cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 1,773 Documents
Perselisihan Kontrak Bisnis Leasing Finsensius Samara; Ariance Stefani Agnes Olin; Gregorius Yosep Bere Dole; Rambu Jenny C. C Hunga; Yosep Peka; Petrus Talele Mudapue
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3847

Abstract

Penelitian ini membahas perselisihan yang timbul dalam kontrak bisnis leasing antara perusahaan pembiayaan dan nasabah, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi dan penarikan objek pembiayaan secara sepihak. Leasing berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang modal, namun dalam praktiknya sering menimbulkan sengketa akibat ketidakseimbangan posisi hukum para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perselisihan kontrak leasing, persiapan dan tahapan mediasi, serta efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Studi kasus difokuskan pada perselisihan antara nasabah dan PT Federal International Finance (FIFGROUP) cabang Kupang yang diselesaikan melalui mediasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, serta mencerminkan asas keadilan, keseimbangan, dan itikad baik, karena mampu menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa melalui proses litigasi.
Analisis Penerapan Mediasi dalam Sengketa Perceraian dan Hak Asuh Anak: (Studi Kasus Tamara Bleszynski dan Teuku Rafli Pasya) Finsensius Samara; Apolonia Rahayu Ana Narek; Karmelia Cindiawati Tatu; Maria Sandriana Wea; Joseph Silvanus Richardo Asten; Vresly Imanuel
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3848

Abstract

Perceraian dan sengketa hak asuh anak merupakan isu sensitif dalam hukum keluarga karena berdampak langsung pada kesejahteraan anak. Artikel ini menganalisis kasus perceraian antara Tamara Bleszynski dan Teuku Rafli Pasya dengan fokus pada penerapan mediasi sebagai bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Analisis dilakukan melalui studi dokumen putusan Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006, kajian literatur hukum keluarga Islam, dan tinjauan peraturan terkait mediasi di Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi dilakukan sesuai prosedur PERMA Nomor 1 Tahun 2008, upaya mencapai kesepakatan gagal karena faktor emosional, tekanan sosial, dan perbedaan prioritas antara kedua pihak. Putusan Mahkamah Agung menempatkan hak asuh anak pada ayah dengan pertimbangan prinsip best interest of the child. Artikel ini merekomendasikan penguatan dukungan psikologis, konseling keluarga, dan peningkatan standar evaluasi hadhanah untuk memaksimalkan efektivitas mediasi dalam sengketa keluarga.
Sengketa Kepemilikan Tanah Antara Ahli Waris Alm. H. Abdul Manaf Dan PT. Indogress Di Desa Kadubera, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang Finsensius Samara; Agustinus Renaldus J Djuma; Enrique Radja Sarabiti; Paulus Pace Nuban; Eugenius Toni Mage; Aristoteles Nahak
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3849

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merekonstruksi proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pandeglang terkait sengketa tanah antara Ahli Waris Alm. H. Abdul Manaf (berdasarkan penguasaan fisik turun-temurun) dan PT. Indogress (berdasarkan Akta Jual Beli/AJB) atas tanah seluas $8.640 \text{ M}^2$ di Desa Kadubera. Sengketa ini merefleksikan konflik klasik antara penguasaan faktual masyarakat adat/lokal dengan legalitas formal berupa surat-surat kepemilikan industri. Berdasarkan fakta bahwa gugatan akhirnya berlanjut hingga putusan pengadilan yang menolak klaim ahli waris, diindikasikan bahwa proses mediasi yang difasilitasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016 gagal mencapai kesepakatan damai (non-settlement). Analisis menunjukkan bahwa kegagalan mediasi dipengaruhi oleh disparitas kekuatan tawar (bargaining power) antara pihak korporasi dan ahli waris, perbedaan pandangan fundamental mengenai validitas bukti kepemilikan (hak turun-temurun vs. AJB), serta kompleksitas isu-isu yang melibatkan sejarah penguasaan tanah dan kebutuhan ekspansi bisnis. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada fleksibilitas, keterbukaan, dan kesediaan kedua belah pihak untuk berkompromi, serta kemampuan mediator dalam menjembatani kepentingan yang kontradiktif.
Implementasi Sistem Manajemen Surat Berbasis Elektronik (SIMASBAIK) dalam Pengelolaan Surat di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Dwi Satria Ferdiansyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3851

Abstract

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini dipandang sebagai langkah penting untuk mendorong efisiensi kerja serta peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung proses tersebut adalah melalui penerapan Sistem Manajemen Surat Berbasis Elektronik (SIMASBAIK) sebagai inovasi dalam pengelolaan administrasi persuratan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi SIMASBAIK dalam mendukung pengelolaan surat secara elektronik dengan menggunakan kerangka model implementasi kebijakan Edward III. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta penelaahan dokumen yang berkaitan dengan aparatur yang terlibat langsung dalam pengoperasian dan pengelolaan SIMASBAIK. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SIMASBAIK didukung oleh pola komunikasi yang berjalan cukup baik, ketersediaan sumber daya organisasi yang memadai, sikap pelaksana yang cenderung mendukung, serta struktur birokrasi yang relatif adaptif terhadap penerapan sistem digital. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala, antara lain perbedaan klasifikasi kode surat antarinstansi, pengembangan aplikasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem.
Pengaruh Financial Technology dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Pada UMKM di Pamulang Asih, Kirana; Laela Ulfa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3855

Abstract

Studi ini menerapkan pendekatan penelitian kuantitatif guna mengetahui serta menganalisis pengaruh parsial maupun simultan dari financial technology dan literasi keuangan terhadap perilaku keuangan kepada pemilik UMKM di Pamulang. Populasi penelitian melibatkan para pelaku UMKM yang berwilayah di kecamatan Pamulang. Sampel dipilih mengacu dari probability sampling dengan metode simple random sampling sejumlah 96 pelaku UMKM dengan fokus utama di bidang kuliner. Data dikumpulkan melalui serangkaian observasi, wawancara dan penyebaran angket. Analisa diterapkan melalui uji hipotesis (uji t dan uji F), dan koefisien determinasi. Data diolah melalui perangkat lunak yaitu SPSS versi 24.00. Temuan studi membuktikan bahwasanya financial technology dan literasi keuangan secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan penggiat UMKM di Pamulang
Peran Human Resource Development (HRD) dalam Mengelola Perubahan Organisasi Valerio, Joshua; Guntur Haludin; Daniel Vieri; Muhamad Alfacri Saputra; Ahmad Mundzir; Sumando Magnus Siboro
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3856

Abstract

Perubahan organisasi merupakan proses strategis yang menuntut kesiapan, adaptasi, dan komitmen seluruh anggota organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Human Resource Development (HRD) dalam mengelola perubahan organisasi melalui pendekatan studi literatur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis kajian pustaka, dengan mengidentifikasi, menelaah, dan mensintesis sumber-sumber ilmiah terkait manajemen perubahan dan pengembangan sumber daya manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HRD memiliki peran strategis dalam empat aspek utama, yaitu: (1) memfasilitasi dan mengkomunikasikan urgensi perubahan; (2) mengembangkan kompetensi dan kesiapan individu untuk beradaptasi; (3) mengelola resistensi melalui partisipasi dan dukungan psikologis; dan (4) menanamkan nilai-nilai perubahan ke dalam budaya organisasi agar transformasi bersifat berkelanjutan. Dengan demikian, HRD tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi sebagai agen perubahan yang menghubungkan strategi organisasi dengan perilaku manusia di tempat kerja. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi organisasi dalam memperkuat kapasitas HRD untuk mendukung keberhasilan transformasi organisasi.
Analisa Yuridis Pengawasan Bank Terhadap Pemalsuan Dokumen: Studi Putusan Pn Barru Nomor 4/Pid.B/2024/Pn Barru Tanggal 7 Mei 2024 Faustina, Yaffa Ivana; Elvina Putri Maheswari; Shafa Salsabila; Berto Purnomo Sidik; Fika Nurmajulia Andiani; Antika Gestia; Luthy Yustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3857

Abstract

Kejahatan pemalsuan dokumen dalam pengajuan kredit perbankan merupakan ancaman serius terhadap integritas dan kepercayaan sistem keuangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mekanisme pengawasan bank yang ideal dalam mencegah praktik pemalsuan dokumen serta mengkritisi implementasinya berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Barru Nomor 4/Pid.B/ 2024/PN Barru. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan, menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perbankan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan bank, yang meliputi implementasi prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) dan Manajemen Anti-Fraud, seringkali belum sepenuhnya efektif karena adanya celah operasional dan kolusi internal. Putusan PN Barru dalam kasus ini telah berhasil membuktikan unsur tindak pidana pemalsuan dokumen. Namun, analisis lebih lanjut mengungkapkan bahwa pertimbangan hakim masih terfokus pada unsur pidana pelaku, kurang mendalam dalam mengkaji potensi kegagalan sistem pengawasan bank sebagai pemicu atau fasilitator terjadinya tindak pidana tersebut. Disimpulkan bahwa penguatan regulasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penegasan tanggung jawab internal bank mutlak diperlukan untuk meningkatkan integritas sistem perbankan. Studi ini merekomendasikan penegasan peran pengawasan bank dalam pertimbangan putusan pidana sebagai upaya preventif dan penegakan hukum yang lebih komprehensif.
Strategi Ketahanan Pangan Daerah Dalam Upaya Pencegahan Stunting: Studi Kasus Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang Ranti, Susiana Sofia; Anestya, Deladika Putri; Muzaki, Muhamad Bahrun; Muhamad, Riko Gusti Mei Anwy; Dewi, Aulia Pusfita; Widyantoro, Sigid
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3858

Abstract

Stunting menjadi permasalahan kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia karena berdampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia. Meskipun prevalensi stunting di Kota Magelang tergolong lebih rendah dibandingkan angka nasional, tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya penguatan strategi pencegahan yang bersifat lintas sektor, khususnya melalui pendekatan ketahanan pangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang dalam strategi ketahanan pangan daerah sebagai upaya pencegahan stunting. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan kajian literatur. Informan utama berasal dari Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pertanian dan Pangan memiliki peran strategis sebagai sektor pendukung dalam penanganan stunting melalui penyediaan pangan bergizi, pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, pemanfaatan pekarangan pangan, promosi konsumsi protein hewani, serta edukasi gizi melalui kampanye Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA). Program-program tersebut berkontribusi pada peningkatan akses pangan bergizi dan penguatan ketahanan pangan keluarga, meskipun belum dapat diukur secara langsung terhadap penurunan prevalensi stunting. Tantangan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan variasi cadangan pangan, ketergantungan pasokan dari daerah sekitar, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta keterbatasan integrasi data lintas sektor. Secara keseluruhan, ketahanan pangan berperan sebagai pendekatan preventif yang melengkapi intervensi kesehatan dalam upaya penurunan stunting secara berkelanjutan.
Tinjauan Yuridis Pembatalan Akta Notariil (Akta Perjanjian Nominee) Dalam Putusan Nomor 259/PDT.G/2020/PN.GIN Dewa Gede Swamitra Mahottama; Febrinayanti Dantes, Komang; Jodi Setianto, Muhamad; Riski Ananda Kusuma, Putu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3861

Abstract

Pembatalan akta perjanjian nominee dalam Putusan Nomor 259/Pdt.G/2020/PN.Gin karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yaitu causa yang halal menimbulkan pertanggungjawaban hukum bagi Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Notaris dan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pembatalan akta perjanjian nominee oleh putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan pengadilan dan literatur ilmiah yang terkait dengan topik yang diteliti serta hasil wawancara dengan Notaris Anak Agung Bagus Putrajaya, S.H. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertanggungjawaban Notaris terhadap akta perjanjian nominee yang dibatalkan oleh putusan pengadilan dapat berupa gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 84 UUJN dan Pasal 1365 KUHPerdata, pidana penjara selama 7 tahun berdasarkan Pasal 266 KUHP terkait tindak pidana pemalsuan surat, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia serta pengusulan oleh Majelis Pengawas Pusat kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk dilakukan pencabutan izin atau pemberhentian Notaris dari jabatannya. Sehingga, diperlukan amandemen terhadap UUPA, UUJN, dan Kode Etik Notaris yang secara tegas melarang Notaris untuk membuat akta perjanjian nominee terkait kepemilikan Hak Milik atas tanah oleh WNA di indonesia untuk memberikan kepastian hukum, mencegah kasus serupa, membatasi kewenangan Notaris, serta menjaga martabat profesi dan kepercayaan publik terhadap Notaris.
Eksploitasi Seksualitas Perempuan Dalam Film : Analisis Semiotika Eksploitasi Seksualitas Tokoh “Srintil” dalam Film Sang Penari Dzakiyah, Annisa Nur; Syahrevi , Ihsan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3864

Abstract

Penelitian ini mengambil judul "Eksploitasi Seksualitas Perempuan dalam Film (Analisis Semiotika Eksploitasi Seksualitas Tokoh "Srintil" dalam Film Sang Penari)". Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui makna eksploitasi seksualitas perempuan dalam film Sang Penari. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis semiotik, khususnya analisis Roland Barthes. Sedangkan untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi isi film dan juga studi literatur yang berkaitan dengan eksploitasi seksualitas perempuan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah film Sang Penari merupakan film yang menggambarkan perjalanan hidup seorang perempuan untuk menjadi ronggeng seutuhnya. Pemaknaan terhadap eksploitasi seksualitas perempuan, khususnya Srintil sebagai tokoh utama dalam film Sang Penari dilakukan dengan dua cara yaitu pemaknaan secara denotasi dan pemaknaan secara konotasi. Secara denotasi eksplotasi seksualitas dalam film Sang Penari menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi melalui gambaran adegan yang ditampilkan, angle, bahasa verbal yang digunakan dan juga busana yang dikenakan tokoh utama. Sedangkan secara konotasi, adegan, angle, bahasa verbal dan busana yang dikenakan tokoh utama menghadirkan makna mengenai eksploitasi seksual yang diterima tokoh utama perempuan secara tersirat. Eksploitasi seksual yang diterima tokoh utama terjadi secara fisik dan nonfisik. Secara fisik, film Sang Penari memperlihatkan bagian tubuh Srintil, ekspresi, dan gesture. Sedangkan secara nonfisik diperlihatkan perasaan tertekan yang dialami Srintil karena harus melayani nafsu birahi laki-laki. Dalam film tersebut juga hadir mitos sebagai produk budaya yang tersebar dari mulut ke mulut dan juga menjadi alasan untuk hadirnya eksploitasi seksual tokoh Srintil karena berbagai prosesi yang harus dijalani tokoh utama tersebut berasal dari mitos yang tumbuh di masyarakat.