cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,239 Documents
 204   205   206   207   208 
Personal Data Protection In The Digitization Of Notary Services And PPAT: An Analysis Of The Legal Responsibility Of Notaries/PPAT On The Security Of Client Data Wirda Ningsih Octavia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4653

Abstract

The digitization of notary services and Land Deed Making Officials (PPAT) has brought significant transformation in public services in the legal sector, but at the same time has raised new challenges related to the protection of clients' personal data. This study analyzes the legal responsibilities of notaries and PPAT in securing clients' personal data in the digital era based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Using normative legal research methods with the approach of laws and regulations, cases, comparison, and theory, this study examines three main problem formulations: (1) how to regulate the legal responsibility of notaries/PPAT in protecting clients' personal data according to the PDP Law; (2) how to implement personal data protection in the practice of digitizing notary/PPAT services in Indonesia; and (3) how is the ideal concept of legal responsibility of notaries/PPAT that is balanced between digitization efficiency and personal data protection. The results of the study show that although the PDP Law provides a comprehensive legal framework, its implementation in the practice of notaries and PPAT still faces various technical, administrative, and legal understanding obstacles. This study recommends the need for harmonization of sectoral regulations, improvement of digital security infrastructure, and strengthening of supervisory mechanisms to ensure effective protection of personal data.
Optimizing The Role Of Babinkamtibmas In Participatory Supervision Of Village Funds: A Community Policing Based Corruption Prevention Strategy To Accelerate Village Development Eko Sujarwo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4654

Abstract

The Village Fund allocated by the central government to villages throughout Indonesia is a strategic instrument for accelerating development and improving the welfare of village communities. However, the implementation of this program is still colored by various corruption problems and irregularities that hinder the effectiveness of village development. The Bintara Pembina Pembina Seguridad and Public Order (Babinkamtibmas) as the spearhead of the National Police at the village level has a strategic position in participatory supervision of village funds through the community policing approach. This study aims to analyze the optimization of the role of Babinkamtibmas in participatory supervision of village funds as a community policing based corruption prevention strategy to accelerate village development. The research uses a normative juridical method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results of the study show that Babinkamtibmas has the authority and strategic position in supervising village funds through preemptive, preventive, and repressive functions. However, the optimization of this role is still constrained by limited technical regulations, human resource capacity, inter-agency coordination, and community participation. The optimization strategies needed include strengthening the legal foundation, increasing the capacity of Babinkamtibmas human resources, developing an integrated coordination system, and empowering the community through community policing. In conclusion, optimizing the role of Babinkamtibmas in participatory supervision of village funds requires synergy between strengthening regulations, increasing institutional capacity, and empowering community participation to realize accountable and transparent village fund governance
Politik Uang Dalam Pilkada Kabupaten Wajo: Analisis Etika Pemilih Dan Calon Pemimpin Menurut Siyasah Syariah Andi Muh Reza Caecar Arfan; Andi Tenripadang; Kiljamilawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4659

Abstract

Praktik pembelian suara masih menjadi masalah serius dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Wajo dan berpotensi merusak kualitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk, penyebab, dampak, serta perspektif etika politik Islam terkait praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang di Kabupaten Wajo dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat, budaya patronase yang mendalam, dan kesadaran politik yang rendah. Politik uang digunakan dalam berbagai cara, seperti memberikan uang tunai selama serangan dini hari, mendistribusikan barang-barang makanan, dan menyediakan layanan transportasi oleh tim kampanye resmi atau jaringan informal. Beberapa orang melihat praktik ini sebagai berkah sementara, sehingga sulit untuk menolaknya. Dampak politik uang sangat besar, termasuk penurunan legitimasi pemimpin terpilih, peningkatan kemungkinan korupsi, dan meningkatnya apatisme, terutama di kalangan pemuda. Dari perspektif etika politik Islam, uang politik dianggap sebagai riba (bunga) dan dilarang karena suara adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang konsisten, pendidikan politik yang berkelanjutan, penguatan nilai-nilai agama, dan pemberdayaan ekosistem.
Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Freelancer Jasa Desain Grafis Digital Terhadap Tindakan Wanprestasi Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Kota Singaraja Yasepa, Komang Bino; Dantes, Komang Febrinayanti; Adnyani, Ni Ketut Sari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4661

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi freelancer jasa desain grafis digital di Kota Singaraja dalam menghadapi tindakan wanprestasi konsumen pada transaksi elektronik, dan (2) mengetahui akibat hukum atas tindakan wanprestasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan freelancer desain grafis di Singaraja, serta didukung studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara yuridis, freelancer sebagai pelaku usaha memiliki landasan perlindungan yang kuat berdasarkan Pasal 6 UUPK dan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengakui sahnya perjanjian melalui media elektronik, serta (2) akibat hukum wanprestasi menimbulkan kewajiban ganti rugi bagi konsumen. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa minimnya penggunaan kontrak tertulis dan rendahnya kesadaran hukum untuk menempuh upaya litigasi maupun nonlitigasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah perlindungan hukum preventif seperti pembuatan kontrak kerja sederhana guna mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.
Menakar Keadilan Substantif dalam Enforceability Klausul Non-Kompetisi di Indonesia: Analisis Perbandingan Pasca-Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 Aurellia Salsabilla, Adinda; Febrianto, Dita; Wahyu Ramadhan, Harsa; Adhan, Sepriyadi; Dwi Ariani, Nenny
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4662

Abstract

Transformasi ekonomi berbasis pengetahuan telah memicu peningkatan penggunaan klausul non-kompetisi dalam perjanjian kerja untuk melindungi rahasia dagang, meskipun regulasi di Indonesia masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran paradigma yudisial dalam penegakan klausul non-kompetisi di Indonesia dan merumuskan model regulasi yang mampu menjamin keadilan substantif bagi pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3549 K/Pdt/2023 menandai penguatan prinsip kepastian kontrak dan pengakuan kepentingan bisnis yang sah, namun masih mengabaikan parameter kewajaran dan hak ekonomi pekerja. Dibandingkan dengan sistem hukum di Jerman dan Belanda yang mewajibkan kompensasi finansial, praktik di Indonesia menciptakan beban ekonomi asimetris yang merugikan tenaga kerja. Penegakan klausul tanpa adanya kompensasi dinilai bertentangan dengan asas kepatutan dan berpotensi menghambat inovasi serta mobilitas sosial. Sebagai simpulan, Indonesia memerlukan rekonstruksi regulasi yang mengadopsi doktrin quid pro quo dan mekanisme garden leave untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan aset perusahaan dan hak asasi manusia.
Hubungan Antara Self Transedence Values Dan Digital Prosocial Behavior Pada Mahasiswa Di Kota Surabaya: Peran Moral Elevation Sebagai Mediator Nur Laila Fajrin; Eben Ezer Nainggolan; Etik Darul Muslikah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4665

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara self-transcendence values dan digital prosocial behavior pada mahasiswa di Kota Surabaya, serta menguji peran moral elevation sebagai mediator dalam hubungan tersebut. Perilaku prososial dalam konteks digital menjadi fenomena yang semakin penting seiring meningkatnya penggunaan media digital dalam kehidupan mahasiswa. Namun, kemunculan perilaku prososial digital tidak terlepas dari pengaruh nilai personal dan emosi moral yang dimiliki individu, sehingga perlu dikaji lebih lanjut melalui pendekatan empiris. Hasil analisis data menunjukkan bahwa self-transcendence values berpengaruh positif dan signifikan terhadap digital prosocial behavior (B = 0,8851; t = 4,7711; p = 0,0000). Interval kepercayaan 95% berada pada rentang LLCI = 0,5203 hingga ULCI = 1,2498, yang tidak melewati angka nol, sehingga Hipotesis 1 dinyatakan diterima. Selanjutnya, hasil uji mediasi menunjukkan bahwa self-transcendence values berpengaruh positif dan signifikan terhadap moral elevation (B = 0,9386; t = 14,9030; p = 0,0000), serta moral elevation berpengaruh positif dan signifikan terhadap digital prosocial behavior (B = 0,9389; t = 7,8599; p = 0,0000). Selain itu, hasil uji efek tidak langsung menunjukkan nilai effect sebesar 0,8812 dengan interval kepercayaan bootstrap 95% pada rentang 0,6212 hingga 1,1649 yang tidak melewati angka nol. Temuan ini menunjukkan bahwa moral elevation memediasi secara signifikan hubungan antara self-transcendence values dan digital prosocial behavior, sehingga Hipotesis 2 dinyatakan diterima. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa nilai self-transcendence berperan penting dalam mendorong perilaku prososial mahasiswa di ruang digital, baik secara langsung maupun melalui pengalaman emosi moral berupa moral elevation.
Hubungan Empati Digital Dengan Cyberbullying Pada Mahasiswa Pengguna Aktif Media Sosial Di Surabaya Yunita Deo Hutagalung; Adnani Budi Utami; Sayidah Aulia Ul Haque
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4666

Abstract

Meningkatnya intensitas penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa membuka peluang munculnya berbagai bentuk perilaku menyimpang, salah satunya adalah cyberbullying. Salah satu aspek psikologis yang diduga memiliki keterkaitan dengan perilaku tersebut ialah empati digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara empati digital dan perilaku cyberbullying pada mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial di Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Subjek penelitian terdiri atas 304 mahasiswa pengguna aktif media sosial di Surabaya yang diperoleh melalui teknik snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen skala Likert untuk mengukur tingkat empati digital dan kecenderungan cyberbullying. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik korelasi Spearman’s Rho. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan negatif antara empati digital dan cyberbullying. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi empati digital yang dimiliki mahasiswa pengguna aktif media sosial di Surabaya, maka semakin rendah kecenderungan mereka untuk melakukan cyberbullying. Sebaliknya, rendahnya empati digital berkaitan dengan meningkatnya kecenderungan perilaku cyberbullying. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan cyberbullying melalui penguatan empati digital pada mahasiswa.
Kasus Persaingan Antar Saudara Pada Remaja Latar Layanan Kesehatan Di Puskesmas S Stevia Vebianti Nuryono; Tatik Meiyuntariningsih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4668

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika psikologis remaja awal yang mengalami ketidaknyamanan emosional dalam konteks relasi keluarga serta mengevaluasi efektivitas intervensi regulasi emosi berbasis sistem keluarga. Subjek penelitian adalah seorang remaja perempuan berusia 13 tahun yang menunjukkan sensitivitas emosional, kecenderungan membandingkan diri dengan saudara kandung, serta persepsi ketidaksetaraan afeksi orang tua. Metode yang digunakan adalah asesmen psikologis deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara klinis, wawancara significant other, Forer Sentence Completion Test (FSCT), dan skrining sibling rivalry. Intervensi dilakukan dalam tiga sesi konseling individual yang berfokus pada peningkatan kesadaran emosi, regulasi emosi, restrukturisasi kognitif sederhana, dan penguatan relasi keluarga, serta dilengkapi dengan psikoedukasi kepada orang tua. Hasil intervensi menunjukkan adanya peningkatan kesadaran emosi, pemahaman hubungan pikiran–emosi–perilaku, serta kemampuan awal klien dalam mengelola emosi secara lebih adaptif. Secara keseluruhan, intervensi memberikan dampak positif awal dan mendukung prognosis dubia ad bonam.
Kontroversi Nasikh–Mansukh dalam Tafsir Al-Qur’an: Urgensinya terhadap Pola Keberagamaan Generasi Muslim Masa Kini Imroatus Sholekah; Muhammad Shohib
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4669

Abstract

Konsep nasikh–mansukh merupakan tema penting sekaligus kontroversial dalam kajian tafsir Al-Qur’an karena berkaitan dengan dinamika penetapan hukum Islam. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep nasikh–mansukh dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer serta menelaah urgensinya terhadap pola keberagamaan generasi Muslim masa kini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis isi terhadap karya-karya tafsir dan ulūm al-Qur’ān.Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam tradisi klasik, nasikh–mansukh berfungsi sebagai instrumen metodologis pembentukan hukum secara bertahap, sedangkan dalam perspektif kontemporer dipahami sebagai penyesuaian penerapan hukum sesuai konteks sosial dan tujuan syariat. Pemahaman yang proporsional atas konsep ini penting untuk membangun sikap keberagamaan yang moderat dan kontekstual.
Asbab An-Nuzul Qs. Al-Baqarah [2]:256 Dan Implikasinya Terhadap Konsep Toleransi Beragama Siti Mabruroh; Muhammad Shohib
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4670

Abstract

Artikel ini mengkaji asbāb an-nuzūl QS. Al-Baqarah [2]:256 dan implikasinya terhadap konsep toleransi beragama dalam perspektif Al-Qur’an. Kajian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pemahaman parsial terhadap ayat-ayat toleransi yang sering dilepaskan dari konteks historis penurunannya, sehingga melahirkan sikap ekstrem, baik yang terlalu permisif maupun eksklusif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), dengan sumber data utama berupa Al-Qur’an, kitab asbāb an-nuzūl, serta tafsir klasik dan kontemporer yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menempatkan teks ayat, konteks sosial penurunan, dan pandangan para mufassir dalam satu kesatuan pemahaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. Al-Baqarah [2]:256 diturunkan sebagai respons atas peristiwa sosial di masyarakat Madinah yang plural, khususnya terkait larangan pemaksaan agama. Implikasi asbāb an-nuzūl ayat ini menegaskan bahwa toleransi beragama dalam Islam berlandaskan pada kebebasan berkeyakinan dan penolakan terhadap pemaksaan, namun tetap memiliki batas yang jelas, yakni tidak mengarah pada relativisme agama. Dengan demikian, pemahaman asbāb an-nuzūl menjadi landasan penting dalam merumuskan konsep toleransi beragama yang kontekstual dan proporsional.

Page 206 of 224 | Total Record : 2239

 204   205   206   207   208 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue