cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 107   108   109   110   111 
Image Restoration Erick Thohir dalam Krisis Sepak Bola Nasional: (Studi Analisis Komentar Publik pada Instagram Resmi @erickthohir) Fatih Raftsaal H. Kuswanto; Mega Yustari Pane
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2861

Abstract

Krisis sepak bola nasional, dipicu oleh keputusan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir terkait pergantian pelatih, telah menimbulkan reaksi publik masif di media sosial dan berdampak pada reputasi organisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pemulihan citra (image restoration) yang dilakukan Erick Thohir melalui akun Instagram resminya @erickthohir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi komentar publik. Data utama adalah 60 komentar dengan likes tertinggi (Top Comments) pada tiga unggahan Instagram @erickthohir yang merepresentasikan tiga fase krisis. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran sentimen publik signifikan. Fase pertama (pemberhentian Shin Tae Yong) didominasi sentimen campuran. Sentimen ini berubah menjadi negatif, kemarahan, dan sinisme pada fase kedua (kegagalan lolos Piala Dunia). Pada fase ketiga (pemecatan Patrick Kluivert), respons publik lebih positif, mengapresiasi langkah Erick Thohir yang menerapkan strategi corrective action dan mortification. Tindakan corrective action dan mortification yang diambil Erick Thohir terbukti efektif dalam mengelola persepsi dan memulai pemulihan kepercayaan publik di ruang digital pasca krisis.
Hukum Islam dan Perlindungan Anak: (Studi Kasus di Indonesia) Rama Satria Putra; Ahmad Roisul Ihsan; Fauzi Muhammad; Ayub Mursalin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2865

Abstract

Fenomena tingginya kasus pelanggaran hak anak di Indonesia menunjukkan masih lemahnya implementasi perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks hukum Islam yang pada prinsipnya menjunjung tinggi penghormatan terhadap martabat dan kemaslahatan anak. Penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam berkontribusi terhadap perlindungan anak serta menganalisis implementasinya dalam praktik sosial dan regulasi nasional melalui studi kasus di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dan pendekatan sosio-legal, penelitian menghimpun data dari literatur fikih, undang-undang, kebijakan pemerintah, dan laporan penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa hukum Islam menawarkan konsep perlindungan komprehensif melalui maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya hifẓ al-nafs, hifẓ al-‘aql, dan hifẓ al-nasl, yang menekankan keselamatan, kesehatan mental, pendidikan, dan keberlangsungan keturunan. Namun, dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai tersebut sering terhambat oleh faktor sosial, ekonomi, minimnya literasi hukum, serta ketidakselarasan antara norma agama dan aturan positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan perlindungan anak memerlukan integrasi antara prinsip hukum Islam, regulasi nasional, partisipasi masyarakat, dan peningkatan kesadaran orang tua sebagai fondasi kesejahteraan anak di Indonesia.
Pengaruh Keseimbangan Work-Life Balance dan Komitmen Organisasi Terhadap Turnover Intention Pada Karyawan Generasi Z di PT. Tritama Mitra Lestari Larasati, Radika; Hendra Saputro, Arie
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2867

Abstract

Pekerja Generasi Z di PT. Tritama Mitra Lestari menjadi target penelitian ini, tingginya tingkat turnover karyawan di organisasi tersebut mendorong penelitian ini karena menunjukkan bahwa mungkin terdapat kesulitan dalam mempertahankan karyawan yang bahagia dan loyal kepada perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana keseimbangan kehidupan kerja dan komitmen organisasi memengaruhi intensi turnover. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kausal-asosiatif untuk menguji hubungan antar variabel. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari 66 karyawan Generasi Z dan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 27. Temuan menunjukkan bahwa komitmen organisasi dan keseimbangan kehidupan kerja keduanya secara signifikan mengurangi keinginan untuk meninggalkan perusahaan, baik sendiri maupun gabungan. Niat karyawan untuk meninggalkan organisasi berkurang ketika mereka memiliki keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik dan lebih berkomitmen pada bisnis. Dengan nilai R² sebesar 0,493, kedua variabel ini menyumbang 49,3% varians dalam intensi turnover, sementara variabel penjelas lainnya menyumbang 50,7% sisanya. Untuk menurunkan tingkat turnover dan mendorong pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan, hasil ini menekankan pentingnya metode organisasi yang meningkatkan koneksi emosional, loyalitas, dan fleksibilitas di antara pekerja Generasi Z
Pertanggungjawaban Pidana Oleh Guru Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Peserta Didik Menurut UU TPKS Habai, Gita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2869

Abstract

Kekerasan seksual di Indonesia, termasuk di lingkungan pendidikan, mengalami peningkatan signifikan, dengan korban mayoritas perempuan dan pelaku dominan laki-laki. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 293 kasus kekerasan di sekolah dari Januari hingga Agustus 2024, di mana 42% merupakan kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana guru sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap peserta didik, serta faktor pemicu dan strategi pencegahannya, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengkaji ketentuan dalam UU TPKS, serta pendekatan konseptual untuk memahami aspek pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana melibatkan unsur kesalahan, relasi kuasa asimetris antara guru dan siswa, serta definisi pelecehan seksual yang mencakup tindakan fisik dan non-fisik. Faktor pemicu meliputi kurangnya perhatian pemerintah, cara berpikir tidak setara, relasi tidak seimbang, dan minimnya edukasi seks. Strategi pencegahan mencakup pelatihan etika, sosialisasi hak siswa, kontrak etik, sanksi tegas, serta evaluasi berkala. Penelitian ini menekankan pentingnya UU TPKS sebagai payung hukum untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan, mengatasi kekurangan dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara kekerasan seksual. Hasil kajian menekankan pentingnya penerapan upaya pencegahan yang menyeluruh guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan berkeadilan.
Tinjauan Konstitusionalitas Penerapan Restorative Justice oleh Kepolisian Berdasarkan Kewenangan Lembaga Negara dalam Sistem Peradilan Pidana Akbar, Ben Reinaldi Rizki; Wiedy, Cahyo Nugrahaning; Siregar, Rizaldi Rahmat; Manurung, Julyanto; Prasetyo, Ardy Purwo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2871

Abstract

Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 menandai pergeseran paradigma signifikan dalam sistem peradilan pidana, dari yang semula retributif-formalistik menuju restoratif-substantif. Praktik menandakan adanya penghentian penyidikan berdasarkan kesepakatan damai, bertujuan untuk mengatasi masalah klasik seperti overcrowding di lembaga pemasyarakatan dan penumpukan perkara ringan di pengadilan. Namun, kebijakan ini menimbulkan perdebatan yuridis fundamental. Secara formal, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut Asas Legalitas kaku dan tidak mencantumkan "perdamaian" sebagai alasan sah menghentikan penyidikan (Pasal 109 ayat 2). Akibatnya, kewenangan Polri ini dipertanyakan, baik dari segi kesesuaiannya dengan KUHAP maupun dari perspektif Hukum Tata Negara mengenai batas kewenangan lembaga eksekutif (Polri) yang dianggap mengambil peran yudikatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis difokuskan pada sinkronisasi vertikal antara UUD 1945, UU Kepolisian, KUHAP, dan Perpol No. 8/2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara tekstual bertentangan dengan Asas Legalitas KUHAP, kewenangan Polri dalam menerapkan Restorative Justice memiliki landasan konstitusionalitas yang kuat. Kewenangan ini merupakan manifestasi dari diskresi kepolisian yang diamanatkan oleh Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 (UU Kepolisian) untuk mengisi kekosongan hukum demi kepentingan umum. Penerapan RJ oleh Polri dipandang sejalan dengan amanat UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) tentang negara hukum yang berkeadilan substantif dan Pasal 28D ayat (1) tentang jaminan kepastian hukum yang adil, melampaui positivisme hukum yang kaku dalam KUHAP warisan kolonial.
Membuka Tabir Kasus Tanjung Priok 1984 Taqi, Aliv; Ali Masykur
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2872

Abstract

Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita. Karena hak asasi manusia mencakup banyak hal seperti hak kita untuk hidup, untuk mendapatkan pendidikan, untuk bekerja, untuk memiliki tempat tinggal, dan sebagainya. Namun sayangnya, di negara kita, pernah terjadi beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus di Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 1984. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) melakukan penyelidikan lebih dalam untuk menyelesaikan kasus hak asasi manusia Tanjung Priok, dan 2) memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Hasil penelitian ini memberikan beberapa solusi untuk kasus Tanjung Priok, seperti bagi pemerintah untuk menemukan aktor utama tragedi tersebut dan memberikan yurisprudensi yang tepat. Penulis juga menyarankan pendidikan kepada masyarakat agar menyadari urgensi hak asasi manusia sehingga mereka dapat mencegah terjadinya kasus serupa. 
Analisis Yuridis Perampasan Aset Koruptor Ditinjau Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jamba, Padrisan; Lenny Husna; Ukas
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2874

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat secara signifikan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur mekanisme perampasan aset sebagai upaya pemulihan kerugian negara dan pencegahan agar pelaku tidak menikmati hasil korupsi. Perampasan aset dapat dilakukan melalui putusan pidana maupun jalur perdata, termasuk terhadap aset yang dimiliki oleh ahli waris pelaku yang telah meninggal. Namun, implementasinya menghadapi berbagai kendala, seperti pembuktian asal-usul aset, koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan kapasitas aparat, dan perbedaan prosedur antara undang-undang terkait. Selain itu, mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana masih belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif, sehingga efektivitas pemulihan aset dan penegakan hukum korupsi menjadi terbatas. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai perampasan aset koruptor, membandingkan regulasi dengan praktik di lapangan, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset masih bersifat fakultatif, bergantung pada pertimbangan hakim, dan belum sepenuhnya mendukung pemulihan kerugian negara secara optimal. Reformulasi regulasi yang lebih jelas, tegas, dan implementatif diperlukan agar perampasan aset dapat berfungsi efektif sebagai instrumen pemulihan kerugian negara dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Penegakkan Hukum Pidana terhadap Tindakan Pemerasan oleh Wartawan Gadungan Melalui Ancaman Publikasi Berita Negatif di Media Online Ni Kadek Fitri Noviani; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; I Made Wirya Darma; Dewa Ayu Putri Sukadana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2875

Abstract

Kemajuan teknologi secara digital telah memperluas akses terhadap media daring, namun juga memunculkan penyalahgunaan profesi wartawan oleh pihak yang tidak berwenang melalui praktik pemerasan berbasis ancaman publikasi berita negatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakkan hukum pidana dan bentuk pertangungjawaban hukum pidana terhadap pelaku pemerasan yang dilakukan oleh wartawan gadungan dengan meninjau keseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan pers. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan pemerasan oleh wartawan gadungan tidak termasuk ranah pelanggaran etik pers, melainkan merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur Pasal 368 dan Pasal 369 KUHP serta Pasal 27B ayat (2) UU ITE. Modus ancaman publikasi berita negatif melalui media eletronik terbukti memenuhi unsur melawan hukum dan kesengajaan. Implikasi yang di perlukan adalah perlunya mekanisme penegakan hukum yang komprehensif dan berkeadilan dalam menghadapi penyalahgunaan profesi di era digital.
Actor Incumbit Probatio in Matrimonio: Analisis Beban Pembuktian dan Itikad Baik dalam Sengketa Pembatalan Perkawinan Dewinda Permata Sari; Siti Nurhasanah; Kasmawati; M. Wendy Trijaya; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.2879

Abstract

Dalam sistem hukum keluarga Indonesia, pembatalan perkawinan merupakan instrumen hukum eksepsional dengan konsekuensi retroaktif yang drastis. Gugatan berbasis dalil subjektif seperti "penipuan" berdasarkan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menghadirkan tantangan prosedural signifikan: bagaimana pengadilan mengadili klaim itikad buruk seraya melindungi stabilitas institusional perkawinan? Penelitian ini menjawab pertanyaan tersebut melalui analisis yuridis-normatif terhadap Putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor 1240/Pdt.G/2024/PA.Tnk, sebuah kasus penting di mana gugatan pembatalan perkawinan yang didasarkan pada dugaan penipuan mahar ditolak. Artikel ini berargumen bahwa putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada interpretasi hukum materiil, tetapi secara fundamental ditentukan oleh dua pilar hukum acara. Pertama, kegagalan mutlak penggugat dalam memenuhi beban pembuktian yang diamanatkan asas actor incumbit probatio (Pasal 163 HIR/283 RBg). Kedua, demarkasi hukum yang ditarik pengadilan antara 'cacat administratif' yang tidak fundamental (perbedaan jumlah mahar) dengan 'penipuan substantif' yang didasari itikad buruk. Analisis ini menyimpulkan bahwa hukum acara beroperasi sebagai perangkat kebijakan substantif yang menegakkan filosofi yudisial favor matrimonii, di mana ambang batas pembuktian yang tinggi berfungsi melindungi kesakralan lembaga perkawinan.
Efektivitas Pelaporan Gratifikasi sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan Birokrasi Sintamu, Mirna; Novekawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2880

Abstract

Pelaporan gratifikasi merupakan mekanisme wajib sebagai pengendalian internal bagi penyelenggara negara, untuk melaporkan semua penerimaan atau penolakan dalam birokrasi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019, sebagai penegakan integritas dan pencegahan korupsi bagi aparatur negara. Kajian ini menganalisis efektivitas pelaporan gratifikasi melalui peninjauan perkembangan regulasi, implementasi kebijakan, serta hambatan struktural dan kultural dalam birokrasi. Dengan menggunakan pendekatan teori hukum pidana meliputi konsep delik formil, pembuktian terbalik, serta tujuan pemidanaan diperoleh gambaran bahwa pelaporan gratifikasi memiliki peran signifikan dalam pencegahan korupsi, namun implementasinya masih mempengaruhi rendahnya kepatuhan, batasan pengawasan internal, dan belum optimalnya peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Artikel ini menegaskan perlunya penguatan sistem, peningkatan literasi hukum, serta konsistensi penegakan agar pelaporan gratifikasi dapat berfungsi efektif sebagai instrumen pencegahan.

Page 109 of 178 | Total Record : 1773

 107   108   109   110   111 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue