cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,239 Documents
 198   199   200   201   202 
Kebijakan Pemblokiran Rekening Tidak Aktif Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Achmad Rof'i Romadhoni; Dwi Tatak Subagyo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4555

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik rekening nasabah yang secara hukum dapat diblokir oleh PPATK serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum PPATK atas kerugian yang dialami nasabah dan pihak bank akibat kebijakan pemblokiran rekening tidak aktif (dormant). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemblokiran rekening oleh PPATK tidak dapat dilakukan semata-mata karena status rekening tidak aktif (dormant), melainkan harus didasarkan pada adanya indikasi transaksi keuangan mencurigakan, laporan transaksi keuangan mencurigakan, ketidakwajaran pola transaksi terhadap profil nasabah, atau kecocokan identitas dengan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta Daftar Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM). Rekening aktif maupun rekening pasif pada prinsipnya tetap merupakan hak milik nasabah yang dilindungi hukum, sehingga setiap tindakan pemblokiran harus dilaksanakan secara proporsional, berdasarkan kewenangan yang sah, mengikuti prosedur yang ditentukan, dan disertai mekanisme pertanggungjawaban hukum guna menjamin perlindungan hak nasabah dan kepastian hukum.
Perlindungan Hak Konstitusional Atas Privasi di Tengah Arus Kebebasan Berpendapat Imroni, Asep
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4556

Abstract

Penelitian ini mengkaji dialektika antara hak atas privasi dan kebebasan berpendapat dalam kerangka hukum konstitusi di Indonesia, kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) sebagai pilar demokrasi. Namun, praktik intimidasi terhadap individu yang mengkritik kinerja pemerintah menunjukkan adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional dengan realitas implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena intimidasi terhadap pengkritik pemerintah dari perspektif hukum, mengidentifikasi pola-pola pelanggaran, dan mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang ada. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kasus dan Mengulas prinsip hukum fundamental sekaligus ketentuan perundang-undangan yang relevan di skala nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman pidana melalui pasal-pasal karet, maupun serangan siber, menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengurangi hak-hak tersebut secara sewenang-wenang. budaya kekuasaan yang masih bersikap anti-kritik penguasa dan keterlibatan aktor digital seperti buzzer telah menciptakan iklim yang mencekam bagi jurnalis serta aktivis hal ini memperkeruh situasi melalui kampanye delegitimasi digital yang terstruktur terhadap jurnalis dan aktivis, kritik tidak lagi dipandang sebagai instrumen checks and balances, melainkan dianggap sebagai gangguan terhadap stabilitas. Meningkatnya intimidasi terhadap jurnalis dan individu vokal membawa dampak sistemik yang merusak fondasi demokrasi di Indonesia. Dampak paling nyata adalah munculnya "Chilling Effect" atau efek gentar, di mana pers dan masyarakat sipil mulai melakukan sensor mandiri (self-censorship) karena takut akan konsekuensi hukum atau serangan fisik. Penelitian ini merekomendasikan reformasi hukum komprehensif, penguatan mekanisme perlindungan, dan perubahan paradigma aparat dalam merespons kritik publik.
Pengaruh Perencanaan Pajak, Profitabilitas, dan Kebijakan Dividen dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi Rizky Amelia; Sabaruddin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4558

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak, profitabilitas, dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel dengan model Fixed Effect Model serta Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan profitabilitas dan kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan antara perencanaan pajak dan nilai perusahaan, namun tidak mampu memoderasi hubungan profitabilitas dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan literatur keuangan serta menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dan investor dalam pengambilan keputusan.
Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Kegiatan Bisnis Endorsement Yang Mengandung Overclaim Di Indonesia Setiawan, Gilang; Subekti; Muhammad Yustino Ariwibawa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4559

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah mendorong endorsement oleh influencer menjadi strategi pemasaran yang berkembang pesat dan dikualifikasikan sebagai kegiatan bisnis. Dalam praktiknya, hubungan antara influencer dan pelaku usaha dibangun melalui perjanjian bisnis yang menimbulkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak. Permasalahan muncul ketika endorsement memuat klaim berlebihan (overclaim) yang berpotensi melanggar ketentuan hukum dan menimbulkan sengketa bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas kegiatan endorsement sebagai hubungan bisnis serta tanggung jawab hukum influencer dan pelaku usaha dalam praktik endorsement yang mengandung overclaim di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui kajian terhadap hukum perjanjian, hukum periklanan, serta prinsip itikad baik dalam kegiatan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa endorsement merupakan perbuatan hukum di bidang bisnis yang tunduk pada ketentuan hukum perdata dan peraturan perundang-undangan terkait periklanan. Overclaim dalam endorsement dapat menimbulkan tanggung jawab hukum baik secara kontraktual maupun nonkontraktual, tergantung pada peran dan kesepakatan para pihak dalam hubungan bisnis tersebut.
Upaya Kepolisian Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana kekerasan seksual : (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Kelapa Lima Kota Kupang) Nenga Boro, Narcicus Ronaldy; Dima, Adrianus Djara; Dede, Ngongo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4560

Abstract

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih marak terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang, dan menimbulkan dampak psikologis serius bagi korban serta mencerminkan lemahnya perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan lapangan melalui wawancara dan pengumpulan data langsung di wilayah hukum Polsek Kelapa Lima Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian meliputi penanganan kasus, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan khusus, dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan konsultasi, pendampingan, dan bantuan medis, serta pelaksanaan upaya preventif dan represif melalui sosialisasi dan kerja sama lintas instansi. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi hambatan internal berupa keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi antar lembaga, serta hambatan eksternal berupa kesulitan memperoleh informasi yang akurat terkait tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kepolisian dan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban.
Insider Lending dalam Perspektif Regulasi Perbankan dan Good Corporate Governance Amanda, Novia; Agustin MR, Yennie; Trijaya, M. Wendy; Kasmawati; Mustika, Dora
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4563

Abstract

Insider lending merupakan praktik pemberian kredit kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kepemilikan, pengendalian, atau afiliasi dengan bank, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Praktik ini menjadi isu penting karena penyaluran kredit merupakan aktivitas utama bank yang sarat dengan kewenangan diskresioner dan risiko penyalahgunaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis insider lending dalam perspektif regulasi perbankan dan prinsip Good Corporate Governance (GCG), serta menelaah pentingnya penguatan tata kelola dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi peraturan perbankan yang mengatur prinsip kehati-hatian dan pembatasan kredit kepada pihak terkait, serta literatur ilmiah yang relevan dengan tata kelola perbankan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif insider lending tidak dilarang secara absolut, namun dibatasi secara ketat melalui ketentuan regulasi, khususnya terkait Batas Maksimum Pemberian Kredit, transparansi, dan mekanisme pengawasan. Selain itu, insider lending dipandang bertentangan dengan prinsip independensi dan kewajaran dalam GCG serta mencerminkan potensi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan kredit. Oleh karena itu, penguatan penerapan Good Corporate Governance menjadi instrumen penting untuk membatasi kewenangan, memperkuat pengawasan internal, dan mencegah praktik insider lending yang merugikan, guna menjaga stabilitas perbankan dan kepercayaan publik.  
Exploring the Paradox of Natural Beauty and Management Neglect of Fodo Beach Harefa, Afore Tahir; Gea, Juardiman Putra; Gea, Danieli; Gea, Irawan Jeprianus
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4564

Abstract

Coastal tourism remains a primary driver of regional development, yet its sustainability is frequently compromised by the quality of local governance. Fodo Beach in Gunungsitoli presents a unique paradox where significant natural aesthetic capital is currently overshadowed by operational decline and infrastructure decay. This study aims to explore the disconnect between the destination’s natural potential and its management reality while identifying the specific factors contributing to its stagnation. Using a qualitative case study approach, data were gathered through in-depth interviews with family owners, visitors, and tourism officials, supplemented by field observations and thematic analysis. The findings reveal a "Strategic Gap" where high-value natural assets are neutralized by a lack of professional hospitality standards and deteriorating facilities. The informal, family-based management structure serves as the primary barrier to professionalization, characterized by a lack of standard operating procedures and "resource poverty" in human capital. Consequently, Fodo Beach has transitioned into a decline stage within its lifecycle, where enduring natural beauty can no longer compensate for systemic management neglect. This study implies that reversing the decline requires a fundamental shift from informal family-centric ownership toward professionalized governance or public-private partnerships to restore the destination's competitiveness.
Pengaruh Literasi Keuangan dan Penggunaan Financial Technology Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM Maulidiah, Dhonna Nur; Irawati, Zulfa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4565

Abstract

UMKM memiliki fungsi strategis dalam mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap UMKM dengan pengembangan literasi keuangan. penggunaan teknologi merupakan suatu kebutuhan masyarakat. Financial technology memudahkan transaksi sistem keuangan, sehingga menjadi efektif dan efisien. Kemampuan dalam mengatur keuangan menjadi keterampilan penting yang perlu dikuasai dalam upaya mengembangkan suatu usaha. Penelitian ini berupaya menelusuri kontribusi literasi keuangan dan penerapan financial technology terhadap praktik pengelolaan keuangan oleh UMKM pakaian di Telaga Sarangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 74 pelaku UMKM yang dipilih melalui metode simple random sampling. Instrument penelitian adalah kuesioner dengan skala Likert. Hasil penelitian uji R2 menunjukkan nilai sebesar 0.756 > 0.67 yang berarti bahwa adanya pengaruh kuat antara literasi keuangan dan financial technology terhadap pengelolaan keuangan.
Pertimbangan Hakim MK 60/2024 Syarat Calon Kepala Daerah: Siyasah Dusturiyah Ramadhan, Ilham
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4566

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengenai perubahan syarat pencalonan kepala daerah dengan menggunakan perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim konstitusi, menganalisis konsekuensi hukum dari putusan tersebut, serta mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan, menggunakan bahan hukum primer berupa putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mendasarkan pertimbangannya pada norma-norma konstitusional UUD NRI 1945 dengan menemukan adanya ketidakpastian hukum dan unsur diskriminatif dalam Pasal 40 Undang-Undang Pilkada. Oleh karena itu, Mahkamah menetapkan perubahan ambang batas pencalonan kepala daerah berbasis persentase Daftar Pemilih Tetap (DPT). Putusan ini menimbulkan konsekuensi normatif berupa pembatalan ketentuan pembatasan sebelumnya serta dampak praktis yang membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi partai politik non-kursi. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, putusan tersebut mencerminkan penguatan nilai musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan umum dengan mencegah terbuangnya suara sah serta menjamin kesetaraan hak politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 berkontribusi terhadap penguatan demokrasi lokal yang lebih inklusif dan menuntut penyesuaian regulasi teknis demi menjamin kepastian hukum.
Analisis PBJT Jasa Parkir dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah Nisya, Khoirun; Dea Larissa; Ilham Laman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4569

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berlakunya kebijakan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa parkir yang diatur dalam Pasal 55 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang menimbulkan dinamika dalam aspek pengaturan dan implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur dan substansi hukum PBJT jasa parkir, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menggunakan kerangka analisis ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, pelaku usaha parkir, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 55 telah dirumuskan secara jelas dan memberikan kepastian hukum dalam pengenaan PBJT jasa parkir, termasuk pengaturan objek dan pengecualian pajak. Implementasi kebijakan ini didukung oleh penurunan tarif PBJT, penerapan sistem self assessment, pemanfaatan sistem SIMPAKDU, serta kegiatan sosialisasi. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa parkir liar, potensi penyalahgunaan pengecualian pajak, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya pemahaman wajib pajak. Secara normatif, pengaturan PBJT jasa parkir dinilai sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam siyasah dusturiyah. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan, penyempurnaan pengaturan pengecualian pajak, serta peningkatan koordinasi antarinstansi guna mewujudkan keadilan fiskal dan optimalisasi pendapatan daerah.

Page 200 of 224 | Total Record : 2239

 198   199   200   201   202 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue