cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 2,239 Documents
Kedudukan Hak Asuh Anak Terhadap Cerai Gugat : Studi Kasus Nomor Putusan (2850/Pdt.G/2023/PA.Lpk Devi Tri Utami; Anwar Sadat
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4583

Abstract

Perceraian melalui cerai gugat menimbulkan berbagai akibat hukum, salah satunya berkaitan dengan hak asuh anak (hadhanah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab cerai gugat, penerapan hak asuh anak pasca perceraian, serta pelaksanaan mediasi dalam Putusan Nomor 2850/Pdt.G/2023/PA.Lpk ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerai gugat tidak hanya disebabkan oleh alasan normatif, tetapi juga faktor non-yuridis seperti ketidakharmonisan rumah tangga, kurangnya komunikasi, persoalan ekonomi, dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perkara tersebut, hakim menetapkan hak asuh anak berada pada ibu berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hak ayah untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tetap dijamin. Pelaksanaan mediasi tidak berjalan optimal akibat ketidakhadiran tergugat meskipun hakim telah memberikan nasihat perdamaian. Dengan demikian, penetapan hak asuh anak telah sesuai dengan prinsip Hukum Islam dan Hukum Perdata. Perlindungan dan kepentingan anak menjadi pertimbangan utama dalam putusan tersebut.
Analisis Remunerasi, Jenjang Karir Dan Produktivitas Terhadap Kinerja Pegawai Pada Balai Besar Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas Makassar Patandean, Adriani Mayke; Jaya, Amir; Rantererung, Corvis L.
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4585

Abstract

Tujuan penelitian; (1) untuk menganalisis pengaruh remunerasi terhadap kinerja pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar; (2) untuk menganalisis pengaruh remunerasi terhadap produktivitas pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar; (3) untuk menganalisis pengaruh jenjang karir terhadap kinerja pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dsn Produktivitas Makassar; (4) untuk menganalisis pengaruh jenjang karir terhadap produktivitas pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar; (5) untuk menganalisis pengaruh produktivitas terhadap kinerja pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar. Penelitian ini membahas mengenai analisis penguatan kinerja pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan jenisa data kualitatif dan sumber data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner pyang disebarkan kepada 30 responden yang dimana respondenya merupakan pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar yang menjadi populasi dalam penelitian ini. Untuk menganalisis data yang dihasilkan dari penyebaran kuesioner dan menjawab hipotesis penelitian ini menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0. Dari data yang telah dianalisis menggunkan aplikasi SmartPLS 3.0 dan uji hipotesis yang dilakukan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Remunerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar (2) Remunerasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas kinerja pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar. (3) Poduktivitas belum sepenuhnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar. (4) Jenjang Karir memiliki pengaruh positif dan singnifikan terhadap kinerja pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar. (5) Jenjang Karir belum sepenuhnya memiliki pengaruh positif dan signifiksn terhadap kinerja pegawai pada Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar
Komparasi Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren Modern dan Tradisional Dalam Kerangka Moderat Imroatus Sholekah; Elisa Nafilatun Naja
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4589

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembelajaran kitab kuning di pesantren modern dan tradisional dalam kerangka moderasi beragama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif dengan lokasi penelitian di Pesantren Fathul Majid Bojonegoro sebagai representasi pesantren modern dan Pondok Pesantren Putri Gemulung Magelang sebagai representasi pesantren tradisional. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua pesantren sama-sama menempatkan kitab kuning sebagai inti pendidikan keagamaan dan menggunakan metode bandongan, sorogan, serta hafalan dalam pembelajaran. Perbedaan keduanya terletak pada sistem dan pendekatan pembelajaran, di mana pesantren modern mengintegrasikan kajian kitab kuning dengan pendidikan formal dan metode klasikal-evaluatif, sedangkan pesantren tradisional mempertahankan sistem salaf yang berorientasi pada pendalaman literatur klasik secara intensif. Dalam kerangka moderasi beragama, pembelajaran kitab kuning di kedua pesantren berkontribusi dalam membentuk pemahaman Islam yang seimbang, toleran, dan menghargai perbedaan pendapat ulama. Dengan demikian, perbedaan model pembelajaran kitab kuning di pesantren modern dan tradisional menunjukkan variasi pendekatan yang saling melengkapi dalam menjaga tradisi keilmuan Islam dan merespons tantangan pendidikan kontemporer.
Penerapan Benefit Sharing Pada Petani Pemulia Varietas Lokal Sebagai Upaya Pencegahan Praktik Bioparacy Adelia Ma’rifatul Putri; Yennie Agustin MR; Elly Nurlaili; Kasmawati; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4590

Abstract

Keanekaragaman spesies tanaman lokal di Indonesia telah dikembangkan oleh petani dari generasi ke generasi melalui metode pemuliaan tradisional dan memainkan peran penting dalam memastikan keberlanjutan pertanian negara. Namun, perlindungan hukum untuk varietas lokal dan pengetahuan tradisional masih belum cukup kuat, yang menciptakan peluang bagi praktik biopiracy, seperti penggunaan dan pendaftaran varietas tanpa izin dan tanpa berbagi manfaat dengan petani yang merupakan pemilik bersama. Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam sistem perlindungan varietas tanaman, yang cenderung lebih berfokus pada hak individu. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan A (ABS) sebagai mekanisme untuk mencegah praktik biopiracy terhadap varietas lokal. Pembagian manfaat memberikan keuntungan ekonomi kepada petani yang membudidayakan tanaman, dan juga memperkuat posisi hukum mereka serta pengakuan hak-hak masyarakat mereka. Oleh karena itu, penerapan pembagian manfaat dalam kerangka ABS merupakan strategi hukum penting untuk melindungi hak-hak petani varietas lokal sekaligus mencegah biopiracy di Indonesia.
Penegakan Hukum Terhadap Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector Yang Disertai Kekerasan: (Studi pada Polres Gorontalo Kota) Wandika Prasetyo Sidiki; Lisnawaty W. Badu; Muh. Khairun Kurniawan Kadir
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4592

Abstract

Penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector sering kali dilakukan secara paksa dan disertai dengan kekerasan, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan hak eksekutorial kepada kreditur, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Terlebih setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penegakan hukum oleh Satreskrim Polres Gorontalo Kota terhadap penarikan kendaraan bermotor oleh debt collector yang disertai kekerasan, serta mengkaji dampak hukum dari praktik tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penarikan kendaraan bermotor yang disertai kekerasan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Penegakan hukum oleh Satreskrim Polres Gorontalo Kota telah dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan, namun masih menghadapi kendala berupa pencabutan laporan oleh korban dan sulitnya identifikasi pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penegakan hukum yang konsisten serta peningkatan koordinasi antar lembaga guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi konsumen.
Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Digital Startup yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2024 Jessika Amanda Tasik; Yuliarti Rezeki; Analisa; Reistiawati Utami
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4595

Abstract

Perusahaan digital startup di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, namun peningkatan jumlah startup tidak selalu diikuti oleh peningkatan nilai perusahaan sehingga perlu dikaji lebih lanjut peran kinerja keuangan dalam memengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas yang diukur dengan Return on Assets (ROA), likuiditas yang diukur dengan Current Ratio (CR), dan solvabilitas yang diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER) terhadap nilai perusahaan yang diukur dengan Price to Book Value (PBV) pada perusahaan digital startup yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif bersifat asosiatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan, dengan metode purposive sampling yang menghasilkan 15 perusahaan dengan 60 observasi, yang setelah penghapusan outlier menjadi 56 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS 26 melalui uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBV, CR berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap PBV, serta DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBV, sedangkan secara simultan ROA, CR, dan DER berpengaruh signifikan terhadap PBV. Nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,671 menunjukkan bahwa 67,1% variasi nilai perusahaan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan struktur modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan nilai perusahaan startup digital, sementara likuiditas tidak selalu menjadi pertimbangan utama investor, serta memperkuat relevansi signaling theory bahwa informasi kinerja keuangan dapat menjadi sinyal bagi investor dalam menilai prospek perusahaan.
Pengaruh Pengetahuan Investasi, Literasi Keuangan dan Persepsi Risiko terhadap Minat Investasi Mahasiswa Universitas Sari Mulia Asniawati; Yuliarti Rezeki; Muhammad Zainuddin; Nurhayati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4596

Abstract

Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan investasi masih tergolong rendah, meskipun akses terhadap informasi dan produk keuangan semakin luas, sehingga mendorong pentingnya penelitian untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi minat investasi mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan investasi, literasi keuangan, dan persepsi risiko terhadap minat investasi mahasiswa Universitas Sari Mulia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui kuesioner, dengan sampel jenuh sebanyak 65 mahasiswa Universitas Sari Mulia. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26. Hasil uji t menunjukkan bahwa pengetahuan investasi berpengaruh signifikan terhadap minat investasi dengan nilai signifikansi 0,015 < 0,05, literasi keuangan juga berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,034 < 0,05, serta persepsi risiko berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,022 < 0,05. Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap minat investasi dengan nilai F hitung sebesar 5,497 dan signifikansi 0,002 < 0,05. Dengan demikian, pengetahuan investasi, literasi keuangan, dan persepsi risiko baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat investasi mahasiswa, sehingga menegaskan pentingnya edukasi dan penguatan literasi keuangan untuk meningkatkan partisipasi investasi di kalangan mahasiswa.
Analisis Pernikahan Perempuan yang Belum Menyelesaikan Masa Iddah: Perspektif Wahbah az-Zuhaili Sahara, Hertina; Muhammad Akbar Hidayatullah; Suaidah; Relit Nur Edi; Azima Amalia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4597

Abstract

Penelitian ini membahas pemikiran Wahbah az-Zuhaili mengenai pernikahan perempuan yang belum menyelesaikan masa iddah serta implikasi hukumnya dalam perspektif fikih kontemporer. Masalah pernikahan pada masa iddah menjadi penting karena berkaitan dengan kesahan akad, kejelasan nasab, perlindungan perempuan, dan stabilitas keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan melalui analisis mendalam terhadap karya-karya Wahbah az-Zuhaili, terutama Tafsir al-Munir dan al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Wahbah az-Zuhaili memandang iddah sebagai mekanisme perlindungan syariat yang bersifat komprehensif. Pernikahan yang dilakukan sebelum iddah selesai dianggap batal karena tidak memenuhi syarat syar‘i, serta berpotensi menimbulkan kerancuan nasab, hilangnya hak-hak perempuan, gangguan psikologis, dan munculnya stigma sosial. Pemikiran az-Zuhaili menegaskan bahwa iddah bukanlah pembatasan, tetapi instrumen menjaga kehormatan, hak hukum, dan stabilitas keluarga. Dengan demikian, pandangan Wahbah az-Zuhaili memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan hukum keluarga Islam dalam konteks kontemporer
Hukum Dagang Terhadap Fenomena Live Shopping dan Kewajiban Penjual dalam Menjamin Keaslian Produk Ibnu Nurhanip; Lydia Nugraha; Enjum Jumhana; Desy Erliana Warsa; Livia Rahmadini; Suhendra; Razma Aulia; Lulu Rahmawati; Akmal Fauzi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4598

Abstract

Perkembangan teknologi digital saat ini telah memicu munculnya berbagai jenis perdagangan online, termasuk yang dikenal sebagai live shopping atau live commerce. Bentuk perdagangan ini memadukan proses jual-beli dengan siaran langsung yang interaktif dan meyakinkan, sehingga bisa langsung memicu minat pembelian konsumen dengan cepat dan besar. Meski begitu, di samping kemudahan dan volume transaksi yang tinggi, live shopping juga membawa masalah hukum, terutama soal tanggung jawab penjual untuk menjamin keaslian dan mutu produk yang dijual. Penelitian ini ingin mengkaji posisi hukum transaksi live shopping dari sudut pandang hukum dagang di Indonesia, serta meneliti tanggung jawab hukum penjual terkait jaminan keaslian barang. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah mengenai Perdagangan melalui Sistem Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari hasil analisis, terlihat bahwa transaksi live shopping adalah kontrak elektronik yang sah dan berlaku secara hukum, sehingga setiap ucapan atau tawaran penjual selama siaran langsung punya konsekuensi hukum. Penjual harus memberikan info yang akurat, transparan, dan jujur tentang kondisi serta keaslian produk. Jika melanggar, bisa dikenai sanksi perdata atau pidana. Karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman hukum bagi pelaku bisnis dan memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi konsumen dalam praktik live shopping
Relevansi Asas Contrario Actus Terhadap Perubahan Regulasi Izin Usaha Pertambangan: Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 501K/TUN/2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah hidayat, Khair Tasnim Razak Naba; Kurniati; Darussalam Syamsuddin; Hisbullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4599

Abstract

Perubahan regulasi izin usaha pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya terkait eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Salah satu isu krusial adalah penerapan asas contrario actus dalam kondisi terjadinya peralihan kewenangan perizinan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas contrario actus dalam eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 501 K/TUN/2022 serta relevansinya dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan administratif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan normatif syar’i. Sumber data utama berasal dari putusan Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum dan hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan regulasi tidak menghapus kewajiban pejabat administrasi negara untuk melaksanakan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Penerapan asas contrario actus tetap mengikat sebagai bentuk akuntabilitas pejabat publik. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, eksekusi putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan publik yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.