cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 156   157   158   159   160 
Dilema Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Anatomi Kejahatan Lingkungan dalam Industri Pertambangan Indonesia Rahim, Firsyahrina Maharani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3894

Abstract

Penelitian ini membahas dilema pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan, khususnya pada sektor pertambangan di Indonesia. Praktik industri pertambangan yang berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam telah menimbulkan dampak ekologis serius, sementara sistem hukum pidana yang ada masih menghadapi kendala dalam menjerat korporasi sebagai pelaku kejahatan lingkungan. Melalui pendekatan hukum normatif dengan metode statutory approach, case approach, dan conceptual approach, penelitian ini mengkaji konstruksi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta penerapannya dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, implementasi di lapangan belum optimal karena lemahnya pemahaman aparat penegak hukum, faktor politik-ekonomi, dan kurangnya keberanian peradilan dalam menegakkan prinsip strict liability. Reformasi hukum pidana lingkungan perlu diarahkan pada penguatan mekanisme corporate compliance, pembentukan unit khusus penegakan hukum lingkungan, dan penerapan sanksi pemulihan (restorative penalties) untuk menjamin keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan.
Peningkatan Kualitas Service Excellent Bagi Pramuniaga Kedai Kopi Apak Bandar Lampung Jesica Febiananta; Saskia Indah Prameswari; Uly Arta Sirait; Nuris Sanida
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3895

Abstract

Dalam persaingan bisnis kedai kopi yang semakin ketat, bisnis harus mengandalkan kualitas produk dan pelayanan pelanggan. Untuk memastikan bahwa pelanggan puas dan tetap setia, salah satu faktor strategis adalah layanan prima, atau service excellent. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian literatur, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan pramuniaga di Kedai Kopi Apak Bandar Lampung dan merumuskan strategi untuk meningkatkan pelayanan excellent. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan data digunakan melalui observasi langsung aktivitas pelayanan pramuniaga serta penelitian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan pramuniaga belum berjalan secara optimal. Ini ditunjukkan oleh kurangnya standar operasional prosedur pelayanan (SOP), kurangnya pengawasan manajemen, dan kurangnya pemahaman pramuniaga tentang konsep pelayanan prima. Berdasarkan temuan ini, beberapa strategi perbaikan diusulkan, termasuk menciptakan budaya kerja yang berorientasi pad, meningkatkan pengawasan dan evaluasi pelayanan, dan menciptakan lingkungan kerja yang berorientasi pad. Diharapkan penelitian ini akan menjadi sumber evaluasi dan saran praktis bagi pengelola kedai kopi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan daya saing bisnis mereka.
Pendekatan Psikologi Dan Komunikatif Dalam Konten Dakwah Kadam Sidik Siti Rosdiyyah; Agniya Aqilah Boraa; Nayla Syafitri; Siti Mariyah; Nabilatus Salamah; Fitri Nuraini; Raisya Savira Mukarromah; Salwa Salsabila; Zian Nayla Wardah; Ilham Fadilah Pratama; Ahmad Zaki Saputra; Prisca Nindya Alfahira; Ida Rahayu; Ratu Syafa Salsabila; Arib Fuadi; Rifki Al Kahfi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3898

Abstract

Penelitian ini membahas pendekatan psikologis dan komunikatif yang digunakan dalam konten dakwah Kadam Sidik di platform digital, khususnya TikTok. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam kepada audiens yang dipilih secara purposive, penelitian ini menelusuri bagaimana gaya komunikasi Kadam Sidik, seperti kelembutan, empati, serta penggunaan bahasa sederhana dan cerita yang relevan, memengaruhi pemahaman dan pengalaman spiritual pendengar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwah Kadam Sidik mampu menyentuh aspek emosional audiens, memberikan ketenangan, serta mendorong motivasi untuk berubah dan memperbaiki diri. Banyak pendengar merasakan kedekatan spiritual dengan Allah setelah mengikuti dakwahnya. Selain itu, keteladanan pribadi Kadam Sidik yang dianggap tulus, rendah hati, dan dekat dengan masyarakat turut memperkuat penerimaan pesan dakwah yang disampaikan
Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan Dalam Melaksanaan Hubungan Industrial Yang Berkeadilan Sosial Muhammad Rizqi Fadhlillah; Yusuf, Yusmedi; Hamid Safri, Hasan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3900

Abstract

Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja bidang ketengakerjaan mengalami hambatan terhadap permasalahan  hubungan industrial di Indonesia. Perjuangan serikat pekerja pada 1 Mei 2025  menyatakan sikap terhadap salah satu bentuk keadilan sosial oleh pemerintah untuk memberikan  perlindungan hukum terhadap pekerja. Aspek perlindungan hukum yang utama adalah  untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja atau omnibus Law yang lebih berpihak kepada pengusaha dan merugikan pekerja untuk memperoleh  keadilan sosial berupa kesejahteraan hidup pekerja.  Rencana perubahan perundang-undangan ketangakerjaan Cipta Kerja yang  secara yuridis  menekankan tujuan keadilan sosial terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan  belum efektif diimplementasikan  terhadap masalah  ketenagakerjaan di Indonesia saat ini.  Ikut campur pemerintah  dalam bidang ketenagakerjaan merupakan upaya  yang dilakukan  oleh pemerintah  untuk  memberikan perlindungan  hukum terhadap pekerja dalam melaksanakan hubungan industrial secara dua pihak atau  bipartite  di dalam perusahaan.  Pemerintah dalam bidang ketenagakerjaan sudah seharusnya  memberikan pengawasan dan perbuatan hukum berdasarkan Undang-Undang Ketengakerjaan yang berlaku efektif  terhadap permasalahan perselisihan  pemutusan hubungan kerja, pekerja kontrak, upah dan jaminan sosial di  Indonesia
Analisis Yuridis Logika Hukum Dalam Rangka Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Di KPP Perusahaan Masuk Bursa Susilowati, Retno; Suharno; Fajar Herlani, Ahmad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3902

Abstract

Tingkat keberhasilan mutlak Direktorat Jenderal Pajak dalam memenangkan sengketa pajak atas SKP yang diterbitkan sangat rendah, hanya 27,73% dari total 65.092 kasus dalam periode 2019-2023. Hal ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam kualitas SKP yang merupakan hasil tindakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Beberapa penelitian sebelumnya menyatakan bahwa hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas SKP, namun sayangnya faktor penyebabnya belum dilakukan analisis. Sementara itu, beberapa ahli hukum mengatakan bahwa pemahaman dan implementasi logika hukum sangat berpengaruh pada kualitas putusan hakim. Selanjutnya, mengingat bahwa SKP juga merupakan putusan hukum, dilakukan penelitian empiris yuridis mengenai tingkat pemahaman dan implementasi logika hukum pemeriksa pajak di KPP Perusahaan Masuk Bursa. Hasilnya adalah secara umum, pemeriksa memiliki pemahaman yang cukup baik tentang logika hukum. Namun, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam hal penerapan logika hukum pada kasus-kasus yang kompleks. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan pelatihan, memberikan akses terhadap sumber daya hukum yang lebih baik, serta mendorong kolaborasi antara pemeriksa pajak dengan ahli hukum. .
Strategi Perampasan Dan Pemulihan Aset Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Kejaksaan Avel Haezer Matande; Ralfie Pinasang; Altje Musa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3904

Abstract

Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang memiliki dampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi, keuangan negara, serta tatanan sosial masyarakat. Praktik pencucian uang tidak hanya bertujuan menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan, tetapi juga mempertahankan dan memperluas aktivitas kejahatan melalui pemanfaatan sistem keuangan yang sah. Dalam konteks tersebut, penegakan hukum yang berorientasi semata pada pemidanaan pelaku dinilai belum efektif apabila tidak disertai dengan upaya perampasan dan pemulihan aset hasil kejahatan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ide dasar perampasan dan pemulihan aset dalam tindak pidana pencucian uang serta mengkaji strategi Kejaksaan dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan nasional, doktrin hukum, serta instrumen hukum internasional terkait perampasan aset.
Implikasi Yuridis Judicial Review AD/ART Partai Politik Di Mahkamah Agung Berdasarkan Putusan Nomor: 39 P/HUM/2021 I Kadek Agus Yudi Luliana; Ni Ketut Sari Adnyani; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3906

Abstract

Kedudukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Politik dalam sistem hukum Indonesia hingga saat ini masih menimbulkan persoalan yuridis, khususnya terkait dengan mekanisme pengujian norma internal partai. Undang-Undang tentang Partai Politik (UU PPP) belum secara tegas mengatur AD/ART sebagai norma hukum yang dapat dijadikan objek pengujian di Mahkamah Agung. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (recht vacuum) yang berimplikasi pada tidak adanya kewenangan lembaga peradilan untuk menguji materi muatan AD/ART Partai Politik terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akibatnya, hak-hak kader partai yang berpotensi dirugikan oleh ketentuan AD/ART tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari ketiadaan kewenangan pengujian AD/ART Partai Politik serta urgensi reformulasi pengaturannya dalam UU PPP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa reformulasi UU PPP dengan memasukkan AD/ART Partai Politik sebagai norma yang dapat diuji secara yudisial merupakan langkah penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak kader partai, serta penguatan prinsip negara hukum dan demokrasi internal partai politik.
Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Keuangan Negara Dalam Proyek Strategis Nasional Kereta Api Cepat Dan Implikasinya Terhadap Prinsip Pengelolaan APBN Sarda; Fahmi Ali Ramdhani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3908

Abstract

Proyek Strategis Nasional (PSN) Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung pada awalnya dikonstruksikan sebagai proyek business to business tanpa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Akan tetapi, dalam perkembangannya negara menjadi terlibat melalui penggunaan instrumen keuangan negara berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) dan penjaminan pemerintah. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait batas penggunaan keuangan negara serta implikasinya terhadap prinsip-prinsip pengelolaan APBN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum penggunaan keuangan negara dalam PSN Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung serta mengkaji implikasi yuridisnya terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian fiskal dalam pengelolaan APBN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan PMN dan penjaminan pemerintah dalam proyek kereta api cepat memiliki dasar legalitas formal yang jelas, tetapi secara normatif memperluas keterlibatan dan tanggung jawab keuangan negara, termasuk potensi kewajiban kontinjensi. Perluasan tersebut menimbulkan tantangan dalam menjamin keterbacaan risiko fiskal, efektivitas pengawasan, serta konsistensi dengan prinsip-prinsip pengelolaan APBN. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batas penggunaan instrumen keuangan negara serta penguatan mekanisme akuntabilitas dan transparansi agar pelaksanaan PSN tetap sejalan dengan prinsip hukum keuangan negara.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Telepon Dalam Perspektif Hukum Telematika Sarda; Dewi Asri Puanandini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3909

Abstract

Perkembangan teknologi komunikasi telah memunculkan bentuk kejahatan baru berupa penipuan melalui media telepon yang semakin sering terjadi di Indonesia. Kejahatan ini memanfaatkan sarana komunikasi jarak jauh untuk melakukan tipu daya tanpa kontak fisik antara pelaku dan korban sehingga menimbulkan kerugian ekonomi dan gangguan kepercayaan masyarakat. Permasalahan utama dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana pengaturan hukum terhadap penipuan melalui media telepon serta bagaimana penegakan hukumnya ditinjau dari perspektif hukum telematika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang digunakan dalam menangani penipuan melalui media telepon dan mengkaji efektivitas penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum masih tersebar dalam Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta belum sepenuhnya menjawab karakteristik kejahatan berbasis telekomunikasi. Penegakan hukum menghadapi kendala teknis dan regulatif terutama dalam pembuktian elektronik. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa hukum telematika relevan sebagai pendekatan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap penipuan melalui media telepon.
Larangan Riba dan Gharar dalam Perspektif Al-Qur’an dan Maqasid Al-Syariah Sugih Ayu Pratitis; Nawir Yuslem; Akhyar Zen
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3910

Abstract

Islam sebagai agama yang komprehensif menetapkan prinsip-prinsip muamalah untuk mewujudkan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam aktivitas ekonomi, salah satunya melalui larangan riba dan gharar. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep, dasar normatif, dan implikasi larangan riba dan gharar dalam perspektif Al-Qur'an dan Maqasid Al-Syariah serta relevansinya dalam praktik ekonomi modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui penelaahan tafsir Al-Qur'an, hadis, kitab fikih muamalah, karya ulama klasik dan kontemporer, serta literatur ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba diharamkan secara mutlak karena mengandung unsur eksploitasi, ketidakadilan, dan perolehan keuntungan tanpa risiko produktif, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (hifz al-mal) dan keadilan sosial. Gharar dilarang karena mengandung ketidakpastian dan spekulasi yang merugikan, meskipun gharar ringan (yasir) ditoleransi karena sulit dihindari dan tidak berdampak signifikan terhadap keadilan akad. Dalam konteks ekonomi modern, prinsip larangan riba dan gharar diimplementasikan melalui instrumen keuangan syariah berbasis bagi hasil, juaal beli, dan sewa, serta mitigasi risiko dalam transaksi digital. Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah larangan riba dan gharar berfungsi menjaga harta, jiwa, akal, dan keadilan sosial, sehingga selaras dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Page 158 of 178 | Total Record : 1773

 156   157   158   159   160 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue