cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 155   156   157   158   159 
Menata Ketertiban Publik: Efektivitas Peran Satpol Pp Dalam Penanganan Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kabupaten Tulungagung Dita Indra Buana; Kisya Kusala Putri; Anggun Dwi Sevira; Ratu Martzenna Anggarani Willis; Laily Purnawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3865

Abstract

Permasalahan gelandangan, pengemis, dan pengamen (Gepeng) masih menjadi tantangan dalam mewujudkan ketertiban umum di Kabupaten Tulungagung meskipun kebijakan penertiban telah dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga diperlukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan ketertiban umum terhadap Gepeng yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis efektivitas kebijakan menggunakan indikator William N. Dunn, yaitu efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan kebijakan penertiban Gepeng pada tahun 2025 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2020, terutama dari sisi intensitas dan keteraturan penertiban. Penertiban yang dilakukan secara rutin mampu menekan keberadaan Gepeng di ruang publik dalam jangka pendek, namun belum memberikan dampak yang berkelanjutan. Selain itu, pelaksanaan kebijakan belum merata secara wilayah karena lebih terfokus pada kawasan perkotaan. Dari aspek responsivitas dan ketepatan, kebijakan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan serta menyentuh akar permasalahan sosial-ekonomi Gepeng, meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai program bantuan dan pemberdayaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih konprehensif dan berkelanjutan agar tujuan ketertiban umum dapat tercapai secara optimal.
Pembelajaran Zakat Profesi di Madrasah Aliyah Melui Model Projeck Based Learning Husna Herawati; Khadijah; Widya Sari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3870

Abstract

Di Madrasah Aliyah, pembelajaran fikih masih banyak menggunakan cara konvensional, sehingga peserta didik kadang kesulitan mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. Salah satu materi yang sangat relevan adalah zakat profesi, karena topik ini langsung berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi di masyarakat, serta bisa membantu peserta didik memahami pentingnya berbagi dan tanggung jawab terhadap sesama. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep zakat profesi dengan menggunakan model Project Based Learning, sehingga peserta didik dapat belajar lebih aktif, kreatif, dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif analitis, sementara data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis). Berdasarkan kajian pustaka, ditemukan bahwa karakteristik materi zakat profesi sesuai dengan prinsip Project Based Learning, yang mendorong interaksi, diskusi, pertukaran ide, dan keterlibatan aktif peserta didik dalam memahami perbedaan pandangan ulama secara moderat. Dengan penerapan model ini, diharapkan pembelajaran fikih menjadi lebih inovatif, kontekstual, menarik, dan mampu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang zakat profesi serta penerapannya dalam kehidupan nyata.
Tindak Pidana Penjarahan Dalam Situasi Bencana Alam: Antara Keadaan Memaksa Dan Pertanggungjawaban Pidana Nur Fadhil Muhammad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3875

Abstract

Penjarahan yang terjadi dalam situasi bencana alam merupakan fenomena hukum yang kompleks karena berada pada irisan antara kondisi darurat dan pertanggungjawaban pidana pelakunya. Di satu sisi, bencana alam menciptakan keadaan memaksa (overmacht) yang dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak secara normal, namun di sisi lain, penjarahan tetap merupakan perbuatan yang merugikan korban dan mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana penjarahan dalam hukum pidana Indonesia serta mengkaji relevansi doktrin overmacht dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku penjarahan pada saat bencana alam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjarahan dalam situasi bencana alam dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Keadaan bencana alam tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku, kecuali dapat dibuktikan adanya overmacht yang memenuhi unsur keadaan memaksa secara hukum. Oleh karena itu, pembuktian unsur overmacht menjadi faktor penting dalam menilai ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana, sehingga diperlukan kehati-hatian hakim dalam menyeimbangkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam penanganan perkara penjarahan pada situasi bencana alam.
Mekanisme Penyelesaian Atas Ingkar Janji Akad Simpanan Mudharabah yang Dilakukan Pimpinan Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Nasabah (BMT) Bina Insan Mandiri Kab. Lampung Timur Albet Maulana Rahmawan; Sepriyadi Adhan S; Dewi Septiana; Wati Rahmi Ria; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3876

Abstract

Lembaga keuangan syariah, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), memainkan peran strategis dalam pengembangan sistem ekonomi berbasis syariah di Indonesia. BMT Bina Insan Mandiri Kabupaten Lampung Timur beroperasi berdasarkan prinsip syariah, termasuk akad simpanan mudharabah yang merupakan perjanjian bagi hasil antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib). Namun, dalam praktiknya, ingkar janji (wanprestasi) dalam akad mudharabah oleh pimpinan BMT dapat terjadi, sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penyelesaian atas ingkar janji akad simpanan mudharabah yang dilakukan pimpinan lembaga keuangan syariah terhadap nasabah di BMT Bina Insan Mandiri Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan akad syariah, lembaga keuangan syariah, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian ingkar janji akad mudharabah dapat ditempuh melalui musyawarah, mediasi di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), atau litigasi melalui Pengadilan Agama. Dasar hukumnya meliputi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI tentang mudharabah, dan hukum acara di Pengadilan Agama. Penyelesaian yang efektif memerlukan transparansi, itikad baik dari kedua belah pihak, dan pemanfaatan optimal lembaga penyelesaian sengketa syariah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan internal, peningkatan edukasi nasabah mengenai hak dan kewajiban dalam akad, serta optimalisasi peran Basyarnas sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang efisien dan sesuai prinsip syariah.
Mandatory Consular Notification Sebagai Instrumen Politik Hukum Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Arifin, Rezky Muhammad; Putri, Ria Wierma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3878

Abstract

Mandatory Consular Notification (MCN) merupakan kewajiban negara penerima untuk memberi tahu perwakilan diplomatik atau konsuler negara asal apabila warganya ditahan atau menghadapi proses hukum. Dalam konteks perlindungan pekerja migran Indonesia, MCN menjadi instrumen penting dalam menjamin akses terhadap bantuan hukum dan pendampingan diplomatik sejak tahap awal proses peradilan. Artikel ini menganalisis MCN sebagai bagian dari politik hukum Indonesia dalam membangun sistem perlindungan eksternal bagi pekerja migran, khususnya di negara-negara yang memiliki sistem hukum represif atau tidak ramah terhadap tenaga kerja asing. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan menyoroti tantangan implementasi MCN dalam praktik bilateral. Ditekankan pula pentingnya diplomasi hukum dan penguatan kapasitas perwakilan RI di luar negeri. Artikel ini merekomendasikan pengarusutamaan MCN dalam perjanjian bilateral ketenagakerjaan serta harmonisasi regulasi nasional agar selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM internasional.
Cyberporn sebagai Bentuk Cybercrime: Analisis Kriminologi terhadap Penyebaran Konten Pornografi di Ruang Digital Mellyuana, Amanda; Rai Yuliartini, Ni Putu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3884

Abstract

Penyebaran konten pornografi di ruang digital merupakan fenomena yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi, meskipun telah diatur dan dilarang melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga menghadirkan tantangan sosial yang kompleks di era digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa penyebaran konten pornografi secara online masih terus terjadi meskipun telah terdapat pengaturan hukum yang tegas, serta bagaimana perspektif kriminologi menjelaskan peluang kejahatan dan motif pelaku dalam praktik cyberporn sebagai bentuk cybercrime. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh kajian literatur dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik ruang digital, seperti anonimitas, kemudahan distribusi, dan lemahnya pengawasan, menciptakan peluang kejahatan yang besar bagi pelaku. Dari perspektif kriminologi, khususnya Teori Kesempatan, cyberporn dipahami sebagai kejahatan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan digital yang kondusif serta rendahnya risiko hukum yang dirasakan pelaku. Pendekatan hukum yang berfokus pada pemidanaan dinilai belum cukup efektif tanpa disertai upaya pencegahan yang mampu mengurangi peluang kejahatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan cyberporn memerlukan integrasi antara hukum positif dan pendekatan kriminologis yang berorientasi pada pencegahan dan penguatan kontrol sosial di ruang digital
Konflik Kepentingan sebagai Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/PDT.SUS.ARBT/2024 Salsabila Nazhwa Anindya; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan; Dita Febrianto; Dora Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3885

Abstract

Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dikenal memiliki sifat final dan mengikat, sehingga putusannya pada prinsipnya tidak dapat diajukan upaya hukum biasa. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membuka ruang pembatalan putusan arbitrase dalam keadaan tertentu, salah satunya apabila terdapat unsur tipu muslihat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik kepentingan sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 665b/Pdt.Sus.Arbt/2024 jo. Putusan Nomor 524/Pdt.Sus/2023/PN.Jkt.Tim. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik kepentingan yang disembunyikan oleh arbiter, khususnya adanya hubungan kepentingan dengan salah satu pihak, telah menimbulkan keraguan serius terhadap prinsip independensi dan imparsialitas arbiter. Mahkamah Agung menilai perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi tipu muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sehingga putusan arbitrase dapat dibatalkan. Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, finalitas tersebut tidak bersifat absolut dan tetap berada dalam pengawasan yudisial guna menjamin integritas, keadilan, dan kepercayaan terhadap proses arbitrase.
Perkawinan dan Kewarisan dalam Perspektif Maqasid Al-Syari’ah: Studi Kritis terhadap Praktik Masyarakat Muhamad Fikri; M.Rifki Alfa Rizki; Alif Fazri Ramadhan; Hikmatullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3887

Abstract

Perkawinan dan kewarisan merupakan dua pilar penting dalam sistem hukum Islam yang berfungsi menjaga keteraturan sosial, moral, dan ekonomi umat. Kedua institusi ini tidak hanya beroperasi pada tataran normatif, tetapi juga berperan sebagai sarana pencapaian tujuan syariat Islam (maqāṣid al-syarī‘ah), yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penelitian ini bertujuan mengkaji konsep perkawinan dan kewarisan dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah serta melakukan analisis kritis terhadap praktik sosial masyarakat yang dalam banyak kasus belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai kemaslahatan syariat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, serta realitas praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī‘ah memposisikan perkawinan sebagai instrumen utama dalam melindungi keberlanjutan keturunan dan menjaga martabat manusia. Praktik-praktik seperti perkawinan siri, perkawinan usia anak, dan poligami yang dijalankan tanpa prinsip keadilan dinilai bertentangan dengan maqāṣid karena berpotensi menimbulkan dampak sosial yang merugikan. Dalam bidang kewarisan, pendekatan maqāṣid menekankan pentingnya keadilan substantif serta keseimbangan antara hak dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar kesetaraan nominal. Pembagian harta warisan harus diarahkan pada kemaslahatan keluarga dan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Kajian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara idealitas hukum dan praktik sosial yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap maqāṣid al-syarī‘ah. Oleh karena itu, penguatan integrasi maqāṣid dalam sistem hukum dan pendidikan Islam menjadi langkah strategis untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan, kontekstual, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Ibu Dalam Upaya Pencegahan Stunting Pada Balita Di UPTD Puskesmas Kuta Selatan A A Sagung Bintang Mahadewi; Niken Ayu Merna Eka Sari; I Dewa Agung Ketut Sudarsana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3888

Abstract

Stunting masih menjadi masalah gizi kronis yang berdampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak, dan masih menjadi tantangan di berbagai daerah. Salah satu faktor tidak langsung yang berkontribusi terhadap Stunting adalah kurangnya pengetahuan dan sikap ibu dalam memberikan asuhan gizi yang tepat kepada balita. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan dan sikap ibu dalam Upaya pencegahan Stunting pada balita di UPTD Puskesmas Kuta Selatan. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif menggunakan metode kuantitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah Stratified random Sampling dengan jumlah responden total 164 ibu yang memiliki balita 0-5 tahun. Kuesioner pada penelitian ini menggunakan dua jenis kuesioner, yaitu kuesioner pengetahuan dan kuesioner sikap yang diadopsi dari. Hasil penelitian menunjukkan Sebagian besar responden berusia 26-45 tahun sebanyak 57,9%, tingkat pendidikan perguruan tinggi sebanyak 41,5%, dan tingkat pendapatan keluarga didominasi pada tingkat pendapatan >Rp.3.000.000 sebanyak 65,2%. Tingkat pengetahuan ibu dalam pencegahan stunting dengan kategori baik mencapai 80,5% dan capaian sikap ibu dalam pencegahan stunting terhadap balita juga tergolong baik sebanyak 76,8%. Penelitan ini menunjukkan bahwa sebagian besar ibu sudah memiliki pengetahuan yang baik terkait upaya pencegahan stunting dan sudah menunjukkan kecenderungan sikap yang baik terhadap praktik pencegahannya. Hasil ini dapat menjadi gambaran bahwa edukasi dan informasi yang diterima ibu di UPTD Puskesmas Kuta Selatan efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap terkait stunting.
Analisis Perizinan dan Pengawasan Lingkungan Tambang Nikel di Raja Ampat Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Uswatun Nur Auliya; Intan Dyah Ayu Apriani; Shafa Safitri Salsabila; Hana Fadhilah; Tati; Nur Muhamad Iqbal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3891

Abstract

Perlindungan lingkungan hidup sangat diperlukan dalam aktivitas pertambangan. Kegiatan pertambangan ini berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang tinggi, serta dapat mengeksploitasi sumber daya alam. Di wilayah pariwisata alam, kegiatan pertambangan ini dapat mengganggu ekosistem perairannya sehingga sangat diperlukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk mencegah kerusakan lingkungan yang mendalam. Dalam UU No. 32 Tahun 2009, praktik pertambangan di Raja Ampat belum sepenuhnya memenuhi prinsip keinginan dalam pengelolaan lingkungan. Adanya kegiatan pertambangan di Raja Ampat telah menimbulkan sedimentasi perairan pesisir dan kerusakan terumbu karang, serta kerugian terhadap mata pencaharian masyarakat sekitar. Penelitian ini didasari oleh perspektif hukum lingkungan dan teori kebijakan kebijakan Merilee S. Grindle dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik pengelolaan lingkungan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan AMDAL dan izin lingkungan dalam pertambangan nikel di Raja Ampat belum berjalan efektif akibat lemahnya pengawasan, keterbatasan kapasitas institusional, serta masih kuatnya kepentingan ekonomi. Dampaknya signifikan terhadap ekologi berupa sedimentasi pesisir dan kerusakan terumbu karang yang tidak sejalan dengan prinsip kelestariannya. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini, pentingnya penegakan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Page 157 of 178 | Total Record : 1773

 155   156   157   158   159 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue