiwidnyana7@gmail.com
Phone
+6285237832582
Journal Mail Official
ijolares@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pandu No. 48, Sumerta Kelod, Kota Denpasar Bali 80239
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Indonesian Journal of Law Research
Published by CV Tirta Pustaka Press
ISSN : 30251540     EISSN : 2988375X     DOI : https://doi.org/10.60153/ijolares
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in various governance policies and civil rights law, especially in developing and developing countries. This may include but is not limited to areas such as: Civil Law; Criminal Law; Procedural Law; Constitutional Law and Administrative Law; Customary Law; Human Rights Law; Law and Society; Governance of Legal Pluralism; Other sections related to contemporary issues in legal science.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 30 Documents
 1   2   3 
Demoralisasi Pancasila Dalam Penegakan Hukum di Indonesia Kartika, I Made; Umbu, Martha Lesni
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 2 No. 1 (2024): IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v2i1.40

Abstract

Meskipun Pancasila telah menjadi sumber rujukan dalam pembetukan dan penegakan hukum di Indonesia, tetapi permasalahan tetap saja muncul di lapangan. Permasalahan yang sering kali terjadi di tengah masyarakat adalah hukum hanya berhenti pada tatanan saja. Hukum hanya menjadi semacam formalitas bagi sebuah negara hukum. Hukum tidak lagi menjadi sebuah payung yang mampu melindungi hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Pancasila sebagai sebuah falsafah hidup dan petunjuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah semestisnya dijadikan acuan dalam berperilaku, bertindak dan membuat kebijakan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Merebaknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mafia hukum menjadi sumber masalah bidang penegakan hukum, yang tidak pernah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka atau studi kepustakaan, yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa demoralisasi Pancasila dalam penegakan hukum di Indonesia dapatlah diukur dari kualitas para penegak hukumnya. Mengingat masih rendahnya moralitasnya yang mengakibatkan profesionalisme kurang dan terjadi ketidakmauan aparat penegak hukum. Demoralisasi Pancasila terlihat dari persoalan hukum terkait tebang pilihnya penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat lebih banyak mengenal hukum tajam kebawah tumpul ke atas. Demoralisasi Pancasila juga terlihat dari penegakan hukum yang diskriminatif. Penegakan hukum yang diskriminatif adalah berpihak kepada orang yang memiliki kekuasaan dan materi bukan pada orang yang tidak memiliki kekuasaan dan materi, bahkan hukum akan berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan, pangkat, atau hubungan dengan pejabat hukum atau aparat penegak hukum.
Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945 Sujana, I Gede
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 2 No. 1 (2024): IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v2i1.41

Abstract

Salah satu perubahan desain ketatanegaraan yang terjadi adalah perubahan fungsi dari lembaga negara. Sebelum Amandemen UUD 1945. Salah satu implikasi dari adanya perubahan politik pasca reformasi 1998 telah mendorong lembaga DPR menjadi lebih demokratis dan akuntabel. Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Jenis   penelitian   yang   digunakan   dalam   tulisan   ini   adalah   penelitian   pustaka   (library research),yaitu  penelitian  yang  menggunakan  dokumen  tertulis  sebagai  data,  dan  sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mencakup  bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa   DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Artinya kekuasaan legislasi, kekuasaan penentuan anggaran, dan kekuasaan pengawasan, berada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi legislasi tersebut yakni membentuk Undang-Undang yang kemudian dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Fungsi anggaran dilaksanakan oleh DPR untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan tentang rancangan Undang-undang terkait APBN yang diajukan oleh Presiden. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia Putera Semadi, Anak Agung Gde
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 2 No. 1 (2024): IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v2i1.42

Abstract

Berbagai peristiwa hukum yang menarik dan menyedot perhatian masyarakat Indonesia disebabkan karena viral di media sosial. Media sosial dalam perkembangannya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya negara menegakan hukum di Indonesia. Dapat dikatakan, media sosial memiliki peran yang strategis dalam penegakan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, penting rasanya untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana peran fundamental yang dimainkan media sosial dalam membantu aparat penegak hukum untuk menegakan hukum di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran media sosial dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yang dilakukan dengan cara mensistematika data-data hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan peran media sosial dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, yakni (1) transparasi dan akuntabilitas penegakan hukum. Dalam peranannya yang fundamental, media sosial dapat membantu aparat penegak hukum dalam menegakan hukum untuk mencapai dan meningkatkan transparansi dan juga akuntabiitas. (2) membangun kesadaran penegak hukum. Dengan adanya media sosial ini membantu penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum untuk to complay atau to confirm (3) kontrol sosial. Media sosial kini dapat dikatakan tidak sekedar sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga “guardian of justice by netizen” dalam upaya mendukung penegakan hukum dan keadilan.
Perundungan Dalam Perspektif Hukum Indonesia Kandia, I Wayan
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 2 No. 1 (2024): IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v2i1.43

Abstract

Perundungan bukanlah fenomena baru dan memang sudah banyak terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai belahan dunia dan dapat dialami siapa pun. Perundungan atau bullying merupakan suatu peristiwa yang sudah tidak asing di dunia. Aksi bullying ini marak terjadi di lingkungan sekolah dasar hingga tingkat atas, bahkan aksi ini juga masih terjadi di lingkungan perguruan tinggi meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Perundungan dalam Pendidikan merupakan fenomena yang menjadi pembicaraan bahkan banyak diperdebatkan di segala bidang. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan perundungan dalam perspektif hukum Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa bullying dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan, atau perundungan. Beberapa Pasal yang mengatur secara implisit maupun eksplisit berkaitan dengan perundungan. Pasal 351 KUHP tentang Tindak Penganiayaan; Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan. Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang Perundungan. perlindungan bagi anak sebagai korban tindak pidana cyber bullying di Indonesia didapati secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU PA.
Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Nasional I Nengah Sudiarta
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 2 No. 1 (2024): IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v2i1.44

Abstract

Negara-negara di dunia sebagian besarnya telah mengakui dan menghormati keberadaan HAM. Oleh karena itu, dipandang penting sebuah negara memiliki peraturan yang menjamin keberadaan HAM. Karena dengan disusunnya pengaturan hukum, diharapkan masyarakat bisa lebih menyadari lagi betapa pentingnya HAM dalam kodratnya sebagai manusia. Terus bagaimana dengan Indonesia yang menganut konsep negara hukum, apakah dalam sistem hukum nasionalnya memberikan perlindungan pada HAM. Oleh karenanya, perlu ditelusuri kembali dalam sistem hukum nasional Indonesia mulai dari konstitusi hinggal peraturan perundang-undangan tingkat nasional apakah memuat jaminan dan perlindungan terhadap HAM. Untuk itulah tujuan artikel ini ditulis, yaitu mengetahui pengaturan HAM dalam sistem hukum nasional. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelusuran peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, pengaturan HAM dalam sistem hukum nasional dapat ditemukan dalam UUD 1945, Ketetapan MPR No. XVII Tahun 1998, UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000.
Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Upaya Perlindungan Iza Agna Batian; Hartanto
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 2 No. 2 (2024): IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v2i2.48

Abstract

Kejahatan secara umum dan kekerasan seksual merupakan penyimpangan moral manusia. Realitas kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan tindakan kolektif. Data menunjukkan tingginya jumlah kasus, walaupun banyak kejadian yang tidak dilaporkan. Contohnya, kasus di Way Serdang Kabupaten Mesuji, di mana seorang ayah menyetubuhi anak kandungnya yang hamil, menggambarkan kompleksitas masalah ini. Penelitian  masuk dalam kategori yuridis normatif, yang meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekerasan sesksual terhadap anak; dampak dan upaya perlindungan. Dampak kekerasan seksual terhadap anak mencakup konsekuensi psikologis, sosial, dan fisik yang mendalam, seperti PTSD, gangguan perilaku, dan stigma sosial. Upaya perlindungan dan pencegahan harus melibatkan pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat. Pendidikan, regulasi yang kuat, dan perubahan norma sosial menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak-anak. Deteksi dini, peran institusi perlindungan anak, dan upaya kolaboratif lintas sektor menjadi strategi penting dalam mengatasi tantangan kompleks pencegahan kekerasan seksual. Diperlukan pendidikan dan peningkatan kesadaran untuk mengubah persepsi masyarakat, serta investasi dalam sumber daya dan penelitian untuk mendukung upaya pencegahan yang efektif.
Criminalization of Service Users and Traditional Commercial Sex Workers in Indonesia Nining; A. Harits Nu’man; Oksidelfa Yanto; Neni Ruhaeni; Dini Dewi Heniarti
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 2 No. 2 (2024): IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v2i2.58

Abstract

The urgency of law enforcement against service users and traditional commercial sex workers in Indonesia in handling the increasingly rampant practice of prostitution. Despite government efforts to discourage involvement in prostitution, the lack of specific regulations in Indonesian law has allowed service users of prostitution to avoid appropriate legal consequences. This research aims to criminalize both traditional commercial sex workers and service users using a legislative approach, conceptual approach, and comparative legal approach to address criminal issues faced by traditional commercial sex workers and users in Indonesia, one of which is the criminalization of all individuals involved in such practices, such as service users of prostitution who are not clearly regulated, although the government has made efforts through existing local regulations. The type of research used is juridical-normative or often referred to as doctrinal legal research. Several regions in Indonesia, such as DKI Jakarta, Indramayu Regency, Tangerang City, Denpasar City, Badung Regency in Bali, Batam City, and Bandung Regency, have issued local regulations criminalizing service users of prostitution in their respective areas. However, these regulations vary and impose lenient penalties on commercial sex workers and service users. Therefore, we need to study the Netherlands in addressing issues related to prostitution, which can ensnare both perpetrators and commercial sex workers.
The Importance of Protecting E-Commerce Consumer Personal Data Itok Dwi Kurniawan; Vincentius Patria Setyawan
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 2 No. 2 (2024): IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v2i2.66

Abstract

Technological advances offer various conveniences in human daily activities in order to meet their needs. One of the daily human activities that has changed due to the presence of technology is online buying and selling through e-commerce media. Shopping with e-commerce is people's choice because it saves time and costs. However, behind this convenience, attention needs to be paid to the security of consumer data on e-commerce platforms. This article will discuss the importance of protecting personal data from e-commerce consumers. This article was written using a normative type research method with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used in this research are primary legal materials and secondary legal materials.  The technique of collecting legal materials in this research uses literature studies (library research). The legal problem analysis technique used in this research is deductive analysis technique. The results of this research are that personal data security is very necessary in shopping activities in e-commerce, because it is related to consumer satisfaction. When consumers feel safe and are not wary of shopping on e-commerce, they will make shopping on e-commerce a priority compared to shopping conventionally.
Indikator Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia I Gede Sujana; I Wayan Kandia
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 2 No. 2 (2024): IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v2i2.67

Abstract

Tingginya tingkat korupsi di berbagai instansi penegak hukum menghambat objektivitas dan integritas proses hukum. Pejabat yang korup cenderung menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, merugikan keadilan. Sistem peradilan yang lemah. Carut-marutnya sistem peradilan negeri ini sudah menjadi rahasia umum. Jual beli perkara di pengadilan untuk mengurangi hukuman sampai membebaskan terdakwa sering terjadi. Ketidakadilan dalam penegakan hukum. Terdapat diskriminasi dalam penegakan hukum, di mana orang-orang tertentu atau kelompok memiliki perlakuan yang berbeda. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, kita masih disuguhkan dengan beberapa kasus yang cukup menghebohkan dan menunjukkan adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Kurangnya sumber daya. Penegak hukum sering kali kekurangan sumber daya, baik itu SDM maupun fasilitas yang memadai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Studi pustaka menjadi serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.Salah satu penyebab melemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah kualitas SDM penegak hukum yang buruk. Buruknya kualitas SDM para penegak hukum ini mengakibatkan kurangnya profesionalisme dan terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Kurangnya pendidikan dan pelatihan. Penegak hukum yang kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, masih kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai terkait penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin.
Penanggulangan Plagiarisme Di Perguruan Tinggi Dengan Kebijakan Hukum Sistem Deteksi Ni Putu Ika Putri Sujianti; Ida Ayu Putu Sri Mas Sunariyanti
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 2 No. 2 (2024): IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v2i2.69

Abstract

Fenomena plagiarisme dalam ranah akademik merupakan momok dan bahkan dianggap sebagai kejahatan dalam dunia pendidikan dan disinyalir kejadian plagiarisme di perguruan tinggi sangat memprihatinkan. Setiap insan yang bergelut dengan penulisan karya ilmiah haruslah mengerti apa sesungguhnya plagiarisme itu. Metoda penelitian ini menerapkan penelitian hukum normatif dengan mengimplikasikan penelitian hukum empiris sebagai pendukung dalam teknik pengumpulan bahan hukum. Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik kepustakaan dan studi dokumen diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. . Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan dengan teknik kepustakaan dan studi dokumen diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa kebijakan pengaturan pencegahan dan penanggulangan sistem deteksi plagiarisme terhadap karya ilmiah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi bahwa adanya kekaburan norma hukum di BAB IV Pasal 6 Ayat 2 dan Ayat 3. Pasal 6 Ayat 2 menyatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu oleh perguruan tinggi. Pasal 6 Ayat 3 menyatakan bahwa pimpinan perguruan tinggi secara berkala harus mendiseminasikan kode etik dan gaya selingkung kepada sivitas akademika yang sesuai agar tercipta budaya anti plagiat. Bahwa kata “gaya selingkung” dalam Pasal 6 Ayat 2 dan “gaya selingkung agar tercipta budaya anti plagiat” dalam Pasal 6 Ayat 3 inilah yang menimbulkan kekaburan norma.

Page 2 of 3 | Total Record : 30

 1   2   3 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research Vol. 3 No. 1 (2025): IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research Vol. 2 No. 2 (2024): IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research Vol. 2 No. 1 (2024): IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 1 No. 2 (2023): IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 1 No. 1 (2023): IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research