cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 104   105   106   107   108 
Penerapan Strategi Manajemen Konflik Dalam Membangun Kualitas Hubungan Interpersonal Guru-Siswa Di MTSN 3 Boyolali Joko Prihantoro; Baidi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2810

Abstract

Hubungan interpersonal yang harmonis antara guru dan siswa merupakan fondasipenting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Konflik yang tidakterselesaikan dapat mengganggu proses pembelajaran dan mempengaruhikesejahteraan psikologis peserta didik maupun pendidik. Oleh karena itu,penerapan strategi manajemen konflik yang efektif diperlukan untuk membangundan meningkatkan kualitas hubungan interpersonal guru-siswa. Penelitian inimenggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di MTsN 3Boyolali. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi,kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwapenerapan strategi komunikasi terbuka, mediasi, dan pembinaan emosionalmampu mengurangi konflik dan meningkatkan hubungan interpersonal yangpositif. Disarankan agar pihak sekolah lebih aktif dalam pelaksanaan pelatihanmanajemen konflik dan memperkuat kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua.  
Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Pekerja Harian Lepas Putu Gede Dharma Putra Pratama; Komang Satria Wibawa Putra; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Dewa Ayu Putri Sukadana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2811

Abstract

Studi ini menyelidiki peran pemerintah daerah dalam mengawasi perusahaan untuk melindungi hak-hak pekerja harian lepas di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan pengawasan dan penindakan oleh pemerintah daerah terhadap pelanggaran hak-hak pekerja harian lepas. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk melakukan penelitian hukum normatif dengan menganalisis berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan melalui tiga tahapan utama, yaitu pengawasan preventif-edukatif, represif non-yustisial, dan represif yustisial sebagaimana diatur dalam Permenaker No. 1 Tahun 2020. Dalam konteks pekerja harian lepas, pengawasan tersebut bertujuan memastikan pemenuhan hak-hak dasar pekerja seperti upah layak, jaminan sosial, dan keselamatan kerja. Namun, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi kendala struktural dan keterbatasan sumber daya manusia di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antarinstansi untuk mewujudkan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang efektif dan berkeadilan.
Penyelesaian Perkara Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum melalui Pendekatan Keadilan Restoratif: (Suatu Rekonstruksi Hukum) Haekal Amalin Firdany Putra; Firwanda Sandi Pradipta; Ermania Widjajati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2814

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui pendekatan keadilan restoratif yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan teori justice as fairness dari John Rawls. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, melalui studi literatur dan analisis kualitatif deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, penerapannya masih bersifat formalistik dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif. Kelemahan tersebut disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan kapasitas aparat, serta belum optimalnya perlindungan sosial dan psikologis bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum dengan merevisi ketentuan Pasal 7, 8, dan 9 UU SPPA agar keadilan restoratif menjadi mekanisme utama, bukan sekadar alternatif penyelesaian perkara. Integrasi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan sesuai sila kedua dan keempat Pancasila, bersama prinsip justice as fairness, diharapkan dapat mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan sosial.
Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Penculikan Anak Berbasis Media Sosial di Indonesia dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Amelia, Nafisa Mela; Aisyah, Eny Nur
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2816

Abstract

Penculikan anak merupakan tindak pidana yang memberikan dampak serius terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kasus penculikan anak masih sering terjadi dengan modus yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kasus penculikan anak di Indonesia berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta studi terhadap kasus-kasus penculikan anak yang telah ditangani aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, perlindungan hukum bagi anak telah cukup kuat melalui pengaturan sanksi pidana yang tegas dan pemberatan hukuman bagi pelaku penculikan. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana aparat, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kejahatan terhadap anak. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang bagi pelaku melakukan penculikan melalui media sosial, sehingga penanganan hukum perlu memperhatikan aspek kejahatan siber. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum masih perlu ditingkatkan melalui strategi pencegahan yang lebih komprehensif, penguatan koordinasi lembaga penegak hukum, serta edukasi publik untuk menciptakan perlindungan anak yang optimal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Perencanaan Strategis Dakwah Dalam Perspektif Al-Qur’an : (Telaah Atas Konsep Tadbir Dan Hikmah) Nurul Alvi Chindi Fadhilah; Hamidullah Mahmud
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2818

Abstract

Penelitian ini bertujuan menggali nilai-nilai konseptual al-Qur’an tentang tadbīr dan ḥikmah sebagai dasar perencanaan strategis dakwah. Menggunakan pendekatan konseptual Qur’ani, kajian ini berfokus pada Qur’an surah As-Sajdah ayat 5 dan Qur’an surah An-Naḥl ayat 125 yang merepresentasikan keterpaduan antara rasionalitas dan kebijaksanaan dalam pengelolaan dakwah. Analisis dilakukan melalui studi pustaka terhadap tafsir klasik dan modern, serta literatur manajemen dakwah kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tadbīr mencerminkan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dakwah yang sistematis, sedangkan ḥikmah menekankan etika, kepekaan sosial, dan kebijaksanaan komunikasi. Integrasi keduanya melahirkan model dakwah Qur’ani yang strategis, humanistik, dan relevan dengan konteks modern. Dengan demikian, perencanaan strategis dakwah dalam perspektif al-Qur’an merefleksikan nilai ketuhanan yang menyatukan rasionalitas, kebijaksanaan, dan orientasi spiritual.
A Study of Ronald Dworkin’s Thought on Legal Positivism Ujung, Pendi; Maria Ulfa; , Hendra Sudarsin; Usman, Sopar; Parningotan Malau
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2820

Abstract

This paper provides an overview of Dworkin's view of legal positivism, particularly his understanding of law as more than a set of rules as Dworkin explains Defending Dworkin explains Dworkin's critique of legal positivism as concerning the principal claim of positivism which stipulates that the existence of law is determined exclusively by its formal source, methodology, or process and therefore, irrelevant is anything moral. Dworkin explains law as integrity, that legal reasoning or legal argumentation is required to be the best moral reasoning to make sense of the legal system. This paper adopts normative-philosophical research methods, using comparative and analytical methods to study legal positivism (Austin and Kelsen) alongside Dworkin's interpretive methodology. The study shows that Dworkin's philosophy of law integrates moral thinking and the theory of justice within the legal process and justice and legal reasoning. Dworkin's critique of legal philosophy, particularly reductivism and legal positivism, advocates a legal philosophy that is closer to the ideals of morality.
Analisis Yuridis Kebijakan Efisiensi Anggaran Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mencari Keadilan Yetti Octavianingsih; John Pieris; Paltiada Saragi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2823

Abstract

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menjamin terpenuhinya hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Tanpa dukungan negara, kelompok miskin dan marginal akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum. Undang-undang ini memastikan bahwa setiap orang yang dapat membuktikan status kemiskinannya berhak memperoleh layanan bantuan hukum. Namun, efektivitas pemenuhan hak tersebut dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran yang mengurangi ketersediaan dana program bantuan hukum. Keterbatasan anggaran berpotensi menurunkan kualitas dan kuantitas layanan hukum yang diberikan serta menciptakan hambatan baru dalam upaya masyarakat miskin mengakses keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menggunakan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Analisis dilakukan secara kualitatif-normatif melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, teori, dan pendapat ahli untuk menjawab persoalan mengenai dampak efisiensi anggaran program bantuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya kontradiksi antara penerapan efisiensi anggaran dengan prinsip negara hukum (rule of law). Pemangkasan anggaran dinilai melemahkan komitmen negara terhadap perluasan akses keadilan, meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap masyarakat miskin, memperlebar kesenjangan hukum, serta berimplikasi pada terhambatnya pencapaian Program Prioritas Pemerintah Tahun 2025 dalam Asta Cita. Hal ini juga berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Karena itu, diperlukan langkah strategis dan inovatif dari Pemerintah untuk mengembangkan kebijakan bantuan hukum yang lebih inklusif, responsif, dan mampu memenuhi kebutuhan akses keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.
Justifikasi Hakikat Manusia Terhadap Konstruksi Negara Berdaulat: Dualitas Gagasan Thomas Hobbes dan John Locke dalam Perspektif Filsafat Abad Modern Muhammad Choirul Yusuf
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2825

Abstract

Hakikat Manusia dalam konstruksi masyarakat memiliki interkoneksi terhadap manifestasi suatu negara berdaulat melalui kontrak sosial sebagai starting point-nya. Pemaknaan terhadap aspek primordial manusia berpengaruh terhadap bagaimana negara terbentuk beserta pelaksanaan pemerintahan di dalamnya. Thomas Hobbes dan John Locke memberikan dualitas persepsi dalam menerjemahkan kondisi pra-masyarakat melalui sentuhan yang berbeda. Hobbes beranggapan bahwa kondisi alamiah manusia sarat akan kekacauan, sedangkan Locke memaknai kondisi alamiah sebagai titik awal kedamaian yang belum ternoda. Dengan demikian, penelitian ini mengkaji kedudukan antara hakikat manusia dan tatanan masyarakat dalam scope pemikiran kedua filsuf hingga berimplikasi pada pola pemerintahan suatu negara berdaulat berdasarkan pada kontrak sosial yang telah disepakati. Metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti adalah library research dan studi komparatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsepsi negara yang dipersepsikan oleh Hobbes bukanlah suatu negara hukum, melainkan negara kekuasaan (Machtstaat) karena bertumpu pada sifat mutlak negara di bawah figur penguasa. Sedangkan konsepsi negara Locke lebih mengedepankan pada nuansa cikal bakal liberalisme karena menunjukkan design negara modern yang lebih realistis dengan perlindungan hak kodrati manusia sebagai jaminan berlangsungnya pemerintahan suatu negara. Kontrak sosial atas pembentukan negara dapat dibatalkan ketika masyarakat direnggut hak alamiahnya dan penguasa gagal dalam memberikan jaminan atas hak yang melekat pada tiap individu.
Mutlaq Dan Muqayyad Dalam Surah Al-Baqarah Ayat 222 Marzatillah; Misnawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2826

Abstract

Kajian ini merupakan penelitian usūl tafsīr yang menganalisis secara mendalam kaidah mutlaq dan muqayyad dalam konteks penetapan hukum pada surah al-Baqarah ayat 222. Ayat ini memuat pedoman fundamental mengenai larangan mendekati istri selama masa haid. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode library research dengan pendekatan komparatif, menelaah pandangan ulama tafsir klasik seperti Imam al-Qurthubi dan literatur usūl fiqh kontemporer. Tujuan utamanya adalah menguraikan bagaimana suatu perintah yang bersifat umum (mutlaq) dibatasi (muqayyad) untuk mencapai hukum yang rinci dan adil. Hasil analisis menunjukkan bahwa larangan mendekati istri “lā taqrabūhunna” yang bersifat mutlaq secara tekstual, dibatasi maknanya (muqayyad) oleh dua kondisi: Pertama; kondisi haid “fī al-mahīd”, yang mengkhususkan larangan hanya pada hubungan seksual, bukan pada interaksi yang lain. Kedua; batas waktu suci “ḥatta yathurna” yang memunculkan perbedaan interpretasi ulama terkait syarat kesucian. Perbedaan pandangan ini dibahas dalam kaidah “sebab berbeda namun hukumnya sama” dalam usūl fiqh. Mayoritas ulama berpendapat bahwa kebolehan jimak hanya boleh setelah darah berhenti dan telah melakukan mandi wajib. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada menganalisis pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta etika pernikahan di zaman sekarang, sehingga Al-Quran dapat dipahami sebagai bagian dari rahmat Allah yang seimbang dan aplikatif.
Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Paket Wisata Online di Indonesia Putri Sukadana, Dewa Ayu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2827

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong peralihan transaksi wisata dari sistem konvensional ke platform online, yang memberi kemudahan namun juga meningkatkan risiko kerugian konsumen. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi paket wisata online dengan metode penelitian hukum normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait perlindungan konsumen dan transaksi elektronik telah tersedia, implementasinya masih lemah sehingga sering terjadi misinformasi, ketidaksesuaian paket wisata, serta masalah keamanan data. Tanggung jawab pelaku usaha yang bersifat kontraktual, administratif, dan perdata juga belum dijalankan optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan edukasi konsumen agar transaksi wisata online lebih aman dan memberikan kepastian hukum.

Page 106 of 178 | Total Record : 1773

 104   105   106   107   108 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue