cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 105   106   107   108   109 
Pengaruh Pengalaman Pembelian, Kualitas Pelayanan, dan Kualitas Produk Terhadap Minat Beli Ulang Scarlett Whitening di e-Commerce Shopee di Kota Bandung Alyah, Rifiany Siti; Saputro, Arie Hendra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2828

Abstract

Penelitian’ ini meneliti pengaruh pengalaman pembelian, kualitas pelayanan, dan kualitas produk terhadap’ minat beli’ ulang produk Scarlett Whitening di platform Shopee di Kota Bandung. Dengan pendekatan kuantitatif asosiatif, data yang diperoleh dari 100 responden yang pernah membeli produk Scarlett Whitening melalui Shopee. Analisis data dilakukan mengunakan regresi linier’ berganda dengan bantuan SPSS’ versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman pembelian, kualitas pelayanan, dan kualitas produk berpengaruh positif dan signifkan terhadap minat beli ulang baik secara parisal maupun simultan. Nilai koefisien determinasi ( ) ‘sebesar 0,399’ menunjukkan ketiga variabel tersebut menjelaskan 39,9% variasi minat beli ulang, sedangkan 60,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil dari penelitian’ ini menghasilkan temuan bahwa peningkatan pengalaman berbelanja, kualitas pelayanan yang andal, dan kualitas produk yang baik menjadi strategi penting untuk memperkuat loyalitas konsumen untuk melakukan pembelian ulang
Analisis Unsur Delik Pembunuhan Berencana dalam Kasus Mutilasi Alvi Tinjau Berdasarkan KUHP Riyana Putri, Novi; Amalia Rahman, Tatu; Haniatul Fauziyah, Tsurayya; Rukniyah; Nugraha Saputra, David
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2830

Abstract

Kasus pembunuhan berencana dengan mutilasi oleh Alvi Maulana tahun 2025 menimbulkan urgensi kajian yuridis karena hingga kini belum terdapat putusan pengadilan, sehingga analisis terhadap unsur Pasal 340 KUHP perlu dilakukan secara normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana unsur “dengan rencana terlebih dahulu” (voorbedachte rad) dapat diterapkan pada kasus tersebut berdasarkan doktrin hukum pidana dan temuan penelitian terdahulu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, melalui kajian terhadap KUHP, literatur hukum pidana, jurnal terakreditasi, serta berita resmi kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pelaku memenuhi indikator perencanaan, yaitu adanya tenggang waktu antara niat dan pelaksanaan, persiapan alat, pemilihan lokasi, serta upaya penghilangan jejak melalui mutilasi dan pembuangan potongan tubuh. Analisis teori kesengajaan (dolus premeditatus) dan pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwa rangkaian tindakan pelaku menggambarkan kontrol penuh atas kemauan, stabilitas emosi, dan kesadaran akibat, sehingga memenuhi unsur-unsur kesengajaan yang diperberat. Kajian terhadap penelitian tahun 2024 juga memperkuat bahwa pembunuhan dengan pola sistematis dan persiapan teknis merupakan karakteristik voorbedachte rade. Kesimpulannya, unsur-unsur pembunuhan yang direncanakan dalam Pasal 340 KUHP secara normatif terpenuhi dan berpotensi menjadi dasar pembuktian apabila perkara terjadi.
Analisis Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Ekonomi Dan Penerapan Denda Damai Sebagai Alternatif Pemidanaan Ryando W. Tuwaidan; Flora P. Kalalo; Natalia L. Lengkong
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2831

Abstract

  Penelitian ini mengkaji kewenangan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana ekonomi serta penerapan denda damai sebagai alternatif pemidanaan. Tindak pidana ekonomi memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas perekonomian nasional dan turut berkontribusi pada penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan secara sah memiliki kewenangan menangani tindak pidana ekonomi dan menerapkan denda damai berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021. Implementasi penerapan denda damai saat ini masih terbatas pada perkara perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Praktiknya, khusus untuk perkara perpajakan dan kepabeanan, mekanisme ini dijalankan tanpa dukungan regulasi teknis yang memadai serta hanya berlandaskan pada asas oportunitas. Ketidakjelasan mekanisme pendelegasian kewenangan dan minimnya transparansi turut menjadi hambatan dalam menjamin akuntabilitas. Temuan dalam penelitian ini menegaskan urgensi pembaruan norma kelembagaan dan penguatan instrumen hukum agar kewenangan Kejaksaan dapat dijalankan secara proporsional, efektif, dan akuntabel dalam konteks pemulihan kerugian negara.  
Integrasi Nilai Martabat Dan Kesetaraan Dalam Kehidupan Remaja Sebagai Instrumen Hukum Ham Dalam Pencegahan Perundungan Anggie Selviana; Cindy Eka Amalia; Mela Meliani; Nurhalisa; Nafsyiah Fadhilah; Sherny Denisa Sari; Salwa Salsabila Aulia Ridwan; Sunariyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2832

Abstract

Pendidikan menengah kejuruan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter peserta didik, termasuk dalam upaya mencegah perundungan (bullying). Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana nilai‑nilai hak asasi manusia (HAM) dijadikan sebagai landasan dalam pencegahan perilaku perundungan di SMK 2 Samarinda, sekaligus mengidentifikasi tantangan serta strategi pelaksanaannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pihak sekolah (kepala sekolah, guru bimbingan dan konseling, siswa) dan analisis dokumen sekolah yang terkait dengan kebijakan anti‑perundungan. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat terlihat bahwa nilai‑nilai HAM seperti penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, serta hak atas lingkungan belajar yang aman mulai terinternalisasi dalam kebijakan sekolah. Langkah‑konkret yang diterapkan antara lain sosialisasi hak siswa, pelatihan agen perubahan di kalangan siswa, pengembangan regulasi internal anti‑perundungan, dan kolaborasi dengan orang tua serta masyarakat. Namun demikian, terdapat kendala berupa kurangnya pemahaman komprehensif tentang HAM di kalangan guru dan siswa, keterbatasan sumber daya untuk pemantauan dan intervensi, serta budaya sekolah yang masih toleran terhadap tindakan ringan perundungan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan nilai‑HAM bagi seluruh staf sekolah, pemantauan rutin serta sistem pelaporan yang transparan, dan pengembangan program berbasis partisipasi aktif siswa untuk menciptakan lingkungan di SMK 2 Samarinda yang bebas dari perundungan. Dengan demikian, penerapan nilai‑nilai HAM secara konsisten di lingkungan sekolah terbukti mempunyai kontribusi penting dalam menciptakan suasana pembelajaran yang inklusif, aman, dan berkeadaban.
Pengabdian Restorative Justice di Sekolah Membangun Budaya Damai Dan Tanggung Jawab Antar Sekolah Yang di Tunjuk Untuk Siswa Siswi SMP Sherny Denisa Sari; Anggie Selviana; Nurhalisa; Salwa Salsabila Aulia Ridwan; Sunariyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2833

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menerapkan konsep Restorative Justice di lingkungan sekolah sebagai upaya membangun budaya damai, tanggung jawab sosial, dan kesadaran hukum bagi siswa. Kegiatan dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 3 Samarinda dengan jumlah peserta 33 siswa, menggunakan metode pemaparan materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan simulasi penyelesaian konflik. Hasil pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap nilai-nilai keadilan restoratif seperti empati, tanggung jawab, dan perdamaian. Peserta juga menunjukkan antusiasme tinggi dalam praktik simulasi penyelesaian konflik secara damai. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam pembentukan karakter peserta didik yang berkeadilan, berakhlak, dan berjiwa sosial.
Pencegahan Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Sekolah Muhammad Wahyudi; Fajar Romadhon; Safira Nur Apriliani; Diana Rosmawati; Sunariyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2834

Abstract

Kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah merupakan isu serius yang dapat mengancam keselamatan, kesejahteraan psikologis, serta perkembangan akademik peserta didik. Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk - bentuk kekeraasan dan pelecehan seksusal yang terjadi di sekolah serta strategi pencegahan yang efektif berbasis pendidikan karakter dan kebijakan sekolah. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan observasi terhadap kebijkan sekolah dibeberapa institusi pendidikan menengah di Indonesia.Melalui kegiatan pengabdian yang dilaksanakan secara tatap muka langsung di SMP 3 Muhammadiyah Samarinda yang melibatkan 28 siswa kelas VII dengan pendekatan edukatif, bertujuan untuk memberikan edukasi tentang cara pencegahan kekersan dan pelecehan seksual di lingkungan sekolah.Berdasarkan teori feminis yang menekankan bahwa pelecehan seksual merupakan ekspresi dominasi dan ketidaksetraan gender.Teori ini menyarankan bahwa pencegahan harus mencakup peningkatan kesadaran gender dan kekuasaan untuk melawan pelecehan seksual.Sehingga pengabdian ini berperan sebagai langkah edukatif untuk mendukung penerapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS).Oleh karena itu sangat penting utnuk memberikan edukasi kepada siswa,tentang kekerasan dan pelecehan seksual agar lebih peka terhadap tindak pidana tersebut.
A Comparative Study of Paternity Leave Regulations in Indonesia and Australia: (A Labor Law Perspective) Diana Setiawati; Mashari, Hanif Bagus; Apriansah, Rizki
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2835

Abstract

Paternity leave is a special entitlement granted to male employees to take time off from work to accompany their spouses during pregnancy, childbirth, and the early stages of childcare. The existence of paternity leave plays an important role in balancing opportunities between men and women, thereby fostering a gender-friendly workplace environment. In Indonesia, the right to paternity leave has been regulated under Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Law No. 4 of 2024 concerning Maternal and Child Welfare during the First 1,000 Days of Life. Meanwhile, in Australia, paternity leave is comprehensively regulated under the Fair Work Act 2009. This research aims to provide a comparative analysis of paternity leave regulations in Indonesia and Australia from a labor law perspective. The study adopts a normative juridical method with a comparative approach, relying on primary and secondary legal materials obtained through a literature study. The findings reveal that Indonesia provides only limited entitlements to paternity leave, both in terms of duration and implementation, with weak legal protection. In contrast, Australia offers a more developed framework under the Fair Work Act 2009, which includes longer leave duration, the possibility of extensions, and structured payment schemes. These provisions reflect Australia’s stronger commitment to gender equality, family welfare, and the recognition of fathers’ roles in child-rearing. The study concludes that Indonesia’s regulatory framework requires harmonization with international standards, particularly by adopting key aspects of the Australian model. Strengthening the legal protection of paternity leave in Indonesia is essential to promote gender equality in the workplace and within the family, while also supporting fathers’ active participation in childcare.
Analisis Hukum Islam dan Dampak Sosial terhadap Praktik Nikah Siri Della Anggi Pratiwi; Zarkasi; Pauzi Muhammad; Ayub Mursalin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2838

Abstract

Praktik nikah siri merupakan fenomena yang terus berkembang dalam masyarakat Indonesia, terutama di kalangan pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama namun tidak mengikuti prosedur pencatatan negara. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan, baik dari aspek hukum Islam maupun dari dampak sosial yang muncul di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan nikah siri dalam perspektif hukum Islam serta mengkaji implikasi sosial yang ditimbulkannya, terutama terkait status hukum istri, anak, dan perlindungan hak-hak keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis, melalui studi literatur, analisis fatwa ulama, dan telaah terhadap regulasi pernikahan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum Islam, nikah siri dapat dianggap sah apabila terpenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun tidak dianjurkan karena berpotensi menimbulkan mudarat, terutama terkait perlindungan hukum dan sosial. Secara sosial, nikah siri berdampak pada rentannya posisi perempuan dan anak, ketidakjelasan status keluarga, serta konflik dalam relasi sosial. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa meskipun nikah siri sah secara agama, praktik ini tidak ideal untuk dilakukan karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan hak-hak keluarga dalam konteks masyarakat modern.
Pelanggaran Asas Itikad Baik Pasal 1338 KUHPerdata Oleh Pihak Pertama Dalam Kontrak Sewa Ni Made Cahya Kirana Dewi; Sukadana, Dewa Ayu Putri; Komang Satria Wibawa Putra; Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2842

Abstract

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian Indonesia yang berfungsi memastikan keadilan, keterbukaan, serta keseimbangan dalam hubungan kontraktual. Sengketa yang terjadi pada The Umalas Signature Bali menunjukkan adanya dugaan pelanggaran asas tersebut oleh Pihak Pertama melalui tindakan sepihak, pengingkaran prestasi, dan ketidakterbukaan pengelolaan proyek yang mengakibatkan kerugian signifikan bagi penyewa maupun investor. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran asas itikad baik dalam perjanjian sewa tersebut serta menganalisis implikasi hukum yang timbul berdasarkan KUHPerdata. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus digunakan untuk mengkaji norma hukum, doktrin, serta fakta empiris terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi mencakup unsur itikad buruk subjektif dan objektif, antara lain perubahan kontrak tanpa persetujuan, pengelolaan dana yang tidak transparan, dan kegagalan menyerahkan unit sebagaimana dijanjikan. Tindakan ini memenuhi unsur wanprestasi dan memberikan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, mengakhiri perjanjian, atau menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Oleh karena itu, penegakan asas itikad baik perlu diperkuat untuk menjamin keadilan kontraktual dan melindungi pihak yang memiliki posisi ekonomi lebih lemah dalam praktik sewa properti.
Analisis Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/Pn Son Terhadap Pelaku Tindak Pencabulan Anak Ditinjau Dari Pasal 184 Kuhap Ashifiya Wulantirana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2844

Abstract

Pelaku tindak pidana pencabulan anak seharusnya dikenai pertanggungjawaban pidana. Faktanya masih ditemukan pelaku pencabulan anak yang diputus bebas sekalipun visum et repertum menunjukkan adanya pencabulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son mengenai kasus tindak pencabulan terhadap anak dan bagaimana kesesuaian vonis bebas dalam putusan nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan mengkaji Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son. Sifat penelitian ini deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son mengenai kasus tindak pencabulan terhadap anak menganggap unsur kedua Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak tidak terpenuhi dikarenakan hakim menganggap ketidakcukupan bukti untuk membuktikan tindak pidana, keterangan anak saksi yang tidak dapat dipercaya, kesalahan prosedural oleh Ibu Korban, selaput darah korban masih utuh, serta unsur kekerasan atau ancaman tidak terpenuhi. Vonis bebas pelaku pencabulan anak pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Hakim seharusnya wajib mempertimbangkan visum et reperum sebagai alat bukti surat dan mempertimbangkan alat bukti keterangan ahli mengingat keduanya sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP. Ketika dua alat bukti ini sudah menunjukkan terdapat tindak pidana pencabulan, maka hakim seharusnya tidak memutus bebas atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Page 107 of 178 | Total Record : 1773

 105   106   107   108   109 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue