cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,239 Documents
 202   203   204   205   206 
Pelaku Tindak Pidana Militer Yang Disersi Dilakukan Diluar Kedinasan (Waktu Damai) Anata Rendra Wijaya; Hartanto; Anwar Budiman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4619

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka tindak pidana desersi di lingkungan TNI yang dilakukan di masa damai (luar kedinasan), serta adanya disparitas dalam penerapan sanksi pemecatan (PDTH) dalam praktik peradilan militer. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis penerapan hukum desersi di masa damai dan membedah rasio decidendi hakim Mahkamah Agung dalam Putusan No. 154 K/Mil/2025 dan Putusan No. 45-K/PMT.II/AD/I/2026 melalui lensa teori pertanggungjawaban pidana G.A. Van Hamel. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi bagaimana aspek intelektual, kesadaran sosial, dan kehendak bebas pelaku memengaruhi penjatuhan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, penerapan hukum desersi di masa damai cenderung bersifat mekanistik-administratif, di mana pembuktian durasi ketidakhadiran lebih dari 30 hari (Pasal 87 KUHPM) secara otomatis berimplikasi pada sanksi kumulatif berupa penjara dan pemecatan demi purifikasi organisasi. Kedua, terdapat pergeseran paradigma yudisial antara tahun 2025 dan awal 2026. Putusan No. 154 K/Mil/2025 menerapkan standar disiplin absolut (eliminatif), sementara Putusan No. 45-K/PMT.II/AD/I/2026 mulai mempertimbangkan gradasi kesalahan berdasarkan krisis psikologis luar biasa (edukatif-korektif). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2026, hakim mulai menguji secara mendalam elemen "kemampuan menentukan kehendak" sesuai teori Van Hamel. Penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi pembentukan Pedoman Pemidanaan (Sentencing Guidelines) di lingkungan Peradilan Militer untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi prajurit, agar disparitas putusan dapat diminimalisir dan penegakan hukum tetap proporsional dengan memperhatikan latar belakang sosiologis pelaku
Kasus Prososial Rendah pada Kelompok Siswa Latar Layanan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama XX Imas Serayu Hardiningrum; Rahma Kusumandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4620

Abstract

Penelitian asesmen ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika psikologis dan tingkat perilaku prososial pada siswa kelas VIII G di Sekolah Menengah Pertama XX serta mengevaluasi efektivitas layanan group counseling dengan teknik reframing. Pendekatan multi-metode digunakan melalui wawancara dengan guru BK dan wali kelas, observasi, Focus Group Discussion, serta penggunaan instrumen psikologis TIKI-D, SDQ, FSCT, BAUM, DAP, dan HTP. Hasil asesmen menunjukkan rendahnya perilaku prososial yang ditandai dengan keterbatasan empati, kerja sama, dan kepedulian sosial, disertai kecemasan, konsep diri negatif, serta kesulitan interaksi teman sebaya. Kemampuan kognitif berada pada rentang rata-rata hingga di bawah rata-rata dan memengaruhi pemahaman situasi sosial siswa. Intervensi group counseling berbasis teknik reframing dilaksanakan secara terstruktur melalui diskusi dan latihan respons sosial. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kesadaran sosial, empati, dan perilaku kooperatif. Teknik reframing dinilai efektif dalam meningkatkan perilaku prososial siswa secara bertahap dan aplikatif.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak Anak Korban Perceraian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Madai, Alida; Dantes, Komang Febrinayanti; Setianto, Muhamad Jodi; Kusuma, Risky Ananda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4622

Abstract

Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak anak korban perceraian dari perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan fokus pada prinsip-prinsip perlindungan seperti kepentingan terbaik anak, hak asuh, nafkah, pendidikan, dan hak keperdataan, serta kendala implementasinya di Pengadilan Agama. Penelitian yuridis normatif ini menemukan bahwa meskipun regulasi secara normatif kuat melalui mekanisme hak asuh, mediasi, dan kewajiban orang tua, praktik lapangan terkendala oleh kurangnya kesadaran masyarakat, ketidakpatuhan nafkah, minim pengawasan, serta dampak psikologis dan sosial pada anak akibat peningkatan kasus perceraian sejak 2018-2023. Kesimpulannya, perlindungan hukum belum optimal sehingga disarankan penguatan sanksi, edukasi orang tua, pelatihan mediator, dan sinergi antarlembaga untuk memastikan hak anak terpenuhi secara berkelanjutan.
Implementasi Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kabupaten Buleleng Sebastian Yordan Pa; Ni Putu Rai Yuliartini; Dewa Gede Sudika Mangku
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4623

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam upaya pencegahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini mengkaji implementasi ketentuan tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder, di mana data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara, dengan penentuan sampel menggunakan non-probability sampling melalui pendekatan purposive sampling. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 57 telah dilakukan melalui berbagai upaya preventif, antara lain sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi lintas instansi, serta penyebaran informasi mengenai bahaya dan modus tindak pidana perdagangan orang. Namun, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, rendahnya frekuensi sosialisasi, belum tersedianya sistem deteksi dini yang terintegrasi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Adapun faktor pendukung meliputi adanya dasar hukum yang jelas, kerja sama antarinstansi, serta komitmen pemerintah daerah dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang.
Motivasi Intrinsik dan Kreativitas Kerja Guru Sekolah Dasar melalui Pemberdayaan Psikologis Riza Aulia Saputri; Nova Mardiana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4624

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh motivasi intrinsik terhadap kreativitas kerja guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Labuhan Ratu dengan pemberdayaan psikologis sebagai variabel mediasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Sampel penelitian terdiri dari guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Labuhan Ratu. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik statistik untuk menguji hubungan antar variabel serta peran mediasi pemberdayaan psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi intrinsik berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kreativitas kerja guru. Hal ini berarti bahwa meskipun peningkatan motivasi intrinsik berpotensi meningkatkan kreativitas kerja, pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik. Namun, pemberdayaan psikologis terbukti memediasi pengaruh motivasi intrinsik terhadap kreativitas kerja. Artinya, motivasi intrinsik dapat meningkatkan kreativitas kerja apabila guru memiliki kondisi psikologis yang memberdayakan, seperti makna kerja, kompetensi, otonomi, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
Analisis Hambatan Polres Bangli Dalam Penyelidikan Kasus Pembuangan Bayi Di Banjar Seribatu, Desa Penglumbaran, Bangli Sesilyani, Ni Wayan; Rai Yuliartini, Ni Putu; Sudika Mangku, Dewa Gede
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4625

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan penyelidikan kasus pembuangan bayi dan bagaimana hambatan yang dihadapi Polres Bangli dalam penyelidikan kasus pembuangan bayi di Banjar Seribatu, Desa Penglumbaran, Bangli. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan aparat kepolisian yang terlibat dalam proses penyelidikan, Kelihan Banjar Dinas Seribatu, serta saksi yang mengetahui peristiwa pembuangan bayi. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Penyelidikan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Polres Bangli telah melakukan serangkaian tindakan kepolisian mulai dari penerimaan laporan masyarakat, pengamanan dan olah tempat kejadian perkara, pengumpulan keterangan saksi, hingga koordinasi dengan instansi kesehatan untuk memperoleh hasil pemeriksaan medis terhadap bayi. Secara prosedural, langkah-langkah tersebut telah sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Namun demikian, pelaksanaan penyelidikan tersebut belum mampu menghasilkan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan. (2) Hambatan utama terletak pada keterbatasan alat bukti yang mengarah pada identitas pelaku. Minimnya saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa pembuangan bayi, tidak tersedianya sarana pendukung seperti kamera pengawas (CCTV), kondisi geografis lokasi kejadian yang relatif sepi, serta faktor cuaca yang menghilangkan jejak fisik menjadi kendala serius dalam proses penyelidikan. Hambatan-hambatan tersebut berdampak langsung pada aspek administrasi perkara dan mengharuskan aparat kepolisian untuk bersikap hati-hati dengan tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah dan prinsip due process of law, meskipun terdapat tuntutan masyarakat untuk segera mengungkap pelaku.
Legitimasi Kepala Daerah dan Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Hukum Transendental Sudiar Kokodaka
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4629

Abstract

Penelitian ini membahas legitimasi kepala daerah dan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia dengan menggunakan perspektif hukum transendental. Selama ini, legitimasi kepala daerah cenderung dipahami secara legal prosedural, yaitu diperoleh melalui kemenangan dalam pemilihan kepala daerah sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Namun, realitas politik lokal menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat sering kali berhenti pada proses elektoral dan belum sepenuhnya terwujud dalam praktik pemerintahan yang adil, bersih, dan berpihak kepada masyarakat. Fenomena politik uang, oligarki partai, dan dinasti politik memperlihatkan adanya jarak antara legitimasi formal dan legitimasi moral. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum transendental memperluas makna legitimasi kekuasaan dengan menempatkan jabatan publik sebagai amanah moral dan spiritual. Kepala daerah tidak hanya bertanggung jawab kepada konstitusi dan hukum positif, tetapi juga kepada nilai keadilan, kemaslahatan rakyat, dan pertanggungjawaban etik yang bersifat transendental. Dengan demikian, legitimasi kepala daerah yang utuh harus memadukan legitimasi prosedural dan legitimasi moral-transendental agar kedaulatan rakyat benar-benar terwujud secara substantif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Kebijakan Hukum Pemerintah Kabupaten Bone Terhadap Promosi Pariwisata Goa Mampu Perspektif Siyasah Syariyyah Putri; Budiarti; Hisbullah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4631

Abstract

Penelitian ini menganalisis kebijakan hukum Pemerintah Kabupaten Bone dalam promosi pariwisata Goa Mampu berdasarkan perspektif siyasah syar’iyyah. Goa Mampu merupakan destinasi wisata religi dan adat yang belum berkembang secara optimal akibat strategi promosi yang masih terbatas dan tidak berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bentuk pengaturan hukum, strategi promosi, serta kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan amanah dalam Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar’i. Data diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, pengelola Goa Mampu, masyarakat sekitar, dan akademisi bidang syariah, serta didukung oleh analisis dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki dasar hukum dalam pengembangan dan promosi Goa Mampu. Namun, pelaksanaan promosi masih bersifat musiman, belum didukung oleh anggaran, sarana, dan pembaruan media digital yang memadai. Akibatnya, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan belum signifikan dan masih bergantung pada momen adat atau ziarah tertentu. Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, kebijakan tersebut telah mengarah pada kemaslahatan dan pelestarian nilai budaya serta religi, tetapi masih perlu penguatan prinsip amanah dan keadilan agar manfaat pariwisata dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal.
Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penghapusan Presidential Threshold Dalam Sistem Pemilu Indonesia Berdasarkan Putusan MK Nomor 62/Puu-Xxii/2024 Perspektif Siyasah Syariah Wulandari, Ginayah; Achmad Abu Bakar; Andi Tenripadang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4632

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menghapus batasan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang merupakan tidak penting dalam sistem pemilu Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi mengenai penghapusan ambang presiden dari sudut pandang siyasah syar'iah.  Penelitian hukum normatif dilakukan menggunakan metodologi peraturan-undangan, konseptualisasi, dan analisis keputusan pengadilan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ambang presiden bertentangan dengan prinsip kesetaraan rakyat, kesetaraan partai politik, dan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dari sudut pandang politik syar'iah, penghapusan batas presiden sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, dan musyawarah. Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak hanya bersifat konstitusional, tetapi juga mematuhi nilai-nilai Islam dalam membangun demokrasi yang adil dan adil.
Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Penetapan Batas Tanah Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Nasional Alfisyahrin Firdaus; M. Hadin Muhjad; Fauzan Ramon; Muslimah Hayati; Achmadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4633

Abstract

Asas kontradiktur delimitasi merupakan asas fundamental dalam hukum pendaftaran tanah yang berperan penting dalam proses penetapan batas bidang tanah. Asas ini menekankan keterlibatan langsung para pihak yang berbatasan untuk menyaksikan dan menyetujui batas yang ditentukan, sehingga tercapai kepastian hukum hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas kontradiktur delimitasi dalam sistem pendaftaran tanah nasional, mengidentifikasi kendala dalam penerapannya, serta menawarkan solusi untuk memperkuat asas tersebut agar berfungsi optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa batas tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas kontradiktur delimitasi telah diakui dalam sistem pendaftaran tanah, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Kendala yang muncul antara lain minimnya pemahaman masyarakat, lemahnya administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum adanya pedoman teknis yang baku. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat pertanahan, serta sosialisasi kepada masyarakat agar asas ini dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pencegahan sengketa dan penjamin kepastian hukum dalam pendaftaran tanah.

Page 204 of 224 | Total Record : 2239

 202   203   204   205   206 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue