cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 106   107   108   109   110 
Distorsi Prinsip “Mantenere Lo Stato” Dalam Pemikiran Realisme Politik Niccolò Machiavelli Melalui Fenomena Dinasti Politik Muhammad Choirul Yusuf
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2845

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengelaborasi fenomena dinasti politik di Indonesia melalui prisma realisme politik Niccolò Machiavelli. Realisme Machiavellian yang berpijak pada antroposentrisme politik dengan corak pesimistik dan prinsip necessità (kebutuhan), secara radikal mendeklarasikan otonomi kekuasaan dari moralitas normatif, menjadikan mantenere lo stato (mempertahankan negara atau kekuasaan) sebagai imperatif tunggal politik. Dalam konteks dinasti politik, realisme ini memberikan kerangka eksplanatif terhadap manuver instrumental yang dilakukan oleh para aktor politik. Dinasti politik dipandang sebagai manifestasi penggabungan strategis antara virtù dalam hal kecakapan politis kekerabatan dalam mengakuisisi dan memanfaatkan modalitas politik dan fortuna dalam hal peluang struktural, seperti celah regulasi atau momentum elektoral untuk mengamankan suksesi kekuasaan. Metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti adalah library research dan studi komparatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini memberikan argumentasi yang menunjukkan bahwa dinasti politik dapat dilegitimasi secara legal-formal dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, secara etis dan filosofis mencerminkan keberlanjutan logika Machiavellian yang mengesampingkan kepentingan umum demi perpetuasi kekuasaan golongan. Kajian ini mendalami implikasi etika politik-hukum dan potensi degenerasi demokrasi akibat instrumentalitas kekuasaan.
Plastic Warfare: Militarization Clean-Up Great Pasific Garbage Patch To Achieve United States Hegemony Nuraini Rachmawati; Tamara Afsha Naila; Mifath Eka Arianto Putri; Dwi Ardiyanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2846

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana Amerika Serikat memanfaatkan isu lingkungan Great Pacific Garbage Patch (GPGP) untuk memperkuat hegemoni dan kehadiran militernya di kawasan Indo-Pasifik. Dengan perspektif neorealisme, studi ini menunjukkan bahwa operasi pembersihan GPGP telah dimiliterisasi melalui integrasi aset militer, teknologi maritim, serta peningkatan pengawasan dan pembangunan fasilitas strategis. Upaya tersebut tidak semata dilatarbelakangi kepedulian lingkungan, tetapi juga bertujuan menyeimbangi pengaruh China, mengamankan kepentingan ekonomi, dan menjaga jalur perdagangan penting. Melalui metode kualitatif berbasis literatur, penelitian menemukan bahwa inisiatif “clean-up” menjadi kedok bagi perluasan strategi geopolitik Amerika Serikat, sekaligus memperburuk ketegangan kawasan dan menunjukkan bagaimana kondisi anarkis sistem internasional mendorong negara memanfaatkan isu ekologi sebagai instrumen hegemoni.  
Harmonisasi Regulasi Penghapusan Konten Deepfake Pornografi Di Indonesia Priscilla Adi Wijaya Adriana Putri; Rahel Octora
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2849

Abstract

Revolusi Industri 4.0 mendorong hadirnya Artificial Intelligence (AI) sebagai salah satu elemen penting perkembangan teknologi yang kini memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan. Namun, kemajuan ini juga menghadirkan berbagai risiko hukum, salah satunya terkait penyalahgunaan teknologi deepfake untuk menghasilkan konten pornografi yang termasuk dalam kategori Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban deepfake pornografi di Indonesia, dengan fokus pada pemenuhan hak atas penghapusan konten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS telah memberikan landasan hukum mengenai hak korban atas penghapusan konten, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan tersebut antara lain berupa kompleksitas dan kerumitan mekanisme regulasi yang sering menimbulkan tumpang tindih, serta minimnya koordinasi antarlembaga dalam penyediaan layanan pemulihan. Kondisi ini membuat korban rentan mengalami reviktimisasi karena tidak memperoleh pemulihan psikologis yang optimal. Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi serta penguatan sinergi antarlembaga agar pemenuhan hak penghapusan konten bagi korban deepfake pornografi dapat terlaksana secara efektif sesuai dengan mandat UU TPKS.
Reformasi Penintersier dan Reklasering dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia Melalui Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Reintegrasi Sosial Narapidana Ivano Rifki Ananda; Kesuma Irdini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2851

Abstract

Penelitian ini mengkaji pengaturan dan pelaksanaan penintersier serta reklasering dalam sistem pemasyarakatan Indonesia untuk menilai kontribusinya terhadap efektivitas reintegrasi sosial narapidana. Latar belakang penelitian ini berangkat dari lemahnya dasar hukum penintersier dan ketidakterpaduan mekanisme reklasering yang menyebabkan proses transisi narapidana dari pembinaan intramural menuju pembimbingan ekstramural berjalan tidak optimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis untuk menelaah relevansi regulasi yang berlaku, mengidentifikasi hambatan struktural dalam implementasi, serta menilai dampaknya terhadap kualitas reintegrasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penintersier belum memiliki pengakuan hukum yang jelas sehingga pelaksanaannya tidak seragam di setiap Lapas, sementara reklasering masih terkendala oleh ketiadaan standar operasional nasional, lemahnya integrasi data antara Lapas dan Bapas, serta tingginya beban kerja Pembimbing Kemasyarakatan. Kondisi tersebut menyebabkan proses reintegrasi sosial berlangsung terputus dan mengurangi efektivitas pembimbingan setelah narapidana memperoleh hak integrasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penintersier dan reklasering perlu dibangun sebagai satu jalur pembinaan berkelanjutan melalui reformasi hukum, penetapan SOP nasional, penguatan koordinasi kelembagaan, dan penyusunan model integratif yang mampu menyatukan tahapan pembinaan intramural dan ekstramural. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengusulan model reformasi integratif yang dapat memperkuat orientasi rehabilitatif sistem pemasyarakatan serta meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial di Indonesia.
Upaya Hukum Terhadap Implementasi Asas Ne Bis In Idem Dalam Putusan Nomor 1922 K/Pdt/2023 Kania Salsa Nabila; Ahmad Zazili; Kasmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2852

Abstract

Putusan Mahkamah Agung No. 1922 K/Pdt/2023 terkait pembatalan perjanjian sewa guna usaha secara sepihak antara kreditur dan debitur, diputus dengan mempertimbangkan asas ne bis in idem. Implementasi tersebut membatasi akses keadilan bagi debitur yang menderita kerugian akibat tindakan sepihak oleh kreditur. Upaya hukum luar biasa peninjauan kembali tidak dapat ditempuh karena perkara tersebut tidak memenuhi persyaratan formal dan materiil berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dari pemaparan tersebut maka tujuan studi ini yaitu menganalisis upaya hukum yang tersedia yang berkaitan dengan diterapkannya prinsip ne bis in idem dalam Putusan Nomor 1922 K/Pdt/2023. Studi ini menerapkan metode penelitian normatif dengan pendekatan doktrin dan konseptual, memeriksa ketentuan undang-undang, doktrin hukum, dan yurisprudensi yang relevan. Studi ini menekankan bahwa gugatan baru tetap diperbolehkan selama ada objek atau hubungan hukum yang berbeda, konsisten dengan interpretasi yudisial yang berlaku di Indonesia dan belum pernah diputus sebelumnya.
Perlindungan Dan Larangan Eksploitasi Manusia Silver Pada Anak: Studi Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 Kota Bandar Lampung Salsabila Azzahra; Erna Dewi; Muhammad Farid
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2853

Abstract

Fenomena eksploitasi anak sebagai manusia silver di ruang-ruang publik merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk Kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan dan larangan eksploitasi anak serta implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Urgensi penelitian ini berada pada meningkatnya jumlah kasus manusia silver yang melibatkan anak, sehingga diperlukan evaluasi kebijakan dan mekanisme perlindungan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum perlindungan anak, serta studi dokumentasi terhadap kebijakan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat aturan tegas yang melarang eksploitasi, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan seperti lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Diperlukan penguatan strategi preventif, penertiban terpadu, serta sinergi antara kepolisian, Satpol PP, dan dinas sosial dalam memberikan perlindungan hukum sekaligus rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban eksploitasi manusia silver.
Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Secara Sepihak Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Studi Kasus: Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk Jo Putusan Nomor 849 K/Pdt.Sus-PHI/2024 Chandra Wahyu Haryo S; Riana Wulandari Ananto; Arihta Esther Tarigan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2855

Abstract

Pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak menjadi isu penting dalam ketenagakerjaan karena berdampak langsung pada keamanan ekonomi pekerja, terlebih setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan mengenai alasan dan prosedur PHK. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum PHK pasca UU Cipta Kerja dan menelaah penerapan hukum dalam Putusan Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Tjk jo. 849 K/Pdt.Sus-PHI/2024 melalui pendekatan hukum normatif dengan metode perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Cipta Kerja memberi fleksibilitas lebih besar bagi pengusaha, prosedur pemanggilan, pemberitahuan, dan alasan PHK yang sah tetap merupakan syarat wajib; pelanggaran terhadap prosedur tersebut menjadikan PHK tidak sah dan mewajibkan pengusaha memberikan pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai PP Nomor 35 Tahun 2021. Putusan Mahkamah Agung menegaskan bahwa PHK sepihak tanpa prosedur yang patut merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan hubungan industrial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme penyelesaian bipartit–tripartit, peningkatan kompetensi mediator, serta kepatuhan perusahaan terhadap prosedur hukum agar sengketa PHK dapat diminimalkan dan perlindungan hak pekerja tetap terjamin
Tinjauan Yuridis Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia Aulya Delia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2857

Abstract

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah perbatasan strategis yang menuntut pengelolaan serius untuk menjaga kedaulatan, kepastian hukum, dan kepentingan nasional. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dibentuk berdasarkan UU No. 43 Tahun 2008 dan Perpres No. 12 Tahun 2010 jo. Perpres No. 44 Tahun 2017 untuk mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan perbatasan secara terintegrasi. Penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu pengaturan kewenangan dan fungsi BNPP serta hubungan kewenangannya dengan kementerian/lembaga lain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, sehingga analisis didasarkan pada norma hukum positif serta doktrin hukum yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa BNPP memiliki peran sentral dalam menjaga batas wilayah negara sekaligus mendorong pembangunan masyarakat perbatasan, meskipun implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, kesenjangan sosial ekonomi, dan permasalahan perjanjian batas negara. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antar-lembaga dan penguatan dasar hukum agar perbatasan Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai garis kedaulatan, tetapi juga sebagai beranda depan NKRI yang aman, sejahtera, dan berdaya saing.
Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilukada di Kota Kupang Cintia Ayu Yamayanti Selan; Ferdinandus Ngau Lobo; Benediktus Peter Lay
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2858

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilukada Kota Kupang tahun 2024, meskipun hak politik mereka telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dari 1.268 penyandang disabilitas yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), hanya 643 orang (50,63%) yang menggunakan hak pilihnya, sedangkan 625 orang (49,37%) tidak menggunakan hak pilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilukada di Kota Kupang tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta analisis deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama meliputi aksesibilitas sarana dan prasarana TPS yang belum ramah disabilitas, kurangnya pendampingan dan informasi pemilu yang aksesibel, lemahnya pemutakhiran data pemilih, serta rendahnya pemahaman petugas KPPS terhadap tata cara pelayanan pemilih disabilitas. Disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilukada di Kota Kupang belum sepenuhnya inklusif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara KPU dan pemerintah daerah dalam penyediaan TPS yang aksesibel, pelatihan petugas, serta sosialisasi politik yang inklusif bagi penyandang disabilitas.  
Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Akibat Adanya Sanksi Waja Menurut Hukum Adat di Kampung Seso Maria Yosefina Bebhe Daa; Benediktus Peter lay; Stefanus Don Rade
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2860

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah yang menimbulkan persoalan sosial dan hukum, khususnya dalam masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Di Kampung Seso, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, diberlakukan sanksi adat yang dikenal dengan istilah Waja terhadap pelaku hubungan di luar perkawinan. Sanksi ini berdampak pada pemutusan hubungan antara ayah biologis dan anak yang lahir di luar perkawinan, sehingga menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum anak luar kawin menurut hukum adat dan hak asasi manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum anak luar kawin akibat sanksi Waja dan hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya setelah sanksi tersebut diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis deskriptif kualitatif berdasarkan data primer dari wawancara dan data sekunder dari literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak luar kawin dalam hukum adat Seso tidak memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah dan tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya setelah sanksi Waja dijatuhkan. Anak hanya diakui sebagai bagian dari keluarga ibu dan kehilangan hak waris maupun kedudukan sosial dari pihak ayah. Sanksi ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam hukum nasional.  

Page 108 of 178 | Total Record : 1773

 106   107   108   109   110 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue