cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,239 Documents
 197   198   199   200   201 
Penentuan Harga Oleh Ojek Gunung Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Yuhana, Yuhana; Jayusman; Miswanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4542

Abstract

Transportasi ojek gunung merupakan sarana utama mobilitas masyarakat Desa Atar Lebar yang memiliki kondisi geografis perbukitan dan akses jalan terbatas. Dalam praktiknya, penentuan harga jasa ojek gunung dilakukan secara fleksibel tanpa standar tarif tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan keadilan dalam transaksi. Fokus penelitian ini adalah menganalisis praktik penentuan harga jasa ojek gunung serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pengemudi dan pengguna jasa ojek gunung. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif berdasarkan prinsip akad ijarah, keadilan (al-‘adl), kerelaan (tarāḍin), dan larangan gharar. Kesimpulan penelitian ini adalah penentuan harga jasa ojek gunung dilakukan melalui kesepakatan antara pengemudi dan penumpang dengan mempertimbangkan faktor medan, jarak tempuh, cuaca, waktu perjalanan, dan risiko kerja. Praktik tersebut secara normatif telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah serta dibolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Namun, terdapat juga adanya kelemahan pada aspek transparansi dan keseimbangan posisi tawar, terutama dalam kondisi mendesak yang menyebabkan penumpang berada pada posisi lemah. Oleh karena itu, praktik penetapan harga jasa ojek gunung sah secara syariah, tetapi memerlukan penguatan etika muamalah agar lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat
Peran Naskah Video Animasi 2d Edukasi Mengatasi Kecanduan Gadget Akibat Fomo “Stop Fomo, Stop Scrolling” Insani, Muhamad Zalfa; Sugito, Toto; Fadhillah, Kurnia Lucky
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4543

Abstract

Fenomena Fear of Missing Out (FOMO) menjadi salah satu dampak dari intensitas penggunaan media sosial yang tinggi pada remaja, khususnya Generasi Z. FOMO mendorong perilaku scrolling berlebihan yang dapat memicu kecemasan dan ketergantungan mental. Karya tugas akhir ini bertujuan untuk merancang naskah video animasi 2D edukatif berjudul “Stop FOMO, Stop Scrolling” sebagai media penyadaran terhadap dampak negatif FOMO. Penulis berperan sebagai penulis naskah yang menyusun alur cerita, dialog, dan pesan edukatif melalui pendekatan visual storytelling. Proses penciptaan dilakukan melalui riset literatur, pengembangan struktur naskah naratif, serta kolaborasi dengan tim produksi agar pesan tersampaikan secara efektif dan relevan dengan karakteristik Gen Z. Naskah dirancang secara implisit dengan menampilkan konflik psikologis tokoh yang dekat dengan pengalaman remaja sehari-hari. Hasil perancangan menunjukkan bahwa naskah animasi 2D berbasis visual storytelling dapat menjadi media edukasi yang komunikatif dan mudah dipahami, serta mendorong kesadaran remaja untuk membangun perilaku digital yang lebih sehat.
Peran Animator dalam Memvisualisasikan Fenomena Fear of Missing out Kecanduan Gadget Melalui Karya Animasi “Stop FoMo Stop Scrolling” Ramdhani, Rayhan; Sugito, Toto; Fadhillah, Kurnia Lucky
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4544

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah menyebabkan fenomena Fear of Missing Out (FoMO) yang signifikan di kalangan remaja, khususnya Generasi Z, yang berdampak pada kesehatan mental, hubungan sosial, dan perilaku digital. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan memproduksi animasi 2D edukatif berjudul “STOP FOMO STOP SCROLLING” sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang FoMO dan strategi pengelolaan penggunaan gadget yang sehat. Metode penciptaan menggunakan pendekatan Design Sprint, yang meliputi tahap pra-produksi, produksi, dan pasca-produksi, serta memanfaatkan teori multimedia learning (Mayer, 2009) dan Three-Act Structure (Field, 2005) untuk membangun narasi yang efektif dan emosional. Proses produksi melibatkan pembuatan asset visual, animasi karakter dan objek, pengaturan motion dan transisi, serta integrasi audio naratif. Animasi berdurasi tiga menit ini menampilkan perjalanan karakter utama, Alya, dari ketergantungan digital akibat FoMO hingga pengelolaan penggunaan gadget yang lebih sehat. Hasil penciptaan menunjukkan bahwa animasi 2D ini efektif dalam menyampaikan pesan edukatif, meningkatkan keterlibatan kognitif dan emosional audiens, serta memfasilitasi refleksi diri mengenai dampak FoMO. Animasi juga memberikan kontribusi akademik sebagai referensi pembuatan media edukatif dan pengembangan kompetensi praktis penulis sebagai animator. Animasi “STOP FOMO STOP SCROLLING” dapat digunakan sebagai media pembelajaran interaktif bagi remaja, sekaligus menjadi acuan bagi pengembangan karya animasi edukatif lainnya
Screen Time Dan Aktivitas Digital Mahasiswa Universitas Andalas: Implikasinya Terhadap Praktik Ibadah Abdullah, Wahyuddin Luthfi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4545

Abstract

Penelitian ini mengkaji screen time dan aktivitas digital mahasiswa baru Muslim Universitas Andalas serta implikasinya terhadap praktik ibadah. Masa transisi menuju kehidupan kampus ditandai dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital yang berpotensi memengaruhi pola perilaku sehari-hari, termasuk aktivitas keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat screen time dan praktik ibadah, menganalisis hubungan keduanya, serta mengidentifikasi perbedaan praktik ibadah berdasarkan jenis aktivitas digital dominan. Penelitian menggunakan desain kuantitatif deskriptif-korelasional dengan melibatkan 262 mahasiswa baru Muslim. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup berskala Likert dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif, korelasi Pearson, regresi linier berganda dengan kontrol demografis, uji linieritas, serta analisis varians satu arah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat screen time berada pada kategori sedang hingga tinggi, sedangkan praktik ibadah berada pada kategori cukup baik. Ditemukan hubungan positif yang lemah namun signifikan secara statistik antara screen time dan praktik ibadah. Screen time tetap menjadi prediktor signifikan setelah dikontrol oleh jenis kelamin, usia, dan fakultas, meskipun kontribusinya relatif kecil. Selain itu, mahasiswa dengan aktivitas digital dominan pada bidang edukasi memiliki praktik ibadah yang lebih tinggi dibandingkan kelompok hiburan dan media sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa relasi antara perilaku digital dan praktik ibadah bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh konteks penggunaan teknologi.
The State's Responsibility in Ensuring Access to Education for Children with Special Needs in Remote Areas Hasan Syahrizal; Fajrina Dhia Salsabila; Ainul Mardhiah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4546

Abstract

The fulfillment of the right to education for children with special needs in remote rural areas continues to face a gap between the normative guarantees provided by the national legal framework and the limited reality of educational access due to geographical barriers and weaknesses in local policy implementation. This study aims to analyze the state’s responsibility in ensuring access to education for children with special needs in the remote areas of Indragiri Hilir Regency, Riau Province, by examining the alignment between human rights principles, the national legal framework, and the practical implementation of education policies at the local level. The study employs a normative-empirical approach with a descriptive-analytical design, combining a review of statutory regulations and inclusive education policies with field data collection through semi-structured interviews, observations, and analysis of regional education planning documents. The findings indicate that although the state possesses a strong legal foundation for guaranteeing the educational rights of children with special needs, policy implementation in remote rural areas remains largely formalistic, as reflected in the limited availability of inclusive educational institutions, the shortage of specialized educators, weak needs-based planning, and underdeveloped public oversight and complaint mechanisms. The implications of this study highlight the importance of strengthening region-based affirmative policies, cross-sectoral integration, and the development of adaptive educational service models to ensure more responsive, inclusive, and equitable legal protection for children with special needs
Pelaksanaan Pembinaan Keterampilan Bagi Warga Binaan Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Singaraja Suri Artani, Putu Bangli; Putu Rai Yuliartini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4547

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan keterampilan bagi warga binaan residivis di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singaraja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan keterampilan merupakan bagian dari pembinaan kemandirian yang strategis untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan pembinaan keterampilan bagi residivis belum berjalan optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di Lapas Kelas IIB Singaraja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama meliputi kondisi overcapacity, keterbatasan anggaran, minimnya tenaga pembina keterampilan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta rendahnya partisipasi warga binaan residivis. Kendalakendala tersebut berdampak pada tidak meratanya pelaksanaan pembinaan keterampilan dan berpotensi meningkatkan risiko residivisme. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan sumber daya, dan inovasi program pembinaan agar tujuan sistem pemasyarakatan dapat tercapai secara efektif.
Kedudukan Purchase Order dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bella Dwijayanti1; Selvia Oktaviana; Dita Febrianto; Sepriyadi Adhan S; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4549

Abstract

Purchase Order (PO) banyak digunakan dalam transaksi bisnis sebagai surat pemesanan tertulis yang memuat spesifikasi barang, harga, serta syarat pengiriman. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak mengatur PO secara eksplisit, kekuatan mengikatnya dapat lahir apabila PO mencerminkan mekanisme penawaran dan penerimaan serta memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis kedudukan PO dalam perjanjian jual beli menurut KUH Perdata. Hasil kajian menunjukkan bahwa PO dapat berfungsi sebagai perjanjian jual beli yang mengikat apabila terdapat kesepakatan para pihak mengenai objek dan harga (Pasal 1457 dan Pasal 1458), serta terdapat penerimaan melalui konfirmasi atau pelaksanaan prestasi. Setelah sah, PO mengikat para pihak layaknya undang-undang (Pasal 1338) dan dapat menjadi dasar tuntutan wanprestasi apabila kewajiban tidak dipenuhi.
Kedudukan Risalah Rapat dalam Ketentuan Hukum Perdata Indonesia Fricillia Gladys Loviana Marpaung; Depri Liber Sonata; Dita Febrianto; Torkis Lumban Tobing; Selvia Oktaviana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4550

Abstract

Risalah rapat (Minutes of Meeting/Risalah Rapat) pada umumnya dibuat untuk mendokumentasikan hasil rapat, termasuk kesepakatan, keputusan, maupun instruksi para pihak dalam pelaksanaan kontrak. Dalam praktik kontrak konstruksi, risalah rapat tidak semata-mata berfungsi sebagai catatan administratif, melainkan juga mencerminkan hubungan hukum serta kehendak bersama yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak. Dalam ketentuan hukum perdata Indonesia, risalah rapat dapat diposisikan sebagai alat bukti surat dan bahkan dapat dipersamakan sebagai perjanjian (termasuk perjanjian tambahan/addendum) sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) dan, apabila terbentuk secara sah, mengikat para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Apabila risalah rapat ditandatangani, dokumen tersebut dapat dikualifikasikan sebagai akta di bawah tangan dan memiliki kekuatan pembuktian sepanjang tidak disangkal keasliannya. Artikel ini disusun melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual berbasis bahan hukum sekunder.
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisaris PT. Tulang Bawang Maju Bersama: (Studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Tjk) Al Makki Ahmad Hartori; Endang Prasetyawati; Rifandy Ritonga
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4551

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dijatuhkannya putusan pidana terhadap Komisaris PT Tulang Bawang Maju Bersama serta mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2025/PN Tanjungkarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi karena terpenuhinya unsur melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, pengayaan diri atau pihak lain, serta timbulnya kerugian keuangan negara walaupun kejadian terjadi di pt swasta. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis dan non-yuridis, termasuk alat bukti, fakta persidangan, sikap terdakwa, serta tujuan pemidanaan yang menekankan efek jera dan pemulihan kerugian negara. Putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Relevansi Kepentingan Hukum Pelapor dengan Dakwaan dalam Perkara Deepfake Reza Sukma Dewi; Ahmad Basuki
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4554

Abstract

Deepfake merupakan teknologi manipulasi data audio dan visual yang mampu menampilkan seseorang solah-olah melakukan atau menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Penyalahgunaan ini menjadi suatu persoalan di masyarakat ketika digunakan untuk sarana penipuan, penyebaran informasi bohong, serta adanya eksploitasi data pribadi dengan mencatut identitas publik figure yang dipercaya masyarakat. Contohnya ada pada kasus di dalam penelitian ini yang berjudul “Penerapan Pasal 28 Ayat (1) Juncto Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Pembuat Konten Deepfake yang Menimbulkan Kerugian Orang Lain (Studi Kasus: Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns)” yang bertujuan yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis fakta hukum. Yang kedua, ketepatan penerapan ketentuan pidana terhadap pembuat konten deepfake yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perbuatan terdakwa berupa pembuatan dan penyebaran konten deepfake telah memenuhi unsur penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen. Namun demikian, penerapan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai kurang tepat karena lebih menitikberatkan pada aspek manipulasi keotentikan data elektroni, bukan pada kerugian pada orang lain. Oleh karena itu, Pasal 28 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik lebih tepat digunakan dalam perkara penipuan digital berbasis deepfake.

Page 199 of 224 | Total Record : 2239

 197   198   199   200   201 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue