Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles
200 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3 No 3 (2025): 2025"
:
200 Documents
clear
<![CDATA[Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Minat Generasi Milenial Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia ]]>
<![CDATA[Aulia Sahira]]>;
<![CDATA[Muhamad Husein]]>;
<![CDATA[Muhammad Fahmi Yusuf]]>;
<![CDATA[Mahipal]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i3.979
<![CDATA[Kemajuan teknologi informasi telah mendorong hadirnya layanan keuangan digital syariah sebagai alternatif sistem keuangan modern yang berbasis nilai-nilai Islam. Generasi milenial, sebagai kelompok dengan keterpaparan teknologi tertinggi, menjadi sasaran utama pengembangan layanan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi minat generasi milenial terhadap layanan keuangan digital syariah, meliputi literasi keuangan syariah, persepsi kemudahan penggunaan, tingkat religiusitas, dan kepercayaan terhadap institusi keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei deskriptif, melibatkan 100 responden milenial dari wilayah perkotaan melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk minat, khususnya ketika diintegrasikan dengan pemahaman agama dan kemudahan akses layanan. Religiusitas dan kepercayaan terhadap institusi keuangan syariah memperkuat loyalitas, sementara persepsi negatif terhadap kompleksitas layanan menjadi tantangan tersendiri. Temuan ini menyiratkan bahwa pengembangan layanan keuangan digital syariah harus mengedepankan edukasi lintas platform, inovasi teknologi, serta strategi promosi yang sesuai dengan karakter digital dan sosial generasi milenial]]>
<![CDATA[Optimalisasi Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Hibah di Pengadilan Agama Suwawa ]]>
<![CDATA[Zahra Yudith Dako]]>;
<![CDATA[Nur Mohamad Kasim]]>;
<![CDATA[Nurul Fazri Elfikri]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i3.1251
<![CDATA[Meningkatnya jumlah perkara hibah di lingkungan peradilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Suwawa, mencerminkan kompleksitas penyelesaian sengketa yang melibatkan hubungan kekeluargaan dan hak atas harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana mediasi dapat dioptimalkan dalam mempercepat dan mempermudah proses penyelesaian perkara hibah di Pengadilan Agama Suwawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam dengan hakim, mediator, serta pihak yang terlibat, disertai analisis dokumen perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki peran penting dalam menciptakan penyelesaian yang berlandaskan musyawarah dan mufakat, serta dapat menghindarkan para pihak dari proses litigasi yang panjang. Namun demikian, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai kendala seperti minimnya pemahaman hukum para pihak, tingginya konflik emosional, dan ketidakhadiran pihak dalam proses mediasi. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa perlu adanya upaya strategis seperti peningkatan pelatihan mediator, edukasi hukum kepada masyarakat, dan dukungan kelembagaan terhadap sarana mediasi, agar mediasi menjadi solusi penyelesaian perkara hibah yang lebih efektif dan berkelanjutan]]>
<![CDATA[Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Salsabila, Fajrina Dhia]]>;
<![CDATA[Neilta Melkiati]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i3.1282
<![CDATA[Pembagian peran antara suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga telah lama menjadi norma dalam sistem hukum keluarga Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ganda istri sebagai pencari nafkah di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, serta meninjau pembagian tanggung jawab dalam keluarga berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam dan teori gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yang menekankan keterkaitan antara norma hukum dan realitas sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para istri yang bekerja tidak merasa terbebani karena mendapat dukungan dari suami, dan tetap melaksanakan peran domestik secara optimal. Berdasarkan wawancara terhadap sembilan informan, ditemukan dua kelompok motivasi utama, yaitu dorongan ekonomi dan pengembangan diri. Temuan ini dianalisis melalui tiga teori gender nature, nurture, dan equilibrium yang menunjukkan bahwa keluarga informan menjalankan fungsi rumah tangga secara seimbang dan saling melengkapi. Penelitian ini menegaskan bahwa peran ganda istri bukan merupakan beban, melainkan kontribusi konstruktif dalam ketahanan ekonomi keluarga dan harmoni sosial.]]>
<![CDATA[Perkembangan Prinsip Lex Loci Celebrationis dalam Perkawinan Campuran Antarnegara ]]>
<![CDATA[Emalia]]>;
<![CDATA[Faninazila Azzahra Amnurdiant]]>;
<![CDATA[Lucky Dafira Nugroho]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i3.1320
<![CDATA[Perkawinan campuran antarnegara merupakan fenomena hukum yang semakin sering terjadi di era globalisasi. Salah satu prinsip penting yang digunakan untuk menilai keabsahan perkawinan lintas yurisdiksi adalah lex loci celebrationis, yaitu asas yang menyatakan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan berdasarkan hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip lex loci celebrationis dalam konteks hukum perdata internasional serta dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam perkawinan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan nasional, instrumen internasional, serta yurisprudensi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengakui prinsip lex loci celebrationis melalui Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, pengakuannya tetap dibatasi oleh norma agama dan ketentuan hukum nasional. Tantangan utama dalam implementasinya meliputi perbedaan sistem hukum, ketidaksesuaian dokumen administratif, serta belum optimalnya mekanisme pencatatan sipil. Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran juga menjadi isu penting, terutama terkait status kewarganegaraan, hak perwalian, dan hak waris. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara prinsip hukum internasional dengan kebijakan nasional untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pasangan dan anak dari perkawinan campuran]]>
<![CDATA[Transformasi Sosial Madinah sebagai Pusat Peradaban Islam Awal: Kajian Historis terhadap Fondasi Masyarakat Islam ]]>
<![CDATA[Lilia Ulya Amalia]]>;
<![CDATA[Benny Alidasril]]>;
<![CDATA[Ellya Roza]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i3.1322
<![CDATA[Transformasi sosial besar terjadi ketika Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah dan mulai membangun tatanan masyarakat baru yang bercirikan keadilan, kesetaraan, dan spiritualitas. Madinah kemudian berkembang menjadi pusat peradaban Islam awal yang memadukan nilai-nilai religius dan kemajuan sosial-politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses transformasi sosial di Madinah sebagai pusat peradaban Islam awal melalui pendekatan historis dan analisis institusional. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari Al-Qur’an, hadis, literatur sejarah klasik dan modern, serta jurnal ilmiah terkait. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan triangulasi sumber untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mendirikan institusi-institusi kunci seperti masjid sebagai pusat aktivitas sosial-politik, sistem persaudaraan (mu’akhah) antar sesama Muslim, Piagam Madinah sebagai dasar konstitusional pluralisme, serta pondasi ekonomi dan hukum yang memuliakan hak asasi manusia. Perubahan ini berdampak besar terhadap struktur sosial masyarakat Arab dan menandai kemunculan negara Islam pertama di Madinah]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara ]]>
<![CDATA[Imadatul Fitriani]]>;
<![CDATA[Inayah Maulia]]>;
<![CDATA[Lucky Dafira]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i3.1323
<![CDATA[Transaksi e-commerce lintas negara semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi digital yang mempermudah aktivitas jual beli antarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik, permasalahan, dan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce lintas negara. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional seperti United Nations Guidelines for Consumer Protection (UNGCP), ditemukan bahwa regulasi di Indonesia seperti UU Perlindungan Konsumen dan UU Perlindungan Data Pribadi masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau pelaku usaha asing. Tantangan lain meliputi lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi dan minimnya kerja sama hukum antarnegara. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, pembentukan otoritas pengawasan digital, dan edukasi konsumen yang masif. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi internasional dalam memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen di tengah dinamika perdagangan digital global]]>
<![CDATA[Strategi Pembelajaran Kreatif Menggunakan Aplikasi Canva Untuk Meningkatkan Minat Belajar PAI Pada Generasi Z ]]>
<![CDATA[Ningsih, Sukma]]>;
<![CDATA[Kurniasih, Widia]]>;
<![CDATA[Arhan, Afri Ramadhani]]>;
<![CDATA[Ervina]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i3.1339
<![CDATA[Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma pembelajaran, khususnya bagi generasi Z yang memiliki ketertarikan tinggi terhadap media visual dan interaktif. Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai mata pelajaran normatif menghadapi tantangan dalam menyampaikan materi secara menarik dan relevan bagi generasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pembelajaran kreatif berbasis aplikasi Canva dalam meningkatkan minat belajar PAI di kalangan siswa generasi Z. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Canva secara signifikan mampu meningkatkan partisipasi aktif, motivasi, dan kreativitas siswa dalam pembelajaran PAI. Canva mendukung penyajian materi ajar yang visual, fleksibel, dan mudah diakses, serta memungkinkan kolaborasi antara guru dan siswa dalam menyusun konten pembelajaran yang interaktif. Implikasinya, integrasi sistematis Canva dalam proses pembelajaran menjadi solusi inovatif untuk mengatasi kejenuhan siswa terhadap metode konvensional dan memperkuat pemahaman keagamaan yang relevan dengan konteks digital saat ini]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan di Sektor Informal ]]>
<![CDATA[Nurmawati Br Manik]]>;
<![CDATA[Adawiyah Nst]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i3.1344
<![CDATA[Perempuan memegang peranan penting dalam sektor informal yang menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan di sektor informal serta mengevaluasi efektivitas penerapannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif empiris dengan menggabungkan kajian peraturan perundang-undangan dan data lapangan di Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif terdapat jaminan konstitusional dan regulatif seperti dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 11 Tahun 2020, pelaksanaannya lebih berpihak pada sektor formal. Pekerja perempuan di sektor informal masih menghadapi persoalan sistemik, seperti upah rendah, tidak adanya jaminan sosial, serta rentan terhadap diskriminasi dan eksploitasi. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih inklusif, edukasi hukum publik, dan sinergi antar lembaga guna menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan. Penelitian ini berkontribusi pada wacana keadilan gender dan reformasi hukum ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya pendekatan perlindungan hukum yang multisektoral dan berkelanjutan]]>
<![CDATA[Ambiguitas Frasa Akta Jual Beli dalam Risalah Lelang sebagai Dasar Penyerahan Hak Milik atas Tanah dan Bangunan kepada Bank ]]>
<![CDATA[Melisa Pranata]]>;
<![CDATA[David Hardjo]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i3.1345
<![CDATA[Risalah lelang sebagai akta relaas memiliki kedudukan penting dalam proses eksekusi jaminan oleh bank dalam penyelesaian kredit bermasalah. Namun, munculnya ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 bahwa kutipan risalah lelang dapat dianggap sebagai Akta Jual Beli (AJB) menimbulkan persoalan hukum, mengingat secara normatif AJB adalah akta partij yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan risalah lelang sebagai dasar balik nama hak atas tanah dan bangunan kepada bank selaku pembeli lelang, serta menilai kesesuaiannya dengan asas hukum perdata dan agraria di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum, dan literatur ilmiah sebagai bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan yang menyamakan risalah lelang dengan AJB berpotensi menciptakan ambiguitas hukum dan melemahkan kepastian hukum, khususnya dalam pendaftaran hak atas tanah. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya harmonisasi regulasi antara PMK 122/2023 dengan aturan agraria, serta penegasan kembali batasan kewenangan pejabat lelang dan PPAT agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam praktik hukum pertanahan dan lelang agunan oleh bank]]>
<![CDATA[Tindak Pidana Pemerasan dalam Perspektif Budaya Hukum ]]>
<![CDATA[Kasman Ely]]>;
<![CDATA[Faizah Anindita]]>;
<![CDATA[Cecilia Febrina]]>;
<![CDATA[Simona Bustani]]>
<![CDATA[ Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.61104/alz.v3i3.1346
<![CDATA[Pemerasan merupakan tindak pidana yang melibatkan ancaman atau tekanan psikologis untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum. Di era digital, kejahatan ini berkembang dalam bentuk cyber extortion melalui media sosial dan aplikasi perpesanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan modus pemerasan berbasis teknologi dan mengevaluasi peran budaya hukum masyarakat dalam mendukung efektivitas penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka terhadap regulasi, literatur ilmiah, dan data kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerasan digital semakin meningkat akibat lemahnya regulasi siber, rendahnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum. Budaya hukum yang permisif serta rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat turut memperburuk penanganan kasus. Penanggulangan kejahatan ini memerlukan pembaruan hukum yang adaptif, peningkatan kapasitas teknologi hukum, serta peran aktif masyarakat dalam pengawasan dan edukasi hukum]]>
