cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 2,239 Documents
Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hak Asuh Anak Di Bawah 12 Tahun Kepada Ayah: (Studi Putusan Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb) Nova Ayu Lestari; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4940

Abstract

Penelitian ini menganalisis alasan yang dipakai oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 56/Pdt.G/2025/PA.Bjb yang memberikan hak asuh kepada ayah untuk anak di bawah 12 tahun setelah perceraian, meskipun Pasal 105 ayat (1) KHI lebih mengutamakan ibu. pendekatan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, terbukti bahwa hakim lebih mengutamakan prinsip terbaik untuk anak, dengan memperhatikan kemampuan ayah dalam mengasuh, kelalaian ibu akibat menikah lagi, serta jarak tempat tinggal. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan adanya yurisprudensi dari keputusan Mahkamah Agung. Temuan ini menunjukkan bahwa norma hadhanah dapat disesuaikan demi kepentingan dan kesejahteraan anak.
Pentingnya Penegasan Keberadaan Tafsir Terbatas Untuk Frasa Dalam Pasal 232 Ayat (3) KUHAP Terhadap Kejahatan Baru Rahman, Dimas Aditya; Hartono, Made Sugi; Kertih, I Wayan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4941

Abstract

Pasal 232 ayat (3) KUHAP Nasional, pada frasa ‘’segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan” seakan menerangkan bahwa fakta persidangan berupa tindak kejahatan baru yang dilakukan terdakwa merupakan tafsirnya dan wajib untuk dapat digunakan oleh hakim untuk memutus perkara pidana. Terdapat keberadaan dari tafsir terbatas yang terkandung dalam frasa pasal ini, namun akibat tafsir terbatas tersebut tidak dituliskan secara tertulis atau eksplisit, akhirnya mengakibatkan terjadi penafsiran yang terlalu luas, salah penafsiran, perbedaan penafsiran dan berakhir pada masalah berupa kekaburan norma. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan mengenai keraguan terhadap putusan hakim, sekaligus menguraikan secara sistematis hal-hal penting yang seharusnya termuat, dikandung, dan dapat diterapkan serta kondisi yang harus disesuaikan dalam rumusan pasal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin dan pendapat para sarjana hukum. Hasil penelitian ini, berinti pada gagasan bahwa penting untuk ada penegasan terhadap keberadaan tafsir terbatas dari frasa suatu pasal undang-undang, dikarenakan bahwa unsur “segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang” dalam bunyi Pasal 232 Ayat (3) KUHAP saat ini malah ditafsirkan terlalu luas. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah bahwa bentuk rumusan pasal yang jelas dan baik adalah rumusan pasal yang tidak menimbulkan kekaburan norma berupa salah penafsiran, yaitu rumusan yang menuliskan secara eksplisit terkait keberadaan tafsir terbatas yang terkandung dalam frasa atau unsur bunyi pasalnya.
Itsbat Nikah Sebagai Dasar Yuridis Balik Nama Sertifikat Tanah Ajeng Fadilah Putri; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4946

Abstract

Itsbat nikah merupakan mekanisme hukum yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama namun belum dicatatkan secara administratif oleh negara. Dalam perspektif hukum perdata, penetapan itsbat nikah memiliki implikasi penting terhadap status hukum para pihak, khususnya berkaitan dengan harta bersama dan kepastian subjek hukum dalam peralihan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan itsbat nikah sebagai dasar yuridis dalam proses balik nama sertifikat tanah serta mengkaji kekuatan pembuktiannya dalam sistem hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan itsbat nikah yang telah berkekuatan hukum tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sah sebagai alat bukti autentik mengenai status perkawinan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam proses administrasi peralihan hak atas tanah, khususnya yang berkaitan dengan harta bersama. Dengan demikian, itsbat nikah berperan dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam ranah keperdataan.
Pertanggungjawaban Hukum Apoteker terhadap Medication Error dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia Deska Setiya Erin; Yulia Kusuma Wardani; Kasmawati; Yennie Agustin Mr; Siti Nurhasanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4947

Abstract

Medication error merupakan salah satu bentuk kelalaian dalam pelayanan kefarmasian yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pasien, baik secara fisik maupun materiil. Dalam sistem pelayanan kesehatan, apoteker sebagai tenaga kesehatan profesional memiliki tanggung jawab hukum atas setiap tindakan yang dilakukan dalam proses peracikan, penyerahan, dan pemberian informasi obat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum apoteker terhadap medication error dalam perspektif hukum perdata Indonesia, serta mengkaji dasar hukum yang dapat digunakan pasien untuk menuntut ganti rugi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban apoteker dapat didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata maupun wanprestasi apabila terdapat hubungan kontraktual antara apoteker dan pasien. Unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas menjadi faktor utama dalam menentukan adanya tanggung jawab perdata. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pasien dapat diwujudkan melalui mekanisme gugatan perdata sebagai bentuk akuntabilitas profesional apoteker dalam pelayanan kesehatan.
Pengaruh Ease Of Use, Trust, dan Literasi Digital, terhadap Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat Secara Online: Studi Masyarakat di Bandar Lampung Sari, Berliana Revita; Sisdianto, Ersi; Nurhayati, Nurhayati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4948

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk indonesia adalah masalah ekonomi. Permasalahan ekonomi ini seringkali berdampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat seperti munculnya kemiskinan dan pengangguran yang dapat menimbulkan tindakan kriminal. Dalam ajaran islam pemberantasan kemiskinan sudah dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu menunaikan zakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ease of use, trust, dan literasi digital berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat secara online (studi masyarakat di Bandar Lampung). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer berupa kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang membayar zakat secara online di kota Bandar Lampung. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanayak 96 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ease of use (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat (Y), trust (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat (Y), Literasi Digital (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat masyarakat (Y) Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat secara online.
Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pendekatan Teori dan Model Konseptual: Studi Pustaka Selvi Marlina; Anilah Sari; Siti Ruhiyati Jannah; Machdum Bachtiar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4949

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan sumber daya manusia melalui pendekatan teori dan model konseptual guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai strategi pengembangan yang relevan dengan kebutuhan organisasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui penelaahan berbagai literatur ilmiah yang berkaitan dengan konsep dasar, teori, model, strategi implementasi, serta evaluasi pengembangan sumber daya manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan proses strategis yang terintegrasi dengan perencanaan organisasi, penguatan kompetensi, manajemen kinerja, dan evaluasi berkelanjutan. Pendekatan berbasis kompetensi dan penerapan model konseptual membantu organisasi merancang program yang sistematis dan terarah, sementara evaluasi memastikan efektivitas serta relevansi program terhadap tuntutan perubahan lingkungan kerja. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi antara teori dan model pengembangan menjadi kunci dalam membangun kapasitas individu dan meningkatkan daya saing organisasi secara berkelanjutan.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Bagi Orang Tua Istri Menghadiri Walimatul ‘Urs Di Kediaman Pria Di Kabupaten Mandailing Natal Hakim, Pahmi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4951

Abstract

Pernikahan dalam Islam adalah akad suci untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam juga menganjurkan walimatul ‘urs sebagai bentuk syukur dan mempererat silaturahmi. Namun, di Kabupaten Mandailing Natal terdapat tradisi Horja Haroan Boru yang melarang orang tua mempelai perempuan menghadiri walimah di rumah mempelai laki-laki. Penelitian ini bertujuan mengetahui proses tradisi tersebut dan meninjaunya dari perspektif hukum Islam agar dipahami hubungan antara adat dan syariat.. Jenis penelitian ini menggunakan pengumpulan data empiris melalui metode observasi, survey dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Tradisi walimatul ‘urs di Kabupaten Mandailing Natal dilaksanakan di rumah mempelai laki-laki melalui beberapa tahapan adat, seperti ta’aruf, menikah, boru horja pabuat, dan horja haroan boru. Setiap tahapan memiliki makna sosial dan simbolik yang mencerminkan perkenalan antar keluarga, penyerahan tanggung jawab, serta penghormatan terhadap nilai budaya dan agama. (2). Pandangan Hukum Islam tentang Kehadiran Orang Tua Istri di Walimah. Dalam Islam, menghadiri walimah hukumnya sunnah muakkadah bagi yang diundang, selama tidak ada kemungkaran di dalamnya. Tidak ada dalil yang melarang orang tua istri menghadiri walimah di rumah mempelai pria. (3). Tinjauan Hukum Islam menunjukkan bahwa larangan orang tua istri menghadiri walimatul ‘urs di rumah suami dalam adat Mandailing termasuk ‘urf fasid, karena tidak memiliki dasar dalam syariat. Dalam Islam, kehadiran orang tua justru dianjurkan sebagai bentuk kasih sayang, doa, dan dukungan terhadap pernikahan anak.  
Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Tsanawiyah Darussalam Pangkalpinang Tri Inayah Satriadi; Syamsul Bahri Tanrere; Saefuddin Zuhri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4953

Abstract

Penelitian ini mengkaji kompetensi manajerial kepala madrasah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Darussalam Pangkalpinang. Tujuan penelitian meliputi analisis kompetensi manajerial kepala madrasah, peran kepemimpinan dalam peningkatan mutu pendidikan, kondisi mutu pendidikan yang ada, serta identifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam proses peningkatan mutu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif pedagogis, psikologis, manajerial, dan yuridis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi dengan informan kepala madrasah, guru, peserta didik, dan ketua komite. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kompetensi manajerial dilakukan melalui perencanaan program, kepemimpinan terhadap guru dan staf, pengelolaan sarana prasarana, serta penciptaan iklim kerja yang kondusif. Faktor pendukung meliputi ketersediaan tenaga pendidik, lingkungan yang mendukung, fasilitas yang memadai, dan partisipasi warga sekolah, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan media pembelajaran, sebagian guru belum optimal dalam penguasaan teknologi pendidikan, serta penggunaan metode pembelajaran yang belum efektif. Secara umum, penerapan manajerial kepala madrasah tergolong baik dan berdampak positif terhadap peningkatan motivasi serta kinerja guru. Penelitian ini menegaskan bahwa kompetensi manajerial kepala madrasah berpengaruh signifikan terhadap mutu pendidikan sehingga perlu penguatan melalui pengembangan manajemen, pelatihan guru, serta kolaborasi seluruh sumber daya pendidikan.
Dispersion of Authority in Management of Cultural Tourism: A Siyasah Dusturiyah of Gowa Regency Regulation Number 3 of 2022 Montanah, Fauzan; Dea Larissa; Ilham Laman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4957

Abstract

Otonomi daerah di Indonesia menempatkan pengelolaan pariwisata sebagai kewenangan pemerintah daerah. Namun dalam praktiknya, pengelolaan pariwisata budaya sering mengalami tumpang tindih kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten. Penelitian ini bertujuan menganalisis dispersi kewenangan pengelolaan pariwisata budaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2022 dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen dengan melibatkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, Sekretariat Daerah, DPRD,  serta UPT Taman Budaya Benteng Somba Opu Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perda telah menjadi pedoman perencanaan pembangunan pariwisata, implementasinya terhambat oleh dualisme kewenangan administratif, lemahnya koordinasi antar pemerintah, dan sektoralitas kelembagaan. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kondisi ini mencerminkan belum terwujudnya tawazun al-sulthah (keseimbangan kewenangan) serta lemahnya orientasi maslahah dalam tata kelola. Akibatnya, pembangunan pariwisata menjadi tidak efektif dan partisipasi masyarakat terbatas. Penelitian ini menyimpulkan perlunya sinkronisasi regulasi dan kejelasan kewenangan guna menjamin keadilan, akuntabilitas, dan kesejahteraan masyarakat dalam tata kelola pariwisata.
The Effect Of Motivation And Work Environment On Employee Performance Through Job Satisfaction As An Intervening Variable At Pt. Cipta Dlizm Indonesia, Binjai City Giawa, Sofanus; Nirwana Br Bangun; Nirmadarningsih Hiya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4958

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada PT. Cipta Dlizm Indonesia, Kota Binjai. Pendekatan kuantitatif dengan metode survei digunakan. Populasi penelitian adalah seluruh pegawai PT. Cipta Dlizm Indonesia, dengan sampel sebanyak 65 responden yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan software SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja; lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja; motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai; lingkungan kerja berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja pegawai; dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Kepuasan kerja terbukti memediasi secara signifikan pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai, namun tidak memediasi secara signifikan pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan motivasi dan perbaikan lingkungan kerja akan berdampak lebih optimal terhadap kinerja pegawai apabila diiringi dengan peningkatan kepuasan kerja. Perusahaan diharapkan dapat memberikan penghargaan yang layak, peluang pengembangan karier, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk meningkatkan kinerja pegawai.