cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 103   104   105   106   107 
Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Adat Di Bali I Komang Adi Saputra; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi; Ni Ketut Elly Sutrisni; Dewa Krisna Prasada
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2787

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan dan posisi anak perempuan sebagai ahli waris didalam hukum adat Bali. Dimana pewarisan yang masih berlandaskan pada prinsip (purusa) yakni menempatkan anak laki-laki sebagai penerus utama garis keturunan dan pemegang hak untuk mewarisi segala bentuk harta peninggalan. Sementara itu, bagi anak gadis secara tradisional memiliki peran terbatas karena dianggap keluar dari keluarga asal setelah menikah. Namun, seiring perkembangan sosial dan meningkatnya kesadaran terhadap kesetaraan gender, hukum adat Bali menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi tertentu, anak perempuan dapat ditetapkan sebagai sentana rajeg, yaitu pewaris yang berhak melanjutkan garis keturunan serta kewajiban adat keluarga. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa hukum adat Bali bersifat dinamis dan mampu menyeimbangkan antara pelestarian tradisi dengan nilai-nilai keadilan modern.
Metode Pembelajaran dalam Al-Qur’an dan Hadits: Analisis Pendekatan Pendidikan Islam Berbasis Wahyu Muhamad Faiz Nurfalahi; Moch. Umar Faroq Al Farizi; Abd. Sakur; Abdurrahman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2791

Abstract

Penelitian ini mengulas metode pembelajaran yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits sebagai fondasi utama dalam sistem pendidikan Islam. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi pustaka, penelitian ini mengidentifikasi sejumlah metode pendidikan yang bersumber dari wahyu, antara lain metode keteladanan (uswah hasanah), dialog, kisah (qashash), motivasi dan peringatan (targhīb dan tarhīb), refleksi (tadabbur dan tafakkur), serta pembiasaan. Pendekatan-pendekatan tersebut menunjukkan model pembelajaran yang menyeluruh dan integratif, yang memadukan aspek intelektual, moral, serta spiritual. Temuan penelitian menegaskan bahwa metode pendidikan Qur’ani dan Nabawi tetap relevan diterapkan dalam konteks pendidikan Islam masa kini guna membentuk insan yang berilmu, berakhlak, dan beriman.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Kedaruratan Negara Fitri Atur Arum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2793

Abstract

Proses pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) dinilai belum sejalan dengan ketentuan mengenai kondisi kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD NRI 1945. Berdasarkan penafsiran Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, terdapat tiga unsur yang menjadi indikator adanya keadaan genting. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi secara keseluruhan dalam penerbitan Perppu Cipta Kerja. Dari perspektif qawaid al-fiqhiyyah, pembentukan Perppu Cipta Kerja juga belum memenuhi syarat dan ‘illat hukum yang seharusnya mendasari lahirnya peraturan darurat. Banyak kaidah mendasar dalam hukum Islam yang terabaikan, termasuk prinsip bahwa kebolehan melakukan hal yang dilarang dalam situasi darurat harus dibatasi sesuai kadar kedaruratannya. Dalam hal ini, Perppu Cipta Kerja justru dinilai telah melampaui batas-batas kedaruratan yang dibenarkan, baik dalam kerangka hukum Islam maupun hukum positif Indonesia.
Meritokrasi Dalam Konsep Wewenang dan Pendelegasian: Respon al-Qur’an Terhadap Isu Nepotisme dan Kesenjangan Sosial di Indonesia Yuzril Mahendra; Hamidullah Mahmud
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2794

Abstract

Isu nepotisme yang mengakar dalam praktik pendelegasian wewenang di Indonesia menunjukkan lemahnya penerapan sistem meritokrasi yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep meritokrasi, wewenang, dan pendelegasian dalam perspektif al-Qur’an serta relevansinya sebagai solusi normatif terhadap praktik nepotisme dan kesenjangan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka melalui metode tafsir tematik (maudhu‘i) dan analisis isi terhadap ayat-ayat al-Qur’an yang relevan, didukung oleh hadis, kitab tafsir, literatur manajemen modern, dan artikel jurnal akademik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meritokrasi dalam perspektif al-Qur’an tidak hanya bertumpu pada kompetensi intelektual, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral seperti amanah, keadilan, integritas, profesionalisme, dan kerja keras sebagai satu kesatuan dalam pendelegasian wewenang. Al-Qur’an secara normatif menolak favoritisme dan diskriminasi, serta menegaskan bahwa jabatan dan kekuasaan merupakan amanah yang harus diberikan kepada pihak yang berhak dan mampu. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa penerapan meritokrasi berbasis nilai-nilai Qur’ani berpotensi memperkuat tata kelola organisasi dan pemerintahan yang adil, mengurangi praktik nepotisme, serta mendorong terciptanya mobilitas sosial dan efisiensi pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan.
Analisis Faktor Penyebab Overstay dan Tantangan Penanganannya di Indonesia Sarina Riyadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2798

Abstract

Overstay merupakan pelanggaran signifikan dan terus meningkat terhadap hukum keimigrasian Indonesia. Meskipun kebijakan keimigrasian menganut “selective policy”, prevalensi pelanggaran overstay yang dibuktikan dengan meningkatnya angka deportasi menjadi tantangan langsung terhadap kedaulatan negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis faktor-faktor penyebab overstay dan tantangan-tantangan struktural yang dihadapi oleh otoritas imigrasi dalam penegakannya. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis kerangka hukum primer serta pendekatan analitis untuk bahan hukum sekunder, termasuk jurnal akademik dan laporan resmi. Faktor penyebabnya bersifat multifaset, mencakup faktor individual seperti ketidaktahuan akan regulasi yang kompleks, pengabaian hukum secara sengaja, dan motif pribadi untuk tetap tinggal di Indonesia. Faktor sistemik juga sama pentingnya, termasuk persepsi kesulitan birokrasi dalam perpanjangan izin tinggal dan penyalahgunaan fasilitas bebas visa yang menurunkan hambatan untuk pelanggaran berikutnya. Penegakan hukum ditandai oleh ketidakseimbangan kebijakan yang signifikan, yang sangat mengandalkan Tindakan Administratif yang efisien daripada proses Pro Justisia yang berfokus pada efek jera. Efisiensi ini dirusak oleh tantangan struktural, terutama lemahnya koordinasi antar-lembaga untuk pengawasan orang asing serta beban finansial dan logistik deportasi yang belum terselesaikan, di mana kerangka hukum untuk tanggung jawab biaya sering kali gagal dalam praktik. Penanganan overstay tidak terhambat oleh ketiadaan hukum, tetapi oleh kesenjangan struktural dalam implementasi kebijakan, koordinasi, dan pembiayaan. Artikel ini merekomendasikan sinkronisasi kebijakan untuk menyeimbangkan sanksi administratif dan pidana serta penguatan sistem data terintegrasi untuk pengawasan orang asing.
Konsep Dan Prinsip Manajemen Pendidikan Dalam Al Qur’an Avifahtur Nur Rohma; Umi Sarjiatun; Nanik Purwiningsih; Amany Hidayah; Purwanto; Supandi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2799

Abstract

Pendidikan dalam Islam tidak hanya menekankan aspek intelektual, tetapi juga pembinaan akhlak dan spiritualitas. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep dan prinsip manajemen pendidikan dalam Al-Qur’an sebagai dasar pengelolaan pendidikan Islam yang efektif dan bernilai. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) melalui telaah ayat-ayat Al-Qur’an, tafsir, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pendidikan menurut Al-Qur’an berlandaskan nilai amanah, keadilan, musyawarah, tauhid, dan pembinaan akhlak. Prinsip-prinsip ini menekankan keseimbangan antara aspek intelektual, spiritual, dan moral, sehingga pendidikan tidak hanya berorientasi pada hasil akademik, tetapi juga pembentukan karakter. Nilai-nilai qur’ani tersebut relevan untuk menjawab tantangan pendidikan modern dengan menciptakan sistem yang partisipatif, adil, dan berlandaskan keimanan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat landasan teoritis dan praktis manajemen pendidikan Islam agar lebih holistik dan berkarakter.
Penerapan Sanksi Adat Singer Terhadap Pelanggaran Perkawinan Dayak Ngaju di Kedamangan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Marolop Alfredo Siregar; Rizki Setyobowo Sangalang; Satriya Nugraha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2800

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan singer sebagai bentuk sanksi adat dalam perkawinan masyarakat Dayak Ngaju di Kedamangan Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Singer merupakan mekanisme hukum adat yang berfungsi menjaga keseimbangan sosial, mengatur tata tertib perkawinan, serta memberikan efek jera bagi pihak yang melanggar norma adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan singer tidak hanya memiliki dimensi hukum adat, tetapi juga mengandung nilai moral, sosial, dan religius yang memperkuat identitas budaya Dayak Ngaju. Selain itu, keberadaan singer menjadi sarana mediasi untuk menyelesaikan konflik keluarga, mempertegas peran lembaga kedamangan, serta memperlihatkan sinergi antara hukum adat dan hukum negara dalam kehidupan masyarakat lokal. Dengan demikian, singer berfungsi sebagai instrumen pelestarian adat sekaligus mekanisme kontrol sosial dalam menjaga keharmonisan perkawinan di masyarakat Dayak Ngaju.
Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Oleh Suami Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Delvira Reinarda Kosat; Finsensius Samara; Yohanes Arman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2801

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan fisik oleh suami terhadap istri di Kabupaten Timor Tengah Utara serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik, korban, pelaku, dan masyarakat, serta melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan KDRT dilakukan melalui upaya pre-emtif berupa penyuluhan hukum, upaya preventif melalui patroli dan deteksi dini, serta upaya represif melalui penyelidikan, penyidikan, dan penyelesaian perkara, termasuk Restorative Justice yang mayoritas dipilih korban. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas kepolisian dan intensifikasi edukasi hukum untuk menekan angka kekerasan domestik dan meningkatkan perlindungan bagi korban.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Siber di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional Annisa Khaidir; Mahendra Putra Kurnia; Rika Erawaty
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2802

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perlindungan hukum di Indonesia terhadap korban kejahatan siber berdasarkan regulasi nasional dan prinsip-prinsip hukum internasional, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi sistem hukum nasional dalam memberikan perlindungan hukum sesuai standar internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan historis dan perbandingan terhadap instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Konvensi Budapest 2001. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban kejahatan siber di Indonesia belum optimal karena lemahnya mekanisme pemulihan korban, belum lengkapnya aturan turunan, serta terbatasnya kerja sama internasional akibat belum diratifikasinya Konvensi Budapest. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi nasional dengan prinsip-prinsip hukum internasional untuk memperkuat sistem perlindungan korban kejahatan siber di Indonesia.
Implementasi Putusan Peradilan Agama dalam Kasus Permohonan Talak dan Dampaknya Terhadap Keluarga: Putusan Nomor 609/Pdt.G/2025/PA.Mks Anindya Rahma Fathiya; Aura Zahra Rizkillah; Astri Nuraina; Irma Firnanda; Nur Azizah; Aditya Arif Pratama; Dwi Maulida Khasanah; Yunita Nurul Arifah8
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2808

Abstract

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan. Perceraian menjadi fenomena sosial yang berdampak luas, terutama terhadap anak-anak yang menjadi pihak paling rentan dalam konflik keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan cerai talak serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta mengkaji dampak sosial dari putusan tersebut terhadap keluarga, khususnya istri dan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 609/Pdt.G/2025/PA.Mks serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan alat bukti dan keterangan saksi secara objektif, serta memutus perkara dengan mengabulkan permohonan talak satu raj’i yang sesuai dengan hukum Islam dan peraturan nasional. Hakim juga menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah kepada istri serta mempertimbangkan hak asuh anak sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Putusan ini mencerminkan penerapan asas keadilan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Namun demikian, perceraian tetap menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi keluarga, terutama anak-anak yang rentan terhadap gangguan emosional akibat perpisahan orang tua. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif pemerintah dan lembaga sosial dalam memberikan pendampingan dan perlindungan pasca perceraian.  

Page 105 of 178 | Total Record : 1773

 103   104   105   106   107 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue